26.7 C
Medan
Tuesday, May 14, 2024

Dahlan Ingin Sumut Kondusif

Terima Dokumen Permohonan Pelepasan Eks HGU PTPN 2

JAKARTA-Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan berharap penyelesaian persoalan tanah eks HGU PTPN 2 tetap dalam koridor terpeliharanya suasana kondusif Sumatera Utara (Sumut).

Dia pun meminta semua pihak komit terhadap hal ini Dahlan Iskan mengemukakan itu ketika menerima Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST di kediaman resmi Menteri Widya Chandra Jakarta, Selasa (12/2) malam.

Plt Gubsu bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut pada kesempatan ini menyerahkan sejumlah dokumen di antaranya permohonan pelepasan aset atas tanah 5.873. 06 ha eks HGU PTPN 2 serta menyerahkan hasil kerja Tim Khusus Penanganan Areal eks HGU PTPN 2 yang dibentuk FKPD Plus Sumut pada September 2012.

Kepada Menteri, Gubernur juga melaporkan bahwa tim juga melihat banyaknya lahan-lahan Eks HGU yang sudah diambilalih, digarap bahkan dari kelompok-kelompok yang diistilahkan masyarakat sebagai “mafia tanah”, karena di atas Eks HGUitu telah banyak bangunan, perumahan-perumahan.

“Nah kondisi existing inilah yang penanganan dan pendataannya itu harus benar-benar dilakukan dengan seluruh kekompakan dan solidaritas para unsur-unsur yang bergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,” ujar Gubsu.

Atas dasar itu Gubernur juga telah menyampaikan bahwa peruntukan yang akan digunakan diatas lahan Eks-HGU ini akan dilakukan pengkajian yang lebih komprehensif bersama FKPD sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan.

Secara umum peruntukan tanah 5.873. 06 ha eks HGU PTPN 2 yaitu Tuntutan, garapan, perumahan pensiunan PTPN 4, RUTRW, penghormatan Adat Melayu, dan untuk Universitas Sumatera Utara.

Atas dasar itulah Gubernur meminta kepada Meneg BUMN dapat melepas Eks HGU ini kepada Pemerintah Provinsi Sumut yang peruntukannya akan diatur kemudian secara lebih konprehensif.

Menteri Dahlan Iskan menyambut baik langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh gubernur bersama FKPD dan tim karena upaya yang dilakukan adalah upaya yang ingin mencari win-win solution yang terbaik bagi kepentingan masyarakat.

Menteri juga mengingatkan jangan sampai peruntukan itu nanti bisa menimbulkan rasa kecemburuan karena adanya satu kelompok masyarakat yang bisa menguasai tanah puluhan hektar di atas lahan itu, padahal itu adalah tanah Eks HGU tanah negara yang peruntukannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan dan aspirasi yang ada.

Menteri berjanji akan segera menindaklanjut laporan ini dan mengharapkan agar persoalan masalah eks HGU ini tetap terpelihara kekondusifan Sumut dan meminta agar seluruh FKPD mendukung penuh kebijakan dan keputusan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hadir yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Rohmat SH, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut Emi SH, Pelaksana Harian Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut) Ronny Kusuma Yudistiro, Assisten Pemerintahan Pemprovsu Hasiholan Silaen, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut H Eddy Syofian dan Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu H Noupal Mahyar.

Di sisi lain, kepedulian Menteri BUMN Dahlan Iskan terhadap persoalan-persoalan di Sumut amat besar. Mantan Dirut PLN itu dengan gampang ditemui oleh warga Batak yang ingin memberikan masukan soal pembangunan di Sumut.

Hal itu dibuktikan Koorwil PMPHI Sumut Gandhi Parapat yang menemui Dahlan Iskan di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (13/2). Dalam kedatangan kesekian kalinya ini, Gandhi ditemani Ketua MKGR Sumut Yan Max. Kepada Dahlan, Gandhi memberikan masukan mengenai kondisi PTPN-PTPN di Sumut.

“Saya sampaikan kepada Pak Dahlan seperti apa hubungan PTPN dengan masyarakat sekitar. Saya lihat Pak Dahlan merespons, dan berjanji mencarikan solusi,” ujar Gandhi tanpa merinci masalah PTPN-PTPN dimaksud.

Dalam pertemuan sebelumnya, Gandhi dan sejumlah warga Batak yang berdomisili di Jakarta juga menyampaikan sejumlah hambatan pembangunan di Sumut. Salah satu topik yang dibahas adalah masalah pengembangan Bandara Silangit. Gandhi membahas Bandara Silangit sebelum digelarnya acara penyerahan pengelolaan Bandara Silangit dari Kemenhub dan PT Angkasa Pura II pada 11 Januari 2013 silam.

Gandhi merasa tak bosan memberikan masukan kepada Dahlan Iskan. Alasannya, Dahlan cukup responsif saat diberikan masukan. “Semangat kita sama ingin memajukan Sumut,” ujarnya kepada Sumut Pos selepas bertemu Dahlan. (mag-5/sam)

Terima Dokumen Permohonan Pelepasan Eks HGU PTPN 2

JAKARTA-Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan berharap penyelesaian persoalan tanah eks HGU PTPN 2 tetap dalam koridor terpeliharanya suasana kondusif Sumatera Utara (Sumut).

Dia pun meminta semua pihak komit terhadap hal ini Dahlan Iskan mengemukakan itu ketika menerima Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST di kediaman resmi Menteri Widya Chandra Jakarta, Selasa (12/2) malam.

Plt Gubsu bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut pada kesempatan ini menyerahkan sejumlah dokumen di antaranya permohonan pelepasan aset atas tanah 5.873. 06 ha eks HGU PTPN 2 serta menyerahkan hasil kerja Tim Khusus Penanganan Areal eks HGU PTPN 2 yang dibentuk FKPD Plus Sumut pada September 2012.

Kepada Menteri, Gubernur juga melaporkan bahwa tim juga melihat banyaknya lahan-lahan Eks HGU yang sudah diambilalih, digarap bahkan dari kelompok-kelompok yang diistilahkan masyarakat sebagai “mafia tanah”, karena di atas Eks HGUitu telah banyak bangunan, perumahan-perumahan.

“Nah kondisi existing inilah yang penanganan dan pendataannya itu harus benar-benar dilakukan dengan seluruh kekompakan dan solidaritas para unsur-unsur yang bergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,” ujar Gubsu.

Atas dasar itu Gubernur juga telah menyampaikan bahwa peruntukan yang akan digunakan diatas lahan Eks-HGU ini akan dilakukan pengkajian yang lebih komprehensif bersama FKPD sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan.

Secara umum peruntukan tanah 5.873. 06 ha eks HGU PTPN 2 yaitu Tuntutan, garapan, perumahan pensiunan PTPN 4, RUTRW, penghormatan Adat Melayu, dan untuk Universitas Sumatera Utara.

Atas dasar itulah Gubernur meminta kepada Meneg BUMN dapat melepas Eks HGU ini kepada Pemerintah Provinsi Sumut yang peruntukannya akan diatur kemudian secara lebih konprehensif.

Menteri Dahlan Iskan menyambut baik langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh gubernur bersama FKPD dan tim karena upaya yang dilakukan adalah upaya yang ingin mencari win-win solution yang terbaik bagi kepentingan masyarakat.

Menteri juga mengingatkan jangan sampai peruntukan itu nanti bisa menimbulkan rasa kecemburuan karena adanya satu kelompok masyarakat yang bisa menguasai tanah puluhan hektar di atas lahan itu, padahal itu adalah tanah Eks HGU tanah negara yang peruntukannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan dan aspirasi yang ada.

Menteri berjanji akan segera menindaklanjut laporan ini dan mengharapkan agar persoalan masalah eks HGU ini tetap terpelihara kekondusifan Sumut dan meminta agar seluruh FKPD mendukung penuh kebijakan dan keputusan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hadir yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Rohmat SH, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut Emi SH, Pelaksana Harian Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut) Ronny Kusuma Yudistiro, Assisten Pemerintahan Pemprovsu Hasiholan Silaen, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut H Eddy Syofian dan Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu H Noupal Mahyar.

Di sisi lain, kepedulian Menteri BUMN Dahlan Iskan terhadap persoalan-persoalan di Sumut amat besar. Mantan Dirut PLN itu dengan gampang ditemui oleh warga Batak yang ingin memberikan masukan soal pembangunan di Sumut.

Hal itu dibuktikan Koorwil PMPHI Sumut Gandhi Parapat yang menemui Dahlan Iskan di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (13/2). Dalam kedatangan kesekian kalinya ini, Gandhi ditemani Ketua MKGR Sumut Yan Max. Kepada Dahlan, Gandhi memberikan masukan mengenai kondisi PTPN-PTPN di Sumut.

“Saya sampaikan kepada Pak Dahlan seperti apa hubungan PTPN dengan masyarakat sekitar. Saya lihat Pak Dahlan merespons, dan berjanji mencarikan solusi,” ujar Gandhi tanpa merinci masalah PTPN-PTPN dimaksud.

Dalam pertemuan sebelumnya, Gandhi dan sejumlah warga Batak yang berdomisili di Jakarta juga menyampaikan sejumlah hambatan pembangunan di Sumut. Salah satu topik yang dibahas adalah masalah pengembangan Bandara Silangit. Gandhi membahas Bandara Silangit sebelum digelarnya acara penyerahan pengelolaan Bandara Silangit dari Kemenhub dan PT Angkasa Pura II pada 11 Januari 2013 silam.

Gandhi merasa tak bosan memberikan masukan kepada Dahlan Iskan. Alasannya, Dahlan cukup responsif saat diberikan masukan. “Semangat kita sama ingin memajukan Sumut,” ujarnya kepada Sumut Pos selepas bertemu Dahlan. (mag-5/sam)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/