MEDAN-Warga Jalan Ngumban Surbakti melaporkan tindakan arogansi Pemko Medan ke Mapolresta Medan, terkait pembongkaran timbunan tanah di badan Jalan Ngumban Surbakti, yang dilakukan oleh preman yang membawa senjata tajam, Jumat (11/5) lalu.

“Sebelumnya, kami juga sudah melaporkan pembongkaran tanah timbun itu ke Komisi A DPRD Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Setelah itu, kami melanjutkannya dengan membuat pengaduan ke Mapolresta Medan,” kata Leo Siagian, Dewan Pembina LSM Perintis, Senin (14/5).
Dikatakannya, pembongkaran tanah timbun yang berada di lahan milik warga itu tidak manusiawi, terlebih dengan menyewa puluhan preman membawa sajam dan mengancam akan membunuh warga.

“Karena negara ini negara hukum, kita mengikuti prosedur yang ada dengan melaporkan tindakan arogansi Pemko yang melakukan pembongkaran dengan menyewa preman dalam keadaan mabuk. Ditambah lagi, preman yang membawa sajam jenis parang dan kelewang itu, juga mengancam akan membunuh warga bila menghalangi tugas mereka,” ucapnya.

Rencananya, usai membuat laporan secara tertulis ke Mapolresta Medan, warga berinisiatif akan melanjutkan pemblokiran di Jalan Ngumban Surbakti.
“Pemblokiran akan tetap kita lakukan, tapi kita masih bersabar dikarenakan hari libur,” cetusnya.

Kasat Pol PP kota Medan, Kriswan mengatakan pembongkaran tanah timbun itu dilakukan oleh Pemko Medan, karena menggangu ketertiban umum.
“Tanpa menggunakan alat berat, puluhan petugas Satpol PP bermodalkan cangkul dan sekop bergotong royong membongkar tanah yang ditimbun yang dinaikkan ke dalam truk menggunakan goni,” jelasnya.

Dijelaskannya, petugas sengaja tidak memakai alat  berat, karena petugas takut diserang warga. warga sudah mempersiapkan perlawanan kepada petugas dengan senjata bom molotov.

Sementara itu, belasan warga Ngumban Surbakti mendatangi Mapolresta Medan, Senin (14/5) siang, untuk melaporkan peristiwa pembakaran bendera merah putih dan pengerusakan umbul-umbul bendera LSM yang dilakukan oleh sekelompok preman dan Sat Pol PP Kota Medan, beberapa hari yang lalu.
Sebelumnya, warga telah membuat laporan yang sama sebanyak dua kali ke Mapolresta Medan namun selalu ditolak. Kedatangan merekan ke Malporesta Medan untuk membuat laporan dan mempertanyakan apa penyebabnya laporan mereka ditolak.

Menurut seorang warga, Roy Sianipar saat kejadian Jumat (11/5) lalu, puluhan warga Ngumban Surbakti berkumpul di Jalan Ngumban Surbakti untuk melakukan aksi terkait dengan ganti rugi yang belum dibayar oleh Pemko Medan. Namun sejumlah personel Sat Pol PP Kota Medan dan sekelompok preman yang disaksikan langsung oleh Asisten I Pemko Medan Medan, Daud P Sinurat, Kepala Jamsostek Cabang Medan, Pengarepan Sinulingga dan Kasat Pol PP Kota Medan, Kriswan membakar bendera Negara Indonesia dan sejumlah ombul-umbul LSM guna membubarkan warga.

“Mereka ingin membubarkan warga tapi sejumlah preman dan personel Sat Pol PP membakar bendera merah putih dan bendera LSM,” kata Roy Sianipar.
Dia menjelaskan, sebelas kepala kepala keluarga itu sebelumnya telah mendatangi Polreta Medan sebanyak dua kali untuk malaporkan peristiwa pembakaran bendera itu namun selalu ditolak. Warga  langsung menjumpai Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Yoris M Marzuki. Namun sayang yang bersangkutan tidak ada di ruangannya.

“Kami sudah dua kali datang kemari tapi selalu ditolak. Sekaranglah kami langsung jumpai Kasat,” terangnya.
Apabila laporan warga Ngumban Surbakti itu juga tidak ditanggapi, kata dia, maka mereka berencana akan langsung melaporkan ke Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang.  (adl/gus)

Korupsi Pembuatan Masterplan Kota Medan

MEDAN-Mantan Kepala Bappeda Kota Medan, Hermes Joni divonis 1 tahun 6 bulan (18 bulan) penjara, dalam sidang kasus korupsi pembuatan masterplan Kota Medan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Senin (14/5).

Hermes Joni dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibat negara dirugikan sebesar Rp1,52 miliar. Selain hukuman penjara, Harmes Joni juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta dengan subsider satu bulan penjara, karena melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Terdakwa terbukti bersalah mengakibatkan kerugian negara. Tetapi terdakwa tidak menikmati uang tersebut,” ujar Ketua Majelis Hakim, Jonny Sitohang.

Dijelaskan Joni, Harmes Joni selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menyetujui pembayaran honor dan biaya operasional untuk 65 tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang diajukan PT Indah Karya, selaku penyedia jasa konsultan, pada proyek penyusunan masterplan Kota Medan tahun 2016 tersebut.

Kenyataannya, dari 65 tenaga ahli itu hanya sembilan orang yang bekerja. Namun yang dibayarkan untuk 65 orang. Karena perbuatan Harmes Joni tersebut, negara (Pemko Medan) mengalami kerugian sebesar Rp1,52 miliar. Seharusnya terdakwa selaku KPA meneliti dan memeriksa permintaan pembayaran honor dan biaya operasional untuk para tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang diajukan PT Indah Karya, dan bila tidak sesuai seharusnya terdakwa menolak pencairan dana tersebut.

Dijelakannya, pada tahun anggaran 2006 Bappeda Kota Medan mendapat alokasi anggaran untuk pekerjaan penyusunan masterplan Kota Medan 2016 sebesar Rp4,75 miliar, bersumber dari perubahan APBD Medan 2006. Proyek penyusunan masterplan Kota Medan 2016 tersebut, dibagi dalam tiga proyek masing-masing RUTRK, Vision Plan dan Peta Garis. Dua proyek yakni RUTRK dan Vision Plan selesai dikerjakan. Namun, Harmes Joni menyetujui kalau proyek Peta Garis yang telah disubkan kepada Tjong Giok Pin, tidak selesai dikerjakan tetapi uang proyek telah diambil.

Vonis yang diterima Hermes Joni jauh dari tuntutan jaksa yaitu empat tahun penjara. Pada sidang sebelumnya, Hermes dituntun empat tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp Rp516 juta lebih subsider dua tahun penjara. Oleh karenanya terkait putusan hakim jaksa yang diwakili Sri Wahyuni menyatakan banding. Karena sangat jauh dari tuntutan mereka. Sedangkan penasihat Hukum Hermes Joni, Joni Asman dan Sofwan Tambunan juga akan menyatakan banding.

Seperti diketahui, selain Harmes Joni dalam perkara proyek tahun anggaran 2006 ini dua terdakwa lainnya Susi Anggraeni (PPK) dituntut dua tahun penjara dan Direktur PT Indah Karya, Fadjrif Hikmana Bustami dituntut satu tahun penjara. Sedangkan satu terdakwa lainnya Gatot Suhariyono selaku rekanan penyedia jasa konsultan belum divonis.(rud)

MEDAN-Masyarakat Kota Medan diberikan sajian yang menarik oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Mereka menghadirkan  terobosan baru yakni alat masak tenaga surya atau disebut Solar Cooking.

Alat tersebut diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat, terlebih dalam menghadapi potensi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang naik.
“Ini merupakan sebuah agenda dengan tujuan sebagai bantuan, yang diperuntukkan bagi masyarakat guna mengantisipasi kenaikan harga BBM yang berpotensi naik. Alat ini mengandalkan tenaga surya. Pada prinsifnya diciptakannya melihat krisis energi yang tinggi tidak hanya di Indonesia dan dunia,” ungkap Dekan FT  UMSU, Rahmatullah kepada Sumut Pos, Senin (14/5).

Dijelaskannya, fokus sosialisasi alat masak alternatif bertenaga surya di seputaran Medan Utara, yang berdekatan dengan perairan Belawan, didasarkan karena di area tersebut cuaca dan suhu udara sangat strategis dalam pengoperasian alat tersebut. Selain itu pula, mayoritas masyarakat di seputaran perairan Belawan relatif, berada dalam tatanan masyarakat pra sejahtera.

“Masyarakat pesisir itu kebanyakan pra sejahtera, pekerjaannya seperti nelayan, petani dan pekerja tambak. Alat ini diorientasikan sebagai bantuan kepada keluarga-keluarga yang pra sejahtera. Terlebih lagi, kenapa diperkenalkan di area Belawan karena suhu dan udara sangat mendukung, untuk mengoperasikan alat tersebut. Sosialisasi alat masak alternatif ini sudah yang kedua kalinya. Jika pertama tanggal 16 April 2012 lalu, masih dalam tahapan memberikan penjelasan terhadap masyarakat mengenai fungsi alat itu. Yang kedua Kamis (10/5) lalu, yang langsung dengan penggunaan alat tersebut di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok PKMM (Program Kreatifitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat), Tim Endra Syahputra bersama ketiga rekannya bergelut, untuk menemukan terobosan tersebut kepada Sumut Pos juga menuturkan, pada prinsipnya alat tersebut telah digunakan di Benua Afrika. Dan apa yang dilakukan olehnya serta ketiga rekannya, lebih pada memperbarui keberadaan alat tersebut.

“Sebelumnya sudah ada dan digunakan di Afrika. Di sini kami membuat alat tersebut lebih baik lagi, dan diharapkan bisa membantu masyarakat khususnya bagi keluarga pra sejahtera,” tuturnya.

Dijelaskannya, alat masak alternatif tenaga surya tersebut memiliki beberapa keunggulan dan kriteria tersendiri.
“Alat ini bisa bekerja efektif di atas suhu 45 derajat celcius. Pastinya, tidak membutuhkan biaya karena pakai tenaga surya. Aman digunakan dan ramah lingkungan. Kami berniat alat ini akan kami hibahkan ke masyarakat di Kampung Nelayan itu, agar bisa bermanfaat bagi mereka,” cetusnya.(ari)

Kondisi 2 ABG yang Digebuki Warga

MEDAN-Dua anak baru gede (ABG) yang dihajar warga hingga babak belur, karena diduga anggota geng motor, Angga (23) dan Syahputra (22) masih dirawat intensif di RS Bhayangkara Polda Sumut, Senin (14/5).

Seorang petugas medis mengaku, keduanya sudah dipindahkan ruangannya.

“Keduanya sudah pindah ruangannya dan saat ini keduanya dipindah ke Ruang Zaal Bedah Hiu,” ucap petugas medis itu.
Dijelaskan perawat tersebut, keduanya mendapatkan luka cukup serius.

“Angga mengalami luka pada wajah, kepala dijahit 5 jahitan dan tulang kaki kirinya juga retak,” akunya.
Sedangkan Syahputra mengalami luka pada wajah, tangan dan kakinya.

“Korban lukanya tak begitu serius tapi korban sempat muntah darah begitu tiba di rumah sakit,” katanya.

Dijelaskannya, keduanya dipindahkan setelah mendapatkan perawatan dan pertolongan di ruang IGD. “Keduanya dipindah atas permintaan keluarga,” ujarnya.

Wakapolsekta Medan Baru, AKP Tris Zeviansyah SiK mengaku, polisi masih mencari sepeda motor korban.  Sekadar mengingatkan, kedua ABG dihajar warga di Jalan Polonia dan Jalan Mongonsidi, tepatnya tak jauh dari rumah makan siap saji KFC, Minggu (13/5) dini hari. Ketiganya dihajar oleh warga karena dituding anggota geng motor. (jon)

MEDAN-Pembangunan Masjid Al Ikhlas di Jalan Timor Medan dimulai, Selasa (15/5) hari ini. Dijadwalkan unsur muspida plus, SKPD dan Wali Kota Medan, pengurus MUI Sumut, MUI Medan, seluruh jamaah Masjid Al Ikhlas dan aliansi Ormas Islam akan hadir melakukan prosesi pelatakan batu pertama di lokasi Masjid Al-Ikhlas dirobohkan.

Pengurus Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid Sumatera Utara, Drs Leo Imsar Adnans didampingi Ketua Umum Forum Umat Islam Sumatera Utara, Ustaz Sudirman Timsar Zubil, mengatakan, pihaknya sangat bersukacita atas realisasi pembangunan Masjid Al Ikhlas, sekaligus mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena apa yang diinginkan, didambakan dan didoakan oleh seluruh jamaah dan elemen Umat Islam terwujud.

“Kami mendukung sepenuhnya pembangunan Masjid Al Ikhlas dan mengucapkan terimakasih kepada Pangdam I/BB, karena telah merealisasikan pembangunan Masjid Al Ikhlas,” ujar Leo Imsar Adnans.

Leo Imsar juga mengharapkan kehadiran seluruh jamaah Masjid Al Ikhlas, elemen masyarakat dan seluruh anggota dan pengurus yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid Sumatera Utara. Selain itu, Kodam I/BB juga telah mengirimkan undangan ke berbagai instansi sipil, Polri dan organisasi untuk menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al Ikhlas.(gus)

Pedagang Pusat Pasar Ngaku Diintimidasi Pengelola Jaga Malam yang Baru

MEDAN-Puluhan pedagang Pusat Pasar Medan mendatangi kantor  Pusat Pasar Medan, terkait pergantian pengelolaan jaga malam yang lama dan kenaikan retribusi, akhir pekan lalu.

Menurut pedagang, semenjak jaga malam yang lama diganti, ratusan pedagang sering mendapatkan intimidasi oleh pengelola yang baru. Sehingga para pedagang tidak nyaman karena mereka tak kenal dengan pengelola yang baru.

Selain itu pedagang mengaku kalau pengelola yang baru selalu melakukan pemaksaan dan membohongi pedagang, untuk melakukan pengumpulan tanda tangan dukungan. Bila tidak memberikan tanda tangan mereka akan dimarahi oleh pengutip jaga malam yang baru didamping oleh petugas PD Pasar.
Mereka minta tanda tangan namun dengan kertas kosong dengan alasan untuk mendata. Mereka mengaku sebagai sales jaga malam dan meminta tanda tangan saat pedagang sedang sibuk melayani konsumen. Setelah ditandatanagani baru diberitahu kalau itu hanya untuk dukungan jaga malam, bahkan para pedagang pun pernah mendapatkan ancaman akan diadukan ke Dirut PD Pasar.

“Kami sudah sangat nyaman dengan pengelola yang lama. Lagi pula kami tidak mengenal siapa pengelola yang baru, kan kami jadi takut. Sudah begitu pun mereka sering meminta tanda tangan secara paksa, bila tidak mau dimarahi, terus kami diancam akan dilaporkan ke dirut,” terang seorang pedagang, Lindawati.

Menurutnya, semenjak adanya pengelola jaga malam yang baru, setiap pedagang harus dipercepat pulang dari Pusat Pasar Medan dan sudah hampir dua minggu ini, seluruh pedagang harus menunggu lebih lama untuk memulai berdagang.

“Kami disuruh cepat tutup dan kami juga harus siang untuk berjualan, karena pintu masuk masih digembok. Bayangin aja kalau ditutup gembok kan bisa bahaya. Coba ada kebakaran habis barang-barang kami,” ujarnya.

Menurut Lindawati, hal ini membuat pedagang selalu cemas dengan pengelola yang baru. Bila dibandingkan dengan pengelola yang lama, para pedagang tidak pernah mendapatkan aturan seperti ini.

Pedagang lainya, Aminah mengaku, merasa tidak nyaman dengan pengelola yang baru. Pasalnya, beberapa hari yang lalu dirinya mendapatkan prilaku kasar oleh tiga orang petugas penjaga malam yang baru.

Sekitar pukul 17.30 WIB yang seharusnya belum waktunya tutup dirinya sudah disuruh agar menutup tokonya.
Saat itulah tiga orang penjaga malam memarahinya secara kasar bahkan sempat terjadi pertengkaran mulut.

Lain lagi seperti dikatakan pedagang lainnya. M Anaf. Menurutnya, dengan adanya kenaikan harga retribusi hingga 60 persen membuat penghasilannya berkurang. Dan juga, semenjak adanya kenaikan retribusi para pedagang bukannya mendapatkan pelayanan yang baik melainkan mendapatkan pelayanan yang buruk.

Untuk itulah, ratusan pedagang lainnya akan melakukan aksi serupa di kantor PD Pasar bahkan ke kantor Wali Kota Medan bila pernyataan mereka juga tidak dikabulkan.

“Listrik para pedagang diputus, dibilanglah mencuri arus, kami rencana akan mendatangi dirut,” ujarnya.
Kepala Pusat Pasar Medan, Rudi Pasaribu berjanji akan menyelesaikan permasalah tersebut secepatnya. Rudi berjanjai akan menyampaikannya ke Dirut PD Pasar.

“Kita selesaikan masalah pedagang ini dan apa yang mereka tuntut akan saya sampaikan ke atasan,” terangnya.
Menurutnya, apabila memang ada pemaksaa akan menyerahkan masalah ini ke pihak yang berwajib dan akan memutuskan kontrak kerja dengan pengelola yang baru. (gus)