Akibat pelayanan yang tidak maksimal, dan terkesan setengah hati, menyebabkan nama baik rumah sakit dr Pirngadi tercemar. Pasalnya, dalam jenjang waktu yang terbilang singkat, rumah sakit tersebut didera tiga kasus yang memalukan.

Di antaranya yakni kasus salah diagnosa yang dialami Sariawati (38) warga Jalan Amaliun Gang Arjuna, Medan Area, pada pertengahan Desember 2011 lalu. Berawal dari penyakit asam lambung yang niatnya ingin diobati di RS Pirngadi, oleh pihak medis RSUD dr Pirngadi, Sariawati justru didiagnosa menderita penyakit TB Paru sehingga harus mengkonsumsi obat TB Paru selama 6 bulan ke depan.

Lalu, Ganda Hermanto Tua Nainggolan (19), warga Jalan Panglima Denai Medan, Gang Soda harus menghembuskan napas terakhirnya pasca pemulangan paksa yang dilakukan pihak rumah sakit pada awal Februari lalu.  Ganda yang sempat mendapatkan perawatan selama lebih kurang 40 hari di ruang XVIII, Flamboyan lantai satu dengan status penyakit Pembengkakan Jantung. Akan tetapi Ganda terpaksa disuruh pulang karena masa waktu kartu Medan Sehat yang menggunakan kasuistik atau rekomendasi dari dinas kesehatan dinyatakan telah habis.

Kasus lainnya yakni dialami bayi berusia 7 bulan, Anatasya Yolenta Situmeang, warga Jalan Pelajar Ujung, Medan Denai, pada Jumat (6/4) lalu. Buah hati pasangan Mualtua Situmeang (31) dan Rini Oktaviani (25) itu harus menghembuskan napas terakhir karena dua jam lebih tak mendapat penanganan dari petugas medis di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU dr Pirngadi Medan.  Ironisnya, dokter yang menangani Tasya, dr Julia Fitriani saat itu enggan memberikan komentar. Kasus itu juga berakhir dengan permintaan maaf dari pihak rumah sakit atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Menyikapi tiga kasus tersebut, Wadir Pelayanan Medik RSUD dr Pirngadi Medan Amran Lubis (saat ini sudah dilantik menjadi Drektur Utama, Red) ketika ditemui di rumah sakit, Senin (4/6) lalu mengatakan, ketiga kasus yang dialami rumah sakit merupakan sebuah pengalaman berharga. “Terkait kasus-kasus yang muncul kemarin sebahagian sudah bisa diselesaikan. Ini dijadikan pengalaman untuk ke depannya bisa diperbaiki. Yakni dengan tata kelola standar pelayanan rumah sakit,” ucapnya.

Adapun hal yang akan dibenahi, bilang Amran, yakni Instalasi Gawat Darurat sebagai lokasi rawan dan pintu awal masuknya seluruh pasien dengan kondisi beragam jenis penyakit serta kepanikan dan memiliki beban ekonomis dan psikologis. “Pasien yang datang dengan kondisi cemas dan sensitif. Sehingga penanganannya juga tidak biasa yakni harus cepat, responsif, dan tanggap,” ucapnya.

Tidak main-main dengan ucapannya, Amran mengaku rencana perbaikan kualitas pelayanan tersebut akan direalisasikannya dalam dua bulan ke depan. Meskipun bilang Amran tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan secara drastis baik dari segi SDM-nya hingga pemenuhan fasilitas.
“Kedepannnya, sesuai dengan Perwal terbaru kita kan mengacu kepada Join Commition International for Acreditation, atau mengacu kepada pelayanan standar Internasional, dengan misi utamanya adalah mengedepankan keselamatan pasien. Bahkan untuk panitianya saat ini telah dibentuk, tinggal pelaksanaannya saja yang nantinya akan mengikuti modul sesuai standar Internasional,” terangnya diakhir pertemuan.

Meskipun beragam masalah baik dari sisi pelayanan hingga fasilitas rumah sakit Pirngadi Medan masih banyak ditemui, namun tetap saja kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin, terhadap pelayanan kesehatan dari rumah sakit milik Pemko itu tetap tinggi.

Setidaknya untuk Mei hingga Juni, dari 585 jumlah tempat tidur yang efektif di rumah sakit itu, 75 persennya atau sekitar 400 lebih pasien tetap memenuhi rumah sakit Pirngadi. Angka ini berdasarkan Bad Occupation Rate (BOR) atau angka kunjungan rata-rata pasien rumah sakit yang disampaikan Wadir SDM Pelayanan dan Medik RSUD dr Pirngadi Medan, Masnelly Lubis. Mungkinkah padatnya pasien di RSU Pirngadi Medan karena masyarakat miskin tak punya pilihan lain? (far/uma)

Amatan Sumut Pos, di Ruang Rindu A dan Rindu B, RSUP H Adam Malik, yang berlantai III dengan total seluruhnya 198 ruangan itu masih ada kamar yang kosong dan belum diisi. Ruangan ini khusus untuk pasien peserta Jampersal, Jamkesda, Jamkesmas, Askes dan peserta yang memakai biaya negara.
Terlihat didalam Ruang Rindu A dan Rindu B didalam masing-masing ruangan diisi dengan enam tempat tidur yang dilengkapi dengan ambal, karpet bantal dan selimut pada masing-masing tempat tidur. Dalam ruangan itu diisi dengan enam pasien dan para pasien ditemani oleh keluarganya masing-masing.

Begitu memasuki ruangan pada masing-masing lantai, di pojok tersebut, terlebih dahulu harus melewati meja petugas medis. Di meja petugas medis tersebut ada sekitar empat yang masih bersekolah dan empat pegawai dari  perawat RSUP H Adam Malik. Sebelum memasuki ruangan, didepan pintu masuk ada meja yang diatasnya botol infus dan sarung tangan.

Di dalam ruangan itu para perawat terlihat sedang asik merapikan ruangan. “Memang sudah tugas Bang,” kata Sri Kurniati, seorang petugas yang masih bersekolah.

Tak berapa lama kemudian, petugas medis, dokter dengan berpakaian putih dengan pin di dada kiri mereka bertulisakan dokter muda (dokter coast) memasuki ruangan tersebut dengan membawa peralatan medis. Para dokter muda itu hanya sebentar saja memeriksa satu pasien lalu memeriksa pasien yang lainnya. Para dokter muda itu, berada di dalam satu kamar sekitar 15 menit. Selesai memeriksa, selanjutnya para dokter itu langsung keluar dan berpindah kekamar yang lain memeriksa pasien yang lainnya. “Mereka hanya memeriksa kondisi pasien saja apakah ada perubahan atau tidak pada pasien,” jelas petugas medis yang lain yang tak mau namanya disebutkan.

Dia pun mengatakan dokter penanggung jawab masuknya hanya sekali dalam sehari dan yang sering melakukan pemeriksaan itu dokter muda. “Maklumlah Bang, itu semua sudah diatur rumah sakit,” jelasnya.

Ayu Intan Situmorang, seorang warga yang menjaga keluarganya dirawat di Ruang Rindu B Lantai II itu mengaku yang lebih sering melakukan pemeriksaan itu adalah perawat. “Dokternya sih ada bang tapi hanya satu kali saja dan itu paginya saja memeriksa. Lebih sering dokter muda yang memeriksa,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubbag Hukum & Humas RSUP H Adam Malik, Sairi M Saragih mengaku, pihak rumah sakit RSUP H Adam Malik sudah memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi. Dijelaskannya, pihak tak ada membeda-bedakan pasien didalam rumah sakit dan semua sama. ”Rumah sakit tetap memberikan yang optimal. Ruang Rindu A dan Rindu B itu memang tempat pasien Kelas III, tapi rumah sakit tetap memberikan pelayanan yang maksimal,” jelasnya.

Tak jauh berbeda terjadi di rumah sakit dr Pirngadi. Setelah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) pada 13 Oktober 2011 lalu, tidak begitu banyak perubahan pelayanan kesehatan bagi warga miskin terutama pasien yang menggunakan kartu sakti seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Medan Sehat, Jaminan Persalinan (Jampersal) dan lainnya.

Adalah gedung kelas III yang dikhususkan buat pasien miskin di RSUD dr Pirngadi Medan.  Saat menginjakkan kaki di gedung berlantai 4 dengan kapasitas 300 tempat tidur itu pengap dan bau tak sedap langsung menyergap.  Saat menuju ke lantai 3 melalui jalan darurat, bau pesing tak kalah menusuk hidung di berbagai sudut dindingnya. Keluarga pasien terpaksa menutup hidung dan setengah berlari bila melewati jalan ini. Lampu menuju ruang rawat inap di lantai tiga ini pun sudah tidak berfungsi sehingga terlihat gelap.

Sampah Berserak di Kamar Mandi

Pemandangan sampah yang berserakan menjadi hal lumrah meski di beberapa sudutnya tersedia tempat sampah. Di lantai 3 ini, ada beberapa ruang rawat inap bagi pasien seperti ruangan anak, therapy, dan lainnya.

Sementara di ruangan anak yang berada sudut kiri ruangan, tersedia sekitar 15 tempat tidur yang dikhususkan untuk pasien anak dengan latar belakang penyakit yang beragam serta dua kamar mandi. Di kamar mandi sendiri, sampah shampo, plastik dan lainnya tak jarang menyumbat saluran air. Sehingga air tergenang dan menambah aroma tak sedap yang menyeruak kesekitar ruangan. “Kadang sampahnya berserak di kamar mandi ini. Pintunya juga rusak dan nggak bisa ditutup. Memang ruangan ini sering terlihat sesak. Apalagi pasien anaknya juga digabungkan dari berbagai penyakit seperti demam berdarah (DBD), gizi buruk, malaria, serta penyakit dalam lainnya,” ujar br Simatupang yang merupakan keluarga pasien.

Hal senada juga disampaikan Marnatal Silitonga.  Menurut pria yang berdomisili di Tanjungbalai ini, meskipun keponakannnya telah dirawat selama 1 minggu akibat penyakit DBD, namun hingga kini, pihak keluarga tidak pernah mengetahui dokter yang menangani pasien. “Saya nggak kenal sama dokter yang menangani. Kalau pagi, cuma coast yang meriksa. Biasalah periksa terperatur panas dan infusnya. Pernah saya tanya sama mereka ke mana dokternya, tapi coast-nya bilang, kalau dokter lagi banyak praktik. Payah banyak kerjaan dokternya. Kami pun belum tahu bagaimana perkembangan pasien. Ini masih menunggu dokter,” sebutnya.

Bahkan, lanjut Martal, yang mengherankan, untuk membahas penyakit ponakannya, kecendrungan coast bertanya kepada dokter hanya melalui telepon. “Saya lihat mereka nelepon dokternya. Nanya bagaimana pemeriksaannya. Ternyata dokternya meriksa pasien melalui perantara coast. Gimana keponakan saya mau sembuh kalau begini,” urainya.

Lebih Banyak Perawat Belajar Dibanding Pasien

Selain kurangnya kebersihkan rumahsakit atas fasilitas pasien kelas III, sebagai rumah sakit pendidikan, RS dr Pirngadi Medan juga dinilai tak mampu mengatur efektivitas perawat maupun coast yang tengah menjalani proses pendidikannya.

Pasalnya jumlah perawat dan coast yang tengah menjalani pendidikan, tak sebanding dengan jumlah pasien yang dirawat. Atau bisa dikatakan empat berbanding satu, yakni lebih banyak perawat praktiknya dibanding pasien yang dirawat.

Hal ini diungkapkan salah satu Kepala Ruangan Kelas III, RSUD dr Pirngadi Medan, yang enggan identitasnya disebutkan, untuk menjaga kelanjutan karirnya. “Selama ini, jumlah perawat dan coast yang tengah menjalani pendidikannya jauh lebih banyak jumlahnya dibanding pasien. Kondisi ini tentu saja merugikan para perawat yang menimba ilmu, karena harus sabar bergantian dengan teman lainnya dan tidak menjamin semuanya mendapatkan kesempatan memperoleh pengetahuan medis sesuai kompetensinya. Tentu saja ini sangat kurang efektif bagi peserta didik,” sebutnya.

Akan tetapi kondisi ini disikapi dingin oleh, Wakil Direktur RSUD dr Pirngadi bidang SDM dan Pendidikan,  Masnelly Lubis. Dirinya menganggap, penempatan jumlah perawat yang menjalani pendidikan, sudah disesuaikan dengan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit.
“Untuk penempatan perawat, kita sesuaikan terlebih dahulu dengan jumlah pasien yang ada di ruangan. Kalau pasiennya sedikit tidak mungkin kita tumpuk perawatnya di sana,” ucapnya.

Hal ini juga bilangnya, sebagai bentuk peningkatan kompetensi perawat yang tengah menjalani pendidikan. “Semua sudah kita sesuaikan dengan uji kompetensi sesuai Permenkes nomor 1796/Menkes/Perawatan/VIII/Tahun 2011, dimana semua lulusan harus memiliki kompetensi,” sebutnya. (uma/jon/far)

Sedikitnya 400 warga Kota Medan setiap bulannya memilih untuk berobat ke luar negeri. Dengan kata lain, per tahun sekitar 4800 warga Medan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Asia untuk keperluan pengobatan dan check up.

Jumlah tersebut diungkapkan Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan, dr Ramlan Sp THT KL. “Dari jumlah tersebut, negara yang menjadi rujukan kunjungan perobatan terbesar didominasi oleh Malaysia dan Singapura serta beberapa negara lainnya seperti China dan India,” terangnya kepada Sumut Pos, belum lama ini.

Tingginya angka kunjungan ke luar negeri dalam rangka perobatan ini bilang Ramlan dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya yakni tingginya kualitas manajemen pelayanan yang diberikan hingga rendahnya cost ataupun biaya yang dikeluarkan.

Selama ini, bilang Ramlan, manajemen pelayanan di luar negeri seperti Malaysia cukup tertata dengan baik. Tidak hanya dari pelayanan medis, informasi yang diberikan cukup memberikan kepuasan. Bahkan menurut Ramlan, tingginya angka kunjungan perobatan ke Malaysia, menjadikan sumber penghasilan terbesar kedua di negara tersebut.

“Dari informasi yang kita dapat sumber penghasilan yang didapat negara Malaysia dari sektor kesehatan masuk dalam rangking kedua. Karena ini bisnis yang menjanjikan, tentu saja mereka terus menjaga untuk kepentingan industri negaranya terutama dari sektor kesehatan ini,”ungkapnya.

Hanya saja hal itu menurut Ramlan belum bisa diterapkan di Indonesia khususnya Kota Medan. Kepercayaan masyarakat atas pelayanan rumah sakit di Kota Medan menurutnya belum bisa terbangun. Padahal bilang Amran, masyarakat Medan tidak betul-betul paham dengan penyakitnya hingga harus berobat ke luar negeri.

“Ada beberapa kasus yang kita temukan bahwa penanganan medis yang dilakukan di luar negeri seperti Malaysia, masih dibawah standar keilmuan dibandingkan dengan penanganan medis di Indonesia. Sehingga terkadang masyarakat kita sering menjadi korban dari tindakan-tindakan bisnis semata,”ucapnya.

Untuk itu Amran mengimbau kepada masyarakat agar memahami penyakitnya terlebih dahulu sebelum berobat ke luar negeri. “Kalau bisa dengan penanganan medis secara sederhana kenapa harus ditangani dengan penanganan medis yang berlebih,”tuturnya di akhir.

Pengamat kesehatan Destanul Aulia, SKM, MBA, MEc dosen FKM USU yang tengah mengambil S3 dengan penelitian medical tourism atau pariwisata medis, sekaligus salah seorang pengurus Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Sumut menilai, jika undang-undang rumah sakit di Indonesia terkesan kaku.

Sehingga rumah sakit sulit untuk melakukan promosi, dan wajar jika banyak warga Medan berobat ke luar negeri namun rumah sakit lokal tak mampu menarik warga luar untuk berobat ke Medan. “Dulunya rumah sakit kita merupakan rumah sakit social heritage, namun undang-undangnya kini berubah, sehingga kita sulit untuk mengembangkan menjadi bisnis. Jika kita bisa melakukan perubahan untuk memperbaiki, tidak menutup kemungkinan kunjungan berobat ke luar negeri akan terus bertambah,” ucapnya.

Selain itu Destanul juga menilai kekuatan promosi rumah sakit di Medan khususnya, tidak didukung dengan fasilitas dan pelayanan yang disesuaikan dengan standar Internasional. “Jadi untuk menuju pada tingkatan menarik minat warga asing berobat ke Indonesia mungkin saja dilakukan jika standar pelayanan kita sudah berstandar internasional. Namun butuh waktu yang cukup panjang untuk menuju ke arah pelayanan berstandar internasional, karena saat ini untuk membatasi warga lokal berobat ke luar negeri saja kita belum mampu,” ucapnya.

Faktor penghambat lainnya bilang Destanul, yakni masih lemahnya orang Indonesia untuk berinvestasi di bidang teknologi karena biaya yang cukup tinggi sehingga banyak yang fokus menjadikan rumah sakit sebagai hotel. Mengingat, pelayanan medis di sebuah rumah sakit bisa menghabiskan waktu berhari-hari dan ini bertolak belakang dengan Malaysia yang bisa mengeksekusi kesembuhan dalam rentan waktu dua hingga tiga hari lamanya.

“Jika mengalami penyakit akut dan susah disembuhkan rumah sakit di Malaysia cenderung memberikan potongan harga dan hal ini terus disosialisasikan ke negara lainnya. Kalau kita tidak bisa bersaing dari sisi internasional paling kita bisa mengedepankan pengobatan tradisional seperti alternatif ataupun dukun,”sebutnya.

Sementara, pengamat kesehatan lainnya DR dr Umar Zein DTM&H SpPd KPTI menilai, jika industri rumah sakit di Indonesia khususnya Medan belum mampu menyaingi negara luar seperti Malaysia dan Singapura.

Fakta yang ada, Malaysia dan Singapura memiliki kelebihan baik dari sistem pelayanan maupun biaya yang dikeluarkan. Untuk sisi pelayanan bilang Umar, Malaysia dan Singapura lebih komprehensif karena menyediakan tim ahli dan dokter untuk penanganan medisnya.

Selain itu, sambungnya, kedua negara tersebut juga memiliki peralatan sesuai perkembangan teknologi kedokteran, di balik biaya yang relatif cukup murah. “Pasien akan merasa puas dan nyaman untuk dilayani. Bahkan mereka (negara luar) juga memberikan pelayanan nonmedis seperti informasi lengkap serta penyediaan fasilitas dan ruang yang nyaman bagi keluarga yang menunggu. Sehingga konsumen lebih diperhatikan karena secara bisnis memberikan pelayanan menjadi prinsip utama bagi mereka,” terangnya.  (uma)

MEDAN-Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Bandar Udara (Bandara) Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, sejauh ini masih terselesaikan seluas 48,20 persen dari total keseluruhan seluas 441.53 hektare.

Lahan yang dipergunakan terdapat di Deliserdang dan Serdangbedagai (Sergai). “Pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kualanamu ada dua wilayah, pertama di Kabupaten Deliserdang, sejauh ini pembebasan lahannya sudah sekitar 40,80 persen. Di Sergai sekitar 54,22 persen. Untuk total di dua kabupaten itu sebesar 48,20 persen. Sedangkan untuk kebutuhan total tanah tol adalah seluas 441,53 Hektare (Ha). Seksi satu seluas 197,94 Ha,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappedasu), Ir Riadil Akhir kepada Sumut Pos, Minggu (24/6).

Mengenai pasokan air bersih ke bandara pengganti Bandara Polonia Medan, yang juga diproyeksikan akan beroperasi Maret 2013 mendatang, Riadil menjelaskan saat ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi, tengah melakukan pengerjaan sarana dan prasarana air bersih tersebut.”Untuk pasokan air bersih, saat ini masih ditangani PDAM Tirtanadi,” jawabnya singkat.

Pekan lalu, tepatnya Selasa (19/6), pihak PDAM Tirtanadi melalui  Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Kemasyarakatan (Humas) Tirtanadi, Amrun yang dimintai penjelasannya oleh Sumut Pos, terkait adanya polemik antara PDAM Tirtanadi, PDAM Tirtadeli dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, menyangkut pasokan air bersih ke bandara pengganti Bandara Polonia tersebut, terkesan memberikan penjelasan yang berbelit-belit.
Pertama, Amrun menuturkan, jika saat ini telah dilakukan pemasangan pipa penyaluran air bersih ke bandara pengganti bandara Polonia Medan tersebut.

“Sudah tidak ada masalah dengan itu. Saat ini sudah ada pemasangan pipa. Jadi, tidak ada masalah jika PDAM Tirtadeli yang memasang pipa, begitu pula dengan jika Tirtanadi yang memasang. Dan tidak ada masalah dengan Pemerintah Kabupaten Deliserdang,” ujarnya.
Namun saat ditanya, seberapa panjang pipa yang dipasang untuk menyalurkan air bersih ke Bandara Kualanamu, Amrun malah menyatakan, pipa belum bisa dipasang karena akses jalan ke bandara tersebut belum selesai.

“Bagaimana mau dipasang? Akses jalannya saja belum siap dikerjakan. Setelah siap baru kita pasang,” jawabnya lagi.
Ketika disinggung soal adanya perbedaan persepsi, antara Tirtanadi, Tirtadeli dan Pemkab Deliserdang, Amrun kembali menegaskan, tidak ada persoalan lagi.

“Tidak ada persoalan. Pusatnya kan Tirtanadi. Tirtadeli itu KSO. Tirtanadi ada Memorandum Of Understanding (MoU) dengan pihak AP II. Tirtadeli juga ada MoU dengan AP II. Jadi tidak masalah, Tirtanadi juga memasang pipa, begitu juga Tirtadeli,” tukasnya.(ari)

MEDAN- Anggota DPR-RI Komisi II yang juga balon Gubsu Chairuman Harahap menegaskan jangan ada lagi pembungkaman terhadap profesi wartawan. Hal tersebut ditegaskannya saat menghadiri acara nonton bareng (nobar) pertandingan sepak bola Euro Cup antara Spanyol dan Prancis yang digelar di warkop Jurnalis, Jalan Agus Salim Medan Minggu (24/6) dini hari.

‘’Di zaman sekarang ini jangan ada lagi pembungkaman yang dilakukan penguasa terhadap wartawan. Karena wartawan sangat berperan penting dalam melakukan kritikan dan memberikan masukan melalui tulisan, untuk pembangunan di Indonesia,’’ tegas Chairuman Harahap.

Lanjut Chairuman, peran penting wartawan bukan hanya untuk pembangunan dalam bidang pemerintahan saja. Namun, kritikan dan masukan dari wartawan juga sangat penting dalam memajukan dunia olahraga di tanah air.

‘’ Terutama dalam bidang sepak bola. Di mana dunia persebakbolaan kita, sudah-sudah sangat memprihatikan dan curat marut. Saat sekarang ini ada dua versi penyelenggaraan sepak bola di tanah air kita. Ini merupakan bentuk, dunia persepakbolaan kita sangat memprihatikan,’’ bebernya.
Lebih jauh dikatakan mantan Kajatisu ini, sudah saatnya Indonesia bangkit dalam dunia persepakbolaan. Untuk itu, Chairuman Harahap berharap, kritikan dan saran yang dilakukan wartawan sangat berperan penting dalam masukan pada pemerintah, untuk kemajuan dunia olah raga di Indonesia khususnya dalam dunia sepak bola.

‘’Masalah di persepakbolaan kita dari harike hari dunia sepak bola kita bukan semakin maju, tapi semangkin mundur. Untuk itu fungsi dan tugas pokok jurnalis sangat dibutuhkan, dalam kemajuan sepak bola di tanah air,’’ tegasnya.

Dalam nonton bareng yang digelar wartawan tersebut, Chairuman Harahap, hadir bersama istri, anak dan cucunya dengan memakai kostum kesebelasan Spanyol. (rud)

MEDAN- Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Wildan Aswan Tanjung mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Balon Gubsu) di Partai Golkar di kantor Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Sabtu (23/6). Dia merasa optimis akan mampu meraih 57 persen suara, jika dirinya yang diusung dalam Pilgubsu mendatang.

Wildan menjelaskan, ketika dia maju dalam pencalonan Bupati Labusel, menurutnya tak satu pun kelompok masyarakat yang memprediksi dirinya memenangkan pertarungan pada Pilkada di Labusel.

“Kalau Allah SWT berkehendak, semuanya akan terjadi. Dan ini sudah saya alami di Labusel. Saya yakin akan meraih 57 persen suara. Yakinlah, sungguh menyesal kalau ada pemilih tidak memilih saya pada Pilgubsu mendatang. Insya Allah, saya yakin,” kata Wildan Tanjung.

Diterangkannya lagi, dalam penyampaikan visi dan misinya sekitar 10 menit di hadapan fungsionaris Partai Golkar, dirinya maju sebagai salah satu Cagubsu dari Partai Golkar, karena Sumut belum ada pembangunan yang riil. “Setelah kepemimpinan Raja Inal Siregar tidak ada lagi, pembangunan Sumut kosong. Bahkan, 15 tahun belakangan ini, pembangunan Sumut tidak ada. Karenanya, saya terpanggil untuk membangun Sumut yang lebih luas,” kata pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Partai Amanat Nasional (PAN) Labusel ini.

Sekretaris Partai Golkar Sumut Hanafi Harahap, pada kesempatan itu mengatakan, Golkar Sumut tidak membeda-bedakan siapa yang mendaftar dari partai manapun. Sikap yang ditunjukkan Partai Golkar dalam pendaftaran ini, merupakan sikap resmi Partai Golkar.

“Untuk menentukan siapa calon dari Partai Golkar Sumut, kita akan melakukan survey untuk melihat bagaimana popularitas dan elektabilitas dari seluruh calon yang mendaftar. Jadi, ukuran kita melalui survey yang dilakukan di Partai Golkar dan lembaga independent,” kata Hanafi.
Hanafi Harahap sempat menyebutkan, Wildan termasuk berani karena di saat ini Wildan masih menjabat sebagai bupati di Labusel namun berani mencalonkan diri sebagai salah satu calon yang bakal diusung Partai Golkar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wildan yang tetap memberikan kepercayaan kepada Golkar,” katanya.
Berbeda dengan Cagubsu yang sudah mendaftarkan diri di Partai Golkar dengan membawa massa, Wildan Aswan Tanjung SH membawa beberapa Ketua Partai Politik (Parpol) di Labusel. Mereka adalah Ketua PPRN Labusel Tulusma Hutauruk, Ketua PBB Labusel Ja’far Siddik, dan Sekretaris DPC PKB Labusel Samsuddin Harahap.(ari)