Home Blog Page 13707

400 Penerbangan Dibatalkan

Texas Lumpuh karena Wizard of Oz, 47 Ribu Bangunan tanpa Listrik

LANCASTER- Di Dallas, 110 pesawat terbang yang sedang parkir di Bandara Internasional Dallas-Fort Worth mengalami kerusakan dalam beragam tingkat. Sebanyak 400 jadwal kedatangan dibatalkan serta lebih dari tiga lusin pesawat yang sedang dalam perjalanan ke salah satu bandara tersibuk di dunia itu harus dialihkan. Sementara itu, di Lancaster, sekitar 300 gedung dan rumah rusak. Jam malam pun diterapkan dan pemerintah kota membuka tempat pengungsian.

Ada pun Kennedale mengalami kerusakan tempat penampungan air utama dan Arlington sampai mengumumkan kondisi darurat bencana Itulah kota-kota di Dallas-Fort Worth Metroplex di Texas Utara, Amerika Serikat, yang mengalami kerusakan paling parah karena terjangan sekitar 13 topan tornado pada Selasa siang hingga sore lalu (3/4) waktu setempat (Rabu dini hari pagi WIB, 4/4). Total sekitar 47 ribu bangunan yang terdiri dari rumah dan perkantoran di kawasan yang berpenduduk lebih dari enam juta jiwa tersebut juga mengalami pemadaman listrik.

“Gambar-gambar yang saya dan Anda semua lihat sangat mengerikan. Kami mendapat laporan adanya sejumlah korban luka. Tapi, tak ada laporan korban meninggal sampai sekarang (kemarin WIB),” kata Wakil Gubernur Texas David Dewhurst kepada CNN.

Tak adanya korban tewas atau luka fatal itu sangat mungkin terjadi karena warga Texas mematuhi peringatan yang dikeluarkan Badan Cuaca Nasional. Peringatan tersebut, seperti dikutip AFP, berbunyi, “Darurat Tornado. Dua Tornado saat ini sedang menuju Dallas Fort-Worth Metroplex. Segeralah berlindung.” Warning tersebut berlaku sampai Selasa pukul 20.00 (Rabu pagi pukul 08.00 WIB).

Sejumlah saksi memang mengungkapkan betapa mengerikannya kekuatan terjangan tornado yang dua di antaranya sempat touch down alias menyentuh bumi itu.

“Tak ubahnya The Wizard of Oz (novel anak-anak yang sudah difilmkan yang bercerita tentang petualangan seorang gadis bernama Dorothy Gale di Land of Oz setelah tersapu badai dari kediamannya di Kansas, Red),” tutur Gwen Dabbs, seorang warga Dallas yang selamat setelah berlindung di salah satu lekukan rumahnya, kepada CNN.

Saksi lainnya, Jonathan Cook, tengah berada di sebuah pompa bensin saat tornado datang. “Awalnya, hujan mengguyur diselingi hujan batu es. Tapi, tiba-tiba hujan dan hujan es berhenti. Saat itulah kami melihat tornado touch down,” ungkapnya.

Touch down yang dimaksud Cook itu terjadi di sebuah pangkalan truk kontainer pengangkut kargo di bagian selatan Dallas. Rekaman tayangan di beberapa televisi setempat, sebagaimana dikutip CNN, memperlihatkan beberapa kontainer yang beratnya berton-ton itu diterbangkan bagai kapas. Namun, tak ada laporan korban luka dan tewas di tempat tersebut.

“Jumlah keseluruhan tornado yang menerjang Texas Utara antara enam sampai 13. Sampai diadakan survei lapangan, jumlah itu baru dalam tahap perkiraan,” kata Jesse Moore, meteorolog di Badan Cuaca Nasional di Dallas-Forth Worth.
Saat berita ini ditulis tadi malam WIB, tornado sudah berlalu. Tapi, otoritas di masing-masing kota pun sibuk membersihkan kota dari puing-puing serta mendata korban. Secara keseluruhan, Texas Utara masih terasa lumpuh.

Di Bandara Internasional Dallas-Fort Worth, sampai tadi malam WIB, American Airlines yang markas operasionalnya berada di bandara tersebut membatalkan seluruh penerbangan dari dan ke Dallas. Pengumuman itu disampaikan melalui Twitter dan sudah pasti berdampak terhadap bandara-bandara lain di seluruh AS.

Maskapai lainnya, Southwest Airlines, melakukan pembatalan serupa terhadap 40 penerbangan di bandara nomor dua Dallas, Dallas Love Field. Southwest menegaskan masih akan menunggu perkembangan sebelum mengumumkan kapan beroperasi normal lagi di Dallas.

Wali Kota Dallas Mike Rawlings memperkirakan, kerusakan dan kerugian yang tampak sekarang masih akan membengkak. “Kami sangat terpukul atas kerusakan yang terjadi. Tapi, yang membesarkan hati kami, tak ada korban jiwa dan tak ada laporan korban luka-luka parah. Itu sungguh seperti keajaiban,” ujar Rawlings kepada CNN.

Sementara itu, Wakil Gubernur Dewhurst mengingatkan seluruh warga agar tetap waspada. “Kita tengah berada di musim tornado. Jadi, tolong Anda semua berhati-hati dan perhatikan tiap peringatan dari badan resmi. Sementara ini upayakan berlindung di tempat yang aman,” katanya. (c5/ttg/jpnn)

Pilgubsu 2013 Rawan Tunda

KPUD Ajukan Rp121 Miliar, Cair hanya Rp60 Miliar

MEDAN-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara (Sumut) baru menerima alokasi dana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), sebesar Rp60 miliar. Padahal, dana yang diajukan dalam rangka Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 7 Maret 2013 mendatang sebesar Rp121 miliar. Dana tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2012.

“Patut dikhawatirkan kelancaran pelaksanaan Pilgubsu dengan perbedaan yang sangat mencolok antara usulan KPUD Sumut sesuai dengan kebutuhan dengan yang sudah tercantum pada APBD. Ini harus menjadi perhatian serius,” kata Anggota Komisi A DPRD Sumut Bustami, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut dengan KPUD Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol No 5 Medan, Senin (2/4) lalu.

Dengan pencairan masih 50 persen tersebut, bukan tidak mungkin akan berpotensi menghambat atau tertundanya tahapan pelaksanaan Pilgubsu 2013. Dan, akan menjadi lebih riskan, bila pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut 2012, dilakukan di atas September 2012.

Ditegaskan Bustami, prosesi Pilgubsu menjadi perhatian serius seluruh pihak karena masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yakni kepemimpinan Sumut lima tahun ke depan. “Dari Rp121 miliar, hanya dialokasikan Rp60 miliar. Sementara dalam P-APBD nanti masih belum bisa dipastikan kapan akan disahkan. Tentu harus ada solusinya dan saya mengusulkan agar hal ini dibicarakan dengan pihak terkait dan membahas secara rinci mengenai anggaran ini yang saya dengar bahkan totalnya hingga Rp496 miliar. Masih sangat besar defisitnya jadi perlu pembahasan lebih rinci,” lanjut politisi PPP ini.

Anggota Komisi A lainnya, Syamsul Hilal pada kesempatan itu mengatakan, dibutuhkan motivasi atau dorongan guna percepatan pengesahan P-APBD 2012. Dengan itu agar nantinya tahapan Pilgubsu tidak terganggu. “Ini harus disegerakan karena pengalaman yang sudah-sudah usulan yang sudah disampaikan saja kadang tidak dibahas dalam rapat anggaran. Perlu dorongan untuk percepatan pengesahan P-APBD agar Pilgubsu tetap terlaksana sesuai dengan jadwal,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution di kesempatan yang sama menyatakan, sejak awal pihaknya sudah mengusulkan penganggaran Pilgubsu 2013 ditampung dalam tiga APBD, yakni APBD 2011, 2012 dan 2013. Sayangnya, usulan itu tidak tertampung. Dan di APBD 2012, hanya tercantum Rp60 miliar dari kebutuhan sekitar Rp121 miliar. “Kalau memang akan ada penundaan karena anggaran belum ada, maka itu sepenuhnya tanggung jawab Pemda. Namun, saya tidak mau berandai-andai karena tahapan masih akan dimulai pada Agustus 2012 nanti,” katanya.

Apakah dana Rp60 miliar cukup untuk pelaksanaan tahapan Pilgubsu 2013 untuk tahapan-tahapan di tahun ini? Terkait hal itu, Irham menegaskan, pada prinsipnya kebutuhan di tahun 2012 sekitar Rp121 miliar. Informasi yang dia dapat Pemprovsu akan memasukkan tambahan lagi pada P-APBD 2012, namun dia berharap pengesahan P-APBD nantinya tidak lebih lambat dari tahapan awal pembentukan penyelenggaraan Pilgubsu pada Agustus 2012. “Itu baru bahaya,” ungkapnya.(ari)

Alot, Rapat Golkar Bahas Kisruh DPD Sumut

JAKARTA-Kisruh di tubuh Golkar Sumatera Utara makin tampak. Tadi malam, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar pun turun tangan. Pertemuan yang digelar di rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dihadiri sejumlah petinggi DPD Partai Golkar Sumut.

Seakan tak mau diketahui umum, pertemuan itu tertutup. Dari pantauan Sumut Pos, pertemuan itu juga berjalan alot. Pasalnya, hingga pukul 23.05 WIB tadi malam pertemuan belum juga selesai “Masih rapat, saya lagi jadi moderator,”ungkap Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Leo Nababan, tadi malam.
Leo Nababan yang biasa gampang ditanyai, tadi malam terkesan dingin. Sumut Pos pun mencari tahu siapa saja yang dari Sumut yang hadir di pertemuan tersebut.  “Hampir semua pengurus datang, Bang,”ungkap seorang supir pejabat yang tidak bersedia menyebutkan namanya.

Selain keterangan itu, Sumut Pos secara langsung melihat kehadiran Ketua Partai Golkar Serdang Bedagai yang juga merupakan Bupati Sergai, T Erry Nuradi di Bilangan Widya Chandra, Jakarta itu. Sosok ini sempat dikatakan menjadi kandidat Ketua DPD Golkar Sumut jika Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) digelar. Selain Erry, ada empat nama lain.

Mereka adalah Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu, Anggota DPR-RI Chairuman Harahap, Anggota DPRD Sumut Ajib Shah, dan Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddinsyah Sitorus atau yang lebih dikenal dengan H Buyung.
Kelima nama ini kabarnya munculkan oleh 14 DPD Partai Golkar se-Kabupaten/Kota atau kelompok 55 yang pada Rabu malam lalu menggelar rapat di Hotel Polonia Medan. Kelompok ini dikomandoi Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Hardi Mulyono dan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut Mahmudin Lubis.

Nah, hasil pertemuan rapat internal tersebut melahirkan tiga opsi. Pertama, DPD meminta pada DPP Partai Golkar untuk mengembalikan Syamsul Arifin sebagai Ketua DPD. Kedua, meminta DPP untuk menggantikan Plt Ketua DPD Golkar Sumut Andi Ahmad Dara atau Adai karena dianggap tidak koperatif. Dan ketiga, meminta DPP segera melaksanakan Musdalub untuk memilih ketua baru menggantikan posisi Syamsul Arifin yang tersandung dalam perkara korupsi. Hasil kesepakatan kelompok 55 ini, ditandatangani secara bersama-sama untuk segera di sampaikan pada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Pertemuan di rumah Cicip tadi malam ditengarai membahas hal itu. Sayang, Golkar cenderung menutup diri. Ketika Sumut Pos mencari tahu hal-hal apa saja yang menjadi pokok pembahasan, sejumlah aparat kepolisian yang berjaga-jaga, dengan tegas memastikan bahwa rapat ini tertutup.

Sementara itu, dari rutan Salemba, Jakarta, Ketua DPD Golkar Sumut nonaktif, Syamsul Arifin, terus mengikuti perkembangan konflik di tubuh Golkar Sumut. Syamsul juga mengikuti pertemuan jajaran pengurus DPD Golkar Sumut di kediaman Cicip, lewat orang-orang kepercayaannya.

Untuk saat ini, Syamsul belum mau memberikan komentar apa pun terkait persoalan yang terjadi di tubuh partainya. “Tunggu perkembangan saja lah,” ujar Syamsul saat dihubungi salah satu orang dekatnya, kemarin.
Syamsul juga belum bisa dimintai komentar mengenai kabar yang menyebutkan dia telah merestui lima nama yang akan menggantikannya memimpin Golkar Sumut.

Ramai-ramai Bantah Pecah
Dari Medan, fungsionaris Golkar Sumut ramai-ramai membantah isu perpecahan yang terjadi di tubuh partai mereka. Wakil Ketua DPD PG Sumut, Wagirin Arman, yang didampingi Wakil Ketua Bidang Pemuda PG Sumut, Nazarudin Sihombing, menegaskan, adanya perbedaan pendapat dan faksi-faksi di tubuh Golkar merupakan hal yang biasa.

“Tidak ada perpecahan di Golkar. Partai ini adalah partai besar dan terbuka. Partai Golkar adalah partai yang berpengalaman untuk memecahkan masalah. Perbedaan pendapat itu biasa di sebuah partai besar seperti Golkar. Jadi, tidak ada perpecahan di  tubuh Golkar,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Deli Serdang ini mengaku tidak tahu ketika ditanya mengenai adanya rapat internal PG Sumut yang diikuti 14 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PG Kabupaten/Kota, di Hotel Polonia Medan. Apalagi soal adanya lima nama yang akan menjadi pengganti Ketua DPD PG Sumut nonaktif, Syamsul Arifin.”Syamsul Arifin masih sebagai Ketua Golkar dan tidak bisa menjalankan tugasnya. Jadi ditunjuklah Plt Ketua. Dan, itu biasa karena ada petunjuk organisasi, mekanisme dan aturan di Partai Golkar. Kita menghormati proses hukum itu. Dan semuanya diserahkan ke DPP,” jelasnya.

Apakah ada kaitannya dengan putaran Pilgubsu 2013? Terkait hal itu, Wagirin menegaskan, sejauh ini Golkar Sumut belum ada membahas hal itu. “Partai Golkar terbuka bagi siapapun untuk mendaftar. Mau dari kader, pengusaha atau birokrat dan lainnya. Mau Gus Irawan mendaftar silahkan, Gatot Pujo Nugroho silahkan, Chairuman Harahap silahkan. Nantinya juga pada tahapannya akan ada survey dari DPP,” terangnya.

Sedangkan itu, fungsionaris PG Sumut lainnya, Chaidir Ritonga yang ditanya Sumut Pos terkait adanya lima nama pengganti Syamsul Arifin, serta menyangkut pertemuan internal PG Sumut di Hotel Polonia, membantah hal tersebut. “Itu tidak ada. Datuk (Syamsul Arifin, Red) saja belum diberhentikan, mana mungkin Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub),” jawabnya.(gir/sam/ari)

Mendagri Teken SK Pencopotan Bupati Palas

JAKARTA-Hari ini Surat Keputusan (SK) pemberhentian tetap Bupati Padanglawas (Palas) Basyrah Lubis dari jabatannya kemungkinan besar akan diterbitkan. Pasalnya, tadi malam, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan, mengabarkan akan mengirimkan draf SK yang sudah matang kepada Mendagri Gamawan Fauzi untuk ditandatangani.

“Rencana hari ini kita kirim ke Pak Menteri,” ujar Djohermansyah Djohan lewat layanan pesan singkat kepada Sumut Pos. SK untuk Basyrah bersamaan dengan SK pencopotan untuk tiga bupati/walikota lainnya.
Kemungkinan besar Djohermansyah mengirim draf SK ke kediaman Gamawan di kompleks Widya Chandra, Jakarta. Pasalnya, seharian kemarin Gamawan rapat dengan Komisi II DPR hingga petang dan langsung pulang, tidak balik dulu ke kantornya.

Kemungkinan diteken hari ini makin besar, lantaran besok Jumat (6/4) tanggal merah alias libur kerja. Sementara, Gamawan dalam dua hari berturut-turut sudah menegaskan, SK dimaksud akan dikeluarkan pekan ini. “Dalam minggu ini, bagi yang sudah incrach, saya tanda tangani pemberhentian itu,” tegas Gamawan, Selasa (3/4).

Selain Basyrah, yang bakal mengalami nasib sama adalah Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad, Bupati Lampung Timur Satono, dan Bupati Subang Eep Hidayat. Sedang Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin pemberhentiannya lewat Keputusan Presiden (Kepres).

Sebelumnya Gamawan Fauzi memang memastikan akan segera mengeluarkan SK dimaksud, menyusul telah keluarnya fatwa Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan vonis tingkat kasasi yang dijatuhkan ke Basyrah dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat saat masih menjadi camat, memenuhi persyaratan pemberhentian kepala daerah sebagaimana diatur UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005.

“Fatwa MA sudah keluar,” ujar Gamawan menjawab pertanyaan koran ini di kantornya, Jumat (2/3) lalu.
Apakah fatwa MA menyatakan Basyrah memenuhi syarat diberhentikan? Dengan lugas menteri asal Sumbar itu menjawab, “Ya, diberhentikan, karena dinyatakan (di fatwa MA, Red) memenuhi syarat karena ancaman hukumannya di atas lima tahun dan sudah dihukum (divonis, Red),” katanya.

Untuk prosedur penerbitan SK sudah terpenuhi, pasalnya sebelumnya sudah ada usulan pemberhentian Basyrah dari Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. “Gubernur sudah mengusulkan, fatwa juga sudah keluar,” imbuh Gamawan lagi. (sam)

Utamakan Calon Haji Berusia Lanjut

Calhaj Sumut Mencapai 72.469 Orang

MEDAN- Pemerintah memastikan calon jamaah haji (calhaj) berusia lebih dari 60 tahun mendapat prioritas sebagai jamaah haji 2012. Termasuk pula pendamping bagi calhaj berusia lanjut. Sayangnya, dari 72.469 calhaj yang telah mendaftar per 3 April 2012, pihak yang berwenang belum tahu jumlah yang lansia.

Setidaknya hal ini diakui pihak Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenagsu). “Ini masih secara keseluruhan yang mendaftar. Setelah pelunasan, baru dipisahkan yang lansia dan yang tidak lansia. Jadi, belum ada berapa data riilnya jumlah calon haji yang berusia lanjut,” ungkap seorang petugas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Asrama Haji Medan, yang ditemui Sumut Pos di ruang Siskohat Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Rabu (4/3).

Hal itu dibenarkan Kepala Bidang (Kabid) Haji, Zakat dan Wakaf (Hazawa) Kemenagsu Abdur Rahman Harahap. “Kita belum bisa berkomentar banyak karena itu keputusan dari pusat. Pembagian calon haji usia lanjut, langsung ditentukan dari Siskohat pusat karena data yang ada di sini langsung masuk ke sana,” ungkapnya.

Ditambahkannya, biasanya pemisahan antara yang berusia paling tinggi hingga usia 60 tahun dengan yang di bawah 60 tahun, diketahui atau disampaikan setelah proses pelunasan ongkos haji. Nah sayangnya, sampai sejauh ini belum diketahui secara pasti berapa ongkos haji yang dibebankan kepada para calon haji.

“Semuanya masih wacana. Kalau tahun kemarin, usia tertua adalah usia 111 tahun. Hitungannya, batas usia lansia itu dari usia tertua hingga 60 tahun. Itu baru diketahui setelah pelunasan ongkos haji,” terangnya lagi.

Biasanya, sambung Abdur Rahman lagi, pemisahan calhaj lansia dengan yang tidak lansia, bertepatan dengan adanya kuota tambahan dari pemerintah pusat untuk setiap daerah. “Itu berbarengan dengan kuota tambahan,” katanya.

Secara terpisah anggota DPRD Sumut dari Komisi E, Nurhasanah SSos menegaskan bila benar ada pengutamaan bagi para calhaj berusia lanjut, maka ada tiga hal yang patut diperhatikan pihak kementerian agama, tanpa terkecuali Kemenagsu.

Pertama, harus ada penyeimbang dalam satu kloter keberangkatan, untuk diisi calon haji yang berusia muda atau di bawah 60 tahun. Kedua, pelayanan bagi calhaj lansia harus dimaksimalkan, khususnya dalam proses keberangkatan. Ketiga, dibutuhkan pula pemaksimalan pelayanan kesehatan bagi calhaj lansia, karena calhaj lansia rentan dengan resiko penyakit, terutama disebabkan perbedaan cuaca atau iklim di Indonesia dengan Arab Saudi.

“Ini adalah respon positif, dan harus benar-benar diperhatikan serta dijalankan oleh pihak kementerian agama,” tegas politisi dari Fraksi Demokrat Sumut ini.

Sebelumnya di JakartaMenteri Agama (Menag) Suryadharma Ali menekankan soal prioritas calhaj lansia tersebut. “Kami sedang mendata usia para calhaj itu. Yang dikategorikan pada 65 tahun, 75 tahun, 80 tahun sampai yang berusia lebih tua,” ujarnya setelah meninjau perbaikan gedung Direktorat Haji Kementerian Agama di Jakarta, Selasa (3/4).

Menurutnya, pendataan calhaj berusia lanjut itu sangat penting. Ini agar pemerintah dapat memiliki data lengkap terkait jamaah yang perlu diprioritaskan. Sekaligus mencari pendamping haji bagi usia lanjut. Dia menerangkan, jumlah calhaj haji berusia lanjut itu tak mungkin melaksanakan ibadah tanpa pendamping. Untuk itu, perlu pendamping bagi calhaj usia lanjut. Kepastian tersebut ada pada data jamaah. “Jadi satu jamaah haji usia lanjut didampingi oleh satu calhaj. Dan calhaj pendamping harus yang sudah terdaftar pula,” ungkapnya.

Jika tidak didata, Suryadharma Ali mengkhawatirkan adanya joki calhaj usia lanjut. Karena siapa saja bisa secara tiba-tiba menjadi pendamping. Padahal belum mendaftarkan diri. Lebih pastinya, prioritas bagi calhaj usia lanjut itu juga ada persyaratannya. Antara lain sudah menyelesaikan seluruh biaya haji yang ditetapkan, termasuk biaya haji bagi pendampingnya. “Kalau belum lunas ya tidak boleh. Kan memang begitu aturannya,” katanya sambil tersenyum.

Persiapan lain yang dilakukan, yaitu pemondokan di Makkah, apalagi terkait dengan pembongkaran gedung di sekitar Masjidil Haram, berdampak pada kenaikan harga sewa pemondokan. “Fasilitas ini menjadi perhatian, sejak jauh-jauh hari petugas haji di Arab Saudi sudah mencarikan pondokan-pondokan terdekat bagi jamaah agar mereka semakin puas. Sampai saat ini kita sudah dapat untuk 60 ribu orang,” ujarnya.

Pada penyelenggaraan haji 2011 seluruh pemondokan jemaah haji di Mekkah berada di ring I atau maksimal 2.500 meter dari Masjidil Haram, sehingga tidak ada lagi ring II atau jamaah yang tinggal lebih dari jarak 2.500 meter. Sedangkan pada 2010 pondokan jamaah di ring I memiliki jarak maksimal 2.000 meter dari Masjidil Haram dan ring II maksimal 4.000 meter. Jamaah haji di ring I mencapai 63 persen dari seluruh jamaah dan ring II hanya 37 persen, padahal pada 2009 jamaah di ring I hanya 27 persen dan di ring II 73 persen.

Menag juga mengatakan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini masih dibahas di DPR, ada kemungkinan mengalami kenaikan. Hal itu dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM dan pemondokan di Makkah. “BBM naik nggak naik, harga avtur kan di pasar internaional naik, tinggal bagaimana harga di Indonesia, tapi harga beli naik,” ujarnya. (ari/rko/jpnn)

Muslihat Belalang

Oleh: Ramadhan Batubara
Redaktur Pelaksana Sumut Pos

Hatta, lelaki itu terbangun. Ada gerak dalam perutnya yang menandakan lapar. Di tudung saji dan almari sama sekali tak ada lauk; nasi pun nihil. Ia pun berteriak, memanggil anaknya yang bernama Belalang.

Pak Belalang – begitu dia dipanggil – tak mendapat jawaban menyenangkan dari sang anak. Maka, bapak dan anak itupun berembuk; berdiskusi agar lapar bisa hilang. Sebuah muslihat tampil di benak. Mereka tersenyumn
Belalang pun lari ke pinggir kampung. Sebuah hutan kemudian dia tuju. Sementara sang bapak, sibuk menyediakan baskom. Tentu tidak lupa air dan beberapa petik kembang.

Tak lama setelah itu, Belalang kembali. “Di bawah pohon dekat ujung hutan sana kuikatkan kambing itu, Pak,” katanya.
Pak Belalang tertawa. “Sudah sana, kau cari siapa yang kehilangan,” balasnya.

Singkat cerita, warga yang kehilangan kambing ribut. Belalang langsung memberi pemecahan. Dia katakan kalau bapaknya seorang ahli nuzum yahud. Maka, berbondonglah warga ke rumahnya. Bak ahli nuzum kawakan, Pak Belalang beraksi. Dia gunakan baskom berair dan berbunga itu seperti bola kristal. Warga percaya, di ujung hutan kambing itu pun ditemukan.

Hasilnya, Pak Belalang dan si Belalang pun bisa makan. Setelah itu, setelah kenyang, sang bapak kembali tidur. Selesai.
Seandainya saja hidup bisa sesederhana cerita rakyat di atas, mungkin tak akan ditemukan orang dengan kening berkerut bukan? Kehidupan akan tenang, persis ular; setelah kenyang tidur. Jadi, tidak ada istilah berlebihan. Ya, orang-orang mencari sesuatu sesuai kebutuhannya. Kehidupan pun mengalir lancar, seperti kata Gesang dalam Bengawan Solo-nya; mengalir sampai jauh.

Ujung-ujungnya, tidak ada lagi spekulan. Heboh bahan bakar minyak (BBM) hingga gemeretak retak partai koalisi di Jakarta sana tak tercipta. Pun, tak ada kebijakan yang membuat orang terperangah. Pajak dikutip makin tinggi, tapi pengemplak pajak malah tidak ditindak.

Tapi begitulah, hidup bukan sekadar cerita Pak Belalang. Dan, dalam kisah itu, Pak Belalang juga bukan tokoh ideal. Meski punya ide cemerlang, dia sangat malas. Dia mau enaknya saja. Seandainya ada Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di zaman itu, dia pasti tidak akan sepakat dengan anaknya untuk mencuri kambing dan mengikatkannya di ujung hutan.

Sayangnya, seperti manusia kebanyakan, Pak Belalang tidak juga tidak bisa lepas dari lapar.  Setelah dia terbangun lagi dari tidur dan merasa lapar, apa yang dicari? Makanan kan? Sementara, nasi dan lauk ditudung saji nihil. Memakai trik sebelumnya sangat tidak mungkin; sebanyak apa warga kampung yang punya kambing dan selama apa mereka percaya dengan Pak Belalang dan anaknya itu.

Ya sudah, seperti harga BBM yang batal naik, bagaimanapun juga dia akan tetap naik. Ketetapan yang diambil oleh wakil rakyat di Senayan hanyalah berkah kambing di ujung hutan ala Belalang; hanya untuk membebaskan perut dari lapar dalam sehari Tapi, kenaikan harga BBM adalah lapar yang dirasakan Pak Belalang setiap bangun tidur; yang akan terus berulang.

Jadi, apakah kita akan terus menjadi Pak Belalang? (*)

Poldasu pun Menolak Pengaduan

Berlina Br Tamba, Ibu dari Pasien yang Ditelantarkan RSU Pirngadi

Berliana Br Tamba (56) tak tahu berkata apa lagi. Anaknya telah meninggal dunia setelah ‘dipaksa’ pulang oleh RSU Pirngadi Medan. Berniat mencari keadilan, pengaduannya ke Poldasu malah ditolak.

Rusdi Nasution, Medan

“Biarlah aku saja yang mengalami nasib pahit sebagai warga miskin yang tidak berhak mendapat keadilan. Cukup aku dan anakku  saja yang tidak dianggap sebagai manusia,” rintih Berliana di Mapoldasu, kemarin.

Rintihan Berliana bukan tanpa alasan. Belum lama ini,  anaknya yang bernama Ganda Hermanto Tua Nainggolan (18) telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Semua ini berawal ketika anaknya itu mengalami sakit serius. Bukannya dirawat, pihak RSU Pirngadi malah memaksa anaknya itu pulang. Pihak rumah sakit beralasan anaknya itu sudah sembuh dari penyakitnya.

“Memang banyak penyakit anakku. Anakku hampir seminggu dirawat di rumah sakit karena pembengkakan. Tapi saat anakku dirawat di RSU Pirngadi pun kami seakan tidak dilayani,” ujar warga Jalan Panglima Denai, Gang Sado, tersebut.

Berliana menceritakan, anaknya yang merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara itu masih dalam kondisi sesak bernafas ketika akan dibopong pulang ke rumah. “Padahal anak saya masih membutuhkan oksigen saat itu. Seharusnya dokternya memperbolehkan oksigennya untuk dibawa pulang, rawat jalan. Tapi ini tidak,” ucapnya sambil menghapus air mata.
Berlina masih ingat, saat anaknya yang menderita pembengkakan jantung hingga menyulitkannya bernapasn

tapi malah dokter menyatakan anaknya sudah mulai pulih dan diperbolehkan pulang untuk rawat jalan. Padahal, kondisi Ganda masih harus mendapatkan perawatan oksigen. “Kenapa disuruh pulang? Kan belum sembuh. Tapi malah alasan pihak RSU Pirngadi, kartu Medan Sehatnya telah habis masa jaminan perawatannya. Jadi disuruh untuk memperpanjang dulu baru bisa dirawat lagi,” ungkap Berlina lagi.

Berlina cerita, saat hendak pulang ke rumah, sempat perawat menganjurkan tabung oksigen untuk dibawa ke rumah. Namun, dokter melarang dengan alasan kurang alat untuk di rumah sakit. Lalu, dua jam kemudian setelah keluar dari rumah sakit, anaknya meninggal dunia.

Kemarin, Berliana mendatangi Mapoldasu didampingi Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan, Awalindo. Berliana juga didampingi kuasa hukum, Sobambowo Buulolo, untuk melaporkan kasus penelantarkan itu hingga mengakibatkan nyawa anaknya melayang.

Sayang, pengaduan janda miskin yang tinggal di perumahan kumuh milik Pemko Medan tersebut ternyata ditolak Poldasu. Petugas kepolisian di  SPKT Polda Sumut,  AKP Yatim Nasution mengatakan tidak semua keluhan masyarakat bisa langsung mereka tanggapi atau terima. AKP Yatim mengatakan, Berlina harus lebih dahulu melakukan  mediasi MKEK (Majelis Kode Etik Kedokteran). “Kalau dari hasil mediasi juga tidak ketemu juga baru bisa dilaporkan,” kata Kapolsek Medan Timur itu.

Ditolaknya pengaduan Berlina tersebut, tentu saja membuat Awalindo dan Sobambowo Buulolo berang. Mereka berencana akan membawa pengaduan Berlina hingga ke Mabes Polri. “Kalau memang harus menempuh ke pusat, saya akan dampingi klien saya ke Mabes Polri,”  kesal  Sobambowo.

Sobambowo yang datang bersama Roder Nababan dan R Aulia Taswin mengatakan, pihaknya mendampingi keluarga korban untuk mengadukan tim dokter RS Pirngadi.

“Tim dokter RS Pirngadi karena terindikasi lalai yang mengakibatkan nyawa orang melayang. Deliknya, pihak  dokter yang menangani pasien sudah melanggar aturan profesi,” terangnya.

Selain melakukan gugatan perdata, Tim Kuasa Hukum Berlina juga mengadukan pidana dengan  pasal 359 KUHPidana mengenai kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. “Karena Poldasu menolak, jadi kami ingin melaporkan langsung ke Mabes Polri untuk pidananya,” ujar Tim Kuasa Hukum ini.

Sedangkan menyoal keterangan Kartu Sehat yang sudah habis massa berlakunya sebagai alasan tidak melanjutkan perawatan, Tim Kuasa Hukum juga akan menggugat Dinas Kesehatan Pemko Medan secara perdata. Menurut mereka, atas kebijakan itu, Dinas Kesehatan Kota Medan juga menjadi penyebab kematian anak klien mereka. “Klien kita (korban)  menggunakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) bukan Jamkesmas. Jadi, karena alasan itu pihak rumah sakit lama melayani klien kami ini,” ucapnya.

Perjuangan Berlina bersama kuasa hukumnya memang belum tuntas. Dengan langkah gontai mereka meninggalkan Mapoldasu sambil menggantungkan harapan kepada petinggi Polri. “Harapan kami tinggal di Mabes Polri,” ujar kuasa hukum Berlina sambil berlalu. (*)

Ketua Partai Hanura Sumut Di-SP3

Kasus Pencabulan

MEDAN- Setelah setahun penanganan kasus dugaan pencabulan terhadap Ade Tria Ningsih (19) warga Jalan Karang Sari Permai, Kabupaten Simalungun, dilakukan Ketua Partai Hanura Sumut Zulkifli Siregar, akhirnya penyidik menghentikan penyelidikan, Rabu (4/4).

Keterangan diperoleh dari Kasat Reskrim Polres Siantar, AKP Azharuddin, via selulernya, melalui rapat gelar perkara yang digelar di Polda Sumut, akhirnya diputuskan penyelidikan kasus dugaan pencabulan itu tidak dilanjutkan atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan).

Lebih jauh dijelaskan dia, Dihentikannya penyeilidkan atas kasus tersebut, karena tidak cukup bukti untuk menetapkan terlapor menjadi tersangka.

“Kasus ini kita yang nangani (Polres Siantar), setelah gelar perkara di Poldasu, akhirnya menyimpulkan dilakukan SP3 karena tidak cukupnya bukti,” terang dia.
Azharudin menambahkan, selain tidak cukupnya bukti, juga adanya perdamaian dari kedua belah pihak. (mag-5)

Pacar Tolak Menikah, Cewek Minum Racun

RANTAU– Pacar tidak mau diajak menikah, N Br Ritonga (20) warga Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, mencoba menghabisi nyawanya sendiri dengan meminum racun rumput merk Roundup, Rabu (3/4) sekitar pukul 13.00 WIB. Untung saja nyawa N boru Ritonga bisa diselamatkan.

Informasi diperoleh, percobaan bunuh diri itu dilakukan N boru Ritonga di sebuah rumah kosong milik neneknya yang berada beberapa meter dari rumahnya. Beruntung adik korban yakni S boru Ritonga (19) mendengar suara N boru Ritonga yang kesakitan setelah menenggak racun rumput tersebut.

S boru Ritonga langsung berlari ke dalam rumah kosong tersebut. Sesampainya di rumah kosong itu, S boru Ritonga melihat korban terbaring menahan sakit dengan memegang perut dengan mulut berbusa. Di dekat korban ditemukan kaleng racun rumput merek Roundup yang masih bersisa.(riz/smg)

Awasi Pelajar di Warnet

Diskominfo Medan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan mengimbau sekolah mengawasi pelajar yang nongkrong di warung internet pada jam-jam sekolah. Seperti apa? Berikut wawancara wartawan Sumut Pos, Adlansyah Nasution dengan Kadiskominfo Medan, Zulkifli Sitepu.

Apa dasar Kominfo meminta Disdikbud?
Ajakan kepada Disdikbud didasari pada kekhawatiran terhadap penyalahgunaan tekonologi komunikasi oleh pelajar seperti penggunaan internet. Kami hanya khawatir dengan perkembangan bisnis warnet saat ini yang dapat merusak generasi muda kita.

Apa contohnya?
Dari hasil razia Diskominfo Medan beberapa waktu lalu ke sejumlah warnet di kawasan Jalan Krakatau, ditemukan fakta yang mengejutkan. Dimana, ada delapan pelajar SD dan SMP ditemukan di warnet saat jam belajar. Nah, dari hasil fakta yang kami temukan dalam razia itulah yang membuat kami mengajak Disdikbud bekerjasama
mengajak sekolah-sekolah untuk mengawasi para pelajarnya selama masa jam belajar.

Apakaha bisa diawasi?
Kita berharap sekolah-sekolah bisa benar-benar mengetahui kemana para siswanya selama masa jam sekolah. Berbeda halnya jika sekolah memang mengizinkan siswanya menggunakan warnet untuk kepentingan belajar di sekolah.

Apa yang sudah dilakukan Disdikbud?
Sudah bekerjasama dengan Diskominfo Medan untuk merazia tempat siswa berkumpul. Biasanya tempat berkumpul dan bermain itu salah satu tempatnya warnet. Kita ketahui warnet memang bisa mengakses apa saja. Makanya, untuk yang di luar sekolah kita berkoordinasi dengan pihak kecamatan, karena kan ada tupoksinya masing-masing. Tapi kalau di dalam sekolah jelas kita sikat semua tidak boleh ada yang mengakses dan membuka informasi yang dianggap tidak mendukung pembelajaran seperti situs porno.

Apa tindakan terhadap pengusaha warnet?
Diskominfo Medan menindak tegas usaha warnet menyalahi aturan, pelanggaran jam operasional, tinggi bilik, penggunaan sofware ilegal, atau membebaskan konten porno. Kita sudah melakukan penyuluhan dan membentuk tim bersama Polresta Medan untuk menertibkan warnet dengan menurunkan tim ke lapangan.(*)

1...13,70613,70713,708...15,773Page 13,707 of 15,773