RENOVASI: Pekerja membongkar nyaris seluruh bagian dalam Stadion Teladan, termasuk rumput lapangan yang kerap menjadi masalah jika turun hujan. //TRIADI WIBOWO/SUMUT POSMEDAN- Renovasi Stadion Teladan telah dimulai sejak sepekan terakhir. Kucuran dana Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora) sebesar Rp10,518 Miliar (tertulis di plang renovasi) mengharuskan stadion yang mulai digunakan sejak 1953 itu bersolek untuk lebih baik.
Satu sektor yang paling krusial untuk dibenahi adalah lapangan. Kondisi lapangan selama ini cukup memprihatinkan. Tidak merata di beberapa bagian dan drainase yang bermasalah ketika hujan turun. Praktis, air akan tergenang.
Tak heran dalam dua musim terakhir beberapa kali kondisi lapangan menganggu jalannya laga di Stadion Teladan. Terakhir laga PSMS kontra Arema di ISL, Juni lalu yang berlangsung dalam hujan lebat dan angin kencang. Akibatnya laga sempat ditunda lebih dari satu jam karena menguras air di lapangan.
Syukurnya renovasi kali ini menyentuh lapangan. Pasalnya selama ini beberapa kali renovasi “tanggung” yang dilakukan hanya dilakukan terhadap tribun penonton maupun bench pemain. Sejak Kamis (12/7) dini hari, alat-alat berat sudah mulai masuk di Stadion Teladan. Rumput lapangan mulai dikeruk.
Pantauan wartawan, hingga Jumat (13/7) kemarin lapangan sudah dibongkar separuhnya. “Sejak jam 12 malam Kamis sudah mulai dibongkar. Seluruh rumputnya dibongkar. Setelah itu diratakan dan ditimbun pasir sekitar 30-25 cm. Lalu tanahnya sekira 5 cm untuk menanam rumput lagi,” ujar Yatno, salah seorang pekerja asal Ciawi, Jabar.
Yatno dan rekan-rekan yang berjumlah 10 orang didominasi dari Surabaya, menargetkan proses pengerukan rumput akan selesai maksimal lima hari. “Sehari sudah dapat sepertiga bagian lapangan. Empat hari lima hari sudah dibongkar semua rumputnya. Kalau untuk penimbunan pasir dan tanah butuh waktu dua mingguan targetnya,” katanya.
Yatno tahu betul kondisi lapangan yang tidak pernah disentuh perbaikan selama ini. “Kelihatan memang gak pernah disentuh. Bagian tengahnya ambruk. Harusnya kan lebih tinggi. Jadi air bisa turun ke samping lapangan,” tambahnya.
Selain itu soal rumput, menurutnya butuh perawatan yang baik agar tumbuh sesuai yang diharapkan. “Perawatan rumputnya memang harus diperhatikan. Kalau mati disulam. Begitu seterusnya. Sembari memerhatikan perawatan rumput kan bisa sambil mengerjakan bagian lain,” terangnya.
Pantauan wartawan, beberapa ruangan di stadion juga sudah mulai dibongkar. Di antaranya kamar ganti pemain, toilet hingga ruang salat. Sementara ruang pers belum disentuh. Sementara bagian tribun penonton juga belum disentuh. (mag-18)
IKAN BASAH: Seorang pedagang membersihkan ikan basah di Pusat Pasar Medan, Jumat (13/7).//TRIADI WIBOWO/SUMUT POSMEDAN-Sepekan menjelang puasa Ramadan Wali Kota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM bersama tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pusat Pasar Medan, Jumat (13/7) pagi. Menurut Rahudman, sidak dilakukan untuk mendata harga kebutuhan pokok di pasar. Hal itu sebagai dasar untuk penetapan harga di pasar murah yang dibuka di 151 titik di Kota Medan mulai 16 Juli mendatang.
“ Dari hasil sidak kita tadi harga kebutuhan pokok masih stabil. Bahkan harga cabai turun,” kata Rahudman.
Meski demikian, katanya, akan terus melakukan koordinasi dengan intansi terkait seperti bulog, pengusaha serta grosir sehingga harga tetap terkendali selama Ramadan.
“Setelah sidak ini kita akan menyurati grosir supaya mereka tidak menaikkan harga. Kita juga minta kepada grosir maupun distributor agar tidak melakukan penimbunan barang,” tegasnya.
Rahudman mengaku, stok daging akan diupayakan cukup sehingga kenaikan harga bisa ditekan.
Dirut Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan, Putrama Al Khairi mengatakan, dua hari sebelum Ramadan permintaan daging sapi meningkat hingga 300 persen dari hari biasa.
“Untuk hari biasa kita melakukan pemotongan 25 ekor sapi per hari, kalau dua hari sebelum puasa bisa mencapai 3 kali lipat atau 50 hingga 75 ekor sapi per hari,” ucap.
Dia mengaku telah menyiapkan 100 ekor sapi cadangan dalam menyambut bulan puasa untuk mengatasi stok daging, sesuai kebutuhan konsumsi daging yang tinggi saat bulan suci Ramadan.
Kepala Dinas Perindag Kota Medan, Syahrizal Arif mengatakan, harga di pasar tradisional di Kota Medan relatif masih stabil.
“Kalau dari pantauan kita harga memang masih stabil. Untuk mengendalikan agar harga tidak naik kita akan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” kata Syahrizal.
Pimpinan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut-Aceh, Nasser Atorf mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan SKPD untuk memantau harga dan pasokan kebutuhan pokok.
“Sejauh ini harga relatif stabil dalam artian belum ada peningkatan yang terlalu tinggi,” katanya.
Nasser mengimbau agar warga tidak perlu panik. Kita pastikan distribusi pasokan tetap lancar. Sebab stok dipastikan mencukupi jadi selanjutnya hanya fokus pada distribusi.
“Jika distribusi aman tentu tidak ada alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga,” jelas Nasser.
Sementara Tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan menurunkan tim penyelidik di 6 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Hal ini disampaikan Plh Kepala BBPOM Medan, Yulius Sacramento Tarigan kepada wartawan, Jumat (13/7). Namun, dalam kesempatan tersebut, dirinya belum dapat membeberkan keenam kabupaten/kota yang dimaksud dengan alasan menjaga agar informasi penyelidikan tidak bocor. “Tim sudah kita turunkan, namun belum ada informasi lebih lanjut tentang temuan di lapangan,” ungkap Sacramento.
Menurutnya, keenam kabupaten/kota ini berpotensi besar tempat peredaran produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Ke depannya, akan kita tingkatkan lagi dan akan kita turunkan ke seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara ini,”sebutnya.
Sebelumnya, Sacramento bersama jajaranya mengaku turun ke Pasar Sambu, Jumat pagi (13/7), guna mengimbau kepada pedagang agar tidak menjual produk yang masa kadaluarsanya sudah dekat. “Pihak penjual eceran, kalau seandainya ada tawaran bonus, harus memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Ini harus diperhatikan guna menjaga kesehatan bagi pengguna,” tuturnya.
Kepada masyarakat sebagai konsumen, dia juga dihimbau agar jangan tergiur dengan promosi yang ditawarkan. Seperti beli 1 dapat 1. “Justru ini harus diperhatikan, bisa saja produk itu sudah mendekati masa kadaluarsa,” jelasnya. (uma)
Penyidikan Dugaan Korupsi Proyek SIR Rp7,7 Miliar di Pirngadi
MEDAN-Kasus korupsi dana Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR) di RSUD dr Pirngadi Medan tahun 2009-2010 senilai Rp7,7 miliar yang ditangani oleh Kejatisu makin kabur.
Wakil Direktur LBH Medan, Muslim Muis menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut. Sebab, tim penyidik Kejatisu sendiri sudah memeriksa sedikitnya 30 orang.
“Sampai saat ini Kejatisu belum bisa menetapkan tersangka. Inikan harus dipertanyakan. Kenapa penanganan kasus ini begitu lama,” ungkap Muslim saat diwawancarai, Jumat (13/7).
Kemudian, Muslim juga mengatakan, sebelumnya Kejatisu sudah memegang nama-nama tersangka. Tetapi sampai saat ini Kejatisu belum juga menyebutkan nama-nama tersangka.
“Inikan trik lama. Seharusnya kejatisu langsung saja membeberkan nama-nama tersangka,” tandasnya.
Kajatisu, Noor Rachmad menyatakan kasus tersebut berpeluang di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)-kan bila tidak cukup bukti.
“Masih terus didalami. Semua masalah berpeluang SP3 termasuk korupsi SIR di Pirngadi. Jadi SP3 jangan tabu dibicarakan. SP3 adalah salah satu instrumen untuk menyelesaikan penanganan perkara. SP3 itu tidak masalah, tergantung undang-undangnya. Jadi semua kasus memang berpeluang di SP3 kan,” ujarnya.
Menurut Noor Rachmad, saat ini tim penyidik Kejatisu dengan ahli IT USU tengah mengadakan dialog terkait kasus korupsi SIR untuk memastikan berapa jumlah kerugian negara.
“Masih dipastikan apakah ada kerugiannya atau tidak. Karena hasil penelitian dari tim ahli dan juga audit BPKP akan disingkronkan,” jelasnya.
Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare mengatakan, tim penyidik tengah melakukan pemeriksaan hingga kepada Kepala Unit di RSUD dr Pirngadi Medan. Bahkan sebelumnya, beberapa pejabat yang terlibat dalam pengelolaan SIR turut diperiksa kembali diantaranya Kabag Keuangan dr Rustam, Kasubag Verifikasi, Syawalati, Bendahara Fajrin dan Koordinator SIR di rumah sakit M Abduh.
“Penyidik melakukan pemeriksaan sampai kepada kepala unit di rumah sakit. Setelah dikaji tim penyidik, ada hasil yang dikonfrontir dengan keterangan saksi. Target untuk menetapkan tersangka pasti ada. Tapi saat ini masih mencari apakah ada penyimpangan atau tidak. Selain itu untuk berapa kerugian negaranya secara ril belum bisa dipastikan,” ucapnya.
Menurutnya, penanganan kasus korupsi SIR di RSUD dr Pirngadi Medan berbeda dengan kasus lainnya. Karena menyangkut sistem informasi yang membutuhkan pendalaman yang cukup. “Kendalanya karena harus melibatkan beberapa ahli. Karena ini menyangkut sistem informasi yang otomatis harus ada ahli IT. Untuk itulah harus benar-benar didalami dan dicari siapa yang paling bertanggungjawab,” sebutnya.
Sebelumnya, Kejatisu melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap 20 orang. Mereka yang diperiksa pejabat dari RSUD dr Pirngadi Medan dan PT Buana. Pemeriksaan itu terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR) senilai Rp7,7 miliar.
Salah satu pejabat yang diperiksa adalah dr Nasrullah Anas, Kepala Instalasi, Bendahara dan Wakil Direktur RSUD Pirngadi Medan. Mereka diperiksa terkait korupsi dana sebesar Rp7,7 miliar pada anggaran 2009-2010 yang bersumber dari swakelola.
Dalam kasus SIR ini RSUD dr Pirngadi bekerjasama dengan PT Buana dalam pengelolaan SIR. Sistem ini dibangun untuk mengetahui transaksi di setiap instalasi di rumah sakit milik pemerintah. Dalam sistem kerjasamanya pengelola SIR bagi hasil sebesar 7 persen dari omset .Tahun 2010 sistem berhenti tapi bagi hasil terus berlangsung. (far)
JAKARTA – Meskipun besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler sudah disepakati pemerintah dengan DPR, namun calon jamaah belum bisa membayar pelunasan BPIH. Kementerian Agama (Kemenag) berharap peraturan presiden (perpres) tentang BPIH reguler segera terbit, sehingga calon jamaah bisa segera membayar pelunasan BPIH.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Bahrul Hayat mengatakan belum ada tanda-tanda adanya pengesahan dan penerbitan perpres tentang BPIH reguler. Dia menjelaskan, BPIH reguler yang sudah disepakati antara Kemenag dengan Komisi VIII DPR baru bisa dijalankan ketika sudah disepakati presiden.
“Mudah-mudahan sebelum Ramadan perpresnya sudah terbit,” tutur Bahrul ketika ditemui di kantor Kemenag kemarin (13/7). Sesuai dengan prosedur yang berlaku, keberadaan perpres tersebut lantas dijadikan dasar penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pelunasan BPIH reguler.
Menurut Bahrul, hasil kesepakan BPIH reguler tegah dibahas presiden. Kemungkinan besar tidak akan ada perubahan lagi ketika sudah berada di meja presiden. Bahrul mengatakan, hasil BPIH yang sudah disepakati Kemenag dan Komisi VIII DPR Selasa lalu (10/7) merupakan angka yang cukup ideal.
“Cukup ideal mengingat adanya peningkatan biaya sejumlah komponen haji. Seperti biaya pemondokan dan ongkos penerbangan,” terang dia.
Dengan perkiraan perpres bisa terbit sebelum Ramadan, Bahrul mengatakan proses pelunasan BPIH dapat berjalan selama bulan puasa. Seperti tahun-tahun sebelummya, pelunasan BPIH reguler direncanakan berjalan maksimal dalam dua kali masa perpanjangan.
Masa perpanjangan pelunasan BPIH ini diambil untuk mengakomodasi potensi ada jamaah yang masih belum mampu menyediakan uang pelunasan. Jika sampai dua kali masa perpanjangan ada jamaah yang belum bisa melakukan pelunasan BPIH reguler, otomatis kursi akan ditarik dulu ke Kemenag pusat.
Selanjutnya kursi yang tidak terpenuhi tadi didistribusikan lagi ke daerah sekaligus dengan tambahan kuota haji pemberian kerjaan Arab Saudi. (wan/jpnn)
JAKARTA – Saat ini data base kependudukan hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tersimpan di gedung Direktorat Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) Kemendagri, Kalibata, Jakarta.
Mendagri Gamawan Fauzi khawatir, jika suatu waktu ada bencana, misal gempa atau kebakaran, data base penting itu bisa hancur semua. Padahal, biaya untuk akurasi data penduduk lewat proyek e-KTP, sangat besar.
Nah, untuk mengantisipasinya, maka dibuat data base cadangan, yang disimpan di lokasi yang dianggap aman. Gamawan ngotot, Batam lah yang dianggap aman.
“Apalagi di Batam sudah ada tempatnya untuk menyimpan data itu, tinggal menyewa saja. Batam kan relatif jauh dari bencana. Kalau misalnya di Sumbar, bisa kena gempa,” ujar Gamawan.
Sebelumnya, rencana Gamawan ini ditentang sejumlah anggota Komisi II DPR. Achmad Muqowam misalnya, dia khawatir jika data base kependudukan di simpan di Batam, maka bisa disadap Singapura.
“Harus diperjelas dulu, kenapa pemerintah memilih Batam sebagai lokasi penempatan data center e-KTP. Apa ada jaminan, data-data penting tersebut terjaga kerahasiannya dan tidak akan terbaca oleh Singapura,” kata Achmad Muqoam, beberapa hari lalu. Wakil Ketu Komisi II, Abdul Hakam Naja juga berpendapat sama. Politisi PAN ini menilai, sangat berbahaya menempatkan data center e-KTP di Batam. (sam)
MEDAN-Banyaknya tawaran ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternyata merugikan calon peserta. Saat ini, ada sekitar 4 ujian yang diselenggarakan untuk penerimaan mahasiswa baru negeri. Bila mengikuti seluruh seleksi ini, diperkirakan uang yang masuk ke panitia mencapai Rp40 miliar.
Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp175 ribu per orang, dan jumlah peserta yang mengikuti seleksi mencapai 54 ribu orang, dipastikan panitia mengumpulkan dana dari biaya pendaftaran sebesar Rp9,45 miliar. Dan bila dikalikan 4 maka ada sekitar Rp40 miliar.
“Sementara bila dipotong biaya yang dikelaurkan panitia untuk pelengkapan seperti kertas, soal, gaji pengawas, penilaian dan lainnya hanya mencapai sekitar 30-40 persen,” ujar Rektor Universitas HKBPn Nommensen, Jongkers Tampubolon.
Ditambahkannya, angka tersebut didapat dari seorang akuntan yang bekerja di salah satu universitas di Medan.
“Ada 4 kali penawaran untuk masuk PTN seperti SNMPTN, kemudian ujian masuk UI dari berbagai kota di Indonesia, salah satunya di Medan. Kemudian Politekhnik Negeri Medan. Kemudian UMB (ujian masuk bersama-PTN) dan ujian masuk seleksi lokal masuk perguruan tinggi negeri (SLMPTN),” paparnya.
Dirinya menjelaskan, dengan banyaknya tawaran ini akan membuat peserta yang tidak lulus akan mencoba ujian masuk yang lain dan begitu seterusnya. Biaya pendaftaran tersebut akan menjadi beban bagi orangtua karena harus mengeluarkan dana hingga Rp700 ribu bila mengikuti seluruh ujian seleksi tersebut.
Bila dihitung-hitung, dana untuk biaya pendaftaran ujian masuk tersebut bisa mencapai Rp10 miliar per seleksi.
“Rp175 ribu dikali 54 ribu. Bayangkan, sudah berapa itu,” tambahnya. Dan biaya tersebut akan masuk ke panitia penyelenggara yang biasanya dari USU dan Unimed.
“Saat ini ujian masuk itu sudah dijadikan sebuah proyek oleh para kalangan akademisi,” paparnya. Karena, uang pendaftara tersebut tidak dapat di audit atau terdeteksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Logikanya, 2 kampus negeri yang ada di Medan hanya mampu menampung 4.500 mahasiswa. Sedangkan yang mendaftar 54 ribu untuk setiap seleksi. Nah, ujian bersama diselenggarakan di beberapa provinsi dengan kuota yang terbatas. Belum lagi seleksi lokal, yang biasanya hanya menyisakan 20 persen dari total keseluruhan. Bayangkan, berapa keuntungan yang didapat panitia hanya dari pendaftaran saja,” lanjutnya.
“Kita sudah mendapat beberapa laporan dari orangtua yang merasa kecewa dengan cara penerimaan mahasiswa baru,” ujarnya.
Jonkers menambahkan, wacana ini bukan untuk memberikan sesuatu yang negatif. Melainkan sebaliknya demi kecerdasan masyarakat bahwa tidak semua seleksi ujian masuk kampus negeri harus diikuti.
“Kita hanya ingin mengingatkan pada masyarakat, dan sekaligus meningkatkan kecerdasan masyarakat agar dapat berpikir secara logika dalam memilih seleksi,” tutupnya. (ram)
MEDAN-Di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat sampah diangkut tiga kali sehari, mulai pagi hari pukul 06.00 WIB-09.00 WIB, siang pukul 14.00 WIB- 16.00 WIB. Kemudian, malam pukul 18.00 WIB- 21.00 WIB.
“Sampah diangkut oleh petugas kebersihan kelurahan dan kecamatan,” bilangnya Dayat, warga Kesawan.
Menurutnya, sebelum diangkut ke tempat pembuangan, petugas kebersihan memilah sampah yang bisa didaur ulang.
“Sampah plastik, kertas dijual ke tukang butut,” ungkapnya.
Warga lainnya, Udin mengatakan, petugas kebersihan di Medan Barat hendaknya terus melakukan aktifitasnya, sedangkan Pemko Medan juga harus memperhatikan petugas kebersihan yang ada di Kota Medan.
“Bila Pemko Medan memperhatikan petugas kebersihan akan lebih giat mengutip sampah-sampah yang ada di Kota Medan,” bilangnya.
Camat Medan Barat, Syahrul Effendi Rambe membenarkan kalau sampah yang ada di kecamatan Medan Barat selalu diangkut.
“Untuk itu dia berharap warga terus menjaga kebersihan di setiap kelurahannya,” bilangnya (omi)
MEDAN-Johan (24), warga Jalan Pembangunan Sunggal menjadi bulan-bulanan pemuda setempat saat melintas di Jalan Jamin Ginting Pasar I.
Informasi yang dihimpun, aksi pengeroyokan bermula ketika Johan melintas di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di sekitar Pajak Sore atau Pasar I, Padang Bulan, Jumat (13/7) siang.
Saat itu Johan berboncengan dengan rekannya Ucil (25) mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan knalpot blong. Saat melintas di sekitar Pajak Sore yang sedang macet Ucil menggeber-geber sepeda motornya sehingga menimbulkan suara bising.
Akibatnya, pemuda setempat melihat tingkah laku keduanya. Johan yang duduk di boncengan terlibat saling tatap dengan salah satu pemuda setempat. Tak senang ditatap, Johan berkata, “Ada apa mata lae lihat-lihat.”
Mendengar perkataan Johan, pemuda setempat yang tak diketahui namanya langsung membalas dengan kata-kata kotor. Tak terima, Johan pun turun dari boncengan dan memukuli pria berbadan kurus yang saat itu sedang duduk bersama beberapa rekannya. Melihat Johan memukuli pemuda setempat, sontak membuat warga sekitar marah dan berang serta langsung membalas dengan menghajar Johan hingga babak belur.
Sementara itu rekan Johan yang mengemudikan sepeda motor Ucil memilih melarikan diri dan meninggalkan Johan, karena takut menjadi bulan-bulanan massa.
Petugas Polsekta Medan Baru yang tiba di lokasi akhirnya mengamankan Johan dan membuat laporan atas pemukulan yang diterimanya.
Korban mengalami luka memar di bagian wajah, kepala dan bahu.
“Sakit semua badan ku makanya aku melapor biar polisi yang menyelesaikan, karena aku juga dituduh maling sama mereka,” terangnya.
Kapolsekta Medan Baru, Kompol Budi Hendrawan SiK mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan korban dan sudah meminta korban untuk melengkapi laporan dengan visum. (jon)
Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM mengaku tidak pernah alergi terhadap semua kritikan yang dialamatkan kepadanya. Diharapkan kritikan itu tidak sekedar kritikan, melainkan kritikan bersifat membangun dan memberi solusi, bukan bersifat tendesius.
Peluncuran Buku Rahudman Harahap di Mata Jurnalis
TERIMA: Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap dan Wakil Wali Kota Drs HT Dzulmi Eldin MSi menerima cenderamata dari penerbit dan wartawan unit Pemko Medan, Jumat (13/7) di Hotel Arya Duta, Medan. //redianto/sumut pos
Pernyataan siap untuk dikritik itu disampaikan Wali Kota Medan dalam acara coffee morning dengan wartawan unit Pemko Medan di Hotel Arya Duta, Jumat (13/7). Dalam paparannya, kritikan yang sifatnya membangun akan menjadi koreksi dan evaluasi diri, sehingga dapat berbuat lebih baik lagi ke depan. Tapi, kritikan yang bersifat tendensius, ujungnya tak menimbulkan interpretasi maupun opini negatif di tengah masyarakat.
“Saya minta, jangan pernah berhenti mengkritisi saya, sebab saya orangnya tidak pernah alergi dengan kritikan. Justru kritikan saya jadikan sebagai bahan koreksi dan evalusi diri,” katanya.
Dengan mata berkaca-kaca, orang nomor 1 di Kota Medan menceritakan tentang lika-liku kinerjanya untuk membangun ibu kota Sumatera Utara yang lebih baik. Dalam membangun kota tercinta ini, para wartawan di Kota Medan turut memberikan sumbangsihnya, khususnya dalam menyampaikan informasi.
“Saya harap rekan-rekan wartawan tidak hanya memberitakan sisi negatif dari Pemko Medan, keberhasilan maupun prestasi yang diperoleh hendaknya disampaikan kepada masyarakat. Hal itu penting dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil kerja keras yang dilakukan Pemko Medan selama ini,” ujarnya.
Selain berharap kepada para wartawan, Wali Kota Medan mengharapkan anggota dewan tidak hanya selalu mengkritisi, melainkan program Pemko Medan. Apa yang telah menjadi keberhasilan Pemko Medan harus diapresiasi dan didukung. Sebab, kebijakan maupun program yang dijalankan Pemko Medan mendapat persetujuan lebih dahulu dari DPRD Medan.
Dibeberkannya, berdasarkan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.
Menurut aturan tersebut, keduanya saling mengisi pekerjaan atas azas otonomi daerah. UU No.32/2004 itu mengamanatkan, tugas pemerintah di daerah melakukan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, pemerintah daerah diwajibkan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Jadi kegagalan Pemko Medan berarti kegagalan DPRD juga. Untuk itu, marilah saling bersinergi dan bertanggungjawab dalam membangun kota tercinta ini,” harapnya.
Tak lupa, Rahudman menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan wartawan unit Pemko Medan atas perhatian terhadap dirinya yang dituangkan ke dalam buku berjudul, “Rahudman Harahap di Mata Jurnalis.” Selain menjadi kebanggaan tersendiri, buku itu akan dijadikan masukan baginya untuk berbuat lebih baik lagi bagi Kota Medan.
“Semoga jalinan kerja sama yang terbina dengan baik selama ini semakin erat lagi dan menjadi simbiosis mutualisme dan berujung kepada perwujudan pembangunan Kota Medan yang menyeluruh dan merata. Semua ini adalah wujud dari interaksi sosial di antara wartawan dan Pemko Medan,” ungkapnya.
Hadir dalam acara Coffee morning itu, Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi, Sekda Kota Medan Ir H Syaiful Bahri, Ketua Dewan Kota Drs H Afifuddin Lubis, Staf Ahli, Asisten, pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan, camat se-Kota Medan serta sejumlah wartawan. (gus)
Buku Diedarkan di Sekolah-sekolah dan Kampus se-Kota Medan
Kepala Bagian Humas Pemko Medan, Budi Hariono SSTP MAP mengatakan acara coffee morning wartawan dengan Wali Kota Medan sengaja digelar secara rutin untuk menjalin keakraban diantara keduanya. Dengan acara duduk bersama inilah bisa dihasilkan pembangunan Kota Medan yang lebih baik.
“Kegiatan ini sebagai wujud apresiasi Pemko Medan dengan wartawan yang membantu untuk membangunan Kota Medan,” ucapnya.
Dia menyebutkan, coffee morning pada kesempatan ini terasa lebih istimewa dari tahun-tahun sebelumnya, pasalnya ada disertai peluncuran buku yang berjudul Rahudman Harahap di Mata Jurnalis.
“Saya berharap buku ini bisa menjadi motivasi, bukan hanya Pemko Medan melainkan bagian humas, sehingga dapat terus menjembatani wartawan dalam dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi,” katanya.
Budi yang merupakan ketua panitia coffee morning mengatakan rencananya buku yang telah diterbitkan itu akan diedarkan sampai ke sekolah-sekolah, perpustakaan dan kampus. Semoga dengan peluncuran buku tersebut bisa memberikan manfaat bagi kita semua.
“Buku itu dijadikan bacaan bagi kalangan pelajar dan mahasiswa, makanya buku-bukunya disalurkan ke sekolah dan kampus-kampus,” sebutnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, buku yang ditulis oleh sejumlah wartawan itu merupakan pengalaman pribadi setiap wartawan saat berinteraksi langsung dengan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM. Sehingga, tulisan yang dihasilkan sifatnya mengalir dan mudah dicerna. Ditambah lagi, rangkaian kata-katanya sangat sederhana dan bisa dimengerti oleh seluruh kalangan.
“Mau tahu keseharian Wali Kota Medan dalam menjalankan tugasnya, saya sarankan bacalah buku Rahudman Harahap di Mata Jurnalis. Di situlah rekam jejak serta keseharian Wali Kota Medan digambarkan,” sebutnya.
Acara tersebut diisi dengan penandatanganan poster yang dilakukan Wali Kota dan penyerahan cover buku kepada orang nomor satu di Pemko Medan. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan buku “Rahudman Harahap di Mata Jurnalis” kepada Kepala Perpus takaan Kota Medan dan kepala se kolah SMA Negeri 3 Medan. (gus)
MEDAN- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) mulai melakukan penyelidikan atas laporan PT WK Nusantara terhadap panitia tender kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
“Pelapor sudah kami panggil untuk melengkapi bukti-bukti, atas dugaan yang menyebutkan kalau panitia tender kampus IAIN tidak transparan dan telah melanggar Kepper No 80 Tahun 2003, tentang pedoman pelaksaan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Direktur Reskrimsus Poldasu, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho, Rabu (11/7).
Sadono menyebutkan, pemanggilan pihak pelapor yang dilakukan pihaknya adalah untuk melengkapi bukti-bukti terkait laporan itu. “Kami cek dulu kebenarannya. Kami kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya,” sebut Sadono.
Dikatakan perwira berpangkat melati tiga itu kalau bukti-bukti sudah lengkap, pihaknya siap melakukan penyelidikan.
“Setelah mengumpulkan bukti-bukti, kami akan melakukan gelar perkara. Kalau dari hasil gelar perkara itu memungkingkan untuk menaikkannya ke tahap penyelidikan, kami akan lakukan penyelidikan,” tegas Sadono.
Sebelumnya, panitia pelaksana tender pembangunan lanjutan gedung pasca sarjana kampus Instititut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara di Jalan Sutomo Medan, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin (9/7) sekira pukul 10.00 WIB.
PT WK Nusantara melaporkan panitia tender IAIN ke Mapoldasu, karena panitia dianggap tidak transparan dan dinilai telah melanggar Keppres No 80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pihak panitia penyelenggara proyek telah memenangkan PT Alaska Sahu Adab, sebagai pemenang tender lanjutan atas pembangunan gedung pasca sarjana IAIN senilai Rp14,6 miliar yang bersumber dari anggaran APBN tahun 2012. Laporan tersebut secara resmi disampaikan PT WK Nusantara, dengan No 027/PT WKN/SGH/VII/2012 oleh H Sudirman selaku direktur. Sudirman pada wartawan Senin (9/7) lalu mengaku nekat melaporkan tentang penyalahgunaan jabatan yang dilakukan pihak panitia penyelenggara lelang kampus pasca sarjana IAIN Sumut, karena ia menganggap panitia telah memenangkan perusahaan yang tidak sesuai kualifikasi standar Keppres No 80 tahun 2003.
“Kenapa pihak panitia memenangkan PT Alaska Shu Adab? Padahal perusahaan itu baru 6 tahun sebagai rekanan. Dari sini saja perusahaan itu sudah kalah karena tidak sesuai Keppres. Selain itu kami juga banyak menemukan dokumen perusahaan itu sudah mati, nah ini kan juga tidak boleh mereka seharusnya sudah gugur,” sebut Sudirman.
Sudirman juga ‘menuding’ pihak pantia sudah bermain dengan rekanan yang mereka menangkan. Bahkan panitia tender sudah dilayangkan surat sanggahan tapi pihak IAIN tetap melanjutkan prosedur yang salah. (mag-12)
