30 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Susi Pudjiastuti Raih Doktor Honoris Causa

Rektor ITS Surabaya Joni Hermana memberikan keterangan pers terkait penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Kebijakan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, menurut Saut Gurning, lebih mengedepankan pendekatan berkelanjutan namun tetap mengutamakan kedaulatan nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Pola atau pun pendekatan-pendekatan berkelanjutan, kedaulatan dan kesejahteraan ini dipertahankan, tidak hanya bu Susi tapi oleh kita semua menjadikan laun sebagai sumber daya yang bisa kita kelola, menjadi anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh untuk manfaat rakyat Indonesia, menjaganya, dan juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan juga masa depan anak cucu kita,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengungkapkan, model pembangunan sektor kelautan dan perikanan pertama-tama harus memastikan soal kedaulatan. Ini penting karena telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33. Susi menegaskan bahwa apa yang dilakukannya hanya untuk mengembalikan kedaulatan laut Indonesia seutuhnya.

“Bahwa laut memang harus kita jaga kedaulatannya, keberlanjutannya, demi masa depan bangsa kita. Dan, ya saya bangga bisa sharing bahwa Indonesia menang untuk mendapatkan kembali kedaulatan lautnya,” ujar Susi.

Meski telah melakukan banyak perubahan di bidang kebijakan sektor kelautan dan perikanan, Susi berharap Peraturan Presiden nomor 44 Tahun 2016 yang intinya mengembalikan laut Indonesia untuk nelayan Indonesia, dapat menjadi undang-undang yang menjadi jaminan atau payung hukum kebangkitan sektor perikanan nasional.

“Perpres 44 (Tahun 2016) ini menjadi Undang-Undang, bahwa laut tertutup untuk perikanan tangkapnya untuk investasi asing, itu cita-cita saya yang masih belum terkabul. Karena kalau Perpres masih mudah diganti, kalau nanti itu masuk dalam Undang-Undang, ya tidak bisa (mudah) diganti. Semestinya bangsa Indonesia harus semua punya semangat sama ya, kalau tidak ya kelewatan,” tambahnya.

Masyarakat internasional telah ikut mengakui kinerja Susi Pudjiastuti dengan menganugerahkannya Peter Benchley Ocean Awards, penghargaan maritim tertinggi di dunia yang bersifat unik, karena tidak saja mengakui prestasi yang dicapai pembuat kebijakan publik tetapi juga tanggapan warga masyarakat dalam menyelamatkan laut. Susi Pudjiastuti menerima penghargaan bergengsi ini di Washington DC Mei lalu, bersama sejumlah aktivis, penjelajah, penyelam, jurnalis foto hingga sutradara film dan media. (voa)

Rektor ITS Surabaya Joni Hermana memberikan keterangan pers terkait penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Kebijakan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, menurut Saut Gurning, lebih mengedepankan pendekatan berkelanjutan namun tetap mengutamakan kedaulatan nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Pola atau pun pendekatan-pendekatan berkelanjutan, kedaulatan dan kesejahteraan ini dipertahankan, tidak hanya bu Susi tapi oleh kita semua menjadikan laun sebagai sumber daya yang bisa kita kelola, menjadi anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh untuk manfaat rakyat Indonesia, menjaganya, dan juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan juga masa depan anak cucu kita,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengungkapkan, model pembangunan sektor kelautan dan perikanan pertama-tama harus memastikan soal kedaulatan. Ini penting karena telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33. Susi menegaskan bahwa apa yang dilakukannya hanya untuk mengembalikan kedaulatan laut Indonesia seutuhnya.

“Bahwa laut memang harus kita jaga kedaulatannya, keberlanjutannya, demi masa depan bangsa kita. Dan, ya saya bangga bisa sharing bahwa Indonesia menang untuk mendapatkan kembali kedaulatan lautnya,” ujar Susi.

Meski telah melakukan banyak perubahan di bidang kebijakan sektor kelautan dan perikanan, Susi berharap Peraturan Presiden nomor 44 Tahun 2016 yang intinya mengembalikan laut Indonesia untuk nelayan Indonesia, dapat menjadi undang-undang yang menjadi jaminan atau payung hukum kebangkitan sektor perikanan nasional.

“Perpres 44 (Tahun 2016) ini menjadi Undang-Undang, bahwa laut tertutup untuk perikanan tangkapnya untuk investasi asing, itu cita-cita saya yang masih belum terkabul. Karena kalau Perpres masih mudah diganti, kalau nanti itu masuk dalam Undang-Undang, ya tidak bisa (mudah) diganti. Semestinya bangsa Indonesia harus semua punya semangat sama ya, kalau tidak ya kelewatan,” tambahnya.

Masyarakat internasional telah ikut mengakui kinerja Susi Pudjiastuti dengan menganugerahkannya Peter Benchley Ocean Awards, penghargaan maritim tertinggi di dunia yang bersifat unik, karena tidak saja mengakui prestasi yang dicapai pembuat kebijakan publik tetapi juga tanggapan warga masyarakat dalam menyelamatkan laut. Susi Pudjiastuti menerima penghargaan bergengsi ini di Washington DC Mei lalu, bersama sejumlah aktivis, penjelajah, penyelam, jurnalis foto hingga sutradara film dan media. (voa)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/