JAKARTA – Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Moeldoko hari ini akan mengikuti fit and proper test calon Panglima TNI di Komisi I DPR. Namun, ia mengaku tidak mempunyai persiapan khusus.
“Persiapan khusus seperti apa ya? Tentara itu kewaspadaan di atas segalanya. Jadi tentara itu harus selalu siap setiap saat,” ujar Moeldoko di DPR, Jakarta, Rabu (21/8).
Moeldoko enggan membeberkan visi dan misinya sebagai calon panglima TNI. Ia akan memberitahu mengenai itu setelah fit and Proper Test.
Apabila terpilih menjadi Panglima TNI, Moeldoko berjanji akan berupaya menjadikan TNI lebih profesional, patuh pada hukum, rendah hati dan santun. “Kira-kira begitu,” ucapnya.
Sebelumnya Ketua Komisi I DPR Mahfuz Sidik mengatakan, komisinya telah meminta pertimbangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komnas HAM terkait rekam jejakMoeldoko. Komisi yang membidangi pertahanan dan luar negeri itu meminta pertimbangan dari KPK dan Komnas HAM sebagai bahan untuk fit and proper test calon panglima TNI.
“Dari KPK mereka mengapresiasi karena Pak Moeldoko menyampaikan laporan (harta kekayaan, red) secara lengkap bahkan pejabat paling lengkap yang menyampaikan laporan kekayaan. Secara prinsip mereka (KPK, red) mengatakan tidak ada catatan kasus dari laporan kekayaan,” ujar Mahfuz di DPR, Jakarta, Selasa (20/8).
Sedangkan dari Komnas HAM, kata Mahfuz, tidak ada catatan hitam tentang Moeldoko. “Dari Komnas HAM penjelasannya tidak ada catatan dengan kasus HAM,” katanya. (gil/jpnn)
JAKARTA – Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Moeldoko hari ini akan mengikuti fit and proper test calon Panglima TNI di Komisi I DPR. Namun, ia mengaku tidak mempunyai persiapan khusus.
“Persiapan khusus seperti apa ya? Tentara itu kewaspadaan di atas segalanya. Jadi tentara itu harus selalu siap setiap saat,” ujar Moeldoko di DPR, Jakarta, Rabu (21/8).
Moeldoko enggan membeberkan visi dan misinya sebagai calon panglima TNI. Ia akan memberitahu mengenai itu setelah fit and Proper Test.
Apabila terpilih menjadi Panglima TNI, Moeldoko berjanji akan berupaya menjadikan TNI lebih profesional, patuh pada hukum, rendah hati dan santun. “Kira-kira begitu,” ucapnya.
Sebelumnya Ketua Komisi I DPR Mahfuz Sidik mengatakan, komisinya telah meminta pertimbangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komnas HAM terkait rekam jejakMoeldoko. Komisi yang membidangi pertahanan dan luar negeri itu meminta pertimbangan dari KPK dan Komnas HAM sebagai bahan untuk fit and proper test calon panglima TNI.
“Dari KPK mereka mengapresiasi karena Pak Moeldoko menyampaikan laporan (harta kekayaan, red) secara lengkap bahkan pejabat paling lengkap yang menyampaikan laporan kekayaan. Secara prinsip mereka (KPK, red) mengatakan tidak ada catatan kasus dari laporan kekayaan,” ujar Mahfuz di DPR, Jakarta, Selasa (20/8).
Sedangkan dari Komnas HAM, kata Mahfuz, tidak ada catatan hitam tentang Moeldoko. “Dari Komnas HAM penjelasannya tidak ada catatan dengan kasus HAM,” katanya. (gil/jpnn)
