Home Blog Page 1381

Jalan ke Desa Parbuluan 2 Rusak Parah

TERGENANG: Badan jalan yang menghubungkan Desa Parbuluan 3 dengan Desa Parbuluan 2, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, mengalami rusak parah. Saat hujan deras turun, ruas jalan akan seperti kubangan karena tergenang air, sehingga menyulitkan pengendara melintasi kawasan tersebut.Rudy Sitanggang/Sumut Pos.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Jalan penghubung dari Desa Parbuluan 3 ke Desa Parbuluan 2, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, kini dalam kondisi rusak parah. Akibatnya, pengendara sepeda motor serta mobil kesulitan jika melintasi ruas jalan dimaksud.

Amatan wartawan, Sabtu (1/7) lalu, saat melintasi kawasan itu, sepanjang jalan mulai dari perbatasan Desa Parbuluan 3 hingga menuju Desa Parbuluan 2, banyak ruas jalan yang berlubang. Saat hujan, jalan dipenuhi air mirip kubangan kerbau. Akibatnya, pengendara kewalahan saat melintas.

Seorang warga Desa Parbuluan 3, Patar Nainggolan (56), menyebutkan, jalan penghubung antardesa itu, memang sudah lama rusak. Dia menjelaskan, kerusakan jalan telah menyulitkan warga 2 desa.

“Ini menyebabkan harga jual komoditas pertanian ditawar rendah, ketika ditampung agen pengumpul komoditas. Mereka beralasan jalan rusak,” ungkap Patar.

Warga di 2 desa itu, pun berharap kepada Pemkab Dairi, agar segera memperbaiki ruas jalan tersebut. Kedua daerah itu, diketahui memiliki komoditas potensial di sektor pertanian, khususnya sayur mayur atau tanaman lainnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Dairi Masaraya Berutu, melalui Sekretaris Frianto Naibaho, mengatakan, untuk perbaikan jalan belum dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Tapi akan kami lihat dulu urgensinya. Jika itu memang prioritas, anggaran untuk perbaikan akan dialokasikan pada P-APBD 2023 ini,” pungkasnya. (rud/saz)

MUI Langkat Polisikan Video Viral Pesantren Al-Khafiyah

BERSAMA: Unsur MUI Kabupaten Langkat, Polres Langkat, dan kejaksaan, diabadikan bersama pada pertemuan yang dilakukan terkait video viral di media sosial tentang Pesantren Al-Khafiyah.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Viralnya video seorang wanita yang menjadi imam dengan makmumnya pria terjadi di Kabupaten Langkat, menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Agar hal ini tidak berkembang hingga menimbulkan perspektif negatif, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat menggelar pertemuan di Kantor MUI Kabupaten Langkat, Jalan Diponegoro, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat. Pertemuan tersebut diikuti pihak terkait, mulai dari MUI, Polres, Kejari Langkat, hingga Pimpinan Padepokan Sendang Sejagat, Sunaryo alias Mas Karyo.

Setelah pertemuan, Ketua MUI Kabupaten Langkat Zulkifli Ahmad Dian, melaporkan video Pesantren Al-Khafiyah yang viral tersebut. Alasannya, video itu diduga mengandung ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Hal tersebut tertuang dalam laporan bernomor: LP/B/344/VII/2023/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMUT, pada Senin (3/7) lalu, dengan pasal yang dilaporkan tentang penistaan agama, dan terlapor dalam penyelidikan.

“Pada Senin (3/7) sekira pukul 14.15 WIB, saya didampingi Ustad Mansyur selaku Bendahara MUI Langkat, tiba di ruang SPKT Polres Langkat untuk melaksanakan konseling. Serta membuat laporan pengaduan terkait viralnya video Pesantren Al-Khafiyah yang diduga mengajarkan ajaran menyimpang dari ajaran agama Islam,” ungkap Zulkifli, Selasa (4/7).

Zulkifli mengatakan, keinginan pihaknya untuk melaporkan masalah video viral ini, karena isinya diduga sudah mengandung ajaran yang menyimpang dari agama Islam.

“Kami awalnya sudah memerintahkan Ketua MUI Kecamatan Secanggang untuk melakukan peninjauan langsung terkait video viral tersebut. Dan setelah mendapat hasil laporan, pada Minggu kemarin, kami sudah melaksanakan pertemuan di Kantor MUI Langkat, dengan menghadirkan pihak dari Padepokan Sendang Sejagat untuk melaksanakan klarifikasi,” jelasnya.

Dia pun menyayangkan Padepokan Sendang Sejagat yang membuat video menarasikan agama, tapi tidak melakukan koordinasi lebih dulu dengan MUI Kabupaten Langkat. Dengan adanya laporan ini, MUI Kabupaten Langkat berharap, aparat kepolisian dapat mengungkap kasus tersebut hingga ke akar-akarnya. Juga hal ini menjadi pembelajaran kepada para YouTuber lainnya yang akan membuat konten berkaitan dengan agama.

Terpisah, Kapolres Langkat, AKBP Faisal Rahmat Husein Simatupang, membenarkan adanya laporan tersebut.

“Kami akan menangani secara profesional terkait laporan Ketua MUI Langkat maupun laporan dari pihak Mas Karyo, selaku Pimpinan Padepokan Sendang Sejagat, soal pelaku pemotongan video,” ujarnya saat menggelar press release di Kantor MUI Kabupaten Langkat.

Setelah mendengar penjelasan dari Ketua MUI Kabupaten Langkat hingga klarifikasi dari pembuat konten dan dilakukan penelusuran di lapangan, menurut Faisal, dapat disimpulkan Pesantren Al-Khafiyah itu tidak ada. Bahkan, ini hanya sekadar ilustrasi dari konten yang dibuat oleh Padepokan Sendang Sejagat.

“Pesantren Al-Khafiyah hanya ilustrasi untuk kepentingan pembuatan konten, dan kegiatan dalam film tersebut hanya akting belaka,” bebernya, seraya berharap, masyarakat tidak terprovokasi terkait masalah ini, dan pihak kepolisian akan terus mendalami permasalahan ini.

Sementara, Pimpinan Padepokan Sendang Sejagat, Sunaryo alias Mas Karyo, kembali menegaskan, video viral tersebut hanya sebuah konten, hiburan, dan tidak nyata.

“Alur dari video yang kami buat adalah film sebagai edukasi ke masyarakat, agar jangan gampang percaya dengan pondok pesantren yang ajarannya sesat,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, dalam video yang dipotong ini, sebenarnya pihaknya membuat konsep film yang menceritakan sekolompok orang yang terkena ilmu gendam. Karena ingin membubarkan pondok pesantren yang ajarannya sesat, namun karena pihak lawan sakti, maka Sunaryo kena gendam.

“Kemudian tanpa kami sadari, kami melaksanakan salat dengan imam perempuan, sampai kami sadar dari gendam tersebut. Jadi Pesantren Al-Khafiyah tidak ada, hanya ilustrasi dari video konten kami,” jelas Su­naryo.

“Video kami tersebut diedit oleh akun lain, satu di antaranya akun MAULANA 11 di SnackVideo masuk ke TikTok,” imbuhnya.

Dia pun memohon maaf atas kericuhan yang sudah terjadi.

“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran atas keteledoran kami. Kami mohon bimbingan dari MUI Langkat agar kami bisa mendapat ilmu agama yang lebih baik lagi,” pungkas Sunaryo. (ted/saz)

Jembatan Namu Ukur ‘Makan’ Korban, Ibu dan Anak Terjatuh ke Bawah

EVAKUASI: Korban kecelakaan saat dievakuasi dari lokasi kejadian.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) seakan tutup mata terhadap kondisi Jembatan Namu Ukur di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, yang kondisinya kian memprihatinkan. Sebelum ada memakan korban, keberadaan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Langkat dengan Kota Binjai ini, dibiarkan saja dengan kondisi tak layak.

Pantauan wartawan belum lama ini, kondisi jalan pada jembatan besi tersebut, tampak memprihatinkan. Lubang besar yang menganga ha­nya ditutup menggunakan batu dengan penahan besi pada bagian bawahnya.

Meski kondisinya rusak parah dan butuh perbaikan, instansi terkait yang mengurusi hal tersebut, seakan tak peduli. Tak ayal, ibu dan anak yang tengah melintas pada jembatan terebut, terjatuh pada lubang yang menganga, Selasa (4/7).

Korban pun terjun bebas ke bawah yang terlihat banyak sekali beba­tuan. Adapun korban, yakni Anggi Puspa Sari (40) selaku ibu, dan anak­nya berinisial AP (9), warga Kampung Kolam, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

“Saya kebetulan lagi ada mengi­kuti kegiatan reses anggota DPR RI. Sementara pak camat ada rapat di Stabat,” ungkap Sekretaris Kecamatan Sei Bingai, Tuahta Gurusinga, ketika dikonfirmasi.

Tuahta pun membenarkan, ada­nya peristiwa pengendara sepeda motor yang merupakan ibu dan anak, terjun ke bawah dari lubang yang menga­nga pada jembatan tersebut. “Memang benar ada peristiwa itu, pas lagi ma­cet. Mungkin ibu itu gugup,” katanya.

Dia juga mengatakan, pihaknya sudah berulang kali menyampaikan usulan perbaikan untuk Jembatan Namu Ukur tersebut. Bahkan, perbaikan sudah masuk dalam Mu­syawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Perbaikan itu tanggung jawab provinsi, bukan Pemkab Langkat. Kami sudah usulkan berulang kali untuk diperbaiki,” ujar Tuahta.

Setelah perangkat kecamatan mengusulkan, menurut Tuahta, Pemkab Langkat yang harus menyampaikan ke Pemprov Sumut agar segera diperbaiki.

Terpisah, Kapolsek Sei Bingai, AKP Japaris Perangin-angin menjelaskan, pihaknya sudah melakukan evakuasi terhadap korban ke Puskesmas Namu Ukur, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham Binjai. “Korban merupakan ibu dan anak yang mengendarai sepeda motor. Ibunya yang mengalami luka parah, sementara anaknya tidak begitu (parah),” sebutnya.

Anggi mengalami luka pada rahang bagian bawah patah, tangan kiri terkilir, hidung mengeluarkan da­rah, dan luka gores pada bagian wa­jah. Sementara si anak, mengalami luka ri­ngan.

“Sebelum kejadian memang ada dilakukan pengaturan lalu lintas, karena jalan di jembatan itu sudah dalam keadaan berlubang. Namun korban memaksakan diri untuk masuk ke arah yang tidak semesti­nya, sehingga ban depan sepeda mo­tornya masuk ke lubang dan kor­ban jatuh ke sungai,” beber Japaris.

Jembatan Namu Ukur sudah dalam keadaan rusak berat dan parah sejak 2020 lalu. Sejak saat itu, perbaikan tak dilakukan hingga akhirnya memakan korban. (ted/saz)

Belum Punya e-KTP, 4 Juta Pemilih Bisa Pakai KK

PEMILU: DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri sepakat Pemilu 2024 digelar 28 Februari 2024.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – KPU RI telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Namun, sejumlah pihak masih memberikan catatan. Selain penilaian kejanggalan DPT luar negeri, belakangan ada temuan banyaknya pemilih yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP).

Dari hasil telaah Bawaslu RI, tercatat ada 4.005.275 pemilih yang belum memiliki e-KTP. Jumlah itu berasal dari pemilih yang baru berusia 17 tahun menjelang hari coblosan. Sebagian lainnya pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, banyaknya pemilih yang belum memiliki e-KTP harus menjadi atensi. Sebab, merujuk Pasal 348 Ayat 1 UU Pemilu, e-KTP menjadi syarat pemilih di tempat 

pemungutan suara (TPS). “Ini dapat berdampak tidak terpenuhinya syarat pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS,” kata Lolly dalam siaran persnya.

Untuk itu, Lolly menyarankan KPU untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menyinkronkan data pemilih tanpa KTP elektronik. “KPU melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data pemilih non-KTP elektronik yang ditemukan Bawaslu sebanyak 4.005.275 orang,” ujar Lolly.

Dengan demikian, ujarnya, 4.005.275 pemilih potensial itu tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pemilu yang jatuh pada 14 Februari 2024.

Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mempertanyakan sumber data Bawaslu. Sebab, sampai sejauh ini pihaknya tidak pernah mendapat datanya. Meski begitu, dia menjamin mereka yang belum memiliki e-KTP tetap dapat menyalurkan hak suara sepanjang memenuhi syarat. Yakni, berusia 17 tahun, sudah menikah, ataupun bukan anggota TNI-Polri.

KPU mempunyai tafsir yang berbeda dengan Bawaslu. Betty menilai, pemilih bisa mengganti e-KTP dengan kartu keluarga (KK). “Sepanjang punya NIK, kalau sudah 17 tahun pada 14 Februari 2024, datanya sudah ketarik, masuklah ke DPT,” jelasnya.

Sementara soal kritikan Partai Buruh ihwal sekitar 2,8 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, Betty menegaskan, pemutakhiran data pemilih di mancanegara dilakukan dengan mengacu pada data Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). “Data resmi (calon pemilih di luar negeri) kami dapatkan dari Kemenlu,” kata Betty.

Kemenlu diketahui menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) luar negeri sebanyak 1,8 juta orang. Setelah dilakukan pemutakhiran data, KPU menetapkan 1,7 juta warga Indonesia di luar negeri masuk DPT.

Padahal, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat ada 4,6 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri, yang berangkat secara legal. Artinya, ada sekitar 2,8 juta buruh migran Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih.

Dari data tersebut, tampak persoalannya adalah perbedaan data DP4 Kemenlu yang jauh lebih sedikit dibandingkan data buruh migran BP2MI. Menurut Betty, pihaknya sebenarnya sudah berkoordinasi dengan BP2MI ketika memutakhirkan data pemilih luar negeri.

Selain itu, lanjut Betty, pihaknya juga banyak mendapatkan masukan data calon pemilih dari atase tenaga kerja di kedutaan besar Indonesia di berbagai negara. KPU memasukkan calon pemilih yang disampaikan tersebut asalkan datanya lengkap seperti KTP elektronik. “Sepanjang dia bisa membuktikan dia WNI, kami masukan sebagai pemilih. Lalu nama mereka kami hapus dari daftar pemilih di alamat asalnya,” kata Betty. (far/lum/c7/hud/jpg)

Kunjungan Presiden ke Australia Fokus Kerjasama Ekonomi

HARIMAU SUMATRA: PM Australia Anthony Albanese mengajak Presiden RI Joko Widodo mengunjungi Sumatran Village, Taronga Zoo, Sydney. Di sina merkea melihat Harimau Sumatra.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo dan rombongan berada di Australia, kemarin (4/7). Dalam kunjungan kerja ke Negeri Kangguru ini, fokus delegasi Indonesia adalah untuk penguatan kerjasama ekonomi.

Di hari kedua Jokowi di Australia, dia bertemu dengan para CEO perusahaan-perusahaan Australia.Selepas itu rombongan menuju Admiralty House, kediaman resmi Gubernur Jenderal Australia David Hurley. Lalu menghadiri rangkaian Annual Leaders’ Meeting (ALM) bersama Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengunjungi Sumatran Village yang berlokasi di Taronga Zoo untuk melihat Harimau Sumatra.

Jokowi menyampaikan, fokus kunjungan ke Australia adalah penguatan kerjasama ekonomi. “Kunjungan saya ke Australia kali ini akan fokus pada penguatan kerja sama ekonomi,”katanya. Jokowi menyebut para CEO perusahaan Australia merupakan bagian penting dalam kerjasama ini.

Jokowi memastikan bahwa Indonesia merupakan mitra terbaik untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara. Ada beberapa sektor prioritas

yang memiliki potensi tinggi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.”Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga,” ujarnya.

Dalam bidang hilirisasi industri, Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk berintegrasi dalam mengembangkan industri baterai mobil listrik. “Indonesia sudah targetkan untuk mulai produksi baterai EV tahun depan, serta produksi 1 juta mobil listrik, dan 3,2 juta motor listrik di 2035,” tuturnya.

Kepala Negara menyebut Indonesia juga memiliki potensi luar biasa dalam sektor energi hijau. Indonesia memiliki potensi besar sebanyak 434 gigawatt dalam bidang energi baru terbarukan dari angin, air, panas bumi, biofuel, dan surya. “Tengah dibangun 30 ribu hektare green industrial park,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam mulai dilakukan. Menurutnya, peluang investasi pada beberapa sektor di IKN terbuka lebar bagi para investor. “Nilai investasinya capai 25 miliar USD yang sangat terbuka, baik di sektor Pendidikan, Kesehatan, energi, dan lainnya,” tambahnya.

Rombongan juga sempat bertemu dengan Ketua Oposisi Australia Peter Dutton di Admiralty House, Sydney. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyebut Australia merupakan sahabat sekaligus mitra strategis Indonesia dan ASEAN. “Sejak implementasi Indonesia-Australia CEPA 3 tahun lalu, hubungan kedua negara saat ini sangat kuat. Perdagangan naik 90 persen, investasi juga naik 50 persen, dan berbagai kemajuan kerja sama lainnya,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan ini pun Jokowi minta dukungan agar kerja sama ekonomi antara dua negara lebih substantif dan lebih strategis di masa depan. Termasuk kerja sama pengembangan industri EV baterai.

Dalam pertemuan ALM pun Jokowi juga membahas hubungan ekonomi Australia dan Indonesia. “Sejak Annual Leaders’ Meeting tahun lalu di Bogor, telah banyak perkembangan positif dan terima kasih untuk komitmennya-komitmennya,” ucapnya. Menurutnya, hubungan ekonomi kedua negara harus menjadi lebih substantif dan strategis. Diantarnya dengan mengembangkan EV baterai.

Jokowi mengevaluasi sejak diberlakukannya perjanjian Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), volume perdagangan telah naik menjadi 90 persen. Dia pun ingin terus mengoptimalkan momen ini. “Melalui kerja sama mutual recognition agreement produk perikanan, karantina dan inspeksi buah-buahan, serta peningkatan kapasitas UMKM,” ujarnya. Terkait pengurangan emisi karbon, Jokowi terus mendorong kerja sama dalam pembangunan carbon capture and storage serta smelter orientasi energi hijau di Indonesia.

Kepala Negara juga menilai bahwa Indonesia dan ASEAN menginginkan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan damai dan stabil. Selain itu mengedepankan kolaborasi dan kerja sama konkret. “Saya mengapresiasi dukungan Australia pada keketuaan Indonesia di ASEAN,” ungkapnya.

Dalam keterangannya, Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyebut bahwa hubungan antara Indonesia dan Australia terus semakin baik sebagai mitra dalam berbagai bidang. “Hari ini hubungan Indonesia dan Australia menjadi lebih baik dan kedua negara terus semakin dekat sebagai mitra dalam ekonomi, keamanan, dan mitra dalam transisi global menuju net zero,” ucapnya. Dia menilai kondisi keamanan dan kestabilan Indonesia memberikan dampak positif bagi kawasan Indo-Pasifik.

Terpisah, Menteri Perindustrian dan Ilmu Pengetahuan Australia Ed Husic menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia dan Australia masih dapat ditingkatkan. “Termasuk juga peningkatan hubungan people to people,” kata Ed Husic.

 

Kemesraan dengan Pemimpin Australia

Presiden dalam kunjungan kenegaraan ke Australia diterima Gubernur Jenderal Australia David Hurley di rumah dinasnya. David sendiri yang menyambut kedatanga Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengapresiasi dukungan Gubernur Jenderal Australia dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Australia. “Saya ingin hubungan dekat antara dua pemerintah dapat juga diikuti kedekatan-kedekatan di tingkat masyarakat,” ucapnya.

David juga yakin bahwa hubungan kerja sama dan persahabatan antara Indonesia dan Australia akan terus meningkat setiap tahunnya. “Keyakinan saya bahwa persahabatan dan hubungan yang produktif antara kedua negara kita akan senantiasa maju di tahun-tahun ke depan,” tandasnya.

Pertemuan anatara Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal David berlangsung akrab selama kurang lebih 20 menit. Setelahnya, Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese hadir. Anthony sempat mengajak Jokowi untuk berkeliling di halaman belakang Admiralty House. Dalam kesempatan tersebut, hujan turun. Sehingga kedua pemimpin negara harus menggunakan payung saat melihat pemandangan sekkitar.

Anthony juga menjelaskan mengenai bangunan Sydney Opera House dan Harbour Bridge. Ini merupakan bangunan ikonik di Sydney. Tidak hanya itu, kedua pemimpin juga beberapa kami mengabadikan momen dengan berfoto bersama.

Dia juga mengajak Jokowi menaiki kapal dari Dermaga Admiralty House menuju Dermaga Taronga Zoo. Kapal yang dimiliki Australian Federal Police tersebut untuk bertolak menuju lokasi penyelenggaraan Annual Leaders’ Meeting (ALM) pada pukul 13.20 waktu setempat. Selama perjalanan, Presiden bersama PM Albanese berbincang berdua di geladak belakang kapal sambil menikmati pemandangan sekitar.

Usai menempuh perjalanan selama 20 menit, keduanya tiba di Dermaga Taronga Zoo dan melanjutkan perjalanan dengan rangkaian kendaraan menuju lokasi penyelenggaraan ALM. Menurut Anthony, sambutan yang diberikannya ini merupakan balasan ketika dia berkunjung di Indonesia pada 6 Juni tahun lalu. Saat itu Jokowi mengajaknya bersepeda menikmati suasana Kebun Raya Bogor. “Itu adalah pengalaman yang luar biasa dan saya menganggap sebagai kehormatan besar bahwa Presiden mengundang saya untuk naik sepeda bamboo,” kenangnya.

Selanjutnya keduanya mengunjungi Sumatran Village, Taronga Zoo, Sydney. Disini merkea melihat harimau Sumatra. Sesaat setelah tiba, keduanya memasuki lorong berbentuk kabin pesawat yang akan membawa mereka menuju area Way Kambas. Tiga harimau tampak terlihat di depan kaca keduanya menghampiri. (lyn/jpg)

Tak Patuh, Barang Bawaan Terpaksa Ditinggal di Bandara, 40% Jamaah Masukkan Air Zamzam ke Koper

BONGKAR: Petugas membongkar koper milik sejumlah jamaah haji Indonesia di Bandara Jeddah, Senin (3/7) - istimewa/sumutpos

JEDDAH, SUMUTPOS.CO – Hari pertama kepulangan jamaah haji Indonesia, diwarnai pembongkaran koper kabin jamaah di Plaza Bandara King Abdul Azis Jeddah Arab Saudi, Senin (3/7) waktu Arab Saudi. Padahal jauh-jauh hari jamaah sudah diimbau agar tidak membawa barang berlebih sebagaimana ditentukan maskapai penerbangan, ternyata masih saja ada yang tak patuh.

Barang yang terlanjur dibeli mahal dengan menyisihkan uang riyal tersebut harus ditinggalkan begitu saja di Bandara Jeddah Umumnya barang-barang tersebut sedianya untuk oleh-oleh untuk keluarga di tanah air.

Ada beragam sajadah kecil dan besar yang diperkirakan per satuannya seharga 10 Saudi Arabia Riyal (SAR), ada mainan anak-anak, makanan, tas tenteng, baju gamis, jilbab, pasmina, sorban, air zam zam dalam jumlah 5 literan maupun botol kecil-kecil, tempat minum/gembes berisi air zam-zam yang berukuran sekitar 2 literan, kain batik, bahkan ada rice cooker.

Barang-barang yang ditinggalkan jamaah haji di Paviliun Bandara Jeddah tersebut dikumpulkan oleh petugas Perlindungan Jamaah Haji (Linjam) untuk bahan pelaporan kepada Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara, Haryanto. “Barang-barang ini masih kami kumpulkan untuk dijadikan bahan pelaporan. Nantinya akan dihibahkan atau diapakan, menunggu petunjuk dari Petugas Pelaksana Ibadah Haji (PPIH),” kata Haryanto.

Perlu diketahui, jamaah haji dari embarkasi Jakarta Bekasi kelompok terbang (kloter) JKS1, embarkasi Jakarta Pondok Gede kloter JKG 1, embarkasi Surabaya kloter SUB 01, datang bersusul-susulan pada Senin malam (3/7). Jamaah haji yang beruntung, akan kebagian masuk ke dalam Paviliun Bandara Jeddah.

Mereka mendapatkan kesempatan membongkar dan memilah barang bawaan yang bisa dimasukkan ke dalam koper kabin dan tas, atau ditinggalkan di Bandara Jeddah. “Ya sudah saya mengikuti aturan saja, makanan ini saya buang saja ya di sini,” kata Hartini, 62, asal DKI Jakarta sambal menata kembali koper kabinnya.

Bahkan bisa mendapatkan kesempatan pengarahan dari para petugas Maskapai Penerbangan Saudia Airlines agar membongkar dan memasukkan barang bawaan yang penting dan meninggalkan yang tidak terlalu penting. “Tidak diperkenankan membawa tas lain selain tas berisi paspor dan koper kabin dari Kemenag RI. Membawa makanan dan minuman masih boleh untuk dimakan di ruang tunggu sebelum masuk ke dalam pesawat,” kata Petugas Operasional Haji Saudia Airlines Ardi Cipta.

Maklum, penerbangan sehari kemarin cukup krodit. Mulai pukul 00.00 tanggal 3 Juli 2023 sampai pukul 05.00 pagi 4 Juli 2023, ada 59 penerbangan dari berbagai belahan dunia. Sedangkan jumlah Plaza Bandara Jeddah hanya sekitar 15 unit. Suasana Bandara Jeddah pun penuh Jamaah haji yang hendak pulang ke negara masing-masing.

Sebagaimana Jamaah haji dari embarkasi Surabaya, tidak mendapatkan kesempatan membongkar barang bawaan di Paviliun Bandara Jeddah. Tapi langsung didorong oleh Wukalla (Petugas Arab Saudi yang melayani Jamaah haji) ke dalam terminal untuk langsung menjalani pemeriksaan di Imigrasi. Tentu saja petugas Indonesia sudah tidak bisa mendampinginya. Di dalam terminal pun dilakukan sweeping barang bawaan dan harus meninggalkan barang bawaan berlebih tersebut di depan mesin Xray.

Kepala Daker Bandara kembali mengingatkan jamaah haji untuk tidak membawa barang bawaan berlebih sejak dari hotel. Terutama yang masih menunggu jadwal kepulangan. Sebab hari pertama kepulangan, masih banyak jamaah haji yang kurang mematuhi aturan barang bawaan.

Dia pun mengimbu kepada jamaah haji yang akan pulang, agar membawa barang bawaan sesuai ketentuan. Koper besar maksimal 32 kg, jangan ada air zam zam. Karena saat proses pemeriksaan di mesin XRay akan dilakukan pemeriksaan ulang. Bahkan di gudang Saudia Airlines itu banyak koper besar yang isinya air zam-zam.

“Pembongkaran kopor itu, mekanismenya jamaah haji dipanggil dan diminta untuk mengeluarkan air zam-zam Jamaah haji. Makanya kami minta Jamaah haji agar menaati barang bawaan sesuai ketentuan,” tandasnya.

Terkait kursi roda Jamaah haji yang dibawa dari tanah air, kata Haryanto, ada kewajiban untuk diwraping dengan biaya 35 SAR. “Saya sudah koordinasi dengan Ketu PPIH Arab Saudi, bahwa sesuai ketentuan penerbangan, kursi roda harus diwraping dan biayanya kurang lebih 35 SAR. Wrapingnya ketika jamaah haji sudah tiba di paviliun, nanti disediakan oleh penerbangan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1444 Hijriah, Subhan Cholid mengingatkan jamaah haji untuk tidak mencoba-coba memasukan air Zamzam ke dalam koper. Sebab, koper tersebut akan diperiksa dan dibongkar bila ditemukan menyimpan air Zamzam. “Jangan masukkan air Zamzam ke koper bagasi. Sebab, koper berisi air Zamzam akan terdeteksi yang berakibat dibongkar dan dikeluarkan airnya. Ini sudah menjadi ketentuan penerbangan,” kata Subhan.

“Dari hasil pemeriksaan hari ini, rata-rata terdapat 30 persen sampai 40 persen jamaah yang memasukkan air Zamzam ke dalam koper. Koper dibongkar untuk mengeluarkan airnya. Sehingga cukup mengganggu dalam proses X-ray barang jamaah,” jelas Subhan.

“Jika tanpa pembongkaran,cukup 1 jam proses pemeriksaan bagasi, namun jika harus dibongkar karena terdapat zam-zam, memakan waktu hingga 3 jam per kloternya,” imbuhnya.

Subhan menambahkan, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines hanya akan mengangkut barang bawaan jamaah haji berupa tas paspor, koper kabin, dan koper bagasi sesuai standar yang diberikan dan berlogo maskapai. “Jamaah haji Indonesia berhak membawa koper kabin dengan berat maksimal 7 kg, koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg, dan tas paspor,” sebutnya.

 

Kepulangan Jamaah Sumut Delay 3 Jam Lebih

Di sisi lain, kepulangan jamaah haji Debarkasi Medan kelompok terbang (kloter) 1 asal Mandailing Natal (Madina) tertunda (delay) selama 3 jam. Awalnya, jamaah Kloter 1 Debarkasi Medan ini tiba di Bandara Kualanamu sekira pukul 20.45 WIB. Namun karena alasan operasional, delay menjadi pukul 23.50 WIB.

Sementara berdasarkan , jadwal kepulangan jamaah haji yang diumumkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan, kepulangan jamaah asal Kota Medan yang tergabung di kelompok terbang (kloter) 3, akan tiba pada Jumat (7/7) dinihari. Humas dan Koordinator Protokol Pembantu Penyelenggara Ibadah Haji (P3IH) Debarkasi Medan, M Yunus mengatakan, jadwal kepulangan jamaah haji Debarkasi Medan, akan dibagi menjadi dua gelombang.

“Gelombang pertama kloter 1 tanggal 4 Juli 2023 sampai kloter 15 tanggal 19 Juli 2023. Kemudian, gelombang kedua kloter 16 tanggal 20 Juli 2023 sampai kloter 24 tanggal 30 Juli 2023,” ungkapnya, Selasa (4/7).

Sebagaimana dalam jadwal pemulangan, kloter 3 asal Kabupaten Asahan, Karo dan Kota Medan berjumlah 358 jamaah akan tiba di Bandara Kualanamu pada, Jumat (7/7). Kemudian, di kloter 5 asal Kota Medan, Tanjungbalai dan Binjai berjumlah 356 jamaah tiba pada, Minggu (9/7) dinihari.

Kemudian, di kloter 6 asal Kota Medan, Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat berjumlah 360 jamaah, akan tiba pada, Senin (10/7) dinihari. Kloter 7 asal Kota Pematangsiantar, Medan dan Kabupaten Asahan berjumlah 353 jamaah, akan tiba pada, Selasa (11/7) dinihari.

Kemudian, kloter 8 asal Kabupaten Tapanuli Tengah, Binjai, Medan, Deliserdang dan Pematangsiantar berjumlah 351 jamaah, tiba pada Rabu (12/7) dinihari. Kloter 9 asal Kabupaten Karo, Labuhanbatu, Toba Samosir, Medan dan Pematangsiantar berjumlah 357 jamaah, tiba pada Kamis (13/7) dinihari.

Kemudian, kloter 10 asal Kota Medan dan Humbanghusundutan berjumlah 359 jamaah, tiba pada Jumat (14/7) subuh. Kloter 12 asal Kota Medan dan Kabupaten Langkat berjumlah 359 jamaah, tiba pada Minggu (16/7) pagi.

Kemudian, kloter 13 asal Batubara, Medan dan Sibolga berjumlah 350 jamaah, tiba pada Senin (17/7) pagi. Kloter 14 asal Simalungun, Asahan, Medan, Tebingtinggi dan Langkat berjumlah 357 jamaah, tiba pada Selasa (18/7) pagi. Terakhir, kloter 15 asal Medan, Tanjungbalai dan Binjai berjumlah 353 jamaah, tiba pada Rabu (19/7) siang.

Gelombang kedua, kloter 16 asal Deliserdang dan Medan berjumlah 348 jamaah, tiba pada Kamis (20/7) siang. Kloter 17 asal Serdangbedagai, Padanglawas dan Medan berjumlah 353 jamaah, tiba pada Jumat (21/7) sore.

Kemudian, kloter 18 asal Medan, Mandailing Natal dan Deliserdang berjumlah 347 jamaah, tiba pada Sabtu (22/7) malam. Kloter 19 asal Padangsidimpuan dan Medan berjumlah 338 jamaah, tiba pada Minggu (24/7) dinihari.

Kemudian, kloter 20 asal Labuhanbatu Selatan dan Medan berjumlah 351 jamaah, tiba pada Senin (25/7) subuh. Kloter 22 asal Labuhanbatu Utara, Medan, Gunung Sitoli, Deliserdang dan Padanglawas Utara berjumlah 345 jamaah, tiba pada Kamis (27/7) siang.

Kemudian, kloter 23 asal Tapanuli Selatan, Medan dan Asahan berjumlah 359 jamaah, tiba pada Jumat (28/7) sore. Terakhir, kloter 24 asal Batubara, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Binjai, Medan dan Padangsidimpuan berjumlah 20 jamaah, tiba pada Sabtu (30/7) dinihari. (ida/jpg/man/adz)

Pemerintah Tak Cabut Izin Pesantren Al Zaytun

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7/2023). Panji Gumilang menjalani pemeriksaan sebagai terlapor terkait penistaan agama. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Teka-teki nasib kelembagaan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, akhirnya terjawab. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD menyampaikan, keputusan pemerintah adalah membina pondok dengan 5 ribu santri itu.

“Belum ada keputusan sampai ke situ (pencabutan izin). Kita belum sejauh itu,” kata Mahfud setelah menghadap Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin (4/7) sore.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, secara garis besar ada tiga langkah penanganan Al Zaytun. Pertama, dia menjelaskan langkah dakwaan kepada perorangan yang telah melakukan tindak pidana. Langkah itu menjurus kepada Panji Gumilang selaku pengasuh Al Zaytun. “Dengan sekian banyak laporan dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan, sudah gelar perkara,” tuturnya.

Langkah kedua adalah penanganan terhadap institusi Pesantren Al Zaytun. “Kita sementara ini berpendapat, (lembaga Al Zaytun) itu supaya diselamatkan. Sebagai lembaga pendidikan untuk dibina,” katanya. “Arah pembinaannya adalah sesuai dengan visi dan misi tertulis Pesantren Al Zaytun,” lanjutnya.

Mahfud menegaskan, tidak boleh lagi ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia mengatakan, lembaga pendidikan Al Zaytun terdiri atas dua kelompok: pondok pesantren dan sekolah formal mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, sampai perguruan tinggi. Upaya pembinaan itu nanti berada di bawah pengawasan Kementerian Agama.

Mantan rektor Universitas Islam Indonesia (UII) itu kemudian menyampaikan langkah ketiga: mewajibkan Al Zaytun untuk tertib sosial dan keamanan masyarakat setempat.

Di bawah koordinasi Gubernur Jawa Barat bersama aparat setempat. Termasuk Polda Jawa Barat, BIN daerah, dan TNI. “Tidak usah dibesar-besarkan karena kan biangnya di orang. Yang bernama Panji Gumilang itu. Ini kan sudah ditangani,” katanya.

Sebelumnya, ditemui di kantornya, Mahfud mengatakan bahwa selama ini pemerintah belum pernah menutup pondok pesantren. Bahkan, Mahfud mencontohkan Ponpes Al Mukmin di Ngruki yang didirikan eks narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir pun tetap diizinkan beroperasi.

Terpisah, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur mengatakan, sejak awal penanganan Al Zaytun, hak-hak santri tidak boleh dilanggar. “Jangan sampai hak konstitusi warga tercederai. Sehingga anak-anak bangsa yang sedang belajar tetap bisa belajar,” tuturnya di sela paparan kegiatan Musabaqah Qira’atil Kutub Nasional 2023 di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, pesantren memiliki lima rukun yang harus dipenuhi. Yaitu, harus memiliki pengasuh dan asrama atau pondok. Kemudian, memiliki tempat ibadah seperti masjid, musala, atau sejenisnya. Rukun selanjutnya adalah santri yang tinggal di dalam pesantren. Serta menjalankan kurikulum kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah. “Karena (Al Zaytun) kami beri izin, artinya memenuhi (ketentuan),” tuturnya.

 

Naik ke Penyidikan

Usai memanggil dan memeriksa Panji Gumilang pada Senin (3/7), Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro memastikan, instansinya telah meningkatkan status hukum atas laporan kasus dugaan penistaan agama dari penyelidikan ke penyidikan. Hal itu ditegaskan oleh Djuhandhani saat diwawancarai oleh awak media di kantor Kemenko Polhukam kemarin (4/7).

Jenderal bintang satu Polri itu mengungkapkan, laporan kasus dugaan penistaan agama sudah diterima oleh Bareskrim Polri sejak 27 Juni lalu. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Polri adalah memanggil dan memeriksa Panji Gumilang. “Dengan kurang lebih 26 pertanyaan, selanjutnya penyidik melaksanakan gelar perkara dan hasil gelar perkara disepakati bahwa ditemukan suatu tindak pidana,” terang dia.

Karena itu, mulai kemarin kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang telah naik ke tingkat penyidikan. “Kami melakukan proses (hukum) ini secara profesional dan secepat-cepatnya agar ini bisa menjawab yang menjadi pertanyaan publik,” kata Djuhandhani. Meski sudah naik ke tingkat penyidikan, sejauh ini belum ada satupun tersangka dalam kasus tersebut. Bareskrim Polri masih memeriksa Panji Gumilang sebagai saksi.

Termasuk diantaranya pemeriksaan yang dilakukan di Gedung Bareskrim Polri dua hari lalu. Djuhandhani menegaskan, saat itu Panji Gumilang diperiksa sebagai saksi. Setelah meningkatkan penanganan kasus tersebut menjadi penyidikan, pihaknya akan terus bekerja untuk melengkapi berbagai hal yang dibutuhkan guna menyelesaikan penyidikan. Mereka tidak akan segan melakukan upaya paksa bila dibutuhkan. Misalnya pemanggilan saksi dan ahli.

Karena itu, setelah kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, penyidik lebih leluasa dalam bekerja. “Termasuk menyita, kemarin barang bukti yang diserahkan kepada kami itu harus secara formil dipenuhi untuk dilakukan penyitaan,” tegas Djuhandhani. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa bukti-bukti seperti rekaman video juga bakal didalami. Mereka mengirim video tersebut ke Laboratorium Forensik untuk diuji.

Hasil uji forensik tersebut bakal menjadi bahan pemeriksaan dalam penanganan kasus tersebut. “Jadi saat ini yang kami lakukan adalah proses dari penyelidikan naik ke penyidikan. Artinya kami sudah mendapatkan suatu perbuatan pidana yang selanjutnya tentu kami akan melakukan upaya-upaya pemenuhan alat bukti apakah ini berkaitan dengan terlapor atau tidak,” bebernya. “Sehingga kami bisa menetapkan tersangka atau mungkin juga menghentikan perkara,” tambahnya.

Djuhandhani menegaskan, proses hukum yang dilakukan oleh instansinya terlepas dari polemik yang berkebang di masyarakat. Mereka fokus menangani kasus tersebut sesuai dengan laporan yang masuk. “Prinsipnya saat ini penyidik sudah melaksanakan upaya penyelidikan, penanganan perkara secara profesional, dan kami jamin kami tetap netral melaksanakan sesuai prosedur yang ada,” kata lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu.

Lebih lanjut Djuhandhani menyampaikan bahwa 26 pertanyaan yang ditujukan oleh penyidik kepada Panji Gumilang terkait dengan beberapa hal. Misalnya pertanyaan terkait sejarah Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. “Struktur organisasi dan terkait video,” paparnya. Bahkan, lanjutnya, terkait video tersebut yang bersangkutan mengakui. Panji Gumilang tidak mengelak sosok yang ada dalam video tersebut adalah dirinya. “Itu statement yang bersangkutan, videonya benar,” ujarnya.

Sebelum pemeriksaan selesai, Panji Gumilang juga sempat meminta koreksi untuk hasil pemeriksaan yang disampaikan. “Sampai jam sebelas malam, yang bersangkutan lalu kembali ke kediamannya,” paparnya. Sementara Panji Gumilang diperiksa hampir sepuluh jam. Dia datang ke Gedung Bareskrim Polri pukul 13.30 dan baru keluar pukul 22.00. Panji menuturkan selama diperiksa ditanya puluhan pertanyaan oleh penyidik. “Sudah saya jawab dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu pertanyaannya terkait riwayatnya yang pernah berurusan dengan hukum. “ditanya riwayat hidup. Sudah dijawab, ditanya apa Panji pernah berurusan dengan hukum. Ya pernah,” terangnya. Namun, saat ditanya apakah bakal menjadi tersangka, Panji menuturkan bahwa kasus belum selesai. “Jangan ngomong siap tidak siap menjadi tersangka. Urusan belum selesai,” ujarnya di depan kantor Bareskrim. (wan/syn/c19/ttg/ idr/syn/jpg)

Program Bapak Asuh ala Bobby Nasution Berhasil Tekan Angka Stunting

PANTAU: Wali Kota Medan Bobby Nasution memantau gizi anak untuk menekan angka stunting.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang dicanangkan Wali Kota Medan Bobby Nasution berhasil menekan angka stunting di ibukota Sumatra Utara ini. Terbukti, Februari 2022 jumlah anak penderita stunting di Medan sebanyak 550, lalu pada Agustus di tahun yang sama turun menjadi 364 dan pada Februari 2023 turun lagi menjadi 298.

“Program Bapak Asuh Anak Stunting ini dicanangkan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan mulai dilaksanakan pada 2022,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPMPPKB), Edliaty, saat ditemui di Kantor Wali Kota Medan beberapa waktu lalu.

Dia menerangkan, dalam program ini Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, seluruh pejabat Eselon II dan III, unsur Forkopimda, dan petinggi Pelindo menjadi Bapak Asuh Anak Stunting di Medan. Setiap bulan Bapak Asuh Anak Stunting memberikan bantuan sebesar Rp500 ribu untuk disalurkan dalam bentuk makanan bergizi kepada anak penderita stunting.

Selanjutnya, setiap minggu makanan tambahan ini disalurkan kepada anak penderita stunting melalui Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB).

“Bahan makanan tambahan itu kita antar ke rumah anak penderita stunting berupa protein hewani, sayur-sayuran, serta beras. Setiap minggu kita salurkan,” sebutnya seraya mengatakan, penyaluran makanan tidak dilakukan melalui puskesmas.

Edliaty mengatakan, PPLKB di setiap kelurahan terus memantau kebutuhan anak stunting, termasuk kondisi sosial ekonomi keluarganya. Dari pemantauan ini, lanjutnya, akan diperoleh gambaran utuh tentang kondisi keluarga anak penderita stunting.

Salah satu yang menjadi fokus adalah membantu agar perekonomian keluarga anak penderita stunting ini meningkat. Dengan meningkatnya perekonomian, maka asupan gizi yang dibutuhkan anak dapat dipenuhi keluarga.

“Kalau memang kita nilai ayah maupun ibu anak penderita stunting ini bisa membuka usaha, kita tentu akan membantunya. Kita bisa berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian,” ujarnya.

Penanganan stunting ini merupakan salah satu prioritas Bobby Nasution. Orang nomor satu di Medan tidak kerap mengingatkan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan berkolaborasi dan bekerja secara sistematis dan terencana.

Baru-baru ini, dalam Rembuk Stunting Kota Medan Tahun 2023, dia juga menekankan penanganan stunting harus dimulai dengan perencanaan dan pengganggaran yang tepat. “Pemanfaatan anggaran tersebut mestilah dirasakan langsung oleh balita stunting,” tegasnya.

Saat itu Bobby Nasution pun berpesan kepada Sekda Wiriya Alrahman benar-benar memperhatikan penganggaran penanganan stunting di Medan sehingga dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan untuk kegiatan yang tepat.

Dia juga mengingatkan agar penggunaan dana kelurahan untuk penanganan stunting dilakukan secara tepat. Camat dan lurah harus dapat memastikan dan mengawasi penggunaan dana kelurahan untuk penanganan stunting itu bisa dirasakan langsung oleh balita penderita stunting.”Camat cek lagi apakah pemanfaatan anggaran itu dirasakan langsung oleh balita stunting,” pesan Bobby Nasution.

Saat itu, Bobby Nasution juga mengapresiasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Medan dan semua pemangku kepentingan yang telah bekerja menurunkan angka stunting di Kota ini. Dia mengharapkan target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo yakni 14 persen pada 2024 dapat dicapai. (rel)

Temukan Praktik Jual Beli Organ Tubuh, Lima Oknum Pejabat Jadi Tersangka TPPO

TEMU PERS: Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani melakukan rilis terkait TPPO dengan mouds pengiriman PMI Non Prosedural di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (16/5).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membeberkan data hasil kerja selama satu bulan belakangan. Tidak hanya berhasil memulangkan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO, mereka juga mendapati sejumlah fakta yang mengkhawatirkan. Misalnya belasan WNI korban TPPO yang sampai kemarin (4/7), tertahan di luar negeri lantaran menjadi korban jual beli organ tubuh.

TEMUAN itu disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan pada 29 Mei lalu, Satgas Penanganan TPPO langsung bekerja. Mereka bergerak di bawah kendali Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang ditunjuk menjadi ketua harian. “Satu bulan korban yang bisa diselamatkan itu 1.943 orang,” ungkap dia.

Mahfud meyakini, masih banyak korban TPPO yang belum diselamatkan. Namun demikian, angka 1.943 sangat berarti. Menurut dia, belum pernah sepanjang sejarah penanganan TPPO ada 1.943 korban diselamatkan dalam waktu satu bulan. Mereka ditolong oleh Satgas TPPO yang bekerja dari 5 Juni sampai 3 Juli 2023. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari proses hukum yang berjalan satu bulan terakhir. “Sudah dijadikan tersangka 698 orang,” imbuhnya.

Secara terperinci Mahfud menyebut, ribuan korban TPPO itu terbagi atas empat kategori. Yakni 65,5 persen Pekerja Migran Indonesia (PMI); 26,5 persen Pekerja Seks Komersial (PSK); 6,6 persen korban eksploitasi anak; 1,6 persen merupakan Anak Buah Kapal atau ABK. “Sekarang ditambah (korban) perdagangan organ tubuh yang harus kita kejar terus-menerus (pelakunya),” terang dia.

Dalam laporan yang disampaikan kepada publik, dia memang menyebut telah terjadi praktik jual beli organ tubuh. Eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyampaikan, Polri telah mendeteksi praktik jual beli organ tubuh yang bermula dari wilayah Bekasi, Jawa Barat. Para korban bertolak ke luar negeri dengan modus untuk bekerja. Begitu sampai negara tujuan, mereka meneken kontrak untuk menjual organ tubuh. “Saya dapat info dari Polri tadi, di suatu negara masih ada 14 orang tertahan di rumah sakit dengan (sebab) jual ginjal,” sesalnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Mahfud, mereka kini ditampung di rumah sakit, namun tidak mendapat penanganan medis dan perawatan yang memadai. Temuan itu membuat pemerintah dan Satgas Penanganan TPPO semakin yakin untuk terus bergerak. “Saya hanya ingin mengingatkan, langkah penegakan hukum ini akan terus digalakkan,” tegas pejabat asal Madura itu.

Dia mengingatkan kembali supaya tidak ada lagi yang menjadi beking pelaku TPPO. Berdasar identifikasi yang dilakukan oleh Satgas TPPO, beking TPPO ada di mana-mana. Menurut Mahfud, membekingi TPPO sama saja melawan konstitusi. “Melawan konstitusi itu melawan hukum negara. Akan ditindak tegas,” imbuhnya.

Dia tidak menampik beking TPPO bisa jadi berada di institusi negara. Mereka oknum di kantor pemerintah daerah, TNI, Polri, imigrasi, dan tempat lainnya. “Akan sampai pada gilirannya untuk juga ditindak,” tambah dia.

Bahkan Mahfud menyebut, kini sudah ada lima pejabat yang dijadikan tersangka dalam kasus TPPO. “Sudah lima orang oknum tersangka yang itu pejabat. Nanti akan banyak lagi ke belakang. Maksudnya yang bercokol di kantor-kantor pemerintah itu supaya hati-hati, akan kami cari juga,” bebernya.

Sebab, dia menegaskan, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat menyengsarakan korban. “Oleh sebab itu, jangan main-main,” tegas dia.

Saat ini, pemerintah memilih untuk lebih concern menyelamatkan sebanyak-ba­nyak­nya korban TPPO, warga negara yang dibuat menderita di luar negeri. Itu menjadi perhatian pemerintah lantaran data me­nye­but ada jutaan PMI ilegal yang kini berada di luar negeri.

Sebagian besar di antara mereka kini terlilit masalah dan butuh pertolongan pemerintah. “Ada yang (korban) online scammer, perjudian, prostitusi, pekerja kasar di kapal, pekerja rumah tangga tidak digaji, penyiksaan, macam-macam,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy me­nyampaikan, keberadaan Satgas Pena­nga­nan TPPO sudah terbukti efektif untuk menyelamatkan korban dan menindak pela­ku. Pendekatannya lewat penegakkan hukum. “Saya harap ini jadi lebih serius, targeted, dan kita berharap perang melawan TPPO bisa dilaksanakan dengan baik,” kata­nya.

Pejabat yang pernah bertugas sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut menambahkan, meski pendekatan pe­negakan hukum kini dikedepankan da­lam penanganan TPPO, pemerintah tetap me­lakukan upaya pencegahan dan membantu para korban lewat pendekatan lain. Misalnya rehabilitasi sosial bagi korban TPPO yang baru dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah memastikan akan mendampi­ngi mereka.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Satgas Penanganan TPPO bukan tanpa perlawanan.

Menurut dia sampai saat ini masih ada upaya dari sindikat pelaku TPPO untuk melawan pemerintah dan Satgas Penanganan TPPO. “Diduga kuat sindikat melakukan perlawanan dengan membangun framing dua hal,” kata Benny.

Framing pertama terkait dengan penangkapan PMI. Padahal, Benny memastikan bahwa yang ditindak oleh Polri selama ini adalah pelaku TPPO. “Yang ditangkap Satgas TPPO adalah calo, kaki tangan, dan sindikat penempatan ilegal,” ujar dia. Framing kedua berkenaan dengan penempatan PMI. “Yang dilakukan rekan-rekan kepolisian (di-framing) mengganggu proses penempatan resmi. Itu juga keliru,” tegasnya. Dia meyakini framing itu muncul karena ada yang memerintahkan.

Untuk itu, BP2MI juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana terkait dengan TPPO. “Data yang dikirim oleh PPATK diduga kuat satu orang BP2MI, tentu masih kami rahasiakan namanya, terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal,” kata dia. Atas data tersebut, Benny memastikan yang bersangkutan bakal dipanggil dan diperiksa secara intensif untuk kemudian disanksi berat.

Sementara itu, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya melihat daerah Kalimantan Utara (Kaltara) yang paling marak praktik TPPO. Sebagai daerah perbatasan, Kaltara kerap dijadikan perlintasan oleh WNI yang hendak pergi ke luar negeri melalui jalur ilegal. “Hari pertama operasi itu ada sekitar 600 penumpang dari berbagai daerah terutama daerah NTB, Sulsel, Kaltim yang mendarat di Nunukan,” bebernya.

Usai didalami, Polri menemukan empat orang tersangka serta 233 korban di antara ratusan penumpang tersebut. “Dari situ kami kembangkan terus sampai hari kedua dapat sepuluh tersangka dan sampai dua tiga minggu kemudian tersangka bertambah jadi 18 orang dan tujuh DPO,” beber Asep.

Belum lama, lanjut dia, empat dari tujuh DPO berhasil ditangkap. “DPO tersebut sebagai pemesan para pekerja yang akan dipekerjakan di Malaysia,” tambahnya.

Asep memastikan, Polri sudah bekerja sama dengan kepolisian di negara-negara sahabat untuk menindak para pelaku TPPO di luar negeri. Termasuk yang berperan dalam praktik jual beli organ tubuh. “Sampai saat ini untuk masalah kasus perdagangan ginjal yang diduga di Bekasi itu masih dalam proses pengembangan,” kata dia.

Proses hukumnya kini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan tidak menutup kemungkinan terus dikembangkan. (syn/mia/jpg)

Lagi, 16 Sintua HKBP Pabrik Tenun Dilarang Ikut Sermon

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 16 orang Sintua HKBP Pabrik Tenun kembali tak diperbolehkan mengikuti sermon oleh oknum polisi yang bertugas di pintu gerbang HKBP Pabrik Tenun. Bahkan St Sabar Doloksaribu yang sudah masuk ke dalam gereja, disuruh keluar oleh oknum polisi, Selasa (4/7/2023) sore.

Sejumlah aparat kepolisian sore itu, kembali hadir di komplek Gereja HKBP Pabrik Tenun untuk melakukan pengawalan dan pengamanan kegiatan Sermon. Kemudian dua truk personel Satpol PP Kota Medan juga turun ke lokasi, satu truk Satpol PP wanita dan satu truk lagi Satpol PP laki-laki.

Para Sintua menyayangkan Pemko Medan ikut menurunkan personel Satpol PP ke Gereja HKBP Pabrik Tenun. “Ngapain kalian datang kemari? Uruslah anak-anak kalian di rumah,” kata seorang Sintua kepada personel Satpol PP yang berjaga.

Terlihat para Satpol PP dan aparat kepolisian berbaris di depan gerbang HKBP Pabrik Tenun. Aparat kepolisian melarang siapa saja masuk ke gereja, kecuali nama-nama Sintua yang sudah diserahkan Pendeta Resort ke petugas.

Salah seorang Sintua HKBP Pabrik Tenun, St Sabar Doloksaribu kepada wartawan menyebutkan, para Sintua sesuai jadwal, setiap Hari Selasa akan mengikuti Sermon Parhalado/Sintua pada pukul 18.00 WIB. Namun, mereka resah tidak diperbolehkan masuk.

Akibatnya , ke-16 orang Sintua tersebut harus berada di luar pagar gereja menyaksikan para petugas kepolisian dan Satpol PP berbaris di depan gerbang HKBP Pabrik Tenun. Situasi ini pun menjadi tonton warga sekitar dan masyarakat yang melintas di Jalan Pabrik Tenun.

Beberapa warga komplek HKBP Pabrik Tenun kepada wartawan berharap agar pihak terkait menuntaskan persoalan yang ada di HKBP Pabrik Tenun. “Kami was-was, setiap Selasa banyak berkumpul orang disini, termasuk anggota kepolisian. Kami tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar warga sekitar.

Ke-16 Sintua yang tidak diperbolehkan mengikuti Sermon juga meminta Kapolrestabes dan Kapoldasu agar arif dan bijaksana melihat keberadaan jemaat di HKBP Pabrik Tenun. Kepada Wali Kota Medan agar tidak menurunkan Satpol PP ke HKBP Pabrik Tenun karena perizinan Gereja HKBP Pabrik Tenun tidak ada masalah.

“Perda mana yang dilanggar HKBP Pabrik Tenun sehingga Satpol PP diturunkan? Satpol PP jangan menambah kekacauan di HKBP Pabrik Tenun. Tolong Pak Wali Kota Medan, jangan turunkan Satpol PP ke sini, kami tak melanggar Perda,” kata sintua.

Demikian juga kepada Ephorus HKBP agar segera turun tangan menyelesaikan persoalan di HKBP Pabrik Tenun dan tidak membiarkannya berlarut-larut. Menurut St Sabar Doloksaribu, tindakan oknum pendeta yang menjadi pimpinan HKBP Pabrik Tenun tersebut sudah sangat luar biasa dan diluar kewajaran.

Para Sintua berharap tindakan oknum pendeta tersebut harus menjadi perhatian semua pihak khususnya Praeses dan Ephorus HKBP. “Tolonglah Ephorus kami, perhatikan persoalan di HKBP Pabrik Tenun ini, Jangan Biarkan HKBP yang sudah besar ini menjadi pecah dan ribut”, katanya.

Hiingga pukul 21.00 WIB, para Sintua dan sejumlah jemaat serta aparat kepolisian dan Satpil PP masih berada di lokasi gereja. Sementara Pdt Rumondang Sitorus belum berhasil dikonfirmasi karena pintu gerbang masih dijaga polisi. (adz)

1...1,3801,3811,382...15,701Page 1,381 of 15,701