Home Blog Page 1300

Lantamal I Belawan Laksanakan Uji Terampil P1-P2

UJI TERAMPIL : Personel Lantamal I sedang melaksanakan Uji Terampil Glagaspur P1 dan P2, bertempat di Gedung R.Mulyadi, Mako Lantamal I, Jalan Serma Hanafiah, Belawan, Jumat (28/07/2023).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) I Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko Wibowo yang diwakili Wadan Lantamal I Kolonel Marinir Sudim Kaban didampingi Wakil Komandan Kolatarmada I, Letkol Laut (P) Yoni Nova Kusumawan membuka pelaksanaan Uji Terampil Glagaspur P1 dan P2, bertempat di Gedung R.Mulyadi, Mako Lantamal I, Jalan Serma Hanafiah, Belawan, Jumat (28/7/2023).

Danlantamal I dalam sambutanya yang dibacakan oleh Wadan Lantamal I menyampaikan bahwa penyelenggaraan Uji Terampil Glagaspur Pangkalan adalah untuk meningkatkan kemampuan serta kehandalan unsur-unsur dan satuan pangkalan TNI AL, agar tercipta tingkat kesiapsiagaan operasional sesuai yang dipersyaratkan.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan prajurit secara perorangan maupun dalam hubungan satuan yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan komando dan pengendalian Operasi.
Prosedur operasi dan penguasaan teknik dan taktik yang tepat guna menghadapi setiap tuntutan tugas.

“Adapun materi yang akan diuji antara lain ujian tertulis, bongkar pasang senjata baik pistol maupun Laras panjang, PBB, PDD khas TNI AL, kebaharian, isyarat komunikasi, pengendalian massa, peran sabotase, menembak, dan renang militer,” ujarnya.

Uji terampil P1-P2 di Lantamal I dilaksanakan pada tanggal 28-29 Juli 2023 melibatkan tim uji dari kolat Koarmada I yang diketuai Letkol Laut (P) Yoni Nova Kusumawan, S.E, M.M beserta tim dari Kolat Koarmada Yoni Nova, S.E.M.M.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para PJU, Kasatker dana Kadis Lantamal I, Seluruh prajurit Lantamal I dan Yonmarhanlan I. (mag-1/ram)

Pembelian Gas 3 Kg Pakai Sistem Digital Mulai Diterapkan

DAFTAR: Warga sedang mendaftarkan untuk membeli tabung gas memakai KK dan KTP di aplikasi mypertamina, di salah satu pangkalan gas Lena Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Senin (31/07/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sistem Digitalisasi diberlakukan PT.Pertamina dalam setiap pembelian satu tabung gas 3 Kg, diseluruh Indonesia ditengah-tengah kelangkaan tabung gas yang semakin hari belum ada tanda tanda perubahan yang sangat signifikan.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO- PT Pertamina sudah mulai menerapkan pembelian gas tabung 3 kg dengan menggunakan sistem digital. Di mana, setiap pembelian 1 tabung harus menggunakan KK dan KTP.

Pemilik pangkalan gas di Belawan, Lena, mengatakan untuk saat ini sistem pembelian untuk pembelian tabung gas harus memakai KK atau KTP.

“Setiap warga wajib membawa KK dan KTP dan nantinya, akan kita daftarkan ke aplikasi mypertamina, agar ketika sudah terdaftar di aplikasi itu, warga bebas membeli tabung gas di pangkalan manapun, tanpa harus mendaftar dan membawa KK dan KTP lagi,” ucapnya.

Dijelaskannya, untuk saat ini persediaan tabung gas yang masuk ke pangkalan, memang masih sedikit. Hari Minggu (30/7/2023), hanya masuk sekitar 200an tabung saja.

“Makanya untuk pembeli kami batasi sebenarnya, dan untuk harga masih stabil, sekitar Rp16 ribu per tabung,” ucapnya.

Walaupun begitu, ada juga warga yang masih keberatan dengan sistem ini. Karena, dirinya hanya menjual gas melon untuk di kedai kelontongnya saja.

Abdul (68), warga Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, merasa kebingungan dengan sistem ini.

“Saya hanya jual beberapa saja. Tapi karena ada sistem baru ini, saya harus mencari KTP dan KK milik keluarga,” ungkapnya. (mag-1/ram)

Kapolres Sergai Beri Motivasi kepada Bhabinkamtibmas

MOTIVASI: Kapolres Sergai AKBP Oxy Yudha Pratesta, SIK saat berikan arahan dan motivasi kepada personel Bhabinkamtibmas.

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Kapolres Sergai AKBP Oxy Yudha Pratesta, SIK memberikan arahan dan motivasi kepada para Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah Hukum Polres Serdangbedagai di Mapolres Sergai, Senin ( 31/07/2023 ).

“Peran rekan- rekan Bhabinkamtibmas dimasyarakat sangat penting dan krusial sebagai penyambung antara masyarakat dan Polri,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Bhabinkamtibmas harus cepat tanggap terhadap setiap permasalahan dan potensi yang ada di desa binaan masing masing, jika ada keluhan maupun masukan dari warga agar disampaikan secara berjenjang kepada Kapolsek.

“Kita harus bekerja dengan efektif dan mampu untuk me manage waktu dengan baik serta mengikuti perubahan untuk menjadi lebih baik karena saat ini jaman keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Untuk itu, Kapolres Oxy meminta agar rekan dapat beradaptasi tentang pengetahuan dan kemampuan sebagai anggota Polri, perbanyak referensi, hilangkan ego sektoral karena ini adalah tim.

Oxy juga berharap, agar Bhabinkamtibmas membuat konten yang menghibur berisikan edukasi kepada masyarakat.

“Harapannya dapat menjalin dan membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, jaga kesehatan sehingga kerja menjadi optimal,” tutupnya.(fad/ram)

Pembebasan Lahan Pembangunan Underpass Simpang Jalan Juanda dalam Tahap Pengukuran

Simpang Jalan Juanda - Brigjend Katamso, Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan akan terus melanjutkan rencana pembangunan dua underpass yang bersumber dari APBD Kota Medan, salah satunya underpass Simpang Jalan Juanda.

Saat ini, rencana pembangunan Underpass Simpang Jalan Juanda tengah dalam proses pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan tersebut sedang dalam masa pengukuran lahan.

“Underpass Simpang Jalan Juanda dalam proses pembebasan lahan, saat ini masih tahap pengukuran,” ucap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan, Endar Sutan Lubis kepada Sumut Pos, Senin (31/7/2023).

Dikatakan Endar, pendataan terhadap lahan yang akan dibebaskan telah dilakukan, sehingga bisa dilanjutkan ke proses pengukuran lahan yang dilakukan saat ini.

“Nantinya selesai diukur, akan kita sampaikan hasilnya pengukurannya secara rinci kepada warga yang lahannya akan dibebaskan, khususnya terkait berapa luas lahan mereka yang akan kita bebaskan,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung Endar, pihaknya akan melakukan appraisal terhadap lahan yang akan dibebaskan. Sebelum pada akhirnya, Pemko Medan melakukan pembayaran pembebasan lahan tersebut.

“Kalah normatifnya, prosesnya itu memakan waktu dua bulan. Tapi kita kejar supaya secepatnya bisa selesai,” katanya.

Terkait adanya warga yang mengaku keberatan bahkan menggungat Pemko Medan ke PTUN atas rencana pembangunan underpass Simpang Jalan Juanda tersebut, Endar mengatakan bahwa hal itu tidak akan menyurutkan proses rencana pembangunannya.

“Ya (gugatan) itu haknya, silakan saja. Tapi rencana pembangunan akan terus berjalan, sebab program pembangunan Underpass Simpang Jalan Juanda ini untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas,” tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Willy Irawan menjelaskan, ada dua underpass di Kota Medan yang akan dibangun pada tahun ini yang bersumber dari APBD Kota Medan. Keduanya adalah Underpass simpang Jalan HM Yamin dan Underpass simpang Jalan Juanda.

Berbeda dengan underpass simpang Jalan Juanda yang akan dilakukan pembebasan lahan, Pemko Medan tidak melakukan pembebasan lahan terhadap pembangunan Underpass Jalan HM Yamin. Pasalnya, pembangunan Underpass Jalan HM Yamin tidak memakan lahan milik masyarakat.

“Untuk underpass (Simpang) HM Yamin, tidak ada lahan (masyarakat) yang terdampak, sehingga tidak dilakukan pembebasan lahan. Sedangkan untuk underpass (Simpang) Juanda, akan dilakukan pembebasan lahan,” kata Willy.

Dijelaskan Willy, saat ini rencana pembebasan lahan tersebut sedang dalam proses. Nantinya, pembebasan lahan akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.

Seperti diketahui, ada tiga underpass yang akan dibangun di Kota Medan mulai tahun ini. Selain Underpass Simpang Jalan Juanda dan Simpang Jalan H.M Yamin, sebuah underpass juga akan dibangun di Jalan Gatot Subroto (Simpang Pondok Kelapa/Manhattan). Akan tetapi, underpass tersebut akan dibangun dengan APBN oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.(map/ram)

Bacaleg Pemilu 2024, Tidak Ada ASN Aktif, Namun Ada Pensiunan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan terus menjalani tahapan-tahapan Pemilu 2024. Yang teranyar, KPU Kota Medan melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.

Hasilnya, dari perbaikan dokumen daftar Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Medan yang telah diverifikasi, tidak ada satupun Bacaleg yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dari berkas persyaratan yang masuk dan telah kita verikasi, tidak ada yang berstatus sebagai Bacaleg,” ucap Anggota KPU Medan, Rinaldi Khair kepada Sumut Pos, Senin (31/7/2023).

Seperti diketahui, pada Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 14 Ayat 1 disebutkan, bahwa ASN maupun perangkat daerah lain diwajibkan mundur dari jabatan atau mengajukan pensiun dini apabila ingin maju menjadi calon legislatif.

“Ada aturannya (caleg berstatus ASN harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai ASN). Tapi memang kita di KPU Medan tidak ada menerima berkas pencalonan dari Bacaleg yang berstatus sebagai ASN (di Pemilu 2024),” ujar Komisioner KPU Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan tersebut.

Terpisah, Anggota KPU Medan, Nana Miranti, juga mengatakan hal yang sama. Namun komisioner divisi Program, Data, dan Informasi itu mengatakan bahwa pihaknya ada menerima berkas persyaratan Bacaleg yang berstatus sebagai pensiunan ASN.

“ASN aktif tidak ada yang mendaftar sebagai Bacaleg, yang ada pensiunan ASN. Pejabat juga tidak ada,” katanya.

Terkait nama-nama Bacaleg pensiunan ASN, Nana Miranti mengaku belum dapat mengumumkannya.

“Nanti akan kita umumkan (seluruh nama-nama Bacaleg), saat ini masih masa verifikasi,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, KPU Kota Medan mengaku belum menyosialisasikan PKPU No.15 tahun 2023 yang memuat 85 pasal terkait aturan kampanye tersebut secara tatap muka kepada para pengurus partai politik (parpol) tingkat Kota Medan.

Anggota KPU Medan, Nana Miranti, mengatakan bahwa saat ini KPU Medan masih berfokus kepada tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.

“Kalau sosialisasi tatap muka langsung dengan parpol belum (dilakukan), karena minggu ini kita masih fokus terkait tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon,” ucap Nana Miranti kepada Sumut Pos, Minggu (30/7/2023).

Namun, kata Nana yang sehari-hari bertugas sebagai Komisioner KPU Medan divisi Program, Data, dan Informasi tersebut, pihaknya memastikan akan segera menyosialisasikan PKPU No.15 tahun 2023 tersebut dalam waktu dekat.

“dalam waktu dekat akan kita laksanakan sosialisasinya,” ujarnya.

Senada dengan Nana, Anggota KPU Kota Medan lainnya, Rinaldi Khair, juga mengatakan bahwa pihaknya belum menyosialisasikan PKPU No.15 tahun 2023 tersebut ke parpol-parpol tingkat Kota Medan.

Mengingat, masa kampanye baru akan dimulai pada Bulan November mendatang. Sementara saat ini, KPU Kota Medan masih berfokus pada tahapan pemilu yang sedang berjalan.

“Belum kita sosialisasikan, karena masa kampanye masih lama, masih di November nanti. Kemungkinan setelah dibimtek, baru mulai kita sosialisasikan,” pungkasnya.
(map)

Rencana Revisi UU No.5/2014, Pemko Medan Siap Pedomani Arahan Pusat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melakukan uji publik Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Uji Publik RUU ASN perdana dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada Rabu 26 Juli 2023.

Tak hanya itu, Komisi II DPR RI juga sempat menyatakan untuk membahas secara intensif revisi UU tentang ASN.

Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Sutan Tolang Lubis, mengaku belum bisa berkomentar jauh terkait rencana revisi UU No.5 Tahun 2014.

“Rencananya (pembahasan dan revisi) ada di pemerintah pusat,” ucap Sutan kepada Sumut Pos, Senin (31/7/2023).

Oleh sebab itu, Sutan juga enggan berkomentar jauh terkait PP No.40 yang menyebutkan penghapusan tenaga honorer mulai tanggal 28 November 2023.

Meskipun begitu, kata Sutan, pihaknya memastikan siap mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat, baik terkait dengan ASN maupun PPPK di lingkungan Pemko Medan.

“Terkait hal tersebut, kami akan tetap mempedomani arahan dari Pemerintah Pusat,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni, mengatakan bahwa RUU ASN disusun untuk menciptakan organisasi pemerintah yang lincah dan berujung pada kesejahteraan ASN.

Ada tujuh fokus pembahasan dalam RUU ASN. Semuanya menjadi bagian dari konsep besar transformasi manajemen ASN, termasuk di dalamnya terkait digitalisasi manajemen ASN serta penyelesaian tenaga honorer atau non ASN.

“Harapannya, revisi undang-undang ini bisa menciptakan ASN yang profesional, serta organisasi pemerintah yang lebih lincah mengikuti dinamika global,” ujar Alex.

Tujuh fokus pembahasan RUU ASN yakni Komisi ASN; penetapan kebutuhan PNS dan PPPK; Kesejahteran PPPK, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi; penyelesaian tenaga non-ASN, digitalisasi manajemen ASN; serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Revisi UU ASN itu pun membawa angin segar bagi pegawai honorer atau tenaga Non ASN. Sebab tenaga honorer yang bekerja selama 20 tahun atau mengabdi sebelum 15 Januari 2014 hingga sekarang, akan diangkat menjadi PNS tanpa tes.

Pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung diatur dalam Pasal 131A. Pasal 131A ayat (1) menyebutkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun.

Pengangkatan honorer menjadi PNS didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Pengangkatan PNS memprioritaskan tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama.

Adapun 6 kategori honorer yang akan diprioritaskan diangkat menjadi PNS secara langsung sesuai draf revisi UU ASN: Honorer yang bekerja pada bidang fungsional, honorer yang bekerja pada bidang administratif, honorer yang bekerja pada bidang pendidikan, honorer yang bekerja pada bidang kesehatan, honorer yang bekerja pada bidang penelitian dan honorer yang bekerja pada bidang pada pertanian.

Sedangkan pengangkatan honorer atau non ASN menjadi PNS dilakukan dengan mempertimbangkan: Masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.

Pasal 131A ayat (5) menyebutkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Kemudian tenaga honorer yang tidak bersedia diangkat menjadi PNS, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk
diangkat sebagai PNS.

Sementara untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemerintah akan membagi dua kategori, yakni PPPK full time dan PPPK paruh waktu.
(map/ram)

Ketum Pujakesuma Desak Polisi Bertindak Profesional

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Pujakesuma Eko Sopianto SE mendesak Kepolisian Polresta Deliserdang menangani kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Tradisional Bakaran Batu di Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang yang mengendap selama hampir 10 tahun.

Hal tersebut diungkapkan Eko Sopianto dalam siaran persnya sejumlah wartawan, Jumat (28/7/2023).

Eko yang merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Deliserdang ini menyebutkan, kasus ini Polisi harusnya bertindak profesional meski sekiranya kasus ini berhubungan dengan pejabat utama di Kabupaten Deliserdang.

“Ini saatnya Polisi menunjukkan komitmen mereka dalam penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi. Kasus proyek pembangunan pasar Bakaran Batu itu sejak tahun 2014 lalu tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Apalagi kabarnya ada yang ditetapkan tersangka tapi kabarnya hilang begitu saja. Ini masalah uang rakyat yang diduga diselewengkan harus ada konsekwensi penegakan hukum,” ujar Eko.

Eko menegaskan dirinya mengikuti pemberitaan sejumlah media dan mendukung ada penuntasan kasus ini oleh pihak Kepolisian Polresta Deliserdang.

“Kalau Polresta tidak sanggup menuntaskan. Kita siap meminta Bareskrim Polri mengusut kasus ini. Jangan masyarakat sampai berasumsi negatif dalam penanganan kasus ini kepada Polisi,” tegas Eko.

Sebelumnya, Pasar Bakaran Batu Lubukpakam dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar dengan sumber dana dari Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2011 dan 2012. Sebagai penanggung jawab kegiatan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan ( Disperindag) Kabupaten Deliserdang dengan besaran nilai pagu Rp14 miliar yang dicairkan dengan dua tahapan masing-masing Rp 7 miliar awal dan Rp 7 miliar tahun berikutnya .

Selain menggunakan dana APBN, untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung lain seperti pagar, taman, musholla, sumur bor, listrik, tempat pembuangan sampah dan lainnya ini menggunakan dana APBD tahun 2012 dan APBD tahun 2013 .

Pasar Bakaran Batu dibangun untuk menampung relokasi para pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran pasar Delimas Lubuk Pakam dengan fasilitas tiga unit bangunan gedung terdiri dari dua unit gedung berlantai 1 dan satu unit gedung berlantai 2 dengan jumlah 218 kios. Dua unit loads dengan 96 meja, untuk kapasitas pedagang diperkirakan 400 lapak.

Pengerjaan pembangunan pasar tradisional pada masa Bupati Amri Tambunan di laksanakan oleh dua perusahaan yang dipinjam oleh pelaksana berinisial AT alias K yang kini menjabat sebagai Bupati Deliserdang dengan pagu Rp6 miliar.

Untuk harga penawaran proyek sebesar Rp5.742.398.000. Penyidik Tipikor Polresta Deliserdang telah memperiksa sejumlah saksi serta para pejabat Pemkab Deliserdang.

Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji saat dikonfirmasi via seluler, kaget karena sudah hampir 10 tahun. Namun, orang nomor satu di Polresta Deliserdang ini mengatakan akan mengecek kembali hal ini.

“Nanti saya cek kembali,” ucap Kapolresta Deliserdang,” singkat. (btr/ram)

Raih 8 Penghargaan di tingkat Asia Pasifik, Contact Center PLN Lanjut Ke Level Global

Contact Center PLN 123 berhasil meraih 8 penghargaan pada ajang GCCWA 2023 Asia Pacific. Kiri ke kanan : Jingga Wahyu Buana, Rizka Wahyuningsih, Tony Bellamy (Executive Vice President Penjualan, Pelayanan Pelanggan, dan Retail PLN), Tessa Kurnia Putri, dan Natassya Amalia Anza

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Contact Center_ (CC) PT PLN (Persero) 123 berhasil meraih 8 penghargaan pada ajang Global Contact Center World Awards (GCCWA) 2023 tingkat Asia Pasifik. Keberhasilan ini merupakan bukti komitmen PLN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Dalam kompetisi bergengsi yang diikuti 80 negara dan lebih dari 2.000 peserta tersebut CC PLN 123 berhasil mendapatkan 8 medali penghargaan yang terdiri dari 4 Gold, 3 Silver, dan 1 Bronze pada event bertajuk “The Best Contact Center Asia Pasific”. Ini merupakan tahun ketiga CC PLN 123 mengikuti kompetisi serupa di mana pada tahun 2022 CC PLN 123 berhasil meraih 5 penghargaan dan pada tahun 2021 meraih 3 penghargaan.

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, Ini adalah bukti keberhasilan transformasi PLN yang di lakukan beberapa tahun ke belakang, keikutsertaan PLN dalam kompetisi tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman agar ke depannya CC PLN 123 dapat lebih baik lagi dalam melayani pelanggan.

“Alhamdulillah, ini merupakan langkah nyata PLN menuju World Class Company. Harapannya, CC PLN 123 bisa mendapatkan exposure berskala internasional dan networking dalam melakukan benchmark kepada industri lainnya,” tutur Darmawan.

Darmawan juga berharap, 8 penghargaan yang berhasil diraih dalam kompetisi The Best Contact Center Asia Pasific tak serta merta membuat CC PLN 123 puas. Karena dari ajang tersebut bisa didapatkan acuan untuk meningkatkan kualitas Contact Center PLN di kompetisi selanjutnya dan pelayanan pelanggan di masa yang akan datang.

“Ajang ini merupakan kompetisi tahunan yang mempertemukan praktisi contact center terbaik di dunia. Maka dari itu, kita akan siapkan para pemenang ini untuk dapat berkompetisi kembali di tingkat dunia pada bulan November 2023 mendatang,” kata Darmawan.

Darmawan menambahkan, penghargaan tersebut juga menjadi wujud nyata komitmen PLN dalam menjalankan pilar customer focused sebagai pilihan nomor satu pelanggan dalam solusi energi.

Adapun 8 kategori penghargaan yang berhasil dimenangkan CC PLN 123 dalam The Best Contact Center APAC adalah:

1. Contact Center (oleh Natassya Amalia – Anza) : Medali Gold
2. Community Spirit (oleh Tessa Kurnia Putri) : Medali Bronze
3. Sales Campaign (oleh Jingga Wahyu Buana) : Medali Silver
4. Social Media (oleh Natassya Amalia – Anza) : Medali Gold
5. Home Remote Agent (oleh Rizka Wahyuningsih) : Medali Gold
6. Best Customer Service (oleh Rizka Wahyuningsih) : Medali Silver
7. Green Contact Center (oleh Tessa Kurnia Putri) : Medali Silver
8. Public Service Center (oleh Jingga Wahyu Buana) : Medali Gold. (rel/ila)

Medan Kota ke-7 Gelaran Enviromental Movement, PLN UID Sumut Bersih-bersih Sampah Sungai Deli

Staf khusus III Kementerian BUMN, Arya Sinulingga memberikan arahan saat Environment Movement (28/7)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BUMN Untuk Indonesia”, seperti slogannya kementrian BUMN berupaya selalu hadir, memberikan pelayanan yang maksimal, serta turut membangun kesejahteraan sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Melalui sinergi BUMN, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara serta 13 BUMN lainnya serta “Plustik” yang merupakan start-up pengolahan sampah bernilai rendah untuk dijadikan barang baru yang sustainable berkomitmen untuk menggelar acara Environmental Movement, acara ini merupakan gerakan kepedulian lingkungan yang dilakukan oleh BUMN untuk bumi dengan melakukan pembersihan sampah di Sungai Deli (28/7/2023).

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Awaluddin Hafid menyampaikan PLN memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan khususnya pada sungai deli. Membersihkan sungai deli ini tidak hanya dilakukan pada event ini saja. Berbagai kesempatan lain PLN juga telah melakukan kegiatan bersih – bersih di Sungai Deli.

“Sejalan dengan salah satu program Tanggung Jawab Sosial di PLN yaitu employee volunteer bahwa PLN tidak hanya fokus menjaga keandalan pasokan listrik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, namun menjaga kelestarian lingkungan agar dapat rasakan secara langsung dampak dan manfaatnya,” ungkap Awaluddin.

Acara ini berlokasi di bantaran Sungai Deli, Pulo Brayan Kota, Kota Medan diikuti oleh 365 orang volunteer untuk membersihkan sampah di bantaran sungai yang penuh sampah.

Environmental Movement ini juga dihadiri oleh Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga yang merupakan bagian dari agenda kunjungan kerjanya di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga menyampaikan Kegiatan BUMN Environmental Movement ini diikuti oleh millenial BUMN, perwakilan pemerintah Kota Medan, mahasiswa Universitas Prima dan masyarakat sekitar didampingi oleh StartUp Plustik yang sudah dibekali peralatan untuk memungut sampah mulai melakukan bersih-bersih di sekitar Sungai Deli.

Ditargetkan dalam kegiatan ini dapat mengumpulkan sebanyak 1 ton sampah meliputi sampah botol plastik, kantong plastik, dan ranting pohon.

“Medan adalah kota ke-7 diadakannya BUMN Environmental Movement, setelah sebelumnya dilakukan di Labuan Bajo, Solo, Palembang, Jakarta, Balikpapan. Kami berharap semakin banyak masyarakat sadar akan kebersihan kotanya lewat gerakan ini,” ujar Arya Mahendra Sinulingga.

PLN UID Sumatera Utara juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, selain mencemari lingkungan dari segi estetika, kesehatan dan ekosistem, sampah yang dibuang kesungai cenderung lebih sukar dan lama terurai.

“Menjaga lingkungan adalah kewajiban kita bersama, untuk itu mari kita tingkatkan kepedulian kita untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan,” tutur Awaluddin. (ila)

J Trust Bank Mampu Pertahankan Kinerja Positif di Kuartal II 2023

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank/Perseroan) mampu melanjutkan kinerja positif dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp90,62 miliar dalam Laporan Keuangan Kuartal II tahun 2023. Katalis dalam peningkatan kinerja tersebut dipicu oleh pertumbuhan kredit bruto menjadi sebesar Rp21,70 triliun dari sebelumnya Rp15,28 triliun atau tumbuh 42,00 persen YoY (Year-on-Year).

Sementara dana pihak ketiga (DPK) juga terlihat meningkat menjadi Rp29,24 triliun dari Rp20,18 triliun atau sebesar 44,87 persen YoY pada posisi Kuartal II 2023 dibandingkan Kuartal II 2022. “Kami senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian sehingga membuat rasio NPL (non-performing loan) Bank pada Kuartal II 2023 terus membaik, dengan NPL gross berada di level 1,62 persen dan NPL net di 1,18 persen,” kata Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai.

Capital Adequacy Ratio (CAR) J Trust Bank tercatat sebesar 13,51 persen pada Juni 2023 dengan modal inti sebesar Rp3,17 triliun di mana tetap memenuhi Peraturan OJK No.12/POJK. 03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang mewajibkan bank memiliki modal inti Rp3 triliun. Sementara itu, pendapatan bunga tercatat meningkat menjadi Rp 1,17 triliun pada Kuartal II 2023 dari sebelumnya Rp 723,66 miliar pada Kuartal II 2022 atau tumbuh 62,32 persen YoY yang dipicu oleh peningkatan pendapatan bunga pinjaman.

Sebagai informasi, untuk menunjang kinerja bisnis, J Trust Bank dalam tahapan pengembangan New Core Banking System dengan peningkatan kemampuan data warehouse dan sistem informasi manajemen agar lebih efisien dan efektif yang direncanakan rampung di akhir tahun 2023. “Dengan new core banking system kami yakin dapat melakukan ekspansi bisnis disertai pengembangan layanan yang lebih optimal karena ditopang dengan sistem yang mumpuni,” tutup Ritsuo. (rel/adz)

1...1,2991,3001,301...15,695Page 1,300 of 15,695