Masih 419 Hari Lagi, Nama Bakal Calon Bermunculan

MEDAN-Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 masih 419 hari lagi, namun bakal calon mulai ramai dibicarakan. Dari data yang dihimpun Sumut Pos dari berbagai sumber di masyarakat, sedikitnya ada 17 nama yang digadang-gadang akan maju menuju BK 1.

Yang cukup mengejutkan, dua tokoh nasional yang tengah menduduki kursi empuk sebagai menteri dan ketua partai tingkat nasional, juga diperhitungkan akan maju pada Pilgubsu 2013. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring serta Ke tua DPP PPP yang juga mantan Menteri Kehutanan MS Kaban. Dan tentu saja, Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho diduga kuat juga akan masuk menjadi salah satu kandidat, sebagai incumbent.

Menyangkut hal itu, Anggota Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi PKS Rauddin Purba yangn dikonfirmasi Sumut Pos di Gedung Dewan, terkait rencana majunya Gatot dan Tifatul Sembiring, mengelak dan me ngaku tidak mengetahui hal itu. “Kami belum ada rapat dan mendengar hal itu,” jawab Kamis (12/1).

Saat disinggung, sebagai kader partai, biasanya informasi-informasi seperti itu mudah mengaksesnya. Apalagi, kedua sosok (Gatot dan Tifatul) tersebut adalah kader PKS, Rauddin hanya tersenyum dan kembali mengaku tidak mengetahui hal itu.

Nama lain adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Rahmat Shah, Parlindungan Purba, dan Prof Dr Darmayanti Lubis. Rabu (11/1) lalu, Rahmat Shah sempat mengatakan siap jika memang rakyat Sumut menghendakinya. Pun, siap maju ketika tak ada lagi tokoh yang mempunyai misi untuk memajukan Sumut.

Sedangkan itu, Anggota DPD RI Parlindungan Purba yang dikonfirmasi mengenai hal itu menyatakan, dirinya saat ini lebih nyaman menjadi anggota DPD RI. “Saya belum kepikiran ke situ. Masih nyaman memperjuangkan hak-hak rakyat,” katanya.

Kemudian beberapa anggota DPRD Sumut juga diprediksi ikut meramaikan yakni, Kamaluddin Harahap dan John Hugo Silalahi yang juga mantan Bupati Kabupaten Simalungun. Selanjutnya dari kalangan Anggota DPR RI muncul nama Chairuman Harahap dan Tri Tamtomo.

Kalangan dari unsur TNI/Polri juga santer dibicarakan yaitu Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro serta Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjend) AY Nasution. Tak ketinggalan merebak juga sejumlah kepala daerah di Sumut yang disinyalir akan unjuk gigi antara lain Bupati Serdang Bedagai HT Erry Nuradi dan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu.

Menariknya, senada dengan informasi yang di dapat masyarakat, Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga mengatakan calon-calon tersebut cukup menjanjikan untuk maju. Bahkan, Chaidir memetakan tokoh-tokoh itu dalam tiga bagian. Pertama latar belakang sipil yakni, Gatot Pujo Nugroho, Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap, dan Anggota DPD RI Rahmat Shah.

Untuk tokoh berlatar belakang TNI/Polri antara lain Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, Pangkostrad Letjen AY Nasution, dan Mantan Pangdam Bukit Barisan Mayjend TNI Tritamtomo yang saat ini menjadi anggota DPR RI.

Kemudian dari unsur tokoh masyarakat, Chaidir menyebutkan antara lain, Menteri Kehutanan MS Kaban dan Menkominfo Tifatul Sembiring. “Yang menurut saya feasible (layak, Red) dan suitable (cocok, Red) adalah tokoh-tokoh itu,” cetusnya.

Bagaimana dengan sosok Bupati Serdang Bedagai (Sergai) HT Erry Nuradi, Ketua DPD Demokrat Sumut HT Milwan, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, serta Bupati Langkat Ngogesa Sitepu?

“Kalau Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, saya dengar ada yang mendorongnya untuk maju. Namun untuk saat ini lebih baik ke kursi orang nomor dua dulu,” paparnya.

Terkait Pilgubsu 2013, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Ridwan Rangkuti memprediksi, ada beberapa faktor yang memungkinkan kandidat untuk menang. Faktor yang dimaksud antara lain, masalah sosok atau figur, kemudian masalah finansial, dan perahu politik. “Untuk Pilgubsu nanti, siapa yang punya uang banyak peluang menangnya relatif lebih besar. Karena proses pemilu tidak terlepas dari citra permainan uang atau money politik. Turut mempengaruhi adalah kendaraan politiknya. Siapa yang pakai partai politik besar juga akan berpeluang besar menang. Kemudian sosok atau figur. Jadi kalau tidak melalui partai besar, dan tidak punya uang serta figur yang tidak terkenal lebih baik tidak usah mencalonkan daripada rugi nantinya,”

Berdasarkan rancangan tahapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, hari H pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 akan jatuh pada 7 Maret 2013. Penetapan tanggal ini ternyata masih menjadi polemik yang menarik. Chaidir Ritonga kepada Sumut Pos menyangkal secara tegas, pernyataan Ketua KPU Sumut Irham Buana yang menyatakan Chaidir tidak paham dengan UU.
“Siapa sebenarnya yang tidak paham. Saya atau dia?” katanya.

Dijelaskannya, berbicara mengenai pelaksanaan pemilu baik presiden maupun kepala daerah berakar pada Pancasila, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada. Mengenai Pilgubsu khususnya pada Sila ke 4 Pancasila yang berbunyi, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
“Artinya, dalam sila itu menegaskan dan menyatakan, proses tata negara dipilih melalui perwakilan,” tukasnya.
Ditambahkannya, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen 4 kali menerangkan secara eksplisit, hanya pemilihan presiden yang dilakukan pemilihannya secara langsung oleh rakyat. Untuk pemilihan kepala daerah, tidak menerangkan itu secara eksplisit. “Bila itu dipahami, harusnya tugas KPU jangan berorientasi mencari pembenaran pilkada langsung adalah yang terbaik. Harusnya KPU mampu menjelaskan, hirarki pelaksanaan pilkada itu, bukan masuk pada soal teknis yang mengabaikan atau menyembunyikan substansi itu,” pungkasnya.(ari)

Dugaan Korupsi Retribusi Parkir Rp24 M

MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengintensifkan pengusutan dugaan korupsi retribusi parkir di Dinas Perhubungan (Dishub) Medan. Sejauh ini penyidik telah memeriksa 19 pejabat Dishub Medan, termasuk Kadishub Medan, Syarif Armansyah Lubis alias Bob, dan Kabid Perparkiran, Fahmi Harahap.

“Selain mengumpulkan data, kita juga telah memeriksa 19 orang dalam perkara tersebut. Semua diambil keterangannya sebagai saksi karena terlibat langsung atau mengetahui aliran dana retribusi parkir itu,” ujar Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejatisu, Jufri Nasution SH, kepada Sumut Pos, Kamis (12/1).

Sebagaimana berita sebelumnya, dugaan korupsi retribusi parkir Dishub Medan 2010-2011 senilai Rp24 miliar lebih mulai diusut Kejatisu. Pasalnya, dalam laporan  pencatatan penerimaan PAD retribusi parkir 2011 sebesar Rp32 miliar, namun fisik PAD yang masuk ke kas daerah hanya Rp10,6 miliar. Sementara pada 2010 dicatatkan penerimaan mencapai Rp16 miliar, namun yang masuk ke kas daerah hanya Rp12 miliar.

Jufri mengatakan, pihaknya memeriksa dua orang dari masing-masing bagian di Dishub Medan. Dimulai dari juru parkir (jukir), pengawas, kepala seksi, bendahara pembantu, bendahara penerimaan, bendahara besar, kabid perparkiran dan kepala dinasnya. “Bagian-bagian ini kita periksa masing-masing dua orang,” terangnya.

Menurutnya, pengusutan kasus ini masih panjang. Pihaknya masih mencari nilai kerugian negara yang sebenarnya dan bukti-bukti permulaan yang mendukung. Setelah hal itu terpenuhi, baru kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. “Yang akan kita ungkap itu, dari hasil parkir apakah mereka mereka setorkan atau direalisasikan ke PAD atau tidak dengan cara mencocokan dari jumlah penerimaan riil di lapangan dengan yang disetorkan ke kas,” terangnya.

Saat ditanya kapan kasus ini ditingkatkan statusnya ke penyidikan, Jufri hanya secara diplomatis menjawab, pihaknya belum ada mengambil kesimpulan. Pasalnya, masih banyak saksi yang belum diperiksa. “Sejauh ini belum ada kesimpulan, karena belum semua pihak diperiksa,” tambahnya. (rud)

Selesaikan Persoalan Kasus Tanah di Sumut

MEDAN-Permasalahan sengketa tanah di sejumlah daerah di Sumatera Utara masih juga ada penyelesaian. Untuk mengatasi hal tersebut, Kapoldasu akan mengundang Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, bupati, dan wali kota se-Sumut Senin (16/1) mendatangn
Hal ini diungkap Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prokoso kepada Sumut Pos. “Permasalahan kasus sengketa tanah di Sumut sangat prihatin, permasalahan tanah ini sangat rawan. Bila tak diselesaikan akan menimbulkan masalah besar seperti perisitiwa Mesuji kedua dan Bima kedua akan terjadi di Sumut,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh di Poldasu sesuai laporan, sekitar hampir tiga ribu kasus sengketa tanah yang harus diselesaikan. “Pihak Mapolda Sumut akan memintai keterangan dari BPN Sumut atas permasalah tanah yang terjadi seperti tapak batas tanah, sengketa tanah, dan tanah garapan yang diduduki masyarakat yang merupakan tanak eks PTPN,” paparnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPD RI Irman Gusman dan anggota DPD RI DR H Rahmat Shah menerima aspirasi masalah pertanahan Sumut dengan menyambut kedatangan masyarakat Sari Rejo yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas).

Kedatangan Ketua DPD RI sebenarnya hanya untuk transit, setelah melakukan kunjungan kerja ke Nanggroe Aceh Darussalam dan kemudian berangkat ke Jakarta. Waktu yang singkat itu dimanfaatkan oleh perwakilan masyarakat Sari Rejo dan perwakilan masyarakat Jalan Jati yang tanah dan rumahnya dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan akhir November dan awal Desember tahun lalu.

“Kami sudah cek ke instansi terkait, bahwa lahan kami bukan aset. Kami dizalimi, kami ingin keadilan, jangan sampai jadi Mesuji kedua. BPN bilang lahan seluas 302 ha sudah bersertifikat, tetapi kami tidak tahu mana kawasan yang sudah bersertifikat itu,” ujar Ketua Formas, Riwayat Pakpahan.
Sementara itu Pdt Bunsui Tigor, STh mewakili warga Jalan Jati menyampaikan bahwa mereka sebenarnya tidak ada kaitan dengan perkara yang diputus oleh PN Medan serta memerintahkan dilaksanakan eksekusi, sebab hingga saat ini menurut BPN sertifikat tanah mereka yang 60 KK masih sah dan belum ada pencabutan/pembatalan. “Bahkan Sekolah Methodist yang bangunannya bantuan dari Korea mau diratakan. Pagar dan pos satpam sudah dirobohkan. Kami berharap kiranya pemerintah membatalkan eksekusi tersebut serta mengembalikan hak kami dan mengganti rugi bangunan yang telah dirobohkan,” papar Bunsui bersama rekan-rekannya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Rahmat Shah menyatakan keprihatinannya dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini di hampir seluruh wilayah Indonesia. “Bagi masyarakat yang menjadi korban kasus-kasus seperti ini hendaknya jangan menyerah dan memilih jalan yang justru melanggar hukum. Kita negara demokrasi, mari sama-sama kita perjuangkan tegaknya keadilan di negeri ini,” kata Ketua DPD RI Irman Gusman.
Menurutnya, dalam negara demokrasi, kedaulatan ditangan rakyat, dan harusnya menganut persamaan dimata hukum. Banyak sekali kasus pertanahan yang sudah masuk dan dibahas dalam sidang-sidang DPD RI. “Kami DPD RI dalam menyelesaikan masalah, selalu memanggil petinggi instansi yang terkait seperti menteri dan sebagainya untuk kemudian membahasnya dengan serius sampai ditemukan solusi berupa kesepakatan yang harus dijalankan.

Termasuk kasus-kasus tanah Sari Rejo dan lainnya. Nah, kebetulan kami akan melaksanakan Sidang Pleno maka ini akan menjadi topik bahasan kami di DPD, kita akan memfasilitasi untuk dilakukan gelar perkara,” ujar Irman lagi.

Sementara itu dari binjai, ratusan warga Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Binjai, nyaris bentrok dengan pihak PTPN 2 Tanjung Jati, sekitar pukul 09.00 WIB kemarin.

Keterangan yang dihimpun Sumut Pos, kejadian ini berawal ketika masyarakat yang mengerjakan lahan seluas 70 hektar mendapat larangan dari karyawan PTPN 2. Pihak karyawan PTPN 2 yang mengendarai 5 unit mobil colt diesel warna putih langsung melarang masyaraakat untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Mendapat larang itu, masyarakat yang terdiri dari kaum wanita dan pria itu awalnya tidak peduli.

Karyawan yang dipimpin langsung T Tampubolon selaku Manajer PTPN 2 Tanjung Jati, langsung mengusir warga secara paksa dengan cara melempari masyarakat saat melakukan penanaman. Tidak terima dengan tindakan pihak PTPN II, masyarakat akhisnya memberikan perlawanan dengan mengambil bebatuan yang ada di lahan PTPN 2 itu untuk membalas lemparan para karyawan PTPN 2. Bahkan, aksi saling kejar antara karyawan dan masyarakat pun tak dapat dihindari lagi.

Beruntung puluhan personel di jajaran Polres Binjai cepat turun hingga tidak didapati korban jiwa. Selanjutnya, kedua belah pihak serta petugas kepolisian yang dihadiri langsung Kapolres Binjai, AKBP Musa Tampubolon, membuat pertemuan di pos PTPN 2 Tanjung Jati.

Kejadian ini, langsung mendapat respon oleh Kapoldasu dan Komisi IIII anggota DPR RI. Dengan menggunakan berbagai jenis mobil Kapoldasu, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dan Komisi III DPR RI ini, turun ke lokasi kejadian.

Anggota Komisi III DPR RI, Azis Samsudi, beserta 8 orang anggota lainnya, saat berada di lokasi kejadian, kepada sejumlah wartawan mengaku, akan segera menyelesaikan permasalahan lahan PTPN 2 yang ada di Kota Binjai dan umumnya di Sumatra Utara.

“Kita akan segera membahas permasalahan ini dengan Pansus yang sudah kita bentuk agar soal lahan yang ada cepat diselesaikan,” tegas Azis Samsudi.
Sementara itu, Menajer PTPN 2 Tanjung Jati, T Tampubolon, saat dikonfirmasi terkait soal ini mengakui, kalau pihaknya memiliki dasar untuk menguasai lahan tersebut. “Kami sudah mendapat HGU sejak tahun 2003 sampai 2025. Makanya, lahan ini masih dalam tanggung jawab PTPN 2,” ujar T Tampubolon.

Sedangkan Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, berharap agar masyarakat dapat bersabar. “Masalah inikan masih dalam proses. Kalau masalah ini sudah selesai, lahan inikan tentunya kembali kepada masyarakat yang memang berhak memilikinya,” katanya. (gus/ila/dan)