Polemik di PD Pembangunan Binjai

BINJAI- Tunggakan pembayaran gaji puluhan karyawan di Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Binjai belum menemui titik terang. Pasalnya, untuk pembayaran gaji tersebut Pemko Binjai masih menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Seperti diutarakan Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan, ketika ditemui Sumut Pos di ruang kerjanya, Selasa (3/1), hingga kini belum tahu pasti bagaimana masalah gaji karyawan PD Pembangunan itu.
“Masalah gaji saya tidak begitu mengetahui. Yang jelas, kita tunggu saja hasil audit BPK. Selanjutnya, barulah dibahas mengenai gaji karyawan PD Pembangunan yang belum dibayarkan tersebut,” ujarnya.

Timbas menerangkan, sejauh ini masalah yang ada di tubuh PD Pembangunan masih dalam audit BPK. Karena sebelumnya audit terhadap PD Pembangunan diserahkan secara resmi ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Ketika BPKP melakukan audit. Mereka mengaku kesulitan dengan alasan tidak tahu di mana saja aset PD Pembangunan. Hal itu disebabkan, pihak PD Pembangunan tidak ada memberikan aset yang dimilikinya dari anggaran sebesar Rp19 miliar itu,” jelas.

Untuk itu lanjut dia, Pemko Binjai mengalihkan audit BPKP ke BPK. Tapi, hingga kini belum ada hasil yang jelas. “Kami juga belum tahu perkembangan dari BPK. Yang mengetahui hal ini sebenarnya pak wali,” ucapnya.
Ketika disinggung mengenai pengangkatan Direktur PD Pembangunan, Ir H Ayub Saipul oleh Pemko Binjai yang terkesan dipaksakan, Timbas menegaskan agar masalah itu ditanyakan langsung kepada orang yang mengangkatnya. “Pengangkatan dia (Ir Ayub-red), bukan masa kepemimpinan kami. Melainkan, masa kepemimpinan Wali Kota yang lama,” ungkapnya.

Terkait Pemko Binjai menempatkan Dirut baru sebagai Pelaksana tugas (Plt) di PD Pembangunan, Timbas mengakui hal itu ada pertimbangan lain dari wali kota.

“Memang masalah ini menjadi dilema. Mungkin, daripada kosong di PD Pembangunan wali kota mengeluarkan SK kepada orang yang mungkin dipercayanya. Tentunya di dalam SK itu ada tugas tertentu yang harus dijalankan Plt dirut tersebut,” sebutnya.

Mengenai anggaran Rp1 miliar yang kembali diusulkan Pemko Binjai untuk tambahan modal di kubu PD Pembangunan, Timbas mengatakan belum tahu pasti tentang anggaran tersebut.

“Memang, kalau PD Pembangunan ini tidak berjalan, untuk apa lagi diberi anggaran. Tapi, nanti coba saya cek lagi. Untuk apa sebenarnya anggaran sebesar Rp1 miliar itu diusulkan. Apakah untuk gaji karyawan atau untuk yang lainnya,” terang Timbas. (dan)

LUBUK PAKAM- Kepala Desa (Kades) Sena Kecamatan Batangkuis Deliserdang, BS (46) ditangkap Polres Deli Serdang di kediamannya di Dusun V Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Selasa (3/1). BS ditangkap dalam kasus pembakaran serta pengerusakan rumah Ketua Pemuda Pancasila (PP) Batangkuis Warsito alias Anto Lembu di Dusun IV Desa Sena Kecamatan Batangkuis, Minggu (11/12/2011) lalu.

Tersangka BS diringkus berdasarkan keterangan beberapa saksi dan 11 pelaku lainnya yang sebelumnya ditangkap dalam kasus yang sama.

Dengan tertangkapnya BS, berarti sudah 12 tersangka yang berhasil dikumpulkan Satuan Reskrim Polres Deliserdang.
Kapolres Deli Serdang AKBP H Wawan Munawar SIk Msi didampingi Kasat Reskrim AKP Anggoro Wicaksono SiK mengaku mengamankan oknum Kepala Desa Sena dalam kasus pembakaran dan pengerusakan rumah Anto Lembu.

Menurut Kapolres, sampai saat ini pihaknya masih berupaya mengembangkan kasus tersebut untuk mengejar tersangka pelaku yang lain, sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.

Sementara, oknum Kepala Desa Sena masih menjalani pemeriksaan dan akan dijerat pasal 170-187 (pengerusakan secara bersama-sama), dan makar 55, 56, dan 160 KUHPidana.

Berita sebelumnya, kasus ini berawal perebutan lahan PTPN II Kebun Batangkuis yang berujung pembakaran rumah Anto Lembu yang dilakukan sekelompok orang. Tidak ada korban jiwa atau korban luka bakar dalam kejadian itu, namun sebuah mobil BK 1836 GN turut terbakar. Hanya saja sebelum kejadian ini, rumah Anto Lembu pernah juga dibakar sehingga seorang putrinya meninggal dunia. (btr)

KARO-Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karo, molor. Pasalnya, APBD tahun anggaran 2012 belum juga disahkan hingga Desember 2011. Masalah ini dipastikan berdampak terhadap sosial ekonomi, pembangunan  fisik dan kinerja aparatur pemerintahan sekaligus lembaga legislatif. Termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo tersendat hingga akhir Desember tahun lalu. Diyakini RAPBD akan selesai pada pertengahan tahun  2012, karena masih harus melalui beberapa tahapan lanjutan.

RPJMD menurut dewan,  pada persentase yang disampaikan eksekutif akhir tahun lalu, di ruang rapat paripurna DPRD Karo,  masih memiliki banyak  kekurangan dan masih perlu dievaluasi.   Hal ini terkait amanah, UU  No 10 tahun 2004, tentang sistem perencanaan nasional.

“Kita siap membantu percepatan pengesahan APBD. Namun semua itu tentunya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tidak bisa disahkan begitu saja. “ ujar Anggota DPRD  Karo, asal Fraksi Golkar, Inganta Kembaren, SH, kepada Sumut Pos, Selasa (3/1).

Kabid Humas Pemkab Karo, Jhonson Tarigan,  mengakui  keterlambatan pengesahan APBD Karo terkait,  adanya kendala pada  tingkat  pembahasan sebelum RAPBD. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)  kepala daerah, juga baru selesai pada akhir Desember tahun lalu.

Jhonson juga tidak menampik jika  keterlambatan penyelesaian RPJM, akan turut berimbas pada tahapan pembahasan selanjutnya seperti, Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJMP), KUA PPAS, RAPBD, dan APBD. (wan)
Sementara terkait,  belanja wajib mengikat (belanja rutin), Kabid Humas, menyatakan hal itu menunggu keputusan  Bupati Karo. (wan)

Soal Ditemukannya Dugaan Minuman Susu Basi

BINJAI- Dinas Kesehatan Kota Binjai segera meninjau Hypermart Binjai Supermall (BSM) di Jalan Soekarno Hatta terkait temuan konsumen yang membeli susu basi dan muntah-muntah usai meminum susu tersebut.
“Pusat perbelanjaan mana itu? Kalau memang begitu, susu yang dibelinya itu jangan dibuang. Biar kita tindaklanjuti ke Hypermart besok (hari ini-red),” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Binjai, dr Agusnadi Tala saat dihubungi wartawan, Selasa (3/1).

Agusnadi mempertanyakan masa berlaku susu tersebut untuk dijual. Sebab menurutnya, jika konsumen muntah saat minum susu itu, bias jadi susu tersebut sudah bahaya dan tidak layak untuk dijual. “Masa berlaku susu itu masih ada atau tidak? Kalau tinggal satu bulan lagi, memang masih bisa dijual. Tapi mungkin saja, pengusaha kurang memperhatikan tempat penyimpanan susu tersebut. Sehingga, susu itu berubah rasa dan mengakibatkan konsumen muntah-muntah,” ujarnya.

Agusnadi berharap kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan barang atau makanan yang akan dibeli, baik di pasar tradisional maupun pasar modren. “Kalau masyarakat ada mendapatkan makanan yang sudah tidak layak jual, segera lapor ke Dinkes Binjai agar bisa ditindak lanjuti. Jadi, saya pesan sekali lagi, jangan dibuang susu itu ya, biar kami bisa tindaklanjuti,” imbaunya.

Sementara itu, seorang korban yang muntah-muntah, Evan Dani saat ditemui Sumut Pos di rumahnya menduga bahwa DPRD Binjai ada main belakang dengan pihak pengusaha Hypermart dan PT Sukanda Djaya selaku penyedia barang. Sebab, terdapat beberapa keanehan saat anggota DPRD Binjai dari komisi B, melakukan pertemuan dengan kedua pelaku usaha tersebut.

”Ada beberapa keanehan yang akhirnya saya temukan. Yang pertama, sikap DPRD seperti acuh tak acuh menerima pengaduan saya dan belakangan diketahui, Maruli Malau beserta sejumlah anggota DPRD Binjai dari Komisi B lainnya sudah mengadakan pertemuan dengan Hypermart dan PT Sukanda Djaya, dan saya menilai pertemuan itu gelap atau ilegal. Karena rekomendasi pemanggilan dari unsur pimpinan DPRD terhadap kedua pelaku usaha itu belum ada,” ungkapnya.

Evan menyampaikan, setelah mendapat keterangan dari Ketua komisi A DPRD Binjai, HM Yusuf SH. “Ketua Komisi B mengakui, kalau pihaknya belum ada mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha itu. Bahkan, Ketua Komisi B mengakui, tidak berani melakukan panggilan jika belum ada disposisi dari pimpinan dewan” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Evan, selain HM Yusuf, Wakil Ketua DPRD Binjai, H Bahman Nasution, juga mengakui, kalau dirinya belum ada memberikan disposisi kepada komisi A dan B, guna melakukan pemanggilan maupun pertemuan dengan pelaku usaha tersebut. “Secara pribadi saya belum ada medisposisikan surat untuk pemanggilan kedua pelaku usaha itu. Begini saja, dalam waktu dekat ini akan segera kita tanda tangani surat disposisi tersebut, agar pelaku usaha kita panggil lagi,” ujar Evan mengulai jawaban H Bahman Nasution.

Sementara Maruli Malau, selaku anggota Komisi B dari Partai PPP, saat dikonfirmasi terkait pertemuannya dengan kedua pelaku usaha yang dinilai ilegal oleh korban, kepada Sumut Pos membantah tudingan Evan yang menyebutnya ada bermain dalam kasus susu basi tersebut. “Saya sudah ikhlas ingin membantunya, kalau sudah begini apa lagi yang mau kita buat. Saya sendiri sudah malas mencapurinya,” katanya kepada Sumut Pos. (dan)

Usai Makan Siomay

LANGKAT- Sebanyak 40-an orang anak Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Langkat, Selasa (3/1) diduga keracunan usai mengkonsumsi siomay, yang dijual warga setempat di sekitar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 053980. Akibatnya, anak-anak tersebut mengalami muntah dan sakit perut.

Dari jumlah korban tersebut, 10 diantaranya terpaksa dievakuasi dengan menggunakan sampan (boat) ke Dusun Pematang Buluh, Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang, Langkat. Korban dibaringkan di dermaga dengan tenaga medis Puskesmas setempat. Tapi, akibat minimnya peralatan dan obat-obatan korban hanya dibaringkan diatas pelataran dermaga dan dipasang infus.

Selain itu, ada warga lainnya terpaksa merujuk anaknya ke RS Asia Medica Binjai karena khawatir.  Seperti dilakukan, Usman (34) mengaku, peristiwa berawal dari jajanan bakso. “Pagi, sekitar pukul 10.00 WIB, anak-anak beli jajanan siomay (bakso) di jual seorang warga dekat sekolah, selang beberapa jam memakan bakso sekitar pukul 13.00 WIB, anakku muntah-muntah seperti keracunan, begitu juga dengan puluhan anak laimnya,” beber dia seraya mengaku anak pedagang yang infonya baru kali pertama dagang siomay menjadi korban.

Amatan wartawan di dermaga Batang Buluh, sekitar dua jam delapan korban terlantar, selanjutnya dirujuk ke Puskesmas Secanggang menggunakan mobil pick up guna perawatan intensif.    Mirisnya, saat bersamaan Camat Kecamatan Secanggang, Ibnu Hajar tidak tampak di lokasi. Begitu juga dengan Sekretaris Camat (Sekcam) tak kelihatan di lokasi. Akibat hal itu, warga di lokasi tersebut menggerutu.
“Parah kali Pak Camat ini, masak ada warganya yang kena musibah masal seperti ini tidak tanggap,” keluh warga.
Camat Secanggang Ibnu Hajar ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengaku sedang di luar kota. “Saya lagi diluar kota, jadi nggak sempat datang,” ucapnya.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Langkat, Ernis Syafrin, di lokasi mengaku kecewa dengan Camat Secanggang yang tidak tangap akan warganya.

“Kenapa camatnya atau mewakili tidak ada di tempat, inikan persoalan nyawa lagi pula korbannya anak-anak. Kalau seperti ini sikap seorang kepala kecamatan sudah selayaknya Bupati Langkat mengevaluasi kerjanya, apalagi Langkat diwacanakan kabupaten layak anak (KLA) bisa tidak terwujud bila tidak ada dukungan seperti ini,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun di dermaga Batang Buluh, anak-anak korban dugaan makanan siomay diantaranya, M Ananda Habib (9), Tika Ramadani (4), Trinanda Dewi (5), Faridah (13), Madina Aulia (1,7), Mawan (10), Frida (13), Ika (2,5), Ferdi (9) dirawat di RS Asia Medica-Binjai dan Nanda (9) dirawat di RSU Tanjungpura, Yazid (4), Nanda (5). Sedangkan, tiga puluh orang lagi masih dirawat di Desa Jaring Halus.

Terpisah, Kabag Humas Pemkab Langkat, Syahrizal menegaskan seluruh korban tidak akan ditanggung Pemkab Langkat untuk biaya  perobatannya. (mag-4)