27 C
Medan
Monday, December 2, 2024
spot_img

Blangko E-KTP Capai 15 Juta Keping

Perekaman EKTP : Salah satu warga saat melakukan proses perekaman E- KTP di kantor Gedung satu atap, Pemkot Bandarlampung.  Foto: Tegar Mujahid

JAKARTA, SUMUTPOS.CO  – Pemerintah terus berupaya mempercepat penuntasan tunggakan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Salah satu caranya dengan menyiapkan blangko E-KTP secukup mungkin, demi menghindari terjadinya antrian pencetakan yang semakin panjang.

Sekretaris Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Kemendagri) I Gede Suratha mengatakan, saat ini stok blangko di Indonesia sangat melimpah. Bahkan, jumlahnya mencapai 15 juta keping blangko.

“Itu hasil pengadaan awal tahun ini (2018),” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (24/2).

Blangko tersebut, saat ini masih ada di Dukcapil pusat. Biasanya, Dukcapil baru melakukan didistribusi jika ada daerah yang stoknya mulai menipis dan mengajukan permintaan. Mekanisme itu dilakukan untuk menghindari terjadinya penimbunan di daerah.

Dengan jumlah sebanyak itu, Gede optimis, kebutuhan bisa tercukupi sampai pertengahan atau bahkan hingga akhir tahun nanti. Sebab, jika merujuk data yang ada, jumlah warga yang belum melakukan perekaman hanya sekitar 7 juta wajib E-KTP.

“Sisanya cukup untuk ganti yang rusak, ganti status dan sebagainya,” imbuhnya.

Lantas, adakah yang sudah merekam tapi belum dicetak? Gede mengakui hal itu masih ada di lapangan. Masalah itu sendiri terjadi akibat sempat terkendalanya proses penunggalan data dan kekosongan blangko yang beberapa tahun lalu.

Oleh karenanya, di beberapa daerah, masyarakat terpaksa harus menunggu antrian. Sebab, kecepatan alat pencetakan tidak sebanding dengan antrian yang ada. Mengingat fasilitas di daerah beragam.

“Di daerah masih ada sebagian yang pencetakannya masih antri,” ujarnya mengakui. Namun, Gede mematikan hal itu tidak terlalu banyak.

Dia menjelaskan, pemerintah tengah mengejar penuntasan E-KTP. Pasalnya, E-KTP sendiri akan dijadikan basis utama hak pilih masyarakat di Pemilu 2019. “Kalau Pilkada 2018 belum prioritas, karena belum wajib (masih bisa pakai surat keterangan),” jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arief Fakhrullah mengatakan, upaya percepatan terus dilakukan. Salah satu terobosan yang diambil dialah dengan memasifkan upaya jemput bola. Terbaru, Dukcapil pusat sendiri melakukan perekaman terhadap masyarakat Baduy di Banten Pekan lalu. (far)

Perekaman EKTP : Salah satu warga saat melakukan proses perekaman E- KTP di kantor Gedung satu atap, Pemkot Bandarlampung.  Foto: Tegar Mujahid

JAKARTA, SUMUTPOS.CO  – Pemerintah terus berupaya mempercepat penuntasan tunggakan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Salah satu caranya dengan menyiapkan blangko E-KTP secukup mungkin, demi menghindari terjadinya antrian pencetakan yang semakin panjang.

Sekretaris Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Kemendagri) I Gede Suratha mengatakan, saat ini stok blangko di Indonesia sangat melimpah. Bahkan, jumlahnya mencapai 15 juta keping blangko.

“Itu hasil pengadaan awal tahun ini (2018),” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (24/2).

Blangko tersebut, saat ini masih ada di Dukcapil pusat. Biasanya, Dukcapil baru melakukan didistribusi jika ada daerah yang stoknya mulai menipis dan mengajukan permintaan. Mekanisme itu dilakukan untuk menghindari terjadinya penimbunan di daerah.

Dengan jumlah sebanyak itu, Gede optimis, kebutuhan bisa tercukupi sampai pertengahan atau bahkan hingga akhir tahun nanti. Sebab, jika merujuk data yang ada, jumlah warga yang belum melakukan perekaman hanya sekitar 7 juta wajib E-KTP.

“Sisanya cukup untuk ganti yang rusak, ganti status dan sebagainya,” imbuhnya.

Lantas, adakah yang sudah merekam tapi belum dicetak? Gede mengakui hal itu masih ada di lapangan. Masalah itu sendiri terjadi akibat sempat terkendalanya proses penunggalan data dan kekosongan blangko yang beberapa tahun lalu.

Oleh karenanya, di beberapa daerah, masyarakat terpaksa harus menunggu antrian. Sebab, kecepatan alat pencetakan tidak sebanding dengan antrian yang ada. Mengingat fasilitas di daerah beragam.

“Di daerah masih ada sebagian yang pencetakannya masih antri,” ujarnya mengakui. Namun, Gede mematikan hal itu tidak terlalu banyak.

Dia menjelaskan, pemerintah tengah mengejar penuntasan E-KTP. Pasalnya, E-KTP sendiri akan dijadikan basis utama hak pilih masyarakat di Pemilu 2019. “Kalau Pilkada 2018 belum prioritas, karena belum wajib (masih bisa pakai surat keterangan),” jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arief Fakhrullah mengatakan, upaya percepatan terus dilakukan. Salah satu terobosan yang diambil dialah dengan memasifkan upaya jemput bola. Terbaru, Dukcapil pusat sendiri melakukan perekaman terhadap masyarakat Baduy di Banten Pekan lalu. (far)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/