JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun SE MAP meminta manajemen PT Pos Indonesia melakukan model dan inovasi bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga BUMN itu tidak kalah dalam berkompetisi dengan perusahaan swasta yang lebih canggih.
“Karena perusahaan swasta sudah lebih dulu melakukan berbagai transformasi bisnis, seperti Lion yang memiliki pesawat sendiri,” kata Rudi dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Pos Indonesia di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Rudi mengatakan, para kompetitor PT Pos Indonesia itu memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Bahkan memiliki armada yang banyak dan lengkap. “Swasta ini bisa kirim satu hari sampai tujuan. Karena mereka memiliki kantor-kantor agen dan sub agen hingga ke daerah,” ujarnya.
Legislator dari Dapil Sumut III itu mengaku sedih melihat kantor-kantor PT Pos Indonesia di pelosok daerah yang terkesan seadanya saja. “Inikan salah satu parameter untuk melihat kondisi kinerja BUMN jasa,” tambahnya.
Lebih jauh, Politisi Nasdem itu menyarankan PT Pos Indonesia jangan hanya mengandalkan pekerjaan dari penugasan dari negara. “Misalnya, paket pekerjaan distribusi logistik Pemilu 2024. Ini semacam pekerjaan subsidi saja, bukan murni bisnis. Nah, kalau kegiatan selesai Pemilu 2024, lalu sektor bisnis apa yang mau dikerjakan lagi,” kata Rudi.
Menanggapi kritikan DPR, Dirut PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, penggunaan aset Pos Indonesia kini bermacam-macam, tidak hanya untuk operasional kantor. Bahkan, malah ada salah satu kantor Pos di Bali yang kini dijadikan minimarket. “Memang betul ada juga yang jadi Alfamart dan Indomaret, ini termasuk yang harus kami reviu kembali,” bebernya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, ada juga yang disewakan menjadi kos-kosan premium, dengan harga Rp3 juta sampai Rp4 juta per bulan. “Kami sebutnya Point Homey, bekas rumah direksi,” paparnya.
Faizal mengungkapkan, Pos Indonesia saat ini sangat terbuka untuk kerja sama. Namun, memang ada persyaratan khusus dari perusahaan plat merah tersebut kepada pihak swasta. Dia mencontohkan, untuk bangunan milik Pos Indonesia yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan tidak bisa sembarangan dipakai atau disewa swasta.
Faizal juga mengungkapkan, pemanfaatan gedung tersebut tidak boleh hanya fungsional, melainkan harus juga memikirkan aspek keindahan. “Kami pilih pengusaha-pengusaha yang tidak hanya fungsi, tapi juga bisa attract (menarik) anak muda,” pungkasnya. (adz)
