Home Blog Page 13290

Petani Palas Tetap Jahit Mulut

RDP Komisi A DPRD Sumut Deadlock

JAHIT MULUT: Sejumlah petani Palas menjahit mulut dan mogok makan di depan gedung DPRD Sumut, beberapa waktu lalu.//ANDRI ginting/sumut pos
JAHIT MULUT: Sejumlah petani Palas menjahit mulut dan mogok makan di depan gedung DPRD Sumut, beberapa waktu lalu.//ANDRI ginting/sumut pos

MEDAN- Penyelesaian persoalan tanah yang berujung petani asal Padanglawas (Palas) harus mogok makan dan jahit mulut di depan gedung DPRD Sumut belum memiliki titik temu. Pasalnya, hingga digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sumut wakil Ketua Komisi A dan anggota Komisi A bersitegang akibatnya rapat terpaksa dihentikan sementara.

RDP persoalan tanah digelar, Selasa (3/7) di DPRD Sumut. Pada kesempatan itu, hadir Wakil Direktur Reskrim Polda Sumut AKBP Mashudi, Kapolres Tapsel AKBP Subandria, BPN Sumut diwakili Kabag Sengketa Masniari, perwakilan petani dan unsur Muspika Palas.

Saat RDP berlangsung, politisi Frakdi PDI-Perjuangan, Syamsul Hilal meminta pimpinan rapat agar rekomendasi diubah, karena tidak berpihak kepada rakyart.

“Saya minta melalui pimpinan agar merubah rekomendasi yang dikeluarkan karena rekomendasi tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan aturan UU Pokok Agraria,” sebutnya.

Tapi, permintaan itu tak ditanggapi Mustofawiyah yang memimpin RDP tersebut, bahkan meminta Syamsul Hilal untuk diam, dan menyepakati rekomendasi yang telah disepakati sebelumnya.

“Saudara Syamsul diam dan sepakati rekomendasi ini. Sebab rekomendasi sudah disepakati sebelumnya di internal komisi A,” tegas politisi dari Fraksi Demokrat DPRD Sumut tersebut.

Tidak memberikan persetujuan dan kesepakatan atas rekomendasi yang dikeluarkan, Syamsul Hilal langsung menyangkal ucapan Mustofawiyah. “Saya tidak ada menyepakati rekomendasi, kapan dibahas, kapan diundang, pimpinan jangan asal menuduh dan otoriter. Saya minta pimpinan rapat segera diganti,” tegas politisi yang sudah dua periode di DPRD Sumut itu.

Rapat yang berlangsung berjalan sekitar tiga jam tersebut, harus diskor selama dua jam karena adanya perdebatan tersebut.

Sebelumnya, dalam RDP tersebut, Kapolres Tapsel AKBP Subandria sempat ditanya mengenai penangkapan Sinur Situmorang (red-salah satu petani). Menyikapi hal itu, Subandria mengatakan penangkapan terhadap Sinur sudah tepat dan sesuai prosedur, kalau ada tudingan mengenai polisi tidak profesional dalam bertindak melakukan penegakan hukum itu tidak benar.

“Saya siap kalau petani melakukan pra peradilan terhadap prosedur yang dianggap salah dalam penangkapan tersebut,” kata Subandria.
Sementara itu, Direksi PT SSL dan Humas PT SRL Mulyar Tampubolon pada kesempatan itu membantah tudingan petani yang mengatakan perusahaannya melakukan penyerobotan terhadap lahan tersebut. Karena, kedua perusahaan tersebut mempunyai bukti yang sah atas kepemilikannya.
“Silahkan saja bagi yang keberatan untuk melakukan gugatan ke pengadilan,” katanya. (ari)

Berita sebelumnya: Ribuan Petani di Sergai Tuntut Lahan eks HGU

Daging Ilegal asal Malaysia Beracun

7,9 Ton Daging Sapi Dimusnahkan

MUSNAHKAN: Wakil Wali Kota Tebingtinggi Irham Taufik, Wakapolres Kompol I Made Ary Pradana, Kadis Kesehatandan Pertanian, Kajari, Balai Karantina Tanjungbalai musnahkan daging ilegal, Selasa (3/7).//sopian/sumut pos
MUSNAHKAN: Wakil Wali Kota Tebingtinggi Irham Taufik, Wakapolres Kompol I Made Ary Pradana, Kadis Kesehatandan Pertanian, Kajari, Balai Karantina Tanjungbalai musnahkan daging ilegal, Selasa (3/7).//sopian/sumut pos
TEBING TINGGI- Sebanyak 7,9 ton daging sapi ilegal asal Malaysia yang masuk ke Indonesia dimusnahkan di Lapangan Tembak Polres Tebingtinggi Jalan Pahlawan, Kota Tebingtinggi, Selasa (3/7) siang.

Daging ilegal tersebut dimusnahkan dikarenakan tak memiliki dokumen lengkat seperti sertifikat kesehatan hewan, izin impor dari Dinas Peternakan, surat asal hewan, izin bea dan cukai serta izin pelabuhan. Akibatnya, pada Jumat (22/6) sekira pukul 06.00, Polres Tebingtinggi mengamankan daging illegal tersebut.

Kapolres diwakili oleh Waka Polres Kompol I Made Ary Pradana mengatakan penangkapan yang dilakukan petugas terhadap Kapal KM Amanah yang membawa 7,9 ton daging ilegal berkat kerja sama masyarakat dengan pihak kepolisian Mapolsek Bandar Khalifah. Tiga orang tersangka pembawa daging sapi ilegal, Elyas Siregar (52) sebagai nahkoda, Budi (40) dan Burhan (36) sebagai anak buah kapal (ABK) semuanya warga Kota Tanjung Balai.

“Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka,diketahui daging ilegal itu berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia tepatnya daerah Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khlaifah, Kabupaten Serdang Bedagai adalah atas perintah Musa (40) warga Tanjung Balai, pemilik kapal menerima upah sebesar Rp1 juta untuk mengangkut daging tersebut,” terang Kompol Imade Ary Pradana didampingi Kasat Reskrim AKP Lili Astono.

Hadir dalam pemusnahan daging ilegal itu Wakil Wali Kota Tebingtinggi Irham Taufik, Kadis Kesehatan dr Vive Kananda, Kadis Pertanian Syaiful Fahri, Dinas kesehatan Pemkab Serdang Bedagai, Kajari, dan Balai Karantina Pertanian Kota Tanjungbalai.

Wakil Wali Kota Tebingtinggi Irham Taufik mengatakan daging ilegal haram masuk ke Indonesia, Polres Tebingtinggi berhasil menggulung sindikat pemasok daging ilegal ke Indonesia atas kerja sama masyarakat dan jajaran pihak kepolisian yang saling bertukar informasi.

“Ke depan kami meminta agar masyarakat terus memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Bila daging ilegal asal Malaysia dikonsumsi oleh warga masyarakat bisa menyebabkan keracunan bahkan hingga kematian,” ujar Irham.

Sementara itu, Drh Romauli Simatupang dari stasiun karantina pertanian kelas 1 Kota Tanjung Balai menerangkan daging  ilegal merek Allana asal Malaysia tidak bisa masuk ke Indonesia karena malaysia satu negara tidak bebas penyakit mulut dan kuku hewan (PMK). Sesuai pasal 19 UU RI No. 16/1992 daging yang bisa masuk ke Indonesia harus dilengkapi dokumen besertifikat kesehatan hewan, izin impor dari Dinas Peternakan, izin bea cukai dan izin pelabuhan.
“Daging yang bisa masuk ke Indonesia harus bebas PMK dan Negara Malaysia tidak bebas PMK sesuai surat edaran Kepmenpen No.32, 38/2010. Jadi untuk menjaga penularan penyakit hewan agar segera mungkin daging ilegal asal Malaysia dimusnahkan,” terangnya.

Sementara itu surat edaran dari Dinas Perternakan Sumut nomor 50/Permetan/OT.140/9/2011 tentang rekomondasi persetujuan pemasukan Karker,daging,jeroan dan olahan dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus bebas PMK, bebas penyakit riderspest, penyakit Rift Valley Fever, penyakit Contagius Bonie Pleuro-Pneumia (CBPP) sehingga karkas,daging dan jeroan asal Negara Malaysia tak boleh masuk ke Indonesia  dan tak perlu dilakukan tes  standar daging.  (mag-3)

Rumah Semipermanen Ludes Terbakar di Tebing Tinggi

TEBINGTINGGI- Rumah semi permanen milik Satria Arianto (34) dan istrinya Eva (32) di Jalan Kapten Tandean, Lingkungan I, Kota Tebingtinggi, Selasa (3/7) petang habis dilalap sijago merah. Akibatnya, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

Kobaran api itu menyambar rumah semi permanen tersebut diakibatkan korsleting listing di rumah tersebut. Seperti dibeberkan seorang saksi mata, Susi (43) warga setempat menjelaskan kondisi rumah saat terbakar sedang kosong ditinggal pemiliknya yang berdagang.

Dia menyebutkan, saat terbakar, warga sekitar berupaya memadamkan api, tapi karena tiupan angin kencang api dengan cepat meratakan bangunan semi permanen itu.

“Warga sudah berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, karena hembusan angin kencang, api susah dipadamkan dan habis melalap semua isi bangunan itu,” katanya.

Terpisah, pemilik rumah, Evi mengaku, saat rumahnya terbakar, dirinya sedang berdagang makanan di pinggir Jalan Kapt Tandean bersama keempat orang anaknya. “Saat saya lihat, rumah saya sudah rata,” katanya.

Dia menyebutkan, kini hartanya hanya tinggal baju yang yang melekat di badan, sementara modal usaha sebesar Rp6 juta yang disimpan di bawah tempat tidur habis terbakar.

Kapolsek Rambutan AKP M Simarmata membenarkan kejadian terbakarnya rumah semi permanen. “Dugaan kebakaran akibat arus pendek ,” sebutnya. (mag-3)

Kapoldasu Diminta Tegas, Kompolnas Turun ke Samosir

Terkait 4 Perwira Polisi Main Judi

JAKARTA- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan langsung turun ke lapangan untuk mengecek keseriusan penanganan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), atas dugaan terekamnya empat oknum perwira tengah asyik bermain judi di ruang Wakapolres Samosir.
Demikian dikemukakan anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, secara khusus kepada koran ini di Jakarta, Selasa (3/7).

“Kompolnas segera lakukan pengecekan langsung. Kasus ini tentu menjadi perhatian khusus dari kita. Jadi sesegera mungkin,” ujarnya.
Menurut Edi, langkah tersebut tentu sangat penting dilakukan. Karena setiap anggota kepolisian harusnya menjadi pelayan dan pelindung masyarakat. Bukannya malah melanggar hukum. Apalagi, kepolisian baru saja merayakan ulangtahunnya yang ke-66 tahun, sehingga dituntut harus dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Jadi tindakan mereka (jika memang benar) tidak bisa ditolerir, karena berdasarkan undang-undang, perjudian baik dalam bentuk apapun, dilarang,” sebutnya.

Selain itu, paparnya secara khusus Edi meminta agar Kapoldasu sesegera mungkin menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Karena peristiwa tersebut cukup memalukan dan tentunya masyarakat sangat terganggu jika sampai hukum tidak ditegakkan bagi oknum aparat hukum yang melakukan pelanggaran.
“Kami minta Propam Polda Sumut, segera lakukan pemeriksaan terhadap oknum yang dimaksud. Mereka harus diperiksa,” paparnya.
Sementara itu, bagi oknum polisi yang menyaksikan perjudian tersebut, tapi tidak bertindak, juga harus diperiksa. (gir)

Warnet Milik Mantan Anggota DPRD Dibobol Maling

TEBING TINGGI – Warung internet (warnet) Tasya milik mantan anggota DPRD Tebingtinggi dari Partai Partai Bintang Reformasi (PBR) di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Lalang, Kota Tebingtinggi, Selasa (3/7) dibobol kawanan maling.

Mendapat informasi, jajaran petugas Mapolsek Rambutan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, dari pengakuan pemilik warnet kerugian mencapai Rp30. Kawanan maling berhasil membawa kabur 7 unit CPU komputer dan 11 unit monitor komputer.
Anak pemilik warnet, Imam Asyori Nasution (23) warga Jalan Persatuan, Lingkungan III, Kelurahan Pasar Gambir, Kota Tebingtinggi mengaku warnet tidak dijaga oleh penjaga malam.

“Saya baru mengetahui informasi warnetnya dibobol maling oleh pekerjanya Susinawati (23) warga Paya Lombang, Serdang Bedagai pada pagi hari sekira pukul 09.00 WIB. Susi menelpon saya, pintu depan warnet gemboknya sudah rusak,” ujar Imam saat membuat pengaduan ke Mapolsek Rambutan.

Susinawati menjelaskan seperti biasa dirinya membuka pintu warnet. Setibanya di depan warnet, ternyata kunci gembok sudah rusak dan pintu terbuka.
Kapolsek Rambutan AKP M Simarmata menduga, pelaku lebih dari dua orang. Kini sudah dua kali pencurian di dalam warnet.  “Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pemilik warnet diminta pasang CCTV,” imbaunya.  (mag-3)

Pembantu Dipaksa Layani Nafsu Suami-Istri

Kisah Cewek Nias Dicabuli Majikan

Seorang pembantu rumah tangga asal Kota Gunungsitoli, Nias, Ida Ibenasa Zebua alias Ida (19) mengaku diperkosa dan dipaksa untuk melayani nafsu pasangan suami istri sejak awal Januari 2012.

Kisah tragis dan memalukan itu, terungkap setelah melalui perjalanan panjang, pada akhir Mei 2012 lalu, Ida bercerita dengan satu pelayan toko grosir di dekat rumah majikannya, Palia (22) di Desa Leidong Timur, Kecamatan Aek Leidong, Kabupaten Asahan.

Setelah menceritakan tentang prilaku kedua majikannya, T Waruwu (42) dan Yuni (35). Palia yang merupakan warga Damuli, Kabupaten Labura memberanikan diri membawa kabur Ida dari rumah majikannya itu.

“Saya bawa kabur saja ke rumah kawanku di Aek Kanopan. Kemudian kami melapor ke Polsek Kualuh Hulu,” ujar Palia, Selasa (3/7) di Mapolres Labuhanbatu.

Dihadapan kepolisian, Ida menceritakan setelah diperawani oleh majikannya itu, Ida pernah diajak “main tiga,” yakni melayani nafsu Waruwu bersama-sama dengan istrinya Yuni.

“Aku pertama kali di perkosa majikan ku laki-laki, itu tepat di hari ketiga bekerja di rumahnya sebagai pembantu,” ujar korban.

Kejadiannya, sebutnya, malam itu, sekitar pukul 23.00 wib, Waruwu secara tiba-tiba masuk ke kamar tidurnya dan langsung memperkosanya. Ida mencoba melawan, tapi saat itu kalah kuat hingga keperawanannya direnggut majikannya tersebut.

“Malam itu saya di perkosanya dan tidak sanggup melawan. Mulut saya di sumpel pakai tangannya,” ungkapnya.

Keesokan harinya, Ida melaporkan tindakan Waruwu kepada istrinya Yuni. Namun, laporan Ida ditanggapi dingin. Parahnya, Yuni malah menyarankan kepada Ida agar tidak menolak jika diajak berhubungan badan dengan suaminya.

“Kalau suaminya itu sudah biasa berbuat seperti itu. Bahkan disarankan kepadaku agar jangan menolak bila diajak bersetubuh bersama suaminya,” sebut korban.

Sejak kejadian itu, tindakan Waruwu semakin menjadi-jadi. Bahkan, majikannya kerap kali memaksanya untuk melayani nafsu birahinya. Tak sampai disitu saja, korban sering juga melayani nafsu majikannya bersama-sama dengan Yuni di dalam sebuah kamar tidur di rumah majikannya tersebut.
“Sudah ada tiga kali kami main tiga. Aku dan istrinya bersama sama melayani nafsu majikanku itu,” terangnya.

Ida mengaku menyesal dengan kejadian itu, dan merasa takut. Dengan bantuan Palia, semuanya berakhir dan melaporkan Waruwu ke polisi. Tak hanya itu, Palia juga membawa korban melaporkan peristiwa tersebut ke Wakil Ketua Persatuan Marga Zebua Labuhanbatu Folala Zebua, yang kemudian mendampingi korban melapor hingga ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Labuhanbatu.

Kapolres Labuhanbatu melalui Kanit UPPA Polres Labuhanbatu Ipda O Galingging mengatakan pihaknya telah mengamankan Waruwu sebagai tersangka dalam kasus pencabulan tersebut. “Tersangka sudah kami tangkap dan sedang diperiksa,” ujarnya. (nik/smg)

Golkar Pecat Zulkarnaen Djabar

Tersangkut Suap Proyek Alquran

JAKARTA – Buntut penetapan Zulkarnaen Djabar sebagai tersangka suap proyek pengadaan mushaf Alquran, DPD Golkar Jawa Barat (Jabar) selaku wilayah daerah pemilihan (dapil) anggota Komisi VIII DPR itu mengeluarkan SK pemecatan. SK tersebut sebagai rekomendasi kepada DPP untuk pemecatan dari keanggotaan Partai Golkar.

“Kami keluarkan SK pemecatan terhadap Zulkarnaen Djabar. Itu dilakukan untuk penyelamatan partai,” kata Ketua DPD Golkar Jabar Irianto M.S. Syafiudin atau akrab disapa Yance saat rakor terhadap seluruh anggota Fraksi Partai Golkar se-Jabar di Bandung kemarin (3/7).
Menurut Yance, penyelamatan itu guna menghadapi Pilpres 2014 dan Pilgub Jabar 2013. “Kami siapkan SK ini untuk penyelamatan nama baik partai akibat ulah oknum tersebut,” papar Yance.

Dalam rakor itu, Yance juga menegaskan agar para anggota DPRD dari Partai Golkar agar solid dan tidak melakukan korupsi. “Saya berharap para kader tidak melakukan korupsi seperti oknum anggota DPR yang saat ini merusak citra partai,” ujarnya.

Sementara itu, Wasekjen DPP Golkar Nurul Arifin menegaskan, Zulkarnaen sebaiknya mundur dari DPR. Tujuannya, agar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu fokus pada proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ya, sebaiknya ZD mundur sementara dari parlemen,” kata Nurul menjawab JPNN (Jawa Pos Group) kemarin. Menurut dia, Golkar tidak memberikan bantuan hukum kepada semua kader yang terserat kasus korupsi.

Meski demikian, Golkar dalam menonaktifkan kader tetap mematuhi mekanisme organisasi. “Jadi, tidak ujug-ujug,” kata anggota Komisi II DPR itu. Nurul melanjutkan, Golkar hanya berharap bahwa setiap anggota yang terjerat satu kasus hendaknya secara sukarela mengundurkan diri sementara.
“Agar fokus dan konsentrasi pada perkara yang dihadapinya. Dengan demikian, pekerjaan di parlemen tidak terbengkalai. Itu sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral atas perilakunya,” ujar Nurul. (dem/boy/jpnn/c2/agm)

Sekolah Dilarang Bebankan Biaya Seragam Sekolah

JAKARTA-Masa penerimaan siswa baru (PSB) terus diwarnai keluhan dari masyarakat. Diantara yang paling ramai adalah soal biaya yang dikeluarkan wali murid untuk menyekolahkan anaknya. Diantara pos anggaran yang menyedot biaya tinggi adalah urusan seragam.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima laporan dari masyarakat jika ada pihak sekolah yang menarik uang seragam hingga Rp800 ribu per siswa. Di tempat lain, diduga tarikan serupa juga terjadi dan dengan nominal yang lebih tinggi.

Masyarakat mengeluh karena pihak sekolah mewajibkan calon siswanya untuk membeli seragam atau kain ke sekolah. Padahal di pasar banyak jenis seragam dan kain yang dijual dengan harga yang lebih murah.

Menanggapi tarikan biaya seragam ini, Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan jika biaya seragam itu adalah urusan personal. Artinya, uang digunakan untuk kebutuhan masing-masing siswa. “Contoh kebutuhan persoalan lainnya adalah tas, sepatu, dan alat tulis,” katanya.

Karena masuk kategori biaya personal, Nuh mengatakan pihak sekolah seharusnya tidak terlalu membebankan biaya seragam. Pihak sekolah juga diharapkan memberikan kebebasan kepada wali murid untuk membeli seragam atau kain ke tempat lain. Termasuk di pasar-pasar umum.
Namun dalam praktiknya banyak sekolah yang memiliki seragam khas atau almamater. Seragam ini tidak bisa dibeli di tempat umum, karena ada sablonan nama sekolahan. Di sinilah pihak sekolah dinilai memiliki angin cerah untuk memungut uang seragam kepada wali murid.

Menurut Nuh, seragam khas atau almamater ini tidak harus membeli baru untuk masyarakat yang tidak mampu. “Bisa dengan memakai seragam bekas kakaknya atau saudara lainnya yang kebetulan satu sekolah,” kata dia. Sementara untuk seragam umum seperti putih-merah, putih-biru, putih-abu-abu, dan pramuka bisa membeli di pasar-pasar. (wan/jpnn)

Isi Liburan Sekolah dengan Perlombaan

MEDAN- Gebyar Liburan Sekolah yang digelar Gerakan Pemuda Pelajar Banuhampu (GPB) di Rumah Gadang Banuhampu, Jalan Sutrisno Medan, Minggu (1/7), berlangsung sukses. Hampir 500 anak mengikuti kegiatan yang digelar yakni khitanan massal, lomba mewarnai, busana muslim, hafalan surat pendek dan lomba menyanyi lagu minang.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikrimah Hamidy yang hadir dalam acara itu mengaku bangga dengan kegiatan yang digelar Pemuda dan Pelajar Banuhampu ini.

“Ini gebrakan yang luar biasa. Apalagi, kegiatan ini baru pertama kali dilakukan oleh GPB. Saya harap acara ini berlangsung sukses,” kata Ikrimah.
Tak lupa, politisi PKS ini juga menyampaikan kepada seluruh peserta khitanan massal kalau berkhitan itu adalah sunah Rasulullah Nabi Muhammad Saw. “Berkhitan ini sangat besar manfaatnya bagi kesehatan kita. Bahkan di Amerika Serikat, jika ada anak-anak yang berkhitan, mereka sangat salut,” kata Ikrimah. Ketua Yayasan Banuhampu Kota Medan Drs Zulfan Iskandar juga menyampaikan apresiasi dan kebanggannya kepada anak-anak GPB.

Karenanya, dia mengajak semua undangan yang hadir dan para orang tua untuk dapat membimbing mereka ke arah yang lebih baik lagi. “Anak-anak yang bergabung di GPB ini adalah anak-anak kita juga. Mereka lah yang akan menggantikan kita kelak. Ibarat kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti, sebelum patah sudah ada gantinya,” kata Zulfan.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang mendukung kegiatan ini, di antaranya Bank Syariah Mandiri, Sirup Pohon Pinang, Mc Donald, dan Susu Kolostrom Fortico.

Sementara ketua panitia Mustafa Kamal mengungkapkan, khitanan massal diikuti 84 anak dari kaluarga kurang mampu. Sedangkan kegiatan lainnya, seperti busana muslim, mewarnai, hafalan surat pendek dan lomba menyanyi lagu Minang, masing-masing diikuti lebih dari seratus peserta.(ade)

PBB Tidak Naik, PMI Beri Apresiasi

MEDAN-Turunnya Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sempat naik patut diberikan apresiasi positif dan sikap responsif Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM beserta anggota DPRD Kota Medan dalam menyikapi keberatan masyarakat. Sikap ini menjawab bahwa Pemerintah Kota Medan dan DPRD Medan cepat tanggap atas keberpihakannya pada persoalan masyarakat.

Hal itu dikatakan Ketua PW Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Sumatera Utara Zaharuddin Sinaga didampingi Sekretaris Drs Joni Koto, Wakil Ketua  Drs Ali Natar Siregar dan Ketua Pemuda Muslimin Indonesia Kota Medan Rinaldi Amri, SIP dan Sekretarisnya Muslim Kamal pada dimintakan wartawan di Hotel Madani Medan Selasa (3/7).

Peninjauan ulang kenaikan harga PBB dinilai tepat karena terlalu besarnya persentase kenaikan dari nilai objek pajak tahun lalu. Tentu saja masyarakat sangat keberatan atas kenaikan mencapai 100 – 200 persen dari nilai beban biaya pajak sebelumnya, terangnya.

Beliau juga menyambut positif dan memberikan apresiasi atas sikap kritis DPC PMI Kota Medan tentang berbagai persoalan khususnya masalah kenaitan PBB ini. Ia memerintahkan agar DPC PMI Kota Medan agar terus berkoordinasi membangun sinergisitas dan simbiosis kerjasama yang solid dengan Pemko Medan terutama dalam hal kebijakan kepentingan masyarakat. Dukungan kader Pemuda Muslimin terhadap program Pemko Medan harus terus dilakukan sepanjang program tersebut terus bersentuhan dengan kebutuhan warga.

Memasuki bulan suci ramadan, kepada seluruh DPC PMI kabupaten/kota dan segenap kader Pemuda Muslimin agar menyemarakkan datangnya bulan penuh berkah ini. Lakukan rangkaian kegiatan Islami dan pembinaan umat serta tetap bersinergis dengan program pemerintah di kabupaten/kota masing-masing, ajak Zaharuddin yang juga Direktur PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai ini.

Beliau menghimbau kepada semua pihak tanpa terkecuali, saat memasuki bulan Ramadan agar kita hormati kesucian bulan itu nantinya. Jangan kita cemari bulan suci ini dengan perbuatan yang merusak nilai ibadah ramadan, apalagi kegiatan yang berbau maksiat.

Terkait dengan itu, pemerintah setempat diminta menertibkan tempat hiburan berbau maksiat dan mengajak pelaku usaha untuk tidak menjajaki usahanya yang mengganggu ketenangan umat muslim saat beribadah satu bulan penuh di bulan itu, tegasnya.(rud)