MEDAN-Tim  Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumut sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR) senilai Rp7,7 miliar di RSU dr Pirngadi Medan.

Pidsus Kejatisu sudah memeriksa 16 saksi baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan, ataupun rekanan dari PT Buana yang mengelola Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR).

Pejabat yang diperiksa jaksa penyidik diantaranya kepala instalasi, bendahara dan Wakil Direktur Rumah Sakit Pirngadi Medan.

‘’Saat ini sedang dilakukan penyidikan. Sejauh ini sudah 16 orang yang diperiksa baik itu dari pejabat rumah sakit yang bersangkutan ataupun dari perusahaan rekanan yang menangani sistem informasi rumah sakit,’’ tegas Pelaksana tugas harian Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi) Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Ronald Bakkara kepada wartawan Selasa (1/5).

Bakkara mengatakan, para pejabat yang diperiksa tersebut saat ini hanya sebatas saksi. Pemeriksaan yang dilakukan untuk menelusuri proyek yang telah tutup, namun tetap dilakukan bagi hasil sebesar 7 persen pada PT Buana.

‘’Penyidikan masih berlanjut dan masih panjang. Kita tidak mau menetapkan calon tersangka secara buru-buru. Untuk saat ini masih dilakukan penyidikan atas kasus itu apakah ditemukan kerugian negara atau tidak,’’ tegas Bakkara.

Bakkara juga menyatakan bahwa mereka saat ini sedang menunggu hasil audit BPKP. Dari hasil audit tersebut nantinya akan ditelusuri sejauh mana kerugian negera.

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR) dibangunan untuk mengetahui transaksi di setiap instalasi di rumah sakit milik pemerintah di Kota Medan. Dalam sistem operasionalnya pengelola tersebut dapat omset sebesar 7 persen dari bagi hasil.

Namun pada 2010 sistem informasi rumah sakit ini berhenti dengan alasan tidak diketahui. Walaupun sistem operasional ini berhenti tapi antara pihak rumah sakit Pirngadi dan pengelola dalam hal ini PT Buana masih tetap mendapatkan konpensasi atau bagi hasil.
Pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR) anggaran tahun 2009-2010 bekerjasama dengan PT Buana sebesar Rp7,7 miliar bersumber dari swakelola.(rud)

SEMENTARA itu, slingkungan Medan Denai saat ini menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan diangkutnya sampah secara rutin di wilayah itu. Pengangkutan sampah dilakukan tiap hari mulai pukul 07.00 Wib, kemudian pukul 15.00 WIB, pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib hingga pukul 23.00 WIB.

Camat Medan Denai Edi Mulia Matondang mengatakan, sampah yang ada di Kecamatan Medan Denai saat ini memang rutin diangkut. “Kami menoca ikut mewujudkan Kota Medan menjadi bersih dan terbebas dari sampah, terutama pada wilayah saya,” kata Edi.

Edi mengimbau kepada warga Kecamatan Medan Denai agar selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan meniatkan diri untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, terutama sampah rumah tangga. “Tak hanya itu, juga melakukan penghijauan di setiap rumah warga,” imbau Edi.(omi)

MEDAN- Sampah yang berada di sepanjang Jalan Sisingamangaraja Medan, tepatnya di Kawasan Kecamatan Medan Amplas, selalu rutin diangkut pihak dinas kebersihan. Pengangkutan sampah itu dilakukan mulai pukul 08.00 Wib hingga pukul 14.00 Wib.

“Memang sampah yang berada di Jalan Sisingamangaraja Medan, selalu diangkut oleh pihak dinas kebersihan Kota Medan,” ujar Fery warga Amplas pada wartawan koran ini, Senin (30/4).

Diakui Fery, rutinnya sampah yang diangkut itu membuat warga setempat senang karena lingkungan menjadi bersih. “Awalnya, sampah di sepanjang Jalan Sisingamangaraja berserakan dan tidak rutin diangkut. Tapi beberapa bulan terakhir ini, sampah berserakan tidak ada lagi,” aku Fery.

Fery berharap kepada Dinas Kebersihan Kota Medan agar selalu rutin mengangkut sampah di kawasannya agar lingkungan mereka menjadi bersih. “Mudahan dengan terta rapinya keindahan dan kebersihan yang ada di Kota Medan, kota Medan dapat menjadi kota yang bersih,” harap Fery.

Hal senada diungkap Ridwan, warga Jalan SM Raja Medan. Kata dia, Kota Medan saat ini sudah banyak berubah, khususnya dalam soal kebersihan kota. “Contohnya di Jalan SM Raja, Medan Amplas saat ini sudah tidak ada lagi sampah menumpuk di pinggir jalan. Kalau pun ada sampah berserakan, itupun dekat tong sampah. Tapi malam harinya sampah itu diangkut oleh petugas penyisir dari pihak kecamatan ataupun pihak kelurahan,” bilagnya.

Sementara itu, Camat Medan Amplas Emir Mahbob Lubis mengatakan, menciptakan kebersihan lingkungan di kecamatan yang dxia pimpin merupakan tanggung jawabnya. “Tentunya pihak kecamatan juga harus berkerjasama dengan dinas kebersihan untuk menciptakan lingkungan bebas sampah,” tegas Emir.

Pria yang akrab disapa Bob Lubis ini mengatakan, menjaga lingkungan bersih juga butuh peran warga di setiap lingkungannya agar sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. “Bila para warga yang ada di kecamatan Medan Amplas dapat melakukannya, kemungkinan besar keindahan yang ada di Kota Medan, khususnya di Medan Amplas bisa terwujud,” ungkapnya. (omi)

MEDAN-DPRD Medan berencana mengirimkan surat resmi berisi saran agar Pemko Medan mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan peraturan daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2011, tentang pajak bumi dan bangunan pedesan dan perkotaan. Jika sudah dikirim, Pemko Medan diharapkan segera menjawab surat resmi dari DPRD agar ada solusi final yang bisa diperoleh secepatnya oleh masyarakat.

“Kami berharap dalam dua hari ini pimpinan dewan akan mengirimkan surat itu ke Pemko. Jika sudah dikirim namun tak juga ditanggapi dalam kurun waktu tertentu, maka tidak menutup kemungkinan kalau DPRD bisa mengajukan hak interpelasi (hak bertanya) ke Wali Kota Medan, Rahudman Harahap mengenai hal itu,” kata anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS), Jhonny Nadeak, Selasa (1/5) siang.

Dijelaskannya, jika setelah dikirim, tapi Wali Kota Medan tak juga kunjung merespon, maka Nadeak mengingatkan pihak eksekutif agar tidak mengabaikan langkah dewan. Sebab, lanjutnya, bisa saja usai pengajuan hak interpelasi, akan dilanjutkan dengan proses impeachment atau pemakzulan sang wali kota.
Tetapi Nadeak mengungkapkan sejumlah keanehan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus), dimana Ketua DPRD Medan Amiruddin justru bertanya balik kepada para anggota Banmus apakah surat rekomendasi dari Baleg tersebut perlu dikirim ke Wali Kota Medan atau tidak.

“Aneh, kami dari Banmus telah merekomendasikan ke pimpinan dewan agar mengirimkan surat tentang perlunya Pemko Medan melakukan perubahan dalam Perda PBB itu. Rekomendasi Banmus itu tinggal ditandatangani oleh Ketua dan sejumlah Wakil Ketua DPRD Medan, dan selanjutnya dikirim ke Wali Kota Medan. Tetapi di rapat itu justru Amirudin malah bertanya balik. Ada apa ini semua,” ujar Nadeak sembari mengatakan, seharusnya proses pengiriman surat itu tidak akan memakan waktu lama mengingat letak gedung DPRD dan Kantor Wali Kota Medan yang saling berhadap-hadapan.
Terpisah, Ketua DPRD Medan, Amirudin yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan surat yang direkomendasikan Baleg saat ini tengah dibuat oleh Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Medan, OK Zulfi.

“Kalau sudah siap, besok (hari ini) pun bisa dikirimkan suratnya,” ucap politisi Partai Demokrat ini.
Sekretaris DPRD Kota Medan, OK Zulfi membenarkan pernyataan Ketua DPRD Medan tersebut. Menurut OK Zulfi, surat itu sudah selesai dikonsep pihaknya.”Besok (hari ini) akan kami kirimkan,” tegas OK Zulfi.

Menanggapi hal ini Wali Kota Medan, Rahudman Harahap mengatakan Pemko Medan tak mempermasalahkan kalau DPRD Medan melayangkan surat agar Pemko Medan berinisiatif mengajukan revisi Perda PBB. “Silahkan saja. Kalau bisa tak perlu lah dipermasalahkan itu. Sekarang juga PAD kita meningkat dari perolehan pajak PBB dan itu bisa digunakan untuk pembangunan,” kata Rahudman, di sela-sela upacara peringatan Hari Buruh se-Kota Medan di Lapangan Merdeka.(adl)

MEDAN-RSU Estomihi Medan menelantarkan  pasien bernama Ani Tripena (16). Akibatnya, orangtua pasien, M Siahaan (44) memindahkan anaknya ke RSUP H Adam Malik Medan, Senin (30/4).

Pengakuan M Siahaan, selama satu hari anaknya Ani dirawat di dalam ruangan Kelas III, Ruang 309, RSU Estomihi tak pernah diperiksa oleh dokter.
“Yang sering memeriksa anak saya itu hanya perawat saja. Perawat bilang dokternya masuk Senin (30/4) sore sekitar pukul 17.00 WIB,” kata warga Jalan Aman Medan itu.

Melihat anaknya tak pernah diperiksa oleh dokter, M Siahaan lalu berinisiatif memindahkan anaknya ke RSUP H Adam Malik.
“Mereka bilang alat scanningnya rusak sementara anak saya muntah-muntah. Anak saya masuk rumah sakit karena dia mengalami kecelakaan lalulintas,” jelasnya.

Disinggung mengenai pelayanan selama di Instalasi Gawat Darurat (IGD), tambahnya, memang selama di IGD ada dilakukan perawatan.
“Yang saya butuhkan hasil pemeriksaan dokternya, bukannya keterangan dari perawat,” katanya.

Wakil Direktur RSU Estomihi, dr Chandra Halim mengaku, pasien sudah dilakukan pemeriksaan. Menurutnya, alat scanning rumah sakit memang rusak.
“Alat scanningnya memang rusak makanya kita belum tahu hasilnya,” ucapnya.

Mariati Pakpahan, seorang perawat mengatakan, dokternya memang tak ada di rumah sakit karena masih berada di luar.
“Dokternya tak ada di rumah sakit, dokternya masih di luar. Dokternya sore baru datang,” terangnya.

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pertolongan dan perawatan kepada pasien. Saat ditanyai mengenai apakah perawat bisa mengetahui apakah pasien sudah menjalani pemeriksaan dari dokter, Mariati tak bisa menjelaskannya dengan lengkap.

Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Surianda Lubis mengaku, dirinya sangat menyayangkan dokter yang tiba di rumah sakit sore hari.
“Kita minta kepada Dinkes Medan agar melakukan evaluasi terhadap rumah sakit-rumah sakit swasta dan negeri dimana rumah sakit sudah tak sesuai dengan motonya memberikan pelayanan. Tak hanya itu, rumah sakit seharusnya lebih memperhatikan lagi pasien yang dianggap sangat memerlukan perhatian,” pungkasnya.

Menurutnya, rumah sakit belakangan ini sudah mulai mengarah ke arah yang mementingkan orang mampu saja.
“Jangan karena orang susah terus dokternya datanganya sore. Giliran orang mampu, dokternya langsung hadir dengan cepat. Sekali lagi saya tegaskan, Dinkes Medan harus melakukan evaluasi,” terangnya. (jon)

62 Tahun Taman Pendidikan Islam

MEDAN-Usia 62 tahun bagi sebuah organisasi terutama Taman Pendidikan Islam (TPI) adalah sebuah usia yang cukup matang. Didirikan oleh para pejuang, TPI  memiliki nilai historis yang cukup tinggi dalam memperjuangkan masyarakat terutama masyrakat perkebunan untuk memperoleh pendidikan yang berbasis agama. Sehingga wajar jika TPI dianggap sebagai pelopor pendidikan agama di perkebunan.

“Saat itu perkebunan merupakan devisa terbesar bagi negara, sehingga perlu dikembangkan untuk meraih hasil yang memuaskan. Hanya saja saat itu masyarakat tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sebagai satu syarat peningkatan hasil yang diharapkan. Maka dengan tradisi yang kontradiksi ini, timbullah niat para pejuang atau syuhada, untuk meneruskan kemerdekaan lewat du nia pendidikan. Inilah yang melatarbelakangi berdirinya Taman Pendidikan Islam di Sumatera Utara atau tepatnya Kota Medan,”ujar  Ketua Umum Taman Pendidikan Islam, Prof H Ismet Danial Nasution, drg, PhD, Sp Pros (k), dalam sambutannya pada acara peringatan 62 tahun Taman Pendidikan Islam, di Kampus I TPI, Jalan Pelajar Medan, Selasa (1/5).

Untuk meneruskan perjuangan para pejuang dalam upaya meraih cita-cita yang diharapkan bilang Ismet, perlu adanya eksistensi TPI di tengah-tengah masyarakat.

Sehingga TPI mampu memiliki kualitas dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia, khusunya Sumatera Utara.  Dalam kesempatan yang sama,  Wakil Ketua Umum DPP PPP dan Ketua Fraksi PPP DPR RI, Drs H Hasrul Azwar MM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk konsen terhadap dunia pendidikan agama Islam.

Sejauh ini Hasrul menilai, hanya 10 persen lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang dikelola langsung oleh Pemerintah sementara lebihnya adalah swasta. Untuk itu dirinya berharap para pengelola lembaga pendidikan yang memiliki cita-cita mulia sama seperti pejuang yang sebelumnya telah banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam. Untuk me nambah kemeriahan dan kekhusukan acara, dalam kesempatan itu panitia pelaksana juga melakukan zikir dan doa bersama sekaligus pengguntingan pita peresmian Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) Darul Hikmah.

Tampak hadir dalam acara tersebut yakni Ketua Umum Taman Pendidikan Islam, Prof H Ismet Danial Nasution, drg, PhD, Sp Pros (k), Ketua Fraksi PPP DPR RI,Drs H Hasrul Azwar, MM,  Ketua Bidang Organisasi Taman Pendidikan Islam H Ikrom Helmi Nasution, SH,  Ka Kanwil Kemenag Prov Sumatera Utara, Drs H Abd Rahim, MHum, Pembantu Rektor II IAIN Sumut sekaligus Alumni Taman Pendidikan Islam Prof H Dja’far Siddiq, MA dan Keluarga Besar Taman Pendidikan Islam. (uma)

MEDAN-  Pembuatan e-KTP massal di 197 kabupaten/kota gelombang pertama termasuk Kota Medan berakhir 30 April 2012.
Selanjutnya, untuk pembuatan e-KTP di Kota Medan setelah 30 April 2012, pemerintah belum memutuskan apakah akan ditanggung APBN atau APBD. Keputusan mengenai hal ini baru akan diputuskan pemerintah bersama DPR pada pekan ketiga Mei 2012.

Hanya saja, Mendagri Gamawan Fauzi memberikan sinyal, kemungkinan besar untuk pembuatan e-KTP reguler di 197 kabupaten/kota termasuk Kota Medan, ditanggung oleh APBD.  Alasannya, masalah kependudukan merupakan urusan wajib daerah.

Pemko Medan bisa dikatakan masuk kategori berhasil menghemat APBD-nya. Pasalnya, perekaman e-KTP hingga 23 April 2012 lalu, sudah mencapai 68.68 persen atau sejumlah 1.289.830 jiwa dari target yang ditetapkan kemendagri  sebesar 1.783.840 jiwa dari total penduduk Medan yang wajib e-KTP sebanyak 2.170.000 jiwa. (sam)