Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah adanya “perang bintang” di kabinet dalam wawancara khusus dengan VOA di KBRI Washington DC Rabu (11/10).
WASHINGTON, SUMUTPOS.CO – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah adanya “perang bintang” di antara para jenderal di dalam kabinet dan menyebutnya hanya sebagai “beda pendapat”.
Luhut Binsar Panjaitan menyatakan hal ini dalam wawancara khusus VOA di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC Rabu pagi (11/10).
“Sebenarnya tidak konflik, hanya beda pendapat. Itulah demokrasi. Tetapi begitu presiden mengatakan para pembantunya tidak boleh bersilang pendapat di ruang publik, saya kira sekarang diam juga. Ini menunjukkan bahwa presiden punya “say” [wewenang-red] yang kuat bahwa “I’m in charge”.
Ketika ditanya apakah presiden bicara secara terbuka tentang hal ini, Luhut mengiyakan. “Presiden bicara di kabinet, di hadapan para menteri, panglima, jaksa agung, kapolri, semua lah itu. “Saya minta jangan lagi ada yang berpolemik di luar,” kata presiden,” tambah Luhut.
Presiden Jokowi pada peringatan ulang tahun TNI yang ke-72 tahun, 5 Oktober 2017.
BEBERAPA JENDERAL SILANG PENDAPAT DALAM SEJUMLAH ISU
Beberapa bulan terakhir ini perbedaan pendapat yang tajam di kalangan para pembantu presiden, baik antara Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Menkopolhukam Wiranto, maupun Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Kapolri Tito Karnavian; menjadi perhatian khalayak ramai. Mulai dari soal adanya indikasi upaya makar, isu pengadaan senjata secara illegal, usul nonton film G30S/PKI, hingga audit alutsista dan aset Kementerian Pertahanan oleh BPK dan lain-lain.
Perbedaan pendapat itu menjadi sorotan banyak pihak di dalam dan luar negeri, meskipun sebagaimana pernyataan Luhut Binsar Panjaitan, hal itu tidak menimbulkan pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik pada pemerintah.
“Tadi saya baca survei yang baru keluar, Indikator dan SMRC, tingkat kepercayaan publik Presiden Joko Widodo sangat tinggi. Kalau saya tidak keliru 72% dan menurut saya ini pencapaian yang bagus. Memang tetap ada seruan agar harga pangan bisa dipelihara supaya tetap terjangkau, bantuan untuk rakyat kecil dll. Yang ada sebenarnya sudah memadai, tapi belum cukup efektif sampai ke bawah. Misalnya Dana Desa, Kartu Sehat, dan banyak macam lagi. Angkanya juga sudah ratusan triliun. Jadi saya pikir cukup bagus karena dulu kurang dilakukan dengan baik.” (voa)
