SUMUTPOS.CO — 1. Kinerja Pemberantasan Korupsi Tak Maksimal
Ada indikasi penanganan kasus korupsi atas dasar intervensi partai politik.
Selama 20 November 2014 – Oktober 2016 hanya menangani 24 kasus korupsi (67 persen masih penyidikan).
Tuntutan jaksa dalam kasus korupsi masih ringan. Rata-rata 3 tahun 4 bulan.
Memberikan keistimewaan pada koruptor kasus BLBI Samadikun Hartono. Prasetyo memberikan penjemputan dan kesepakatan mencicil uang pengganti korupsi.
Ada 33 kasus korupsi kelas kakap dihentikan
Sejumlah jaksa terlibat korupsi dalam kasus-kasus di KPK
Menggelar Ulang Tahun Secara Mewah
Pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli 2015 lalu, Kejagung mengelar syukuran mewah dengan biaya diduga miliaran. Asal usul dana tidak jelas. Dari sumbangan pihak ketiga ataukah dari anggaran kejaksaan. Acara itu dinilai tidak peka akan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk.
Menempati Posisi Terbawah dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementrian/Lembaga
Laporan Keuangan hasil audit BPK Turun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Ada temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang piutang uang pengganti perkara korupsi yang seharusnya dieksekusi oleh Kejaksaan dan disetor ke kas Negara. Piutang Uang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp15.654.695.597.979,70.
Reformasi Birokrasi Tidak Jalan
Proses mutasi, promosi dan penunjukan pejabat struktural tidak ada tolak ukur yang jelas dan sering dipermasalahkan oleh internal. Dua kali digugat anak buah ke PTUN
Tidak ada transparansi penanganan perkara
Eksekusi Yayasan Milik Soeharto tidak jelas
Jaksa Agung M. Prasetyo.
SUMUTPOS.CO — 1. Kinerja Pemberantasan Korupsi Tak Maksimal
Ada indikasi penanganan kasus korupsi atas dasar intervensi partai politik.
Selama 20 November 2014 – Oktober 2016 hanya menangani 24 kasus korupsi (67 persen masih penyidikan).
Tuntutan jaksa dalam kasus korupsi masih ringan. Rata-rata 3 tahun 4 bulan.
Memberikan keistimewaan pada koruptor kasus BLBI Samadikun Hartono. Prasetyo memberikan penjemputan dan kesepakatan mencicil uang pengganti korupsi.
Ada 33 kasus korupsi kelas kakap dihentikan
Sejumlah jaksa terlibat korupsi dalam kasus-kasus di KPK
Menggelar Ulang Tahun Secara Mewah
Pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli 2015 lalu, Kejagung mengelar syukuran mewah dengan biaya diduga miliaran. Asal usul dana tidak jelas. Dari sumbangan pihak ketiga ataukah dari anggaran kejaksaan. Acara itu dinilai tidak peka akan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk.
Menempati Posisi Terbawah dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementrian/Lembaga
Laporan Keuangan hasil audit BPK Turun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Ada temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang piutang uang pengganti perkara korupsi yang seharusnya dieksekusi oleh Kejaksaan dan disetor ke kas Negara. Piutang Uang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp15.654.695.597.979,70.
Reformasi Birokrasi Tidak Jalan
Proses mutasi, promosi dan penunjukan pejabat struktural tidak ada tolak ukur yang jelas dan sering dipermasalahkan oleh internal. Dua kali digugat anak buah ke PTUN
