JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mengenai Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Penguatan Padat Karya Tunai dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa, JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (14/5).
Dalam arahannya, Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi, menjelaskan untuk tahun ini pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp60 triliun.
“Kita ingat, tahun 2015 dana desa telah dikucurkan kurang lebih Rp20 triliun. Tahun 2016 kita telah kucurkan Rp47 triliun. Tahun 2017 Rp60 triliun. Tahun ini dikucurkan lagi Rp60 triliun,” kata Presiden.
Dengan jumlah tersebut, pada akhir 2018 nanti total dana desa yang dikucurkan pusat ke daerah sebesar Rp187 triliun.
Hal itu dilakukan pemerintah untuk mendorong perputaran uang di pedesaan. Namun, Presiden Joko Widodo berpesan agar dana tersebut tidak kembali lagi ke Ibu Kota.
“Yang dulu-dulu uang itu kalau sudah sampai ke daerah kesedot lagi ke Jakarta. Inilah yang kita harapkan agar jangan sampai Rp 187 triliun itu kesedot lagi masuk ke Jakarta,” ucap Jokowi.
Karenanya presiden berpesan kepada para kepala desa agar setiap proyek yang memanfaatkan dana desa mampu menyerap dan mendayagunakan komponen serta pekerja lokal di desa setempat.
“Yang paling penting, dalam bekerja gunakan seratus persen pekerja dari desa-desa yang ada proyek itu. Seratus persen! Sehingga yang kita bayar uangnya juga beredar ke orang-orang yang ada di desa,” pesannya.
Selain itu, mulai tahun ini pemerintah juga menggulirkan program padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja di desa-desa. Dalam praktiknya, kegiatan tersebut mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal, dan teknologi setempat dalam mengerjakan proyek yang memanfaatkan dana desa.
Pemerintah berharap melalui program dana desa dan padat karya tunai, perekonomian dan lapangan pekerjaan di desa akan berangsur menjadi semakin baik.
Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.(fat/jpnn/ala)
