JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung rencana belajar tatap muka terbatas pada Juli 2021. Namun, IDI meminta agar pelajar disuntik vaksin Corona lebih dulu sebelum belajar tatap muka digelar.
“Saya baru tahu nih kalau sekolah tatap muka dibolehkan kalau tenaga pendidik sudah divaksin. Kami sangat setuju itu, harus tenaga pendidiknya divaksin. Yang kami usulkan juga sebenarnya peserta didiknya juga sudah divaksin,” kata Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih dalam diskusi virtual di channel YouTube Survei KedaiKOPI, Kamis (24/6).
Daeng meminta vaksinasi terhadap anak-anak segera dimulai. Dia menjamin vaksin yang tersedia saat ini aman bagi anak-anak. “Kami sudah meminta itu kepada pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi kepada anak-anak harus segera dimulai. Karena menurut pakar di IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) itu sudah dirasa aman vaksinasi terhadap anak,” jelasnya.
Selain itu, Daeng berharap sekolah tatap muka terbatas digelar hanya di zona-zona tertentu. Pemerintah maupun pihak sekolah harus menjamin penerapan protokol kesehatan pencegahan Corona. “Misal tatap muka baru dilaksanakan dengan kriteria, salah satu contoh baik pada zona tertentu. Kan ada zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Itu harus ada kriteria jelas, mana yang boleh, aman, mana yang tidak,” ucapnya.
“Kemudian kalau diputuskan di zona dengan kriteria tertentu itu melakukan PTM (pembelajaran tatap muka), maka harus betul-betul diyakini bahwa baik anak yang bersangkutan, yang sekolah maupun istilahnya pendidik dan lingkungan sekolah itu prokes-nya diyakinkan dijalankan dengan baik,” sambung Daeng.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyebut kebijakan sekolah tatap muka di bulan Juli masih berlaku. Meski demikian, Nadiem mengatakan tatap muka dapat dihentikan sesuai perkembangan.
“Ada kemungkinan di dalam PPKM tersebut berarti tidak bisa tatap muka terbatas. Tapi itu adalah suatu keharusan yang dialami semua sektor dalam 2 minggu itu, ada pembatasan dan 2 minggu. Itu kalau kemungkinan akan dilaksanakan bahwa tidak ada tatap muka terbatas yang boleh terjadi untuk kelurahan atau desa tersebut,”ujar Nadiem saat rapat bersama Komisi X di DPR, Selasa (15/6).
Nadiem mengatakan PPKM sudah menjadi bagian dalam surat keputusan bersama (SKB) terkait pembelajaran tatap muka di bulan Juli. Menurutnya, PPKM akan menjadi instrumen rem di daerah, baik kelurahan maupun desa. (dtc)
