24 C
Medan
Thursday, April 2, 2026
Home Blog Page 10

Kejaksaan Dairi Tebar Kebaikan, Bagikan Takjil untuk Masyarakat

BAGIKAN: Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Bima Yudha bersama Ketua Ikatan Adyaksa Dharmakarini (IAD) Tuti Bima, membagikan menu berbuka puasa kepada pengendara melintas di depan Kantor Kejaksaan Dairi, Kamis (12/3).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
BAGIKAN: Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Bima Yudha bersama Ketua Ikatan Adyaksa Dharmakarini (IAD) Tuti Bima, membagikan menu berbuka puasa kepada pengendara melintas di depan Kantor Kejaksaan Dairi, Kamis (12/3).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Menyambut bulan suci Ramadan 1 Syawal 1447 H, Kejaksaan Negeri Dairi menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan membagikan menu berbuka puasa atau takjil secara langsung.

Kegiatan sosial ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Bima Yudha, didampingi Kepala Seksi Intelijen Gerry Gultom, beserta jajaran, yang membagikan takjil kepada para pengendara dan masyarakat di depan kantor Kejaksaan Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kamis (12/3).

Bima Yudha bersama istri dan jajaran terlihat antusias menyerahkan ratusan kotak menu berbuka kepada masyarakat yang melintas. Menurut Gerry Gultom, kegiatan ini merupakan program rutin Kejaksaan bekerja sama dengan Ikatan Adyaksa Dharmakarini (IAD).

“Kegiatan berbagi menu berbuka puasa ini kami tujukan khususnya untuk saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa. Semoga kegiatan ini juga dapat mempererat silaturahmi antara Kejaksaan dengan masyarakat,” ujar Gerry.

Kegiatan sederhana ini diharapkan mampu menebarkan kebahagiaan dan membangun rasa kebersamaan di bulan penuh berkah, sambil menegaskan peran Kejaksaan tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam kepedulian sosial. (rud/ila)

Apresiasi Zakat ASN Kota Tebingtinggi, Iman Siapkan Perwal Pemotongan Penghasilan 2,5 Persen

PENYERAHAN: Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih menyerahkan secara simbolis bantuan zakat Ramadhan kepada mustahik pada kegiatan penyaluran zakat oleh BAZNAS Kota Tebingtinggi di Masjid Raya Nur Addin, Jalan MT Haryono, Kamis (12/3) Azan Purba/sumut pos.
PENYERAHAN: Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih menyerahkan secara simbolis bantuan zakat Ramadhan kepada mustahik pada kegiatan penyaluran zakat oleh BAZNAS Kota Tebingtinggi di Masjid Raya Nur Addin, Jalan MT Haryono, Kamis (12/3) Azan Purba/sumut pos.

TEBINGTINGGI-Wali Kota Tebingtinggi, H Iman Irdian Saragih secara khusus menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi atas konsistensi para ASN dalam menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tebintinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan Iman dalam acara Penyaluran Zakat Ramadhan 1447 Hijriah dengan tema ‘Nikmat Berzakat, Tentramnya Muzakki, Bahagianya Mustahik,’ yang berlangsung di Masjid Raya Nur Addin, Jalan MT Haryono, Kamis (12/3).

Sebagai bentuk penguatan atas kepedulian ASN, Iman mengungkapkan rencana strategis untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait optimalisasi zakat. Jika sebelumnya zakat dipotong secara tahunan, ke depan akan diberlakukan pemotongan rutin setiap bulan sebesar 2,5%.

“Saya apresiasi dan beri ucapan ribuan terimakasih kepada ASN. Selama ini dipotong setiap tahun, ke depan kita segerakan, Perwal-nya untuk dipotong setiap bulan (sebesar 2.5%). Insyaallah, saya sudah berkoordinasi dengan para ASN dan BAZNAS, ada potensi-potensi ke depan yang bisa kita tingkatkan,” ujar Wali Kota.

Iman berharap zakat yang bersumber dari penghasilan para ASN ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat penerima manfaat.

“Zakat ini adalah titipan dari para muzakki, khususnya ASN kita. Saya minta kepada bapak dan ibu penerima, doakan para pemimpin dan para ASN agar selalu diberi kesehatan, kemudahan urusan, dan keberkahan rezeki,” tutur Iman.

Dalam kesempatan tersebut, Iman juga turut menyampaikan ucapan terima kasih dan memuji kinerja BAZNAS Kota Tebing Tinggi yang dinilai semakin profesional, transparan, dan efektif dalam mengelola dana umat.

Iman pun mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban selama proses penyaluran zakat berupa bantuan tunai sebesar Rp250.000 per orang tersebut.

“Proses pemberian zakat, saya minta kepada bapak, ibu sekalian, jaga kondusifitas, keamanan, ketertiban. Jangan ada dorong-dorongan, Insya Allah semua ini dapat,” tambah Iman.

Sebelumnya, Ketua BAZNAS Kota Tebing Tinggi H Khuzamri Amar dalam laporannya mengatakan, bahwa tahun ini BAZNAS Kota Tebingtinggi menyalurkan zakat kepada 1.046 mustahik. Ketua BAZNAS Kota Tebing Tinggi, merincikan bahwa 310 mustahik telah menerima zakat melalui rangkaian Safari Ramadhan dan peringatan Nuzulul Quran, sementara sisanya sebanyak 736 orang menerima penyaluran pada kegiatan hari ini.

“Tugas utama kami adalah menghimpun zakat, infak, dan sedekah, lalu memastikannya sampai ke tangan yang berhak. Kami berharap bantuan ini dapat membawa kebahagiaan bagi para mustahik di bulan suci ini. Kami juga mohon doa kepada bapak, ibu sekalian, sehingga para muzakki dan Bapak Wali Kota diberikan kesehatan, rejeki dan keselamatan, sukses di dunia dan akhirat,” tandas Ketua BAZNAS.

Acara kemudian turut dihadiri oleh Kabag Log Polres Kompol. Enda Iwan Iskandar Tarigan, Kakan Kemenag H Muhammad David Saragih, Kabag Kesra Setdako Azanul Akbar Lubis, Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad, jajaran Komisioner BAZNAS Kota Tebingtinggi, Ketua MUI HM Ghazali Saragih, Ketua DMI Ustadz H Yusnul Adhary, masyarakat penerima bantuan dan tim peliputan Diskominfo. (mag-3/azw)

Tambang Emas Ilegal di Perbatasan Tapsel-Madina, Polda Sumut Tetapkan dua Tersangka

DAMPINGI: Direskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rahmad Budi Handoko didampingi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan. Istimewa/Sumut Pos
DAMPINGI: Direskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rahmad Budi Handoko didampingi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Direktorat (Dit) Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) menetapkan dua tersangka dari 12 penambang emas ilegal yang diamankan dari lokasi di pinggiran Sungai Batanggadis, Kecamatan Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuliselatan (Tapsel), perbatasan Kabupaten Mandailingnatal (Madina).

Direskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rahmad Budi Handoko mengatakan, kedua tersangka memiliki peran berbeda. Keduanya adalah, AB (58), warga Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar) dan AD (46), warga Kabupaten Madina.

“Tersangka AB sebagai operator beko (excavator) dan AD tukang dulang (emas),” jelas Rahmad didampingi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Kamis (12/3) malam.

Menjawab wartawan, Rahmad Budi mengakui bisa saja tersangka bertambah, karena penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tiga perusahaan ‘raksasa’ yang diduga terlibat dalam praktik tambang tersebut.

“Bisa saja (tersangka bertambah). Kita lihat nanti hasil pemeriksaannya, karena dari 12 yang diperiksa baru dua dinaikkan status jadi tersangka dan penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap tiga perusahaan penyewa beko.

Ia menambahkan, tiga perusahaan itu sebagai penyewa alat berat (Axcavator), ya tentu mereka tahu siapa yang menyewa alat berat mereka itu. Tapi yang jelas, penambangan emas illegal itu diketahui masih perseorangan bukan perusahaan,” jelasnya.

Adapun, tiga perusahaan yang akan diperiksa itu adalah, PT Hexindo, PT Sany dan PT Zoomlion. Barang bukti yang disita dari lokasi tambang telah diamankan di Markas Brimob Batalyon C Sipirok, Kabupaten Tapsel, antara lain 12 unit axcavator, 2 mesin genset, 4 mesin penyedap air, satu fice starling, 6 alat dulang mas dan lain-lain.

Budi memastikan proses penyidikan akan tuntas sampai diketahui siapa-siapa lagi yang terlibat dalam pertambangan emas illegal tersebut. “Kita akan memanggil saksi ahli, baik dari BKSDA, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan kementerian Minerba karena lokasi tambang ems illegal itu berada diwilayah hutan negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, tim gabungan Ditreskrimsus Polda Sumut bersama Satuan Brimob menggerebek praktik penambangan emas ilegal di kawasan aliran sungai Batang Gadis Kecamatan Tano Tombangan Kabupaten Tapsel berbatasan dengan Madina pada Senin (2/3).  Pertambangan emas illegal itu diketahui atas informasi dari masyarakat yang kemudian Tim Brimob Poldasu dan Ditreskrimsus turun ke lokasi.

Sebanyak 12 unit excavator diamankan di lokasi tambang, 2 di jalan menuju pertambangan dan 17 orang pekerja. Ditaksir penambangan emas ilegal itu mampu meraup hasil kejahatan sekitar Rp1,5 miliar setiap hari.

Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Sonny Irawan menyebutkan, hasil penyelidikan sementara, aktivitas penambangan sudah beroperasi sekitar 2 atau 3 bulan. (dwi/azw)

Wesly Silalahi Dukung Kegiatan Bazar Ramadan

BAZAR: Pelaksanaan Bazar Ramadan yang digelar di Lapangan H Adam Malik, Pematangsiantar, Jumat (13/2). 
BAZAR: Pelaksanaan Bazar Ramadan yang digelar di Lapangan H Adam Malik, Pematangsiantar, Jumat (13/2). 

SIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan bersama Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana SSos MMAS MHan, menghadiri Pembukaan Bazar Ramadan Serentak di seluruh wilayah teritorial Indonesia, secara virtual.

Wesly yang diwakili Zainal mengikuti Pembukaan Bazar Ramadan dari Lapangan Parkir Pariwisata, Jalan Merdeka Pematangsiantar, Jumat (13/2).

Pembukaan Bazar Ramadan terpusat di Mabes TNI, dan diresmikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Dalam kegiatan ini, Kodim 0207/Simalungun menggelar kegiatan Bazar Murah di halaman Lapangan Parkir Pariwisata.

Zainal menyampaikan Bazar Ramadan yang diselenggarakan TNI bukan sekadar kegiatan ekonomi atau aktivitas jual beli. Tetapi juga menjadi ruang kebersamaan serta sarana mempererat tali silaturahmi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat.

“Melalui pelaksanaan Bazar Ramadan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana harga kebutuhan pokok biasanya mengalami peningkatan. Dengan adanya bazar ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Selain membantu masyarakat, kata Zainal, kegiatan tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sebelumnya, Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan Wakaster TNI Mayjen TNI Suhardi, menyampaikan kegiatan Bazar Ramadhan merupakan bentuk kepedulian TNI kepada prajurit, PNS TNI, maupun masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memeroleh berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sekaligus mendorong kecintaan terhadap produk dalam negeri serta meningkatkan kesejahteraan bersama.

Selain itu, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, di antaranya Perum Bulog, Bapanas, serta para pelaku UMKM yang turut berpartisipasi menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat.

Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Gede Agus mengatakan, kegiatan Bazar Ramadhan bertujuan membantu masyarakat memeroleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Ia juga menuturkan, selain membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga murah, kegiatan ini bertujuan mendorong perekonomian masyarakat.

“Tujuan utama tentu untuk membantu masyarakat menyediakan barang-barang murah menjelang Lebaran,” katanya.

Lebih lanjut Gede Agus mengatakan, kegiatan bazar juga diharapkan dapat membantu menekan laju inflasi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dipengaruhi situasi politik global maupun nasional. (pra/azw)

Antisipasi Aksi Kejahatan Jelang Lebaran, DPRD Dorong Polisi Maksimalkan Patroli

Anggota DPRD Medan, Fauzi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Fauzi, mendorong pihak kepolisian meningkatkan patroli dan pengawasan di pusat-pusat keramaian. Langkah ini dianggap penting untuk mengantisipasi potensi kejahatan seperti pencurian, begal, hingga peredaran uang palsu (upal).

“Setiap hari besar keagamaan pasti angka kriminal meningkat. Hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Situasi ini harus diantisipasi, dan patroli perlu dimaksimalkan,” ujar Fauzi, Rabu (11/3/2026).

Fauzi menyoroti maraknya peredaran upal yang biasanya terjadi menjelang Lebaran, terutama di pasar-pasar tradisional. Ia mengimbau masyarakat, baik pembeli maupun penjual, selalu waspada dan memastikan keaslian uang yang diterima.

Selain itu, politisi yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ini menekankan pentingnya keberadaan polisi di sekitar pusat perbelanjaan. “Dengan polisi di lokasi ramai, masyarakat bisa segera melapor jika menjadi korban kejahatan. Penanganannya pun bisa cepat, dan pelaku dapat ditindak,” jelas Fauzi.

Tak hanya itu, Fauzi juga mengingatkan potensi aksi teror yang kerap memanfaatkan keramaian. Kehadiran aparat di pusat perbelanjaan, menurutnya, dapat meredam kepanikan masyarakat dan mencegah penyebaran hoaks terkait aksi teror.

Fauzi optimis Polda Sumut dan Polrestabes Medan mampu menjaga situasi tetap kondusif saat Lebaran, namun menekankan bahwa keamanan juga membutuhkan peran aktif masyarakat. “Mari bersama-sama waspada dan peduli ketika melihat atau mengetahui adanya kejahatan,” pungkasnya. (map/ila)

Jelang Idul Fitri 1447H, Kios Kue Kering di Pasar Petisah Diserbu Pembeli

DISERBU PEMBELI: Salah satu kios pedagang kue kering di lantas dasar Pasar Petisah, diserbu pembeli.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
DISERBU PEMBELI: Salah satu kios pedagang kue kering di lantas dasar Pasar Petisah, diserbu pembeli.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447H, Pasar Petisah di Kota Medan dipenuhi pembeli yang membanjiri kios-kios penjual kue kering.

Pantauan Sumut Pos di lantai dasar pasar, Kamis (12/3/2026), para pembeli tampak antusias memilih aneka kue kering favorit untuk persiapan Lebaran.

Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadhan, membenarkan lonjakan pengunjung ini. Menurutnya, peningkatan jumlah pembeli sudah terlihat sejak pertengahan Bulan Ramadan 1447H, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga menjelang Idul Fitri.

“Pasar Petisah selalu menjadi tujuan utama masyarakat Kota Medan dan sekitarnya untuk membeli kue kering. Salah satu kelebihan pedagang di sini adalah memberikan kue tester, sehingga pembeli bisa mencicipi sebelum membeli, serta stok kue yang selalu tersedia untuk dibawa pulang,” jelas Anggia.

Tidak hanya kue kering, kios-kios pasar basah juga mengalami peningkatan pembeli selama Ramadan, terutama menjelang Lebaran. PUD Pasar Kota Medan berencana menata pasar tradisional lebih baik, sesuai arahan Wali Kota Medan, untuk menjaga Pasar Petisah tetap menjadi pusat belanja favorit masyarakat.

“Perbaikan tidak hanya dari sisi fasilitas, tetapi juga manajemen dan pelayanan. Tujuannya agar pasar tradisional tetap diminati meskipun ada persaingan dengan pedagang online,” pungkas Anggia.

Dengan ramainya pengunjung ini, suasana Pasar Petisah semakin hidup dan menjadi salah satu indikator tradisi belanja Lebaran yang tetap lestari di Kota Medan. (map/ila)

Atasi Penumpukan Pasien RS, Dinkes Sumut Kembangkan 52 Puskesmas Jadi Rawat Inap Plus

KETERANGAN: Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Hamid Rijal Lubis, SKM, Mkes (tengah), didampingi Kabid Yankes Dinkes Sumut dr Silvi Agustina Hasibuan dan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Sumut Riswandi Koto, memberikan keterangan pers.
KETERANGAN: Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Hamid Rijal Lubis, SKM, Mkes (tengah), didampingi Kabid Yankes Dinkes Sumut dr Silvi Agustina Hasibuan dan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Sumut Riswandi Koto, memberikan keterangan pers.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut berencana mengembangkan konsep Puskesmas Rawat Inap Plus sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Hamid Rijal Lubis, SKM, MKes, mengatakan pengembangan konsep tersebut dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan akses layanan kesehatan lanjutan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

“Masih banyak masyarakat yang berada di wilayah dengan kondisi geografis sulit. Sehingga masyarakat membutuhkan upaya lebih untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas tingkat lanjut atau rumah sakit,” ujar Hamid dalam konferensi pers di Medan, Jumat (13/3/2026).

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Sumut dr Silvi Agustina Hasibuan, SpKJ, serta Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Riswandi Koto.

Menurut Hamid, selain faktor geografis, pemerintah juga mencermati fenomena meningkatnya jumlah pasien di berbagai rumah sakit di Sumatera Utara. Bahkan, di beberapa rumah sakit tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) telah melampaui 80 persen.

Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. “Ini tentu menjadi perhatian pimpinan kita, Gubernur Sumut Pak Bobby Nasution. Karena itu Puskesmas kita dorong untuk dikembangkan agar dapat membantu mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit,” jelasnya.

Hamid menambahkan, meskipun layanan kesehatan saat ini dapat diakses secara gratis hanya dengan menggunakan KTP melalui program jaminan kesehatan, masyarakat masih harus menanggung berbagai biaya tambahan ketika berobat ke rumah sakit. Biaya tersebut antara lain transportasi, konsumsi selama menjalani perawatan, hingga kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga pasien.

“Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya tidak melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena kendala biaya transportasi dan kebutuhan lainnya. Maka Puskesmas yang lebih dekat dengan masyarakat perlu diperkuat layanannya,” katanya.

Hal senada disampaikan Kabid Yankes Dinkes Sumut dr Silvi Agustina Hasibuan mengatakan, bahwa biaya tidak langsung yang harus dikeluarkan pasien sering kali menjadi pertimbangan bagi keluarga ketika harus menjalani perawatan di rumah sakit.

“Memang biaya berobat bisa ditanggung oleh program jaminan kesehatan. Namun keluarga pasien tetap harus memikirkan biaya makan selama di rumah sakit, biaya transportasi, apalagi kalau pasien datang bersama anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Tentu ada tambahan pengeluaran yang harus dipikirkan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat memilih menunda atau bahkan tidak melanjutkan pengobatan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Kembali ke Hamid memaparkan, melalui konsep Puskesmas Rawat Inap Plus, pemerintah tetap mempertahankan fungsi utama Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan primer yang berfokus pada upaya promotif dan preventif.

Layanan seperti edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelaksanaan integrasi layanan primer tetap menjadi prioritas utama, termasuk pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat.

Namun sebagai penguatan layanan, Puskesmas Rawat Inap Plus juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas tambahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama.

Salah satu inovasi yang akan diterapkan adalah kehadiran dokter spesialis secara berkala di Puskesmas sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

“Misalnya jika di suatu wilayah angka kematian ibu dan bayi cukup tinggi, maka akan dihadirkan dokter spesialis obstetri dan ginekologi secara terjadwal di Puskesmas tersebut,” kata Hamid.

Selain layanan dokter spesialis, Puskesmas Rawat Inap Plus juga akan dilengkapi dengan fasilitas rawat inap terbatas dengan kapasitas maksimal 10 tempat tidur. Fasilitas ini ditujukan untuk menangani pasien dengan kondisi yang masih dapat ditangani di tingkat pelayanan primer, sehingga tidak seluruh pasien harus dirujuk ke rumah sakit.

Di samping itu, Puskesmas juga akan menyediakan layanan rujuk balik bagi pasien yang sebelumnya dirawat di rumah sakit namun sudah dalam kondisi stabil dan dapat melanjutkan pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Untuk menjangkau masyarakat yang sulit datang langsung ke fasilitas kesehatan, Puskesmas Rawat Inap Plus juga akan menjalankan program penjangkauan layanan kesehatan ke masyarakat.

Dukungan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam konsep ini. Puskesmas akan memanfaatkan sistem telekonsultasi dan telemedicine guna memudahkan komunikasi antara tenaga kesehatan di Puskesmas dengan dokter spesialis maupun rumah sakit rujukan.

Hamid menjelaskan bahwa pengembangan Puskesmas Rawat Inap Plus membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Menurutnya, Kementerian Kesehatan diharapkan dapat mendukung pengadaan alat kesehatan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membantu dalam pengembangan sarana fisik serta memberikan dukungan berupa apresiasi dan penghargaan bagi dokter spesialis yang bersedia melakukan praktik secara terjadwal di Puskesmas.

“Sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas,” jelasnya.

Hamid juga menegaskan bahwa setiap Puskesmas minimal harus memiliki 13 jenis tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis tenaga kesehatan tersebut meliputi dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga laboratorium, hingga tenaga kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan primer.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang lengkap dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan Puskesmas dapat menjalankan layanan secara optimal.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Sumut Riswandi Koto mengatakan bahwa pada tahap awal terdapat 52 Puskesmas yang direncanakan akan dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat Inap Plus.

Puskesmas tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk wilayah Kepulauan Nias yang menjadi salah satu daerah prioritas dalam program tersebut.

“Rencana pengembangannya ditargetkan mulai dilakukan tahun depan. Namun saat ini data masih terus bergerak karena masih dalam proses pemetaan dan penyesuaian kebutuhan di daerah,” kata Riswandi.

Dengan pengembangan konsep ini, Dinas Kesehatan Sumut berharap Puskesmas Rawat Inap Plus dapat menjadi model penguatan layanan kesehatan primer yang mampu memberikan pelayanan lebih dekat, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, keberadaan Puskesmas dengan fasilitas yang lebih lengkap juga diharapkan dapat membantu mengurangi beban rumah sakit serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sumatera Utara secara keseluruhan. (ila)

Soal Gaji 57 Petugas Security DPRD Sumut, Komisi E Desak Perusahaan Bertanggung Jawab

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan, menegur keras PT Berkah Wira Garuda (BWG) terkait keterlambatan pembayaran gaji 57 petugas keamanan yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Sumut.

Dameria menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan. “Kami mendesak perusahaan segera mengevaluasi sistem pembayaran gaji agar kejadian serupa tidak terulang dan hak pekerja dipenuhi tepat waktu,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Politisi PDIP ini menekankan bahwa kewajiban pembayaran upah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk sanksi bagi perusahaan yang terlambat membayar gaji.

“Perusahaan yang bekerja sama dengan instansi pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan aturan ketenagakerjaan, bukan menimbulkan persoalan yang merugikan para pekerja,” ujarnya.

Fakta mencatat, para petugas keamanan ini telah bekerja selama sekitar empat tahun, namun pembayaran gaji sering mengalami keterlambatan. Kondisi ini memicu keluhan dari para pekerja yang berharap ada solusi cepat dari pihak perusahaan maupun pihak terkait.

Dameria menegaskan, perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan ketenagakerjaan dan memastikan hak pekerja, termasuk pembayaran gaji tepat waktu, terpenuhi dengan profesional.

“Kami berharap BWG segera menuntaskan kewajibannya, agar hak-hak pekerja tidak terabaikan dan profesionalisme kerja sama ini tetap terjaga,” pungkasnya. (map/ila)

Isu Stand Ramadan Fair Diperjualbelikan, Disdikbud Medan Membantah

Sekretaris Disdikbud Kota Medan, Andy Yudhistira.
Sekretaris Disdikbud Kota Medan, Andy Yudhistira.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan memastikan hingga saat ini belum menemukan bukti adanya praktik jual beli stand pada pelaksanaan Ramadan Fair 2026. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan informasi yang sempat viral di media sosial tersebut.

Sekretaris Disdikbud Kota Medan Andy Yudhistira, mengatakan bahwa pihaknya langsung melakukan pengecekan begitu kabar tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.

“Begitu informasi itu viral di media sosial, saya langsung perintahkan anggota untuk mengecek kebenarannya. Dan sampai saat ini belum ada ditemukan,” ujar Andy, Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, Disdikbud juga telah menemui sejumlah pihak yang sebelumnya menyebarkan informasi tersebut untuk menggali lebih jauh mengenai dugaan jual beli stand.

Namun setelah dimintai penjelasan, pihak yang menyebarkan kabar tersebut tidak dapat menunjukkan bukti adanya praktik jual beli stand di lokasi acara.

“Setelah kita jumpai dan tanyakan lebih lanjut, orang yang menyebarkan informasi itu tidak bisa menunjukkan atau membuktikan soal stand yang diperjualbelikan. Makanya kita juga bingung ada informasi stand diperjualbelikan,” jelasnya.

Meski belum ditemukan pelanggaran, Andy menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memastikan seluruh pelaku UMKM yang berjualan di Ramadan Fair memperoleh stand sesuai ketentuan tanpa dipungut biaya.

Menurutnya, Ramadan Fair diselenggarakan tidak hanya sebagai kegiatan hiburan, tetapi juga untuk syiar agama serta mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku usaha kecil.

“Tujuan digelarnya Ramadan Fair untuk syiar agama, menghidupkan UMKM lokal dan meningkatkan perputaran ekonomi. Artinya pedagang harus kita prioritaskan. Kalau ada praktik pungli tentu sangat kita sesalkan. Ini akan kita dalami terus, jika terbukti ada oknum yang bermain pasti kita tindak tegas,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Tim Sejarah dan Tradisi Disdikbud Medan, Andi Winata Sitorus. Ia mengaku juga telah menelusuri informasi tersebut, termasuk menanyakan langsung kepada pihak penyelenggara kegiatan.

Ia menyebut pihak Event Organizer (EO) juga tidak mengetahui adanya praktik jual beli stand di Ramadan Fair.

“Saya juga sudah tanyakan langsung ke Event Organizer, mereka juga mengaku tidak tahu. Sebab kalau ada stand yang diperjualbelikan, pedagangnya pasti akan berbeda setiap tahun. Tapi ini kita lihat itu-itu juga yang jualan setiap tahun,” katanya.

Terkait kabar adanya lapak yang diatur oleh kepala lingkungan (Kepling) dan pemuda setempat, Andi menegaskan bahwa lokasi tersebut bukan bagian dari area resmi Ramadan Fair.

Menurutnya, lapak tersebut berada di sekitar kawasan Jalan Masjid Raya menuju Istana Maimun dan didirikan oleh warga setempat, sehingga berada di luar kewenangan Disdikbud Kota Medan.

“Saya tahu dan lihat juga itu di media sosial. Tapi itu bukan gawean kita, letaknya memang dekat dengan Ramadan Fair tapi bukan bagian dari kita. Jadi warga setempat yang mendirikan tenda-tenda itu,” jelasnya.

Sebagai informasi, Ramadan Fair ke-XX tahun 2026 digelar di kawasan Taman Sri Deli dengan anggaran dari Pemerintah Kota Medan sebesar Rp2.941.638.900. Kegiatan ini berlangsung sejak 25 Februari hingga 16 Maret 2026 dan menjadi salah satu agenda tahunan yang selalu menarik perhatian masyarakat selama bulan Ramadan. (map/ila)