Ayo Kawal Real Count KPU, Peserta Pemilu 2019 Diminta Hentikan Saling Klaim

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Saling klaim kemenangan pada Pilpres 2019, membuat masyarakat bingung. Karenanya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi, meminta semua peserta menyudahi klaim kemenangan hasil Pemilu 2019. Semua pihak pun diminta menunggu proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan KPU.

Menurut Pramono, klaim kemenangan wajar terjadi dalam kontestasi politik. Namun dia mengimbau semua untuk menahan diri. “Sudahlah, klaim-klaim (kemenangan) dari masing-masing pihak itu disudahi. Silakan menunggu proses penghitungan yang dilakukan KPU,” kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Oleh karena itu, untuk mengawal proses penghitungan dan rekapitulasi suara, KPU menyediakan publikasi melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di laman pemilu2019.kpu.go.id. Situng bukan merupakan hasil resmi dari penghitungan dan rekapitulasi suara. Tapi Situng hanya menjadi referensi seluruh pihak untuk memantau prosesnyan

Penghitungan dan rekapitulasi suara yang akan ditetapkan KPU dilakukan secara berjenjang, dari tingkat daerah hingga ke pusat. “Dan itu yang nanti akan kami kerjakan bersama-sama dengan semua partai politik dan semua tim pasangan calon presiden wakil presiden. Kita kawal bersama-sama proses penghitungan itu,” ujar Pramono.

“Mudah-mudahan itu bisa menjadi mekanisme di mana kemurniaan tiap suara yang diberikan oleh pemilih kita di TPS itu bisa kita jaga sampai di rekapitulasi tingkat nasional,” katanya.

Sementara, sempat vital screen capture perbedaan hasil perhitungan C1 yang diunggah akun bernama Seyo Tuhu @SetyoTu39451344. Unggahan itu lantas di-retweet akun Twitter milik Partai Gerindra @Gerindra. Dalam Form C-1 Plano tercantum pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin memperoleh 26 suara, dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapat 141 suara.

KPU pun langsung merespon dengan memperbaiki kesalahan input tersebut. Terlebih kesalahan itu sendiri terjadi pada data 5 C1 dari lima TPS yang ada di 5 provinsi. Diantaranya 1 TPS di Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau dan Jakarta Timur.

KPU pun meminta masyarakat berhenti menganggap KPU melakukan kecurangan. Pasalnya perbedaan C-1 dengan hasil publikasi dari Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) adalah human error yang sedang diperbaiki.

“Saya mau klarifikasi, tentang viral yang mengatakan bahwa KPU curang ada di beberapa tempat yang salah entry (masuk/memasukkan data C1) ya , jadi itu betul-betul kesalahan entry ya, tentu saja ini bagian dari transparansi kita, di mana masyarakat dapat mengakses dan juga memberitahukan kepada kita ada kesalahan dalam peng entry an masuk kedalam Sistem Informasi Perhitungan kita,” ungkap anggota KPU, Ilham Saputra. Ia menyebutkan, pengakuan kesalahan termasuk bagian dari transparansi KPU dalam penghitungan suara.

Stasiun TV dan Radio Diminta Siarkan Real Count KPU

Terkait dengan itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta lembaga penyiaran mulai mengawal proses perhitungan suara real count yang dilakukan oleh KPU. Lembaga penyiaran diminta memberikan edukasi kepada masyarakat atas transisi penghitungan suara antara hitung cepat (quick count) dan real count, agar tidak terjadi kesalahan persepsi di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik.

Demikian disampaikan Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis usai berdialog dengan jajaran pimpinan redaksi dari lembaga penyiaran, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (18/4).

Pada kesempatan itu, Yuliandre mengingatkan tentang pentingnya kapabilitas newsroom dalam mengelola pemberitaan di lembaga penyiaran. “Diantaranya dengan memilih narasumber yang tepat dan tidak melakukan provokasi pada publik, serta menentukan pembawa acara yang dapat mengarahkan pembicaraan menjadi menyejukkan,” ujarnya.

Saat ini, konten lembaga penyiaran terkait pemilihan umum tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menurut Yuliandre sangat wajar, mengingat kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran masih lebih tinggi dibanding konten yang ada di media sosial.

Karenanya tuntutan terhadap lembaga penyiaran untuk menghadirkan konten yang valid dan dapat dipercaya, menjadi sangat tinggi. “Dengan mengawal perhitungan suara real count dari KPU, diharapkan hak publik untuk mendapatkan informasi kepemiluan yang valid dari penyelenggara pemilu, dapat dipenuhi,” ucap Yuliandre.

KPI mengingatkan kembali fungsi perekat sosial yang diemban lembaga penyiaran harus dikedepankan pada momentum politik sekarang. “Lembaga penyiaran, selain harus mengoptimalkan fungsi perekat sosial, juga ikut melakukan kontrol sosial atas proses pemilu ini,” sebutnya.

Lembaga penyiaran juga harus memberikan perhatian yang signifikan pada proses penghitungan suara pemilihan legislatif yang akan menghasilkan wakil-wakil rakyat di parlemen. Pemilu ini bukan sekadar mendapatkan puncak pimpinan bangsa di tataran eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden. Namun juga menentukan wakil-wakil rakyat yang ada di tataran legislatif.

Jangan sampai lembaga penyiaran abai mengawal proses penghitungan suara untuk pemilu legislatif, padahal kita tahu potensi yang ilegal juga tinggi pada tahap ini. “Saatnya lembaga penyiaran, baik televisi dan radio menunjukkan perannya menjaga ikatan kesatuan bagi sesama anak bangsa, dengan menghadirkan konten siaran kepemiluan yang damai dan menyejukkan,” pungkas Yuliandre.

Sujud Syukur

Di Medan, Umat Islam dari berbagai elemen melakukan sujud syukur bersama di Masjid Al Jihad, Jalan Abdullah Lubis, Jumat (19/4). Sujud syukur ini dilakukan sebagai bentuk terimakasih kepada Allah SWT, karena pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengklaim menang di Pilpres 2019.

Pantauan di lokasi turut hadir Ketua GNPF MUI, Ustaz Heriansyah. Ketua FUI, Indra Suheri. Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Sumut, Gus Irawan Pasaribu. Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi’i dan banyak tokoh Islam lainnya.

Ustaz Heriansyah meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan hasil quick qount atau hitung cepat yang banyak ditampilkan di televisi. “Berdasarkan perhitungan C1 kita unggul 62 sampai 63 persen,” ungkapnya.

Raden Muhammad Syafii yang karib disapa Romo menyebut, hasil real count yang dikumpulkan para relawan dari setiap TPS di desa-desa kabupaten/kota berbasis C1 daerah yang bukan menjadi basis Prabowo mengalami perubahan. “Dari laporan yang kita terima berbasis data C1, untuk daerah yang selama ini bukan basis Prabowo, kalau dulu kalahnya hingga 80 persen, sekarang bersaing 50-50,” katanya di depan jamaah yang hadir.

Menurutnya, untuk kemenangan di basis suara yang memenangkan Edy Rahmayadi saat Pilgubsu 2018 lalu, perolehan suara Prabowo justru berada di atas 60 persen, bahkan mencapai 80 persen. Seperti di Pantai Timur, Tapanuli Selatan, dan Pantai Barat. “Makanya kita ambil rata-rata kemenangan Prabowo di Sumatera Utara itu ada di angka 62 hingga 65 persen,” ujarnya.

Hal tersebut, menurut Romo, yang disebut Prabowo Subianto dalam pidatonya, hasil real count lembaga rahasia, yang melakukan pemantauan langsung di tiap TPS di seluruh daerah di Indonesia, dan hasil input C1 mencapai 79 persen.

“Dan ini yang dinyatakan Prabowo perhitungan C1 yang masuk lewat wadah yang kami tidak sebut namanya. Dan ini lembaga kredibel, sebab mereka memantau hingga ke desa-desa, mereka sudah menghitung sampai 79 persen, dan hasilnya kemenangan Prabowo tidak pernah bergeser pada angka 63 persen secara nasional,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua BPD Sumut Prabowo-Sandi Gus Irawan Pasaribu juga mengklaim, mereka memenangi perolehan suara di Sumut. Ia menyebut, dari fakta yang didapatnya, quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei ada kejanggalan.

“Fakta yang sudah kami himpun melalui bukan sekedar quick count, yang hanya 2.000 sampel. Saya ngak tahu berapa sampel mereka untuk Sumut dengan 42.649 TPS, kami sudah mengumpulkan C1 (dan) dari C1 yang ada dari awal kami optimis menang dan ternyata dari real count ternyata 02 menag di Sumut,” ungkap Gus di Posko Pemenangan Prabowo Subianto Jalan Setiabudi, Medan Jumat (19/4).

Menurutnya, hasil quick count sejumlah lembaga survei tersebut dipatahkan hasil real count yang dilakukan relawan Prabowo-Sandi di Sumut.

“Artinya itu membantahkan quick count dari banyak lembaga lembaga survey dan angka nya jauh. Menurut hasil quick count Sumut disebut hanya mendapatkan 42,38 persen. Tapi dari data di setiap TPS, C1 nya Sumut 02 menang dengan persentase 60 persen,” tegasnya.

Ia memaparkan BPN Sumut juga menemukan banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dan akan mengambil sikap khusus. “Banyak banyak sekali sedang kami himpun, saya kira ini adalah Pemilu yang terburuk sepanjang yang pernah saya tahu, kita malu anak bangsa di luar negeri semuanya ribut. Kita proses dulu di daerah nanti pada akhirnya tentu ini akan sampaikan ke BPN pusat. Nanti barang kali BPN akan secara nasional mungkin ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum)

Menurutnya, bukan hanya indikasi namun fakta adanya kecurangan yang terjadi di Sumut. “Bukan indikasi tetapi banyak sekali kecurangan, sudah dari awal proses Pemilu ini kita terus dicurangi kok. Penyelenggara, wasit turut main, aparat ikut main, ASN tidak netral, bahkan uang uangnya dari para ASN itu juga,” tuding pria yang juga merupakan Anggota DPR RI ini.

Kepada penyelenggara Pemilu, Gus Irawan menyampaikan pesan agar tak lagi melakukan tindakan-tindakan yang menurutnya berpihak setelah Pemilu 2019 berlangsung.

Sebaliknya, Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumut Joko Widodo-Ma’aruf Amin yakin pasangan nomor urut 01 unggul sementara. Namun, mereka mengakui kemenangannya terjadi perubahan. “Perubahan ada, walaupun unggul tipis tapi kita tetap unggul dengan angka 53 persen. Saya pikir itu sudah real, namun begitu akan lebih baik jika kita menghormati KPU dengan menunggu hasil pengumuman dari pihak KPU,” ujar Ketua TKD Sumut Joko Widodo-Ma’aruf Amin, Ivan Iskandar Batubara kepada Sumut Pos, Jumat (19/4).

Menanggapi tudingan kecurangan yang dilakukan pihaknya, Ivan kembali membantah hal tersebut. Menurutnya, tuduhan-tuduhan tersebut bukanlah sebuah bentuk demokrasi yang sehat. “Kita unggulnya juga tipis kok, hanya sekitar 53 persen, masak begitu juga dibilang curang. Sekali lagi saya tegaskan, tidak harus curang untuk bisa menang. Tapi kerja keras lah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Pak Jokowi sudah buktikan kerja kerasnya untuk membangun bangsa ini dan saya fikir masyarakat cukup pintar dalam melihat dan menilai itu,” tegasnya.

Prabowo-Sandi Menang di Tebingtinggi

Hasil penghitungan suara sementara dari Tim Monitoring Kelancaran Pemilu 2019 Kesbangpol Pemko Tebingtinggi, dari 514 TPS yang tersebar di 5 kecamatan Kota Tebingtinggi, pasangan calon presiden 02 Prabowo Sandi unggul dengan perolehan suara 53.717 (55,40 persen ) dan Paslon Presiden 01 Jokowi Makruf memperoleh suara 41.803 (43,10 persen).

Sedangkan berdasarkan data pemilih tetap tambahan (DPTHP2) yang dikeluarkan KPU Kota Tebingtinggi, jumlah pemilih tetap sebanyak 117.374 tercatat 21.854 (sekitar 19 persen) pemilik suara yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput).

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, Paslon 02 Prabowo Sandi hampir mendominasi perolehan suara di 5 kecamatan se Kota Tebingtinggi kecuali di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Paslon 01 Jokowi Makruf peroleh 7.559 suara menang tipis dengan Paslon 02 Prabowo Sandi dengan 7.083 suara.

Ketua Pelaksana Tim Monitoring Desk Pemilu 2019 Kesbangpol Tebingtinggi, Amas Muda mengakui, hingga Rabu (17/4) dini hari penghitungan suara untuk Pilpres tidak selesai karena adanya kesalahan teknis, di antaranya menyinkronkan pemilih menggunakan A5, dan adanya surat suara yang salah masuk kotak suara. “Hasil penghitungan suara sementara ini baru lengkap diperoleh dari para caraka sekitar pukul 06.00 WIB tadi, data yang disampaikan ini sifatnya baru sementara, angka hitungan resmi kita tunggu saja dari KPU Kota Tebingtinggi,” terang Amas Muda.

Sedangkan terkait hasil perolehan suara Pemilu Legislative dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Amas mengaku hingga kini masih dalam tahap mengumpulkan bahan dan data. “Mungkin nanti sore atau besok baru bisa diperoleh hasil pemilu legislatifnya,”jelasnya. (bbs/prn/mag-1/ian)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Saling klaim kemenangan pada Pilpres 2019, membuat masyarakat bingung. Karenanya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi, meminta semua peserta menyudahi klaim kemenangan hasil Pemilu 2019. Semua pihak pun diminta menunggu proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan KPU.

Menurut Pramono, klaim kemenangan wajar terjadi dalam kontestasi politik. Namun dia mengimbau semua untuk menahan diri. “Sudahlah, klaim-klaim (kemenangan) dari masing-masing pihak itu disudahi. Silakan menunggu proses penghitungan yang dilakukan KPU,” kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Oleh karena itu, untuk mengawal proses penghitungan dan rekapitulasi suara, KPU menyediakan publikasi melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di laman pemilu2019.kpu.go.id. Situng bukan merupakan hasil resmi dari penghitungan dan rekapitulasi suara. Tapi Situng hanya menjadi referensi seluruh pihak untuk memantau prosesnyan

Penghitungan dan rekapitulasi suara yang akan ditetapkan KPU dilakukan secara berjenjang, dari tingkat daerah hingga ke pusat. “Dan itu yang nanti akan kami kerjakan bersama-sama dengan semua partai politik dan semua tim pasangan calon presiden wakil presiden. Kita kawal bersama-sama proses penghitungan itu,” ujar Pramono.

“Mudah-mudahan itu bisa menjadi mekanisme di mana kemurniaan tiap suara yang diberikan oleh pemilih kita di TPS itu bisa kita jaga sampai di rekapitulasi tingkat nasional,” katanya.

Sementara, sempat vital screen capture perbedaan hasil perhitungan C1 yang diunggah akun bernama Seyo Tuhu @SetyoTu39451344. Unggahan itu lantas di-retweet akun Twitter milik Partai Gerindra @Gerindra. Dalam Form C-1 Plano tercantum pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin memperoleh 26 suara, dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapat 141 suara.

KPU pun langsung merespon dengan memperbaiki kesalahan input tersebut. Terlebih kesalahan itu sendiri terjadi pada data 5 C1 dari lima TPS yang ada di 5 provinsi. Diantaranya 1 TPS di Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau dan Jakarta Timur.

KPU pun meminta masyarakat berhenti menganggap KPU melakukan kecurangan. Pasalnya perbedaan C-1 dengan hasil publikasi dari Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) adalah human error yang sedang diperbaiki.

“Saya mau klarifikasi, tentang viral yang mengatakan bahwa KPU curang ada di beberapa tempat yang salah entry (masuk/memasukkan data C1) ya , jadi itu betul-betul kesalahan entry ya, tentu saja ini bagian dari transparansi kita, di mana masyarakat dapat mengakses dan juga memberitahukan kepada kita ada kesalahan dalam peng entry an masuk kedalam Sistem Informasi Perhitungan kita,” ungkap anggota KPU, Ilham Saputra. Ia menyebutkan, pengakuan kesalahan termasuk bagian dari transparansi KPU dalam penghitungan suara.

Stasiun TV dan Radio Diminta Siarkan Real Count KPU

Terkait dengan itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta lembaga penyiaran mulai mengawal proses perhitungan suara real count yang dilakukan oleh KPU. Lembaga penyiaran diminta memberikan edukasi kepada masyarakat atas transisi penghitungan suara antara hitung cepat (quick count) dan real count, agar tidak terjadi kesalahan persepsi di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik.

Demikian disampaikan Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis usai berdialog dengan jajaran pimpinan redaksi dari lembaga penyiaran, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (18/4).

Pada kesempatan itu, Yuliandre mengingatkan tentang pentingnya kapabilitas newsroom dalam mengelola pemberitaan di lembaga penyiaran. “Diantaranya dengan memilih narasumber yang tepat dan tidak melakukan provokasi pada publik, serta menentukan pembawa acara yang dapat mengarahkan pembicaraan menjadi menyejukkan,” ujarnya.

Saat ini, konten lembaga penyiaran terkait pemilihan umum tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menurut Yuliandre sangat wajar, mengingat kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran masih lebih tinggi dibanding konten yang ada di media sosial.

Karenanya tuntutan terhadap lembaga penyiaran untuk menghadirkan konten yang valid dan dapat dipercaya, menjadi sangat tinggi. “Dengan mengawal perhitungan suara real count dari KPU, diharapkan hak publik untuk mendapatkan informasi kepemiluan yang valid dari penyelenggara pemilu, dapat dipenuhi,” ucap Yuliandre.

KPI mengingatkan kembali fungsi perekat sosial yang diemban lembaga penyiaran harus dikedepankan pada momentum politik sekarang. “Lembaga penyiaran, selain harus mengoptimalkan fungsi perekat sosial, juga ikut melakukan kontrol sosial atas proses pemilu ini,” sebutnya.

Lembaga penyiaran juga harus memberikan perhatian yang signifikan pada proses penghitungan suara pemilihan legislatif yang akan menghasilkan wakil-wakil rakyat di parlemen. Pemilu ini bukan sekadar mendapatkan puncak pimpinan bangsa di tataran eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden. Namun juga menentukan wakil-wakil rakyat yang ada di tataran legislatif.

Jangan sampai lembaga penyiaran abai mengawal proses penghitungan suara untuk pemilu legislatif, padahal kita tahu potensi yang ilegal juga tinggi pada tahap ini. “Saatnya lembaga penyiaran, baik televisi dan radio menunjukkan perannya menjaga ikatan kesatuan bagi sesama anak bangsa, dengan menghadirkan konten siaran kepemiluan yang damai dan menyejukkan,” pungkas Yuliandre.

Sujud Syukur

Di Medan, Umat Islam dari berbagai elemen melakukan sujud syukur bersama di Masjid Al Jihad, Jalan Abdullah Lubis, Jumat (19/4). Sujud syukur ini dilakukan sebagai bentuk terimakasih kepada Allah SWT, karena pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengklaim menang di Pilpres 2019.

Pantauan di lokasi turut hadir Ketua GNPF MUI, Ustaz Heriansyah. Ketua FUI, Indra Suheri. Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Sumut, Gus Irawan Pasaribu. Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi’i dan banyak tokoh Islam lainnya.

Ustaz Heriansyah meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan hasil quick qount atau hitung cepat yang banyak ditampilkan di televisi. “Berdasarkan perhitungan C1 kita unggul 62 sampai 63 persen,” ungkapnya.

Raden Muhammad Syafii yang karib disapa Romo menyebut, hasil real count yang dikumpulkan para relawan dari setiap TPS di desa-desa kabupaten/kota berbasis C1 daerah yang bukan menjadi basis Prabowo mengalami perubahan. “Dari laporan yang kita terima berbasis data C1, untuk daerah yang selama ini bukan basis Prabowo, kalau dulu kalahnya hingga 80 persen, sekarang bersaing 50-50,” katanya di depan jamaah yang hadir.

Menurutnya, untuk kemenangan di basis suara yang memenangkan Edy Rahmayadi saat Pilgubsu 2018 lalu, perolehan suara Prabowo justru berada di atas 60 persen, bahkan mencapai 80 persen. Seperti di Pantai Timur, Tapanuli Selatan, dan Pantai Barat. “Makanya kita ambil rata-rata kemenangan Prabowo di Sumatera Utara itu ada di angka 62 hingga 65 persen,” ujarnya.

Hal tersebut, menurut Romo, yang disebut Prabowo Subianto dalam pidatonya, hasil real count lembaga rahasia, yang melakukan pemantauan langsung di tiap TPS di seluruh daerah di Indonesia, dan hasil input C1 mencapai 79 persen.

“Dan ini yang dinyatakan Prabowo perhitungan C1 yang masuk lewat wadah yang kami tidak sebut namanya. Dan ini lembaga kredibel, sebab mereka memantau hingga ke desa-desa, mereka sudah menghitung sampai 79 persen, dan hasilnya kemenangan Prabowo tidak pernah bergeser pada angka 63 persen secara nasional,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua BPD Sumut Prabowo-Sandi Gus Irawan Pasaribu juga mengklaim, mereka memenangi perolehan suara di Sumut. Ia menyebut, dari fakta yang didapatnya, quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei ada kejanggalan.

“Fakta yang sudah kami himpun melalui bukan sekedar quick count, yang hanya 2.000 sampel. Saya ngak tahu berapa sampel mereka untuk Sumut dengan 42.649 TPS, kami sudah mengumpulkan C1 (dan) dari C1 yang ada dari awal kami optimis menang dan ternyata dari real count ternyata 02 menag di Sumut,” ungkap Gus di Posko Pemenangan Prabowo Subianto Jalan Setiabudi, Medan Jumat (19/4).

Menurutnya, hasil quick count sejumlah lembaga survei tersebut dipatahkan hasil real count yang dilakukan relawan Prabowo-Sandi di Sumut.

“Artinya itu membantahkan quick count dari banyak lembaga lembaga survey dan angka nya jauh. Menurut hasil quick count Sumut disebut hanya mendapatkan 42,38 persen. Tapi dari data di setiap TPS, C1 nya Sumut 02 menang dengan persentase 60 persen,” tegasnya.

Ia memaparkan BPN Sumut juga menemukan banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dan akan mengambil sikap khusus. “Banyak banyak sekali sedang kami himpun, saya kira ini adalah Pemilu yang terburuk sepanjang yang pernah saya tahu, kita malu anak bangsa di luar negeri semuanya ribut. Kita proses dulu di daerah nanti pada akhirnya tentu ini akan sampaikan ke BPN pusat. Nanti barang kali BPN akan secara nasional mungkin ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum)

Menurutnya, bukan hanya indikasi namun fakta adanya kecurangan yang terjadi di Sumut. “Bukan indikasi tetapi banyak sekali kecurangan, sudah dari awal proses Pemilu ini kita terus dicurangi kok. Penyelenggara, wasit turut main, aparat ikut main, ASN tidak netral, bahkan uang uangnya dari para ASN itu juga,” tuding pria yang juga merupakan Anggota DPR RI ini.

Kepada penyelenggara Pemilu, Gus Irawan menyampaikan pesan agar tak lagi melakukan tindakan-tindakan yang menurutnya berpihak setelah Pemilu 2019 berlangsung.

Sebaliknya, Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumut Joko Widodo-Ma’aruf Amin yakin pasangan nomor urut 01 unggul sementara. Namun, mereka mengakui kemenangannya terjadi perubahan. “Perubahan ada, walaupun unggul tipis tapi kita tetap unggul dengan angka 53 persen. Saya pikir itu sudah real, namun begitu akan lebih baik jika kita menghormati KPU dengan menunggu hasil pengumuman dari pihak KPU,” ujar Ketua TKD Sumut Joko Widodo-Ma’aruf Amin, Ivan Iskandar Batubara kepada Sumut Pos, Jumat (19/4).

Menanggapi tudingan kecurangan yang dilakukan pihaknya, Ivan kembali membantah hal tersebut. Menurutnya, tuduhan-tuduhan tersebut bukanlah sebuah bentuk demokrasi yang sehat. “Kita unggulnya juga tipis kok, hanya sekitar 53 persen, masak begitu juga dibilang curang. Sekali lagi saya tegaskan, tidak harus curang untuk bisa menang. Tapi kerja keras lah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Pak Jokowi sudah buktikan kerja kerasnya untuk membangun bangsa ini dan saya fikir masyarakat cukup pintar dalam melihat dan menilai itu,” tegasnya.

Prabowo-Sandi Menang di Tebingtinggi

Hasil penghitungan suara sementara dari Tim Monitoring Kelancaran Pemilu 2019 Kesbangpol Pemko Tebingtinggi, dari 514 TPS yang tersebar di 5 kecamatan Kota Tebingtinggi, pasangan calon presiden 02 Prabowo Sandi unggul dengan perolehan suara 53.717 (55,40 persen ) dan Paslon Presiden 01 Jokowi Makruf memperoleh suara 41.803 (43,10 persen).

Sedangkan berdasarkan data pemilih tetap tambahan (DPTHP2) yang dikeluarkan KPU Kota Tebingtinggi, jumlah pemilih tetap sebanyak 117.374 tercatat 21.854 (sekitar 19 persen) pemilik suara yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput).

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, Paslon 02 Prabowo Sandi hampir mendominasi perolehan suara di 5 kecamatan se Kota Tebingtinggi kecuali di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Paslon 01 Jokowi Makruf peroleh 7.559 suara menang tipis dengan Paslon 02 Prabowo Sandi dengan 7.083 suara.

Ketua Pelaksana Tim Monitoring Desk Pemilu 2019 Kesbangpol Tebingtinggi, Amas Muda mengakui, hingga Rabu (17/4) dini hari penghitungan suara untuk Pilpres tidak selesai karena adanya kesalahan teknis, di antaranya menyinkronkan pemilih menggunakan A5, dan adanya surat suara yang salah masuk kotak suara. “Hasil penghitungan suara sementara ini baru lengkap diperoleh dari para caraka sekitar pukul 06.00 WIB tadi, data yang disampaikan ini sifatnya baru sementara, angka hitungan resmi kita tunggu saja dari KPU Kota Tebingtinggi,” terang Amas Muda.

Sedangkan terkait hasil perolehan suara Pemilu Legislative dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Amas mengaku hingga kini masih dalam tahap mengumpulkan bahan dan data. “Mungkin nanti sore atau besok baru bisa diperoleh hasil pemilu legislatifnya,”jelasnya. (bbs/prn/mag-1/ian)