Warga mengantre saat mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Jalan Iskandar Muda Medan, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO –Sekitar sembilan juta warga negara Indonesia yang belum terekam data diri untuk e-KTP. Jumlah itu sebenarnya hanya tinggal dua persen dari total warga yang wajib e-KTP. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menargetkan perekaman itu tuntas sebelum pelaksanaan Pilkada.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, capaian perekaman e-KTP hingga Februari tercatat sudah 98 persen. Hanya tinggal dua persen atau sekitar 8-9 juta orang saja yang belum melakukan perekaman. ”Nah yang 4,5 juta ada di luar negeri. Jadi yang 5 jutaan di dalam negeri. Nah ini kita sisir terus ya,” ujar Zudan.
Dia mengungkapkan, dari sekitar 5 juta warga yang ada di Indonesia itu, sebagaian besar ada di Papua. Ada banyak kesulitan dalam perekaman e-KTP di Papua karena kondisi geografis dan sosial masyarakat. Misalnya, letak jarak yang jauh dan medan yang berat. Selain itu, juga masih banyak yang menganggap tidak butuh e-KTP. Capaian perekaman di Papua baru sekitar 40 persen.
”Karena saya hanya ke ladang dan ke laut. Tapi ketika sakit baru mereka merasa perlu, ketika anaknya mau sekolah juga perlu,” ungkap dia.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil adalah dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti jemput bola. Alat-alat pencetakan e-KTP juga diperbanyak dan didistribusikan hingga ke daerah. Diharapkan pemerintah daerah bisa menganggarkan dana untuk pembelian mesin pencetak e-KTP. Sedangkan distribusinya bisa sampai ke tingkat kecamatan bahkan hingga kelurahan.
”Secara aplikasi dan sistem sudah memungkinkan, seperti DKI (Jakarta) kan cetak di kelurahan, seperti kota Bandung cetak di kecamatan,” ujar mantan Plt. Gubernur Gorontalo itu.
Selain itu, petugas di dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah daerah bisa disebar ke kantor-kantor kecamatan. Karena merekalah yang harus mencetak e-KTP tersebut. ”Karena yang membuat itu aparat Dukcapil. Tempat pencetakanya bisa dimanapn, di mall boleh. Kan ada mall pelayanan publik, boleh,” tegas dia.
Upaya jemput bola yang dilakukan oleh Ditjendukcapil itu seperti dilakukan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten pada 12 hingga 19 Februari lalu. Desa tersebut didiami oleh masyarakat Suku Baduy luar dan Dalam. Dalam sepekan ada 1.327 e-KTP yang direkam dan dicetak baru. Selain itu ada 458 e-KTP yang dicetak ulang. di desa tersebut total ada perekaman 5.058 e-KTP.
Kepala Desa (Jaro) Kanekes Saija berharap agar ada perekaman e-KTP hingga tuntas terhadap seluruh warga. Para warga sudah semakin menyadari pentingnya e-KTP untuk mereka. Seperti untuk keperluan jual beli tanah dan penyimpanan uang di bank. ”Kalau yang tidak punya e-KTP kan tidak bisa,” ujar dia. (jun/jp/smg)
