30.6 C
Medan
Saturday, May 4, 2024

Tinggal Sumut Belum Jemput, Kata Erry Terkendala Anggaran

ANTARA FOTO/R. Rekotomo Petugas membantu warga eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang baru turun dari KRI Teluk Gilimanuk saat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Senin (25/1). Berdasarkan data penumpang, dari 359 eks-Gafatar yang diangkut KRI Teluk Gilimanuk, 300 orang di antaranya berasal dari Yogyakarta dan selanjutnya mereka akan dibawa ke Asrama Haji Donohudan Boyolali.
ANTARA FOTO/R. Rekotomo
Petugas membantu warga eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang baru turun dari KRI Teluk Gilimanuk saat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Senin (25/1) lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Desakan berbagai pihak agar proses pemulangan 303 warga Sumut mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Solo, Jawa Tengah segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), ditanggapi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, Tengku Erry Nuradi. Diakuinya, pemulangan memang lambat karena pihaknya mengedepankan sikap hati-hati dalam menggunakan anggaran.

“Soal Gafatar itu saya sudah cek, anggarannya memang tidak ada. Jadi kita gunakan anggaran tak terduga seperti  force majeure lah. Jadi harus dibikin Pergubnya. Baru proses pencairannya. Itulah birokrasi memang agak lambat. Bayangkan, kalau 300 orang, satu orang saja 2 juta berarti harus tersedia 600 ratus juta. Proses itu sekarang yang sedang diproses. Kalau soal teknis silahkan tanya Plt Kesbang. Kalau Pergubnya sudah saya teken itu,” ujar Erry saat dijumpai di Masjid Agung, Medan, Rabu (16/3).

Erry juga mengakui pemulangan bukan hal mudah dilakukan. Alasannya adalah biaya yang besar. Disisi lain, Pemprov Sumut harus menggunakan dana APBD yang terikat aturan. Meskipun Presiden RI Joko Widodo telah mengintruksikan agar penjemputan tersebut segera dilakukan.

“Kalau kerja sama dengan pihak ketiga kita tidak berani. Kita menggunakan dana APBD. Jadi memang harus melewati prosedur, sehingga tidak melanggar aturan nantinya,” katanya saat ditanya apakah kepala daerah tidak punya inisiatif meminta bantuan pihak lain.

Hanya Pemprov Sumut saja yang belum menjemput warganya, bagaimana ini? Erry justru terdiam sesaat. Selanjutnya ia hanya menyebutkan bahwa saat ini prosesnya tengah berjalan.  Diakuinya, pihaknya sudah menghubungi maskapai penerbangan komersil yang akan digunakan untuk memulangkan mantan anggota-anggota Gafatar tersebut ke Sumut.

“Karena setelah dihitung menggunakan jalur darat, kapal laut, dan maskapai militer biayanya sama juga. Kalau teknisnya tanya Plt (Ka Kesbangpolinmas Sumut),” tambahnya.

Bagaimana dengan kondisi para warga tersebut, terutama anak-anak yang telah banyak sakit-sakitan? Erry mengklaim bahwa persoalan itu sudah ditangani.

“Kesbangpolinmas kita secara teknis sudah ada koordinasi dengan kesbang disana. Tentu ada tindakan-tindakan apa yang haurs dilakukan disana. Daerah setempat pasti memberi perhatian untuk itu. Secepatnyalah kita jemput mereka,” pungkas Erry tapa memberi kepastian waktu penjemputan tersebut.(bal/smg/ala)

ANTARA FOTO/R. Rekotomo Petugas membantu warga eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang baru turun dari KRI Teluk Gilimanuk saat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Senin (25/1). Berdasarkan data penumpang, dari 359 eks-Gafatar yang diangkut KRI Teluk Gilimanuk, 300 orang di antaranya berasal dari Yogyakarta dan selanjutnya mereka akan dibawa ke Asrama Haji Donohudan Boyolali.
ANTARA FOTO/R. Rekotomo
Petugas membantu warga eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang baru turun dari KRI Teluk Gilimanuk saat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Senin (25/1) lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Desakan berbagai pihak agar proses pemulangan 303 warga Sumut mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Solo, Jawa Tengah segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), ditanggapi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, Tengku Erry Nuradi. Diakuinya, pemulangan memang lambat karena pihaknya mengedepankan sikap hati-hati dalam menggunakan anggaran.

“Soal Gafatar itu saya sudah cek, anggarannya memang tidak ada. Jadi kita gunakan anggaran tak terduga seperti  force majeure lah. Jadi harus dibikin Pergubnya. Baru proses pencairannya. Itulah birokrasi memang agak lambat. Bayangkan, kalau 300 orang, satu orang saja 2 juta berarti harus tersedia 600 ratus juta. Proses itu sekarang yang sedang diproses. Kalau soal teknis silahkan tanya Plt Kesbang. Kalau Pergubnya sudah saya teken itu,” ujar Erry saat dijumpai di Masjid Agung, Medan, Rabu (16/3).

Erry juga mengakui pemulangan bukan hal mudah dilakukan. Alasannya adalah biaya yang besar. Disisi lain, Pemprov Sumut harus menggunakan dana APBD yang terikat aturan. Meskipun Presiden RI Joko Widodo telah mengintruksikan agar penjemputan tersebut segera dilakukan.

“Kalau kerja sama dengan pihak ketiga kita tidak berani. Kita menggunakan dana APBD. Jadi memang harus melewati prosedur, sehingga tidak melanggar aturan nantinya,” katanya saat ditanya apakah kepala daerah tidak punya inisiatif meminta bantuan pihak lain.

Hanya Pemprov Sumut saja yang belum menjemput warganya, bagaimana ini? Erry justru terdiam sesaat. Selanjutnya ia hanya menyebutkan bahwa saat ini prosesnya tengah berjalan.  Diakuinya, pihaknya sudah menghubungi maskapai penerbangan komersil yang akan digunakan untuk memulangkan mantan anggota-anggota Gafatar tersebut ke Sumut.

“Karena setelah dihitung menggunakan jalur darat, kapal laut, dan maskapai militer biayanya sama juga. Kalau teknisnya tanya Plt (Ka Kesbangpolinmas Sumut),” tambahnya.

Bagaimana dengan kondisi para warga tersebut, terutama anak-anak yang telah banyak sakit-sakitan? Erry mengklaim bahwa persoalan itu sudah ditangani.

“Kesbangpolinmas kita secara teknis sudah ada koordinasi dengan kesbang disana. Tentu ada tindakan-tindakan apa yang haurs dilakukan disana. Daerah setempat pasti memberi perhatian untuk itu. Secepatnyalah kita jemput mereka,” pungkas Erry tapa memberi kepastian waktu penjemputan tersebut.(bal/smg/ala)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/