Sementara itu, menyikapi penangkapan anggotanya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono seketika mengumpulkan sejumlah pengurus inti. “Terus terang, kami menyesalkan peristiwa ini. Dan, kami memastikan penangkapan ini tidak ada kaitannya dengan partai,” ujar Waketum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, saat dihubungi.
Dia menegaskan, partainya tidak menolerir sama sekali latar belakang yang membuat anggotanya akhirnya ditangkap KPK. “Kami minta KPK mengusutnya tuntas sesuai ketentuan yang berlaku. Itu tindakan pribadi yang bersangkutan,” tandasnya, lagi.
Atas hal itu pula lah, terkait bantuan hukum kepada yang bersangkutan, Syarief memberikan sinyal kalau Demokrat tidak akan memberikannya. Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. “Kami mungkin semangatnya tidak memberikan pendampingan, karena kami kan sedang sibuk berbenah,” tandasnya.
Sementara Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin menegaskan, I Putu Sudiartana akan mendapat sanksi tegas berupa pemberhentian dari semua jabatan. Alasannya, tindakan tersebut tidak sejalan dengan pakta integritas antikorupsi yang mereka sepakati.
“Terhadap dugaan pelanggaran hukum I Putu Sudiartana, sesuai dengan pakta integritas jajaran Partai Demokrat yang bersangkutan akan dapat sanksi organisasi tegas berupa pemberhentian dari semua jabatan,” tegas Amir Syamsuddin, saat membacakan keputusan partainya.
Pernyataan disampaikan mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, yang dihadiri Ketua Fraksi PD DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekjen PD Hinca Pandjaitan, Rabu (29/6).
Keputusan tersebut menurut Amir, diambil dalam rapat terbatas yang dipimpinan langsung oleh Ketum SBY di Cikeas, Jawa Barat, siang tadi. Selain itu, tindakan Putu dinilai tidak berkaitan dengan kepentingan Demokrat.
“Pelangaran hukum adalah pribadi, tidak ada kaitannya dengan partai dan tidak membawa kepentingan Partai Demokrat,” tegas Amir.
Poin berikutnya dalam pernyataan sikap Partai Demokrat yang disampaikan Amir, memberikan penghargaan kepada KPK yang menindak tegas siapa pun yang melakukan tidak pidana korupsi, sekalipun itu kader partainya.
Kemudian, Demokrat juga meminta supaya penegakan hukum, penyidikan maupun penuntutan agar dilakukan secara objektif, adil, bebas dari intervensi. DPP Partai Demokrat juga menginstruksikan seluruh kadernya menjauhi pelanggaran hukum apapun termasuk korupsi.
“Mengingatkan kader agar menghindarkan diri dari perbuatan tercela seperti menerima suap,” tegasnya. (jpnn/jpg/adz)
