MEDAN- DPRD Medan mendesak RSU Pirngadi Medan untuk segera mungkin menaikkan gaji tenaga honornya sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK). Karena rumah sakit tersebut sudah menjadi Badan Layan Umum Daerah (BLUD) sejak 2 bulan lalu.

Desakan itu Ketua Fraksi PDS DPRD Medan, Landen Marbun SH dan Sekretaris Komisi B DPRD Medan, Khairuddin Salim, Senin (5/12).

Seperti diketahui, gaji tenaga honorer di RSU Pirngadi hanya dibayarkan Rp500 ribu hingga Rp900 ribu per bulannya. Gaji itu masih jauh di bawah UMK Kota Medan 2011 sebesar Rp1.1 juta.  Dengan kondisi itu, sama saja tenaga honorer hanya diambil tenaganya tanpa dipikirkan kesejahteraan para tenaga honorer.

Khairuddin Salim menegaskan, rendahnya gaji tenaga honorer RSU Pirngadi tentunya tak terlepas dari kebijakan Direktur Utama (Dirut ) RSU Pirngadi Medan. Untuk menengahinya, pihaknya akan memanggil Dirut rumah sakit milik Pemko Medan tersebut mengenai gaji honorer ini.

Anggota Fraksi Demokrat ini memaparkan, sebenarnya setelah RSU Pirngadi resmi menjadi BLUD, artinya rumah sakit sudah diberikan wewenang penuh untuk mengelola rumah sakit dan memajukan rumah sakit. Maka dari itu, rumah sakit khususnya Dirut harus mengeluarkan kebijakan baru agar meningkatkan kesejahteraan pegawai dan tidak luput juga pegawai honornya.

“Karena tujuan RSU Pirngadi dijadikan BLUD agar pegawai bisa sejahtera dan rumah sakit itu tak kesulitan dalam mengelola anggarannya,” sebutnya.

Lebih lanjut, Landen Marbun menegaskan tenaga honor di instansi pemerintahan tidak boleh di bawah UMK Kota Medan, seminimalnya harus sesuai dengan UMP. Apabila masih ada instansi yang membayar tenaga honorernya di bawah UMK, sama saja Pemko Medan melalui Wali Kota tak menghargai SK Wali Kota.”Jangan sampai hak dari pegawai tenaga honor itu ditahan. Harus direalisasikan secepatnya karena mereka itu manusia. Lagi pula, manalah cukup Rp500 ribu per bulan bila dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok sekarang,” ungkapnya.

Dia menegaskan, sebaiknya Dirut RSU Pirngadi segera merevisi gaji tenaga honorer tersebut, agar bisa lebih sejahtera. Tapi, dengan catatan para pegawai ini dibutuhkan bekerja, bukan karena ada kepentingan lainnya.

Sebelumnya, Kasubbag Hukum & Humas RSU Pirngadi Medan Edison Perangin-angin SH MKes mengaku, bahwa gaji honor diberikan sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya. Tapi, setelah RSU Pirngadi berstatus BLU, benar salah satunya untuk mensejahterakan para pegawai dan honorer. Dengan status ini, kami hanya bisa menaikkan gaji honorer sebesar Rp100 ribu per tahunnya.

“RSU Pirngadi baru dua bulan menjadi BLU dan ini masih pertimbangan,” ucapnya. (jon)

MEDAN- Pasca ditetapkan tersangka akibat menyelewengkan beras miskin (raskin) tahun 2009 sebesar Rp56 juta, Kepala Desa (Kades) Nagori, Toba Samosir, Rikson Mangatur Napitupulu disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan, Senin (5/12).

Sidang itu digelar dalam agenda mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Edmon Purba SH dipimpin majelis hakim P Simarmata SH.

JPU menyebutkan, terdakwa sebagai kepala desa menyalurkan program bantuan langsung tunai dan raskin kepada 186 kepala keluarga (kk) dengan catatan per keluarga mendapatkan jatah 180 kg. Tapi, pada prakteknya bantuan yang seharusnya untuk 186 kk hanya disalurkan  180 kk. Sehingga ada keanehan para penerimanya tak tepat sasaran.

Selanjutnya, paparnya seharusnya berasa seharga Rp16.000  per 10 kg atau satu sak, kepala desa melalui kepala dusun tanpa ada pengesahan camat menaikkan harga beras menjadi Rp27 ribu per sak. “Atas tindakan terdakwa dikenakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman 5 tahun penjara dengan denda Rp50 juta,” ucap JPU.

Kuasa hukum terdakwa Juntar Lumbangaol SH mengatakan sebenarnya tidak melakukan korupsi, hanya sisa saja sisa beras ada 2 sak yang tidak terbagi. “Kami menganggap dakwaan jaksa itu ngawur,” ujarnya. (rud)

MEDAN- Dugaan korupsi penyelewengan 24 ekor sapi atas bantuan Kementerian Pertanian RI, terhadap Kelompok Tani Gotong-Royong, Simalungun kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan. Pada kesempatan ini, terdakwa mendapat pembelaan dari tetangganya.

Sidang lanjutan terdakwa Ketua Kelompok Tani Gotong royong, Simalungun Zulkarnain digelar, Senin (5/12). Agenda persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi ade charge (meringankan) terdakwa dipimpin majelis hakim M Nur SH.

Namun saksi ahli dari Universitas Sumatera Utara (USU) berhalangan hadir. Selanjutnya, sidang dilanjutkan mendengarkan saksi ade charge (meringankan) untuk terdakwa. Dalam kesempatan itu, saksi yang meringankan adalah tetangga terdakwa, Abdullah.

Dihadapan majelis hakim, Abdullah menyebutkan terdakwa Zulkarnain memang memiliki 25 ekor lembu yang diternakannya. “Saya tidak tahu lembu itu dari mana, yang pasti sebelum saya berangkat ke Medan saya sempat menghitungnya satu persatu. Lembu itu berjumlah 25 ekor yang berada di dalam kandang belakang rumah pak Zulkarnain,”sebutnya.

Ketika ditanya hakim, siapa orang yang mengembala lembu milik terdakwa, saksi mengatakan yang mengasih makan-istri terdakwa. “Yang mengembala lembu itu anaknya, dan istrinya pak Zulkarnain. Memang, lembu belum ada setahun,” sebutnya.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menanyakan pada terdakwa soal keterangan saksi di hadapan persidangan apakah benar atau salah.  Terdakwa Zulkarnain membenarkan keterangan saksi.”Benar pak hakim keterangan saksi itu,” ucap terdakwa singkat. (rud)

Al Washliyah Banding Putusan PN Lubukpakam

MEDAN- Al Jam’iyatul Washliyah melakukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang tidak menerima upaya perlawanan (verzet) Al Washliyah dalam sidang perkara  perdata  No.93/Pdt.G/VZT/2010/PN/LP, di PN Lubuk Pakam, Rabu (13/4) yang dipimpin Ketua  Majelis Hakim Denni Lumbantobing SH.

Pada sidang yang dihadiri ratusan warga Al Washliyah ini berlangsung cepat. Bahkan majelis hakim yang hendak dikonfirmasi tentang putusannya tersebut keburu meninggalkan PN  Lubukpakam. Sementara kuasa hukum pihak 65 warga yaitu Titin Kurniawati Rahayu Cs, sama  sekali tidak hadir sejak awal digulirnya sidang tersebut.

Kuasa hukum Al Jam’iyatul Washliyah, Ade Zainab Taher mengatakan putusan majelis menyebutkan upaya verzet tidak tepat karena Al Washliyah sendiri tidak hadir dalam sidang perkara perdata  No.93/Pdt.G/VZT/2010/PN/LP.
“Sementara dalam sidang tersebut bukan hanya kita saja tidak datang, notaris juga tidak datang, BUMN tidak hadir. Al Washliyah juga tidak pernah dihadirkan apalagi diundang pada  persidangan atas putusan perkara perdata tersebut sehingga dilakukan upaya verzet atas putusan tanpa hadirnya Al Washliyah (verstek),” jelasnya.

Selanjutnya putusan majelis hakim untuk prkara PTPN 2 yang menyatakan objek, subjek serta  dasar hukum gugatan tersebut sama. Salah satunya BPN Pusat sebagai salah satu tergugat,  sedangkan dalam perkara dahlu BPN Pusat bukan menjadi tergugat. “Kita ajukan banding karena putusan tidak menerima upaya verzet Al Washliyah itu tidak benar,” tukasnya.

Sementara Ketua PB Al Washliyah, Ir Yusuf Pardamean Nasution yang hadir dalam persidangan  menyatakan, seluruh gugatan yang dilakukan Titin Kurniawati CS jelas penipuan. Selain dari  bukti Poldasu serta putusan pidana, dari 65 orang penggugat atas nama Titin Kurniati Rahayu Cs, seorang di antaranya Edilianto alias Ahwa yang namanya terdaftar dalam gugatan mengaku  tidak memiliki tanah di objek perkara perdata No.93/Pdt.G/VZT/2010/PN/LP dan No.96/PDT.G/2010/PN LP serta surat-surat yang dijadikan dasar untuk menggugat atau eksekusi  adalah palsu.

“Ahwa juga telah mencabut kuasanya dari Suhardi SH yang merupakan kuasa hukum Titin Kurniati  Rahayu Cs. Maka itu hakim jangan membiarkan kebiadaban seperti ini,” kecamnya.

Yusuf juga menegaskan, meski majelis hakim tidak menerima gugatan verzet Al Washliyah, namun upaya tersebut tidak mengurangi perjuangan Al Washliyah untuk merebut hak atas tanah seluas 32 hektar di Pasar IV, Desa  Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang. “Warga Al Washliyah tetap menuntut sampaikan kapan pun, karena tanah tersebut milik Al Washliyah. Kita tidak gentar dengan siapa pun,” tegas Yusuf Pardamean.
Dengan putusan majelis hakim yang dinilai tidak menunjukkan adanya kebenaran, Yusuf menyebutkan, mafia tanah tetap eksis di Pengadilan Negeri Lubukpakam untuk mengotak-atik hukum. (ila)