Home Blog Page 1382

Lelang Lima Jabatan Eselon II Pemko Medan Sepi Pendaftar

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah membuka lelang lima jabatan Eselon II di lingkungan Pemko Medan sejak 23 Juni 2023 lalu.

Adapun kelima jabatan Eselon II yang dilelang tersebut, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP), Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, dan Dirut RSUD dr Pirngadi.

Namun meskipun telah dibuka selama 12 hari, tercatat baru tiga orang ASN yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti lelang jabatan eselon II tersebut. Padahal, pendaftaran direncanakan akan ditutup pada 7 Juli 2023 atau dalam 3 hari mendatang.

“Pendaftaran lelang 5 jabatan eselon II sudah kita buka sejak 23 Juni 2023, total yang mendaftar hingga siang ini sebanyak 3 orang. Berdasarkan jadwal yang telah kita umumkan, pendaftaran akan ditutup tanggal 7 Juli 2023,” ucap Kepala BKPSDM Kota Medan, Sutan Tolang Lubis saat ditemui Sumut Pos, Selasa (4/7/2023).

Dikatakan Sutan, dari lima jabatan eselon II yang dilelang tersebut baru tiga jabatan yang dilamar, masing-masing jabatan baru dilamar satu pendaftar.

“Yang sudah ada pendaftarnya Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perikanan), serta Dirut RSUD dr Pirngadi Medan. Sementara jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Dinas Perizinan (PMPTSP) belum ada yang mendaftar,” ujarnya.

Ditanya terkait apa kendala yang menyebabkan sepinya pendaftar tersebut, Sutan mengaku belum mengetahuinya secara pasti. Akan tetapi, libur panjang dan cuti bersama Idul Adha ditengarai sebagai salah satu kemungkinan penyebabnya.

Meskipun begitu, ia meyakini bahwa di tiga hari pendaftaran yang tersisa tersebut, para ASN yang telah memenuhi persyaratan akan lebih banyak yang mendaftar.

“Bisa jadi karena kemarin libur panjang Idul Adha, jadi belum mempersiapkan untuk pendaftaran ini. Atau mungkin juga di tiga terakhir nanti baru banyak yang mendaftar,” jawabnya.

Untuk itu, Sutan pun mengimbau para ASN di lingkungan Pemko Medan yang memiliki kemampuan dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang jabatan eselon II atau Pejabat Tinggi Pratama agar sesegera mungkin mendaftarkan diri.

Bahkan, Sutan memastikan bahwa pihaknya di BKPSDM Kota Medan telah menyurati setiap OPD di lingkungan Pemko Medan agar memberikan kesempatan kepada para pejabat yang telah memenuhi persyaratan di lingkungannya masing-masing untuk mengikuti lelang jabatan tersebut.

“Imbauan kita, secepatnya lah mereka mendaftar apabila sudah lengkap berkasnya. Kita juga sudah menyurati ke OPD-OPD agar memberikan kesempatan kepada para ASN terbaik di lingkungannya untuk mengikuti lelang jabatan ini,” katanya.

Diterangkan Sutan, adapun beberapa kriteria yang harus dipenuhi pendaftar lelang jabatan eselon II, yakni minimal sebagai ASN golongan 4A. Lalu, pendaftar tersebut sedang atau pernah menduduki jabatan administrator minimal 2 tahun.

“Kemudian, maksimal usia 56 tahun saat dilantik,” terangnya.

Lantas, bagaimana bila hingga 7 Juli 2023 lelang lima jabatan eselon II Pemko Medan tersebut masih sepi pendaftar? Sutan mengatakan bahwa pihaknya akan memperpanjang waktu pendaftaran.

“Kalau pendaftar belum memenuhi kuota, maka akan kita perpanjang. Namun begitu, kita tetap mengimbau agar mendaftar sesegera mungkin supaya proses pendaftaran tidak perlu diperpanjang dan proses seleksi bisa segera dilakukan,” tuturnya.

Untuk memenuhi kuota, sambung Sutan, setiap jabatan harus memiliki minimal 3 orang pendaftar. Sementara, 1 orang pendaftar hanya boleh mendaftar satu jabatan.

“Ketentuan dan persyaratan itu sudah kita masukkan dalam pengumuman. Bila ada salah satu jabatan yang kurang dari tiga orang pendaftar, maka pendaftarannya akan kita perpanjang,” pungkasnya. (map)

Kempo Sumut Target 2 Emas di PON 2024

KETERANGAN: Sekum Perkemi Sumut Andri Sibarani didampingi Kabid Binpres John Piter Sihombing dan Kabid Organisasi Ir Dial Rizal saat memberi keterangan di Posko Publikasi PON XXI/2024 Wilayah Sumut, Kantor Dispora Sumut, Selasa (4/7). (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Provinsi Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) Sumatera Utara mempersiapkan 20 atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024. Mereka memasang target 2 medali emas pada event akbar olahraga Tanah Air tersebut.

Hal itu dikatakan Ketua Pengprov Perkemi Sumut Steven Darmayanan melalui Sekretaris Umum Andri Sibarani didampingi Kabid Binpres John Piter Sihombing dan Kabid Organisasi Ir Dial Rizal di Posko Publikasi PON XXI/2024 Wilayah Sumut, Kantor Dispora Sumut, Selasa (4/7).

“Saat ini kita mempersiapkan 20 atlet yang masuk Pelatda KONI Sumut. Rinciannya 13 putra dan 7 putri. Kita akan tampil pada 20 dari 22 nomor yang dipertandingkan di PON 2024 nanti. Ada dua nomor yang tidak kita ikuti karena keterbatasan SDM atlet,” ujar Andri Sibarani.

Andri menambahkan dari 20 atlet yang dipersiapkan, 17 lolos grade tes fisik dan kesehatan yang digelar KONI Sumut, beberapa waktu lalu. “Meski tiga tidak lolos, kita tetap pertahankan. Mudah-mudahan nanti mereka bisa menembus grade yang ditetapkan,” ungkapnya.

Meski cabang kempo akan dipertandingkan di Aceh, Perkemi Sumut optimis meraih dua medali emas. Target tersebut berdasarkan peta kekuatan lawan dan raihan di Kejurnas Monas Cup, Mei 2023 lalu.

“Pada Monas Cup 2023 lalu kita meraih 2 emas, 2 perak, dan 9 perunggu. Itu menjadi acuan kita karena yang tampil merupakan 80 persen kekuatan kempo di Indonesia,” tambahnya.

Sedangkan John Piter Sihombing menambahkan, atlet kempo Sumut menjalani latihan lima kali seminggu di Aula Kantor Camat Medan Helvetia. Ini juga merupakan menjadi salah satu kendala kempo Sumut.

“Kita belum memiliki Pusdiklat, sehingga atlet yang berasal dari luar Kota Medan menjadi kendala. Meraka terpaksa hanya latihan Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan ke depan, semua atlet bisa latihan bersama. Selain itu, kita juga terkendala dengan wasit nasional,” jelasnya.

John Piter menambahkan, dua atlet yang menjadi andalan kempo Sumut di PON 2024 nanti adalah M Dedi Yusuf (Langkat) dan Sonya Fatira Adelia (Medan). “Meski begitu, kita berharap atlet lain bisa membuat kejutan. Yang meraih medali perak dan perunggu di Monas Cup kemarin bisa meraih emas,” harapnya.

John Piter mengakui persaingan di PON 2024 bakal sengit. Sesuai dengan peta kekuatan, Indonesia Timur masih menjadi pesaing utama di kategori randori (tarung). Sedangkan untuk kategori embu (seni), Pulau Jawa menjadi pesaing.

“Mudah-mudahan pada PON 2024 mendatang kita bisa membuat sejarah. Sebab sepanjang sejarah, kempo Sumut baru mampu meraih medali perunggu di PON,” pungkasnya. (dek)

Busyro Muqoddas Pidato di Wisuda UMSU, Bangga Ada Mahasiswa Asing

WISUDA: Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP bersama senat dan undangan wisuda UMSU, Selasa (4/7).ISTIMEWA.

PIMPINAN Pusat Muhammadiyah dan para lulusan bangga pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang mampu menciptakan produk ilmuwan yang beriman dan beramal saleh, tak terkecuali turut mewisuda mahasiswa asing.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Muhammad Busyro Muqoddas MHum mengatakan bahwa produk ilmuwan itu dibutuhkan untuk menjawab krisis kepemimpinan dinegeri ini. Sedangkan hadirnya mahasiswa asing yang turut diwisuda semakin menguatkan peran UMSU di kancah internasional.

”Saya atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah bangga dan mengucapkan Alhamdulillah dan syukur atas peran rektor, para wakil rektor dan dosen UMSU yang telah mencetak para lulusan terbaik,” kata Busyro Muqoddas pada acara wisuda UMSU periode I 2023 di Selecta Convention Hall Jalan Listrik Medan, Selasa (4/7).

Pidato Busyro tersulut atas rasa bangganya karena diantara 1.276 lulusan yang diwisuda terdapat lulusan asal Thailand yang kuliah di FKIP. Upacara wisuda dipimpin Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP didampingi tiga wakil rektor yakni Prof Dr Muhammad Arifin Gultom MHum, Prof Dr Akrim MPd dan Assoc Prof Dr Rudianto MSi serta direktur pascasarjana, pimpinan fakultas dan program studi.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua PW Muhammadiyah Sumut Prof Dr Hasyimsyah Nasution, Ketua PW Aisyiyah Sumut Dr Nur Rahmah Amini MAg, pimpinan Ortom Muhammadiyah dan undangan lainnya.

Busyro menyinggung soal krisis kepemimpinan di negeri ini karena sejumlah oknum yang duduk dibirokrasi-kenegaraan tidak memiliki ilmu, iman dan amal saleh. Ia berharap mahasiswa dan para lulusan UMSU berperan menggantikan kepemimpinan di negeri ini. Selain itu mahasiswa UMSU diminta melakukan riset soal korupsi untuk membenahi negeri ini.

Busyro menyampaikan bahwa proses upacara wisuda UMSU yang diikuti 1.276 lulusan diperoleh satu perspektif bahwa Muhammadiyah melalui Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTMA) telah berperan merawat kualitas negeri dan rakyat melalui ilmu, iman dan amal saleh.

Busyro tidak putus-putusnya mengajak para lulusan agar terus mengembangkan ilmu sesuai hakikat ilmu untuk memerdekakan diri dari kolonialisasi ekonomi dan Polhukam.

Untuk itu lulusan UMSU harus tampil di depan. Banyak pemimpin yang bermain narasi setinggi langit tanpa implementasi akhirnya berhalusinasi. Muhammadiyah konkret. Narasinya adalah ilmu, iman, amal dan ilmiah salah satu produknya adalah lulusan UMSU dengan mencetak berbagai prestasi skala nasional dan internasional. Tidak berdasarkan slogan kosong.

Busyro Muqoddas mengajak para lulusan UMSU jika menjadi pemimpin tirulah pohon yang baik seperti yang digambarkan Allah dalam Surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 26.

Ia pun memuji tayangan persembahan simbolik mahasiswa kepada orangtua pada acara wisuda. Busyro Muqoddas akan menularkannya di UII tempat dia mengabdi sebagai cara baru menunjukkan rasa hormat para lulusan kepada orangtua.

Akreditasi Internasional
Sebelumnya Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Sumut Prof Syaiful Anwar Matondang MA PhD menyatakan apresiasinya pada peran dan kemajuan UMSU yang membawa nama harum PTS karena satu-satunya meraih akreditasi unggul di luar pulau Jawa.

Syaiful Anwar Matondang mengajak semua pihak untuk menjadikan UMSU terakreditasi internasional. ”Kami turut mendorong untuk mendaftarkan UMSU pada akreditasi internasional setelah meraih akreditasi unggul,” katanya.

Ia berharap UMSU go internasional sehingga menjadi kebanggaan Sumut. Para lulusannya bisa bekerja di luar negeri dengan standar upah berkali lipat dengan Indonesia. ”UMSU bersiap diri masuk di kancah internasional. Mari kita jaga kejayaan UMSU di kancah internasional. Saya yakin itu tidak lama lagi akan terwujud,” ujarnya.

Hasnah Husnah SPd, wisudawati asal Thailand berpidato menyampaikan kesan dan pesannya sebagai lulusan Pendidikan Bahasa Inggris di FKIP UMSU. Hasnah berasal dari sebuah desa terpencil di Pataya. Meninggalkan orangtua dan memilih UMSU yang memberi beasiswa padanya hingga bisa menamatkan studi.

Suka cita semakin dalam ketika Hasnah Husna, S.Pd bisa berbahasa Indonesia, meski sesekali dia menyelanya dengan bahasa Thailand. ”Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan UMSU telah memberikan ilmu. Saya akan menebarkan ilmu yang saya dapat di desa saya,” ujarnya.

Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP mengucapkan selamat kepada para lulusan yang diwisuda. Ia mengajak wisudawan menjaga nama baik almamater. Prof Agussani menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan orangtua wisudawan yang mempercayakan anaknya kuliah di UMSU.

Pada kesempatan itu, Agussani menyampaikan segudang prestasi tingkat nasional dan internasional yang ditorehkan mahasiswa UMSU. Rektor mengatakan prestasi tidak akan mampu diraih jika mutu akademik dan pelayanan tidak berkualitas.

Untuk itu, lanjutnya, menjadi komitmen UMSU untuk terus meningkatkan mutu akademik dan infrastruktur serta beradaptasi pada kurikulum internasioanal agar lulusan mampu bersaing di pasar kerja nasional dan luar negeri. (dmp)

Darmawan Yusuf SH, Perhitungan Matang, Kunci Menangkan Perkara

Pengacara Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med

MEDAN, SUMUTPOS.CO – SUMUTPOS.CO-Pengacara Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med baru saja memenangkan perkara perdata besar dan sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatan PT Mahkota Properti Indo Senayan (MPIS) dan PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) yang diwakili kuasa hukumnya Firma Hukum Rumah Keadilan/Farlin Martha SH dkk terhadap para tergugat Helen Ika Elisabet, Lie Le, Li Pek Jen dan

Betty merupakan kliennya, Nomor Perkara: 884/Pdt G/2022 PN Tng. “Hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi pihak penggugat. Klien kami hanya menuntut haknya dan kami berharap agar ke depannya pihak penggugat segera melaksanakan kewajibannya membayar kepada klien kami,” ungkap Darmawan, sebagai Pimpinan Law Firm DYA-Darmawan Yusuf & Associates Kota Medan, Selasa (4/7).

Kata Darmawan lagi, setelah mengikuti mediasi, sidang-sidang secara maraton hampir 8 bulan, akhirnya mereka memenangkan perkara. Gugatan lawan mereka ditolak oleh majelis hakim. “Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada Majelis Hakim yang masih punya hati nurani,” sebutnya.

Ditanya wartawan yang memang sering mengikuti perkara-perkara dipegang Law Firm DYA, di mana hampir semua kasus yang ditanganinya selalu menang, Darmawan Yusuf menjelaskan, bahwa semuanya dilakukan dengan kerja keras dan perhitungan yang matang. “Seperti dalam perkara ini, kita berhasil mematahkan gugatan mereka,” tegasnya.

Diketahui dalam pertemuan Darmawan Yusuf dengan sejumlah wartawan di Medan, Putusan Majelis Hakim PN Tangerang dibacakan Hakim Ketua Subchi Eko Putro SH MH dengan Hakim Anggota Emy Tjahjani SH MHum dan Wisnu Rahadi SH MH, Selasa (13/6) lalu.

Firma Hukum Rumah Keadilan/Farlin Martha SH dkk yang mewakili kepentingan PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata menggugat Helen Ika Elisabet, Lie Le, Li Pek Jen dan Betty agar membayar rugi immateril Rp250 miliar dan materil sebesar Rp17 miliar. Namun Majelis Hakim dengan tegas memutuskan menolak gugatan penggugat dengan mempertimbangkan bahwa: 1. Tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hokum. 2. Bahwa permohonan pembatalan homologasi adalah hak konstitusional. 3. Bahwa dengan adanya pembatalan homologasi tidak menggangu proses penyelesaian putusan PKPU. (relazw)

Relawan RS Darurat Covid-19 Minta Gubsu Bayar Jasa Pelayanan Medis

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah tenaga kesehatan yang mengaku sebagai pejuang kemanusiaan sekaligus Relawan RS Darurat Covid19, meminta Gubernur Sumatera Utara, Edy Ramayadi untuk membayarkan Jasa pelayanan (Jaspel) Covid-19 kepada ratusan tenaga medis maupun paramedis dalam penangan perawatan Covid-19 mulai bulan April 2020 sampai April 2021 yang lalu.

Harapan itu disampaikan perwakilan relawan Covid-19 Sabarina Tarigan dan rekan-rekannya kepada sejumlah wartawan di RSU Martha Friska Multatuli Medan, Minggu (2/7).

“Bahwa kami dan kawan kawan adalah relawan RSU Darurat Covid-19 yang bertugas melakukan penanganan dan perawatan pasien langsung terhadap orang yang kena Covid-19 tahun 2020-2021 di RS Martha Friska, ketepatan pada saat itu ditunjuk oleh pemerintah Sumatera Utara sebagai salah satu RS rujukan pasien kena covid19,” ucap salah satu relawan, Sabarina yang berprofesi sebagai perawat itu.

Sabarina menjelaskan, tanggungjawab mereka sebagai relawan sangat besar, sebab dalam penanganan pasien yang terkena Covid-19 mereka kerap bertaruh nyawa karena rentan tertular dari pasien yang mereka tangani.

“Namun karena tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan di Rumah Sakit, kami seratusan orang sebagai pelayan kesehatan siap dan rela melayani walau nyawa adalah taruhannya, apalagi tugas mulia itu di SK kan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 26 Maret 2020 dengan Nomor 188.44/171/KPTS/2020,” ujar Sabarina diamini relawan lainnya, Nuraisyah.

Dijelaskan Nuraisyah, berkat pertolongan Tuhan dan upaya tim penanggulangan Covid-19 secara profesional, wabah Covid-19 dapat ditangani hingga pemerintah menyatakan kondisi Covid-19 telah terkendali. Alhasil, operasional RS Darurat Covis-19 berakhir dan ditutup,” kata Nuraisyah Padang selaku humas di relawan RS Darurat Covid-19 martha Friska Multatuli pada 2020-2021 lalu.

“Namun setelah berakhirnya Covid-19 diumumkan oleh pemerintah, kami sebagai pelayan penanganan pasien Covid-19, belum juga menerima Jaspel atau jasa pelayanan yang pernah dijanjikan oleh pemerintah kepada relawan RS Darurat Covid-19 Martha Friska Multatuli. Sampai saat ini Jaspel itu belum juga dibayarkan oleh pemerintah,” katanya.

Untuk itu, para eks relawan RS Darurat Covid-19 yang di SK kan oleh Gubernur Sumatera Utara berharap agar Jaspel itu dapat segera ditunaikan oleh Gubernur Sumut sebagai pemerintah Sumatera Utara.

“Kami ini tahunya Gubernur, sebab SK kami di tandatangani Gubsu Edy Ramayad. Kalau pemerintah pusat kami tidak tahu, sebab kami cuma sebagai pekerja dalam penanganan pasien terdampak Covid-19, saat itu di RSU Martha Friska. Lalu tanggungjawab sudah kami kerjakan sedaya mampu kami bersama kawan kawan,” pungkasnya. (map)

Soal Kritikan Panda Nababan, Sikap Bobby Dinilai Sudah Tepat

KETERANGAN:  Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus memberikan keterangan soal kritikan Panda Nababan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, menilai sikap Wali Kota Medan, Bobby Nasution telah tepat sebagai seorang pemimpin dalam menanggapi kritikan yang masuk atas kinerjanya.

Robi Barus menilai, sikap Bobby Nasution yang menjadikan kritikan politisi senior PDIP, Panda Nababan sebagai masukan sekaligus motivasi untuk kinerjanya yang lebih baik kedepan sebagai sikap seorang pemimpin yang bijaksana.

“Terlepas bahwa kritikan itu tepat atau tidak, tapi kita menilai sikap Wali Kota Medan saudara Bobby Nasution sudah sangat tepat, yakni menjadikan kritikan yang datang sebagai masukan dan motivasi bagi dirinya dalam memimpin Kota Medan,” ucap Robi Barus kepada Sumut Pos, Selasa (4/7).

Dikatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan itu, penilaian dirinya terhadap Bobby sangat mendasar. Sebab, seorang pemimpin memang harus bisa mengambil sikap yang bersifat untuk mendinginkan suasana yang memanas.

“Saat ini kita sudah sangat mendekati tahun politik, jadi hal kecil pun bisa menjadi besar dan memanas. Maka saya bilang, sikap Wali Kota Medan yang menanggapi kritikan ini secara positif sudah sangat tepat, sikap yang bijaksana,” ujarnya.

Robi Barus yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Medan itu juga mengaku sepakat dengan Bobby Nasution untuk turut menghormati masukan yang datang dari politisi senior PDIP Panda Nababan terhadap Pemko Medan.

“Persatuan harus dijaga, itu yang terpenting. Kita berfokus saja membangun Kota Medan ini, masih banyak hal yang harus kita kerjakan bersama-sama,” katanya.

Robi Barus juga menegaskan, pihaknya di DPRD Medan sebagai lembaga legislatif, khususnya Komisi I, siap berkolaborasi dengan Pemko Medan untuk terus membangun Kota Medan yang lebih baik.

“Apalagi kita tahu, Kota Medan baru saja berulang tahun ke-433. Ini harus jadi momentum untuk Kota Medan yang lebih baik,” tegasnya.

Terkait kritikan yang menyebutkan Bobby Nasution belum memiliki prestasi sebagai Wali Kota Medan, Robi Barus mengaku memiliki penilaian yang berbeda. Ia menilai, bahwa Kota Medan justru berkembang dengan lebih baik dibawah kepemimpinan Bobby Nasution.

“Berprestasi atau tidak, penilaian itu kan relatif. Tapi yang jelas di depan mata kita semua, Kota Medan sedang berkembang dengan pesat. Pembangunan di bidang infrastruktur, terobosan di bidang kesehatan seperti UHC, pengelolaan sampah hingga TPA yang sudah lebih baik dan berbagai terobosan lainnya. Saya pikir kita tidak boleh ‘tutup mata’ akan hal ini,” ujarnya.

Tentunya, sambung Robi, tidak ada kepemimpinan yang sempurna, maka wajar bila masih ada sejumlah kekurangan.”Namun bila kita menilai secara objektif, yakni membandingkan kinerja saudara Bobby Nasution dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, maka jelas Kota Medan saat ini memang berkembang jauh lebih cepat. Silakan menilai sendiri, ini sebuah prestasi atau tidak,” sambungnya.

Terkait akselarasi atau percepatan pembangunan Kota Medan saat ini yang disebut hanya karena Bobby Nasution memiliki privilege karena berstatus sebagai menantu presiden, Robi Barus justru menyebutkan bahwa Kota Medan harus bersyukur karena memiliki Wali Kota yang memiliki privilege.

“Dan terlepas percepatan pembangunan di Kota Medan terjadi karena saudara Bobby Nasution punya privilege atau tidak, saya fikir itu tidak penting. Sebab yang terpenting, warga Kota Medan adalah pihak yang paling diuntungkan atas percepatan pembangunan tersebut. Dan sebagai wakil rakyat, tentu saya mendukung segala upaya dan capaian yang jelas menguntungkan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, usai menghadiri Paripurna HUT ke-433 Kota Medan di gedung DPRD Medan, Senin (3/7) kemarin, Wali Kota Medan Bobby Nasution angkat bicara atas kritikan yang datang dari politisi senior PDIP, Panda Nababan.

Bobby mengaku, dirinya menilai kritikan Panda Nababan sebagai masukan dan motivasi bagi dirinya untuk membangun Kota Medan yang lebih baik. “Ini masukan, tentunya masukan, ini juga masukan yang bisa memotivasi,” jawab Bobby. (map/ila)

President Director and CEO of Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha Raih CEO of The Year 2023

Photo Caption : Presiden Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha raih penghargaan CEO of The Year di Selular Award ke-20

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) terus mencatatkan kinerja operasional dan keuangannya yang meningkat pascamerger. Membawa semangat Gotong Royong, Indosat memiliki tujuan yang lebih besar yaitu memberdayakan Indonesia. Atas berbagai inisiatif perusahaan dalam mencapai tujuannya, Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, meraih CEO of the Year di ajang Selular Award 2023. Selain itu, Indosat juga meraih penghargaan untuk kategori Operator of the Year, Best Fiber to the Home Performance, dan Best Gaming Operator.

President Director and CEO of Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha mengungkapkan, dirinya merasa senang dapat menerima penghargaan ini.

“Momentum ini adalah wujud dari kerja keras semua pihak, baik dari karyawan Indosat, para mitra, dan dukungan dari para pelanggan setia kami. Indosat akan terus menghadirkan pengalaman yang mengesankan kepada seluruh pihak. Kami juga akan terus menjadi kolaborator utama untuk memberdayakan Indonesia, dengan mempercepat transformasi digital bangsa,” ujarnya

Penganugerahan CEO of The Year kepada Vikram Sinha, President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison, karena dinilai Indosat memiliki kinerja sangat baik di bawah kepemimpinannya. Vikram Sinha sukses memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan usai merger. Per 31 Maret 2023 lalu, Indosat mencatatkan pendapatan senilai Rp11,94 triliun yang tumbuh sebesar 10% YoY, sementara EBITDA sepanjang Q1 2023 dengan nilai Rp5,33 triliun meningkat 22% YoY, serta berhasil mencapai integrasi jaringan MOCN di lebih dari 46 ribu sites di seluruh Indonesia. Hal itu merupakan cerminan dari proses akselerasi transformasi perusahaan di tengah kondisi persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat.

Selular Award 2023 merupakan penyelenggaraan yang ke-20 dan bertajuk “Moving To The Next Level”. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Selular Media Network ini merupakan sebuah apresiasi kepada industri ICT, khususnya perusahaan telekomunikasi, vendor jaringan, vendor handset dan perusahaan teknologi lainnya atas kontribusi mereka kepada masyarakat dengan layanan terbaiknya di Indonesia, yang diukur dari pencapaian strategisnya berdasarkan penilaian pihak Selular Award.

Selain penghargaan Selular Award, berlangsung pula acara Selular Congress 2023 yang ke-6 dengan menghadirkan para tokoh di industri terkait. Dalam pelaksanaannya tahun ini, tema yang diangkat adalah “Sinergi Lintas Industri Mendorong Digitalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi”. Turut hadir sebagai salah satu panelis dalam panel diskusi tersebut Director and Chief Business Officer of Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah. (rel/ram)

6 Bacalon DPD RI Kembalikan Berkas Hasil Cermin ke KPU Sumut

Kantor KPU Sumut, Kota Medan.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara mencatat baru 6 bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029, yang mengembalikan berkas persyaratan hasil verifikasi administrasi (Vermin).

Sedangkan bacalon DPD RI berjumlah 21 orang. Sementara keenam bacalon tersebut, yakni Parlindungan Purba, Sukadi, Andi Junianto Barus, Badikenita Sitepu, Abdon Nababan dan Pdt Penrad Siagian.

“Baru enam calon anggota DPD yang mengembalikan berkas hingga hari ini, untuk parpol belum ada satu pun yang mengembalikan,” ucap Komisioner KPU Sumut Batara Manurung, Selasa 4 Juli 2023.

Untuk berkas bacalon Legislatif DPRD Sumut periode 2024-2029. Batara mengungkapkan belum ada mengembalikan berkas persyaratan tersebut.

“Belum ada Bacaleg yang mengembalikan berkas perbaikan,” katanya.

Untuk diketahui, KPU Sumut mengembalikan 1.625 dari 1.710 berkas bakal calon legislatif (Bacaleg) yang didaftarkan untuk bertarung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Dari 1.710 berkas, hanya 85 orang memenuhi syarat (MS). Batara mengatakan, berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) telah dikembalikan ke 18 partai politik (parpol) dan bakal calon DPD, karena masih terdapat kekurangan persyaratan administratif.

Batara mengatakan untuk penyerahan berkas perbaikan Bacaleg DPRD Sumut dan Bacalon DPD RI, terakhir 9 Juli 2023. Atas hal itu, ia mengimbau kepada calon peserta pemilu 2024 ini, untuk dapat segera mengembalikan berkas perbaikan tersebut. Untuk dapat menggunakan fasilitas Helpdesk, untuk dapat konsultasi dalam memperbaiki berkas yang kurang tersebut.

“Imbauan kita sebenarnya dari awal mereka harus pertama melakukan konsultasi, kepada helpdesk di KPU Sumut. Kedua, jika sidah diyakini sudah dilengkapi syarat calon. Kalau masih ada kekurangan, bisa sudah jauh hari untuk diperbaiki kembali,” jelas Batara.

Sebelumnya, KPU Sumut sudah menyerahkan hasil verifikasi administrasi (Vermin), kepada perwakilan 18 partai politik untuk Bacaleg DPRD Sumut dan 21 Bacalon DPD RI Dapil Sumut.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR RI, DPRD Sumut dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon, sejak 26 Juni 2023 hingga 9 Juli 2023. Nantinya, baru disusun Data Caleg Sementara (DCS) hingga ditetapkan Data Caleg Tetap (DCT) pada bulan September 2023.

“Artinya, kita sudah selesai melakukan vermin. Hasil penelitian vermin kita itu, semua catatan administrasi yang untuk diperbaiki kita tuliskan untuk diperbaiki,” kata Batara.(gus/ram)

1.861 Peserta Ikuti UTBK SMM PTN Barat 2023 di USU, Bebas Memilih Prodi di 25 PTN

Rektor USU, Prof Muryanto Amin.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMM PTN-BARAT) 2023, di gelar di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) dan seleksi berlangsung sejak 3 hingga 5 Juli 2023. Seleksi ini, diikuti 1.861 peserta.

Seleksi SMM PTN-BARAT 2023, akan memperebutkan kuota 10 persen dari 40 persen daya tampung jalur SMM yang disediakan oleh USU, atau sebanyak 2.137 kursi.

Rektor USU, Prof Dr Muryanto Amin, S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa seleksi ini, diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang tergabung dalam BKS-PTN Indonesia Wilayah Barat. Sebagai salah satu dari 25 perguruan tinggi BKS PTN Barat, tercatat 1.301 peserta menempatkan USU sebagai pilihan pertama dan 1.309 peserta yang menempatkan USU sebagai pilihan kedua.

“USU menyediakan 18 ruangan ujian yang tersebar pada 3 lokasi, yakni di gedung Pusat Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) dan Fakultas Teknik (FT),” ungkap Muryanto, Selasa (4/7).

Pelaksanaan UTBK diselenggarakan dalam dua sesi terpisah, yakni sesi 1 yang dimulai pada pukul 07.30 WIB dan Sesi 2 yang dimulai pada pukul 13.15 WIB. Adapun materi yang diberikan dalam soal UTBK terdiri atas Tes Skolastik, Tes Literasi Bahasa Indonesia, Literasi Bahasa Inggris dan Penalaran Matematika. Hasil seleksi UTBK SMM PTN Barat akan diumumkan pada tanggal 18 Juli 2023 mendatang.

Muryanto mengatakan dari peninjauan berlangsung dengan baik dan lancar hingga hari terakhir. Termasuk panitia ujian ini, siap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta.

“Saya sudah melihat kondisinya, Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala teknis yang berarti. Insha Allah kondisi ini dapat dipertahankan hingga tanggal 5 Juli nanti. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai harapan kita. SMM PTN Barat ini ada 25 perguruan tinggi di wilayah barat yang melaksanakannya secara bersama, sehingga pesertanya bisa memilih dari 25 perguruan tinggi ini sesuai dengan keinginan masing-masing,” jelas Muryanto.

Terkait perbaikan tata kelola dan sistem penjaminan mutu yang diterapkan dalam seleksi tahun 2023 ini, Prof Muryanto menegaskan bahwa Pedoman Operasional Baku (POB) dan sistem aplikasi penilaiannya sudah sesuai dengan yang disarankan oleh Dirjen Kemendikbud dan KPK.

“Tata kelola perbaikannya sudah dikonsultasikan. Sistem penerimaannya juga transparan dan sudah diupload ke web penerimaan SMM Barat. Kita semua berharap agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, sesuai dengan yang kita inginkan bersama,” tandas Prof Muryanto.

Sementara itu, metode penilaian atas hasil UTBK SMM PTN-BARAT 2023 dilakukan dengan metode CEEB (College Entrance Examination Board) yang dilakukan oleh Panitia SMM PTN-Barat 2023. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penetapan kelulusan menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing Rektor PTN Barat, berupa standar kelulusan atas dasar nilai UTBK yang diperoleh peserta.

Nilai semua peserta pada pilihan yang sama diperingkatkan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Hasil nilai UTBK kemudian akan digunakan oleh Rektor PTN peserta SMM PTN-BARAT 2023 untuk menetapkan kelulusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PTN tersebut. UTBK dilaksanakan serentak di 25 PTN yang tergabung dalam BKS-PTN wilayah Barat.(gus/ram)

Pimpinan Komisi III DPR Dorong Polda Metro Jaya Periksa Laporan Pemalsuan IPHI

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pimpinan Komisi III DPR RI H. Pangeran Khairul Saleh mendorong Polda Metro Jaya segera mempercepat proses pelaporan tindak pidana keterangan palsu dan pemalsuan akta otentik yang diduga dilakukan oleh Erman Suparno. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka teror dan intimidasi serta kriminalisasi kepada Pengurus IPHI di Daerah akan terus berlangsung.

“Kami percaya Polda Metro Jaya segera meresponnya agar tercipta suasana kondusif menjelang Pemilu sehingga pemanggilan kepada pihak terlapor perlu segera dilakukan,” kata Pangeran Khairul Saleh di Jakarta Selasa (3/7/2023).

H. Pangeran Khairul Saleh yang juga Ketua Pengurus Wilayah IPHI Kalimantan Selatan mengatakan, siapapun di negeri ini harus menjunjung tinggi hukum dan bebas berorganisasi untuk membangun kemaslahatan umat. Namun semua itu harus mendasarkan pada nilai kejujuran dan keadilan, serta jangan sampai tujuan mewujudkan haji mabrur tapi cara-caranya tidak mabrur.

Sebelumnya Andris Basril, SH, Tim Kuasa Hukum PP IPHI hasil Muktamar VII Surabaya melaporkan Erman Suparno ke Polda Metro Jaya atas tindak pidana pemalsuan akta otentik untuk mendaftarkan organisasi IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) secara online di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Padahal menurut Andris, kepengurusan IPHI Erman Suparno lahir dari sebuah kumpul-kumpul dua pimpinan wilayah yang dinamai Muktamar sehingga secara organisasi tidak sah dan lebih sebagai pembegalan organisasi.

Anehnya, kata Andris, kepengurusan IPHI Erman Suparno didaftarkan ke Kemenkumham secara online dan diterima tanpa adanya verifikasi kebenaran data yang dilaporkan.
Akibatnya pendaftaran Kepengurusan IPHI hasil Muktamar VII Surabaya Agustus 2021, yang dihadiri oleh 28 Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia dan dibuka oleh utusan Presiden menjadi tertolak secara sistem.

Karena merasa menang di Pengadilan Tata Usaha Negara, Erman Suparno menyebut Pengurus IPHI hasil Munas VII Surabaya sebagai kepengurusan yang tidak memiliki legal standing.

Sementara itu Ketua PP IPHI yang membidangi Hukum, H. Muhammad Joni, SH membenarkan pelaporan Erman ke polisi. Pelaporan ini didukung oleh 30 Pimpinan Wilayah IPHI seluruh Indonesia yang pekan lalu (24/6/2023) hadir dalam pada Rapat Kerja Nasional (rakernas) terbatas di Hotel Balairung, Jakarta.

Demi menjaga marwah organisasi yang dilandasi nilai kejujuran dan keadilan, 30 pimpinan Wilayah juga membubuhkan komitmen dan tandatangan untuk tetap mendukung H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum PP IPHI Hasil Muktamar VII Surabaya yang sah secara organisasi dan memenuhi korum.

Dalam forum Rakernas Terbatas juga terungkap adanya teror dan intimidasi oleh pihak tertentu terhadap sejumlah Pengurus Wilayah dan Daerah karena dituduh menggunakan lambang dan merek IPHI yang sudah didaftarkan oleh Erman Suparno. (rel/sih)

1...1,3811,3821,383...15,701Page 1,382 of 15,701