29 C
Medan
Saturday, October 5, 2024

Jokowi Siap Hadapi Kontroversi

 

Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos Tterhitung sejak tanggal 18 November 2014. harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 rupiah, harga solar Rp5.500 jadi Rp7.500.
Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos
Tterhitung sejak tanggal 18 November 2014. harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 rupiah, harga solar Rp5.500 jadi Rp7.500.

SUMUTPOS.CO – Setelah melalui serangkaian pembahasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tadi malam, Jokowi didamping sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja menyampaikan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp2 ribu. Kenaikan tersebut berlaku bagi bahan bakar jenis premium dan solar.

“Saya Presiden RI menetapkan harga BBM yang akan berlaku pukul 00.00 WIB, terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga premium dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 rupiah, harga solar Rp5.500 jadi Rp7.500,” papar Jokowi di Istana Merdeka, tadi malam.

Presiden RI ketujuh itu pun mengaku siap menghadapi kontroversi terkait keputusannya tersebut.

Jokowi memaparkan, keputusan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor produktif tersebut, memang cukup sulit. Namun hal tersebut perlu dilakukan karena pemerintah membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur dan juga untuk mengembangkan pendidikan serta kesehatan masyarakat.

“Anggaran ini (untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan) tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” ujarnya.

Jokowi memastikan program perlindungan sosial yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), masyarakat segera didistribusikan secara merata sebelum akhir tahun. Harapannya, program perlindungan sosial tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat dan mampu memicu adanya usaha-usaha di sektor ekonomi kreatif.

“Pasti akan bermunculan pendapat yang setuju dan tidak setuju. Pemerintah sangat menghargai setiap masukan-masukan. Semoga keputusan pengalihan subsidi ke arah sektor produktif ini merupakan jalan terbuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” papar Jokowi.

Pernyataan Jokowi tersebut didukung Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Dia memaparkan pemerintah memastikan bahwa dampak kenaikan BBM, bisa minimum. Dia mengungkapkan, pengalihan bantuan atau kompensasi BBM diperuntukkan bagi 15,6 juta kepala keluarga dari kategori miskin dan hampir miskin. “Dan itu kompensasi tersebut akan dikompensasi lebih besar dari dampak inflasi. Mulai besok (hari ini) Kantor Pos akan memasarkan dan sudah ada kartu yang berjalan. Jadi semua ini sudah harus dipersiapkan dengan baik,” kata Sofyan di Istana Merdeka, kemarin.

Menkeu Bambang Brodjonegoro menambahkan, dengan pengalihan subsidi BBM tersebut, maka akan memberikan tambahan dana untuk belanja produktif di atas Rp100 triliun. Dana tersebut akan digunakan sebagian untuk infrastruktur, sedangkan sebagian lagi digunakan untuk memperkuat program perlindungan sosial yang sudah berjalan. “Dan yang paling penting lagi adalah untuk mewujudkan visi dari Presiden, untuk pengembangan di sektor maritim. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu,” papar Bambang di Istana Merdeka, kemarin.

Namun, Bambang tidak memungkiri bahwa kenaikan harga BBM itu akan membawa dampak inflasi. Meski begitu, dia menyatakan semua pihak tidak perlu khawatir, karena pemerintah telah memperhitungkan dengan matang hal tersebut.

“Tentunya perkiraan awal kenaikan Rp2.000 baik untuk premium dan solar, maka tambahan inflasi untuk tahun ini ada pada kisaran 2 persen. Jadi kalau kita mengambil base line 5,3 persen maka perkiraan inflasi akhir tahun 7,3 persen untuk 2014. Tentunya masih ada dampak inflasi di Januari 2015 sampai Pebruari, tetapi jumlahnya tidak akan besar di dua bulan pertama, November dan Desember 2014,” urainya.

Menyoal tambahan ruang fiskal, Bambang menyatakan pemerintah berharap akan terjadi penurunan defisit APBN 2015. Targetnya, penurunan defisit anggaran mencapai 2,2 persen. “Kita harap dengan nanti setelah berapa untuk infrastruktur, perlindungan sosial dan keperluan lain, yang diharapkan defisit itu bisa dikendalikan dibawah 2,2 persen,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bertepatan dengan pengalihan subsidi BBM itu, Kementerian ESDM sudah mengeluarkan peraturan menteri (Permen) nomor 34 tahun 2014. Isinya aturan itu terkait harga jual eceran dan kosumen pengguna jenis bahan bakar minyak jenis tertentu.

Menurut Sudirman, inti dari permen itu sesuai dengan pengumuman kenaikan harga BBM yang dikatakan presiden. “Bahwa mulai pukul 00.00 hari ini harga jual eceran bahan bakar minya tertentu ditetapkan minyak tanah tetap Rp2.500 per liter, bensin atau gasoline ron 88 dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter,” terangnya.

Untuk menghindari adanya antrian panjang di SPBU dan kelangkaan BBM, Sudirman mengatakan Pertamina sebagai pelaksana distribusi BBM bersubsidi akan lakukan persiapan. Dia menjelaskan bahwa persediaan BBM sampai saat ini masih aman. “Tidak perlu rusuh berbondong-bondong ke SPBU. Selisihnya hanya sedikit. Jadi masyarakat tidak perlu panik,” ucapnya. (ken/aph/jpnn/tom)

 

 

Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos Tterhitung sejak tanggal 18 November 2014. harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 rupiah, harga solar Rp5.500 jadi Rp7.500.
Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos
Tterhitung sejak tanggal 18 November 2014. harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 rupiah, harga solar Rp5.500 jadi Rp7.500.

SUMUTPOS.CO – Setelah melalui serangkaian pembahasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tadi malam, Jokowi didamping sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja menyampaikan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp2 ribu. Kenaikan tersebut berlaku bagi bahan bakar jenis premium dan solar.

“Saya Presiden RI menetapkan harga BBM yang akan berlaku pukul 00.00 WIB, terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga premium dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 rupiah, harga solar Rp5.500 jadi Rp7.500,” papar Jokowi di Istana Merdeka, tadi malam.

Presiden RI ketujuh itu pun mengaku siap menghadapi kontroversi terkait keputusannya tersebut.

Jokowi memaparkan, keputusan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor produktif tersebut, memang cukup sulit. Namun hal tersebut perlu dilakukan karena pemerintah membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur dan juga untuk mengembangkan pendidikan serta kesehatan masyarakat.

“Anggaran ini (untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan) tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” ujarnya.

Jokowi memastikan program perlindungan sosial yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), masyarakat segera didistribusikan secara merata sebelum akhir tahun. Harapannya, program perlindungan sosial tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat dan mampu memicu adanya usaha-usaha di sektor ekonomi kreatif.

“Pasti akan bermunculan pendapat yang setuju dan tidak setuju. Pemerintah sangat menghargai setiap masukan-masukan. Semoga keputusan pengalihan subsidi ke arah sektor produktif ini merupakan jalan terbuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” papar Jokowi.

Pernyataan Jokowi tersebut didukung Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Dia memaparkan pemerintah memastikan bahwa dampak kenaikan BBM, bisa minimum. Dia mengungkapkan, pengalihan bantuan atau kompensasi BBM diperuntukkan bagi 15,6 juta kepala keluarga dari kategori miskin dan hampir miskin. “Dan itu kompensasi tersebut akan dikompensasi lebih besar dari dampak inflasi. Mulai besok (hari ini) Kantor Pos akan memasarkan dan sudah ada kartu yang berjalan. Jadi semua ini sudah harus dipersiapkan dengan baik,” kata Sofyan di Istana Merdeka, kemarin.

Menkeu Bambang Brodjonegoro menambahkan, dengan pengalihan subsidi BBM tersebut, maka akan memberikan tambahan dana untuk belanja produktif di atas Rp100 triliun. Dana tersebut akan digunakan sebagian untuk infrastruktur, sedangkan sebagian lagi digunakan untuk memperkuat program perlindungan sosial yang sudah berjalan. “Dan yang paling penting lagi adalah untuk mewujudkan visi dari Presiden, untuk pengembangan di sektor maritim. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu,” papar Bambang di Istana Merdeka, kemarin.

Namun, Bambang tidak memungkiri bahwa kenaikan harga BBM itu akan membawa dampak inflasi. Meski begitu, dia menyatakan semua pihak tidak perlu khawatir, karena pemerintah telah memperhitungkan dengan matang hal tersebut.

“Tentunya perkiraan awal kenaikan Rp2.000 baik untuk premium dan solar, maka tambahan inflasi untuk tahun ini ada pada kisaran 2 persen. Jadi kalau kita mengambil base line 5,3 persen maka perkiraan inflasi akhir tahun 7,3 persen untuk 2014. Tentunya masih ada dampak inflasi di Januari 2015 sampai Pebruari, tetapi jumlahnya tidak akan besar di dua bulan pertama, November dan Desember 2014,” urainya.

Menyoal tambahan ruang fiskal, Bambang menyatakan pemerintah berharap akan terjadi penurunan defisit APBN 2015. Targetnya, penurunan defisit anggaran mencapai 2,2 persen. “Kita harap dengan nanti setelah berapa untuk infrastruktur, perlindungan sosial dan keperluan lain, yang diharapkan defisit itu bisa dikendalikan dibawah 2,2 persen,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bertepatan dengan pengalihan subsidi BBM itu, Kementerian ESDM sudah mengeluarkan peraturan menteri (Permen) nomor 34 tahun 2014. Isinya aturan itu terkait harga jual eceran dan kosumen pengguna jenis bahan bakar minyak jenis tertentu.

Menurut Sudirman, inti dari permen itu sesuai dengan pengumuman kenaikan harga BBM yang dikatakan presiden. “Bahwa mulai pukul 00.00 hari ini harga jual eceran bahan bakar minya tertentu ditetapkan minyak tanah tetap Rp2.500 per liter, bensin atau gasoline ron 88 dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter,” terangnya.

Untuk menghindari adanya antrian panjang di SPBU dan kelangkaan BBM, Sudirman mengatakan Pertamina sebagai pelaksana distribusi BBM bersubsidi akan lakukan persiapan. Dia menjelaskan bahwa persediaan BBM sampai saat ini masih aman. “Tidak perlu rusuh berbondong-bondong ke SPBU. Selisihnya hanya sedikit. Jadi masyarakat tidak perlu panik,” ucapnya. (ken/aph/jpnn/tom)

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/