Rencana Eksekusi Tanah Jalan Jati

MEDAN- Puluhan Warga Jalan Jati  Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur bersama kuasa hukumnya mendatangi Mapolresta Medan untuk memenuhi undangan. Kehadiran massa di Polresta Medan untuk menyampaikan duduk persoalan sengketa tanah  seluas 70.506,45 meter persegi.

Pertemuan dipimpin Kapolresta Medan Kombes Pol Tagama Sinaga, dihadiri perwakilan Pengandilan Negeri (PN) Medan, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, Perwakilan Kelurahan Pulo Brayan, saksi ahli yang juga guru besar hukum pidana USU Prof DR Syarifuddin Kallo dan perwakilan camat Medan Timur. Pertemuan digelar di Aula Rupatama Mapolresta Medan, Selasa (22/11).

Usai pertemuan perwakilan PN Medan yang dihadiri Juru Sita Abdul Rahman mengatakan pertemuan itu mendengar dari pihak warga dan BPN Kota Medan. “Kami hanya perwakilan dari pihak PN Medan, dari pertemuan akan dilaporkan ke atasan,” ungkapnya. “Saya tidak mau banyak komentar dari permasalahan sengeketa tanah ini biar kami buat laporan ke atasan kami ya,” tambahnya sambil berlalu meninggalkan Mapolresta Medan.

Di tempat yang  sama,  Kuasa Hukum warga, Ida Rumindang Radjagukguk SH mengatakan pihaknya sudah melaporkan duduk permasalahan sebenarnya ke Kapolresta Medan, di wilayah yang disengketakan dari 66 kepala rumah tangga. Di wilayah itu ada sebanyak 52 persil tanah memiliki Sertifikat Hak Milik, sedangkan sisanya sebanyak 14 kepala rumah tangga memiliki sertifikat SK Camat.

“PN Medan jangan mengeksekusi dulu karena warga sudah menyampaikan perlawanan. Setelah ada putusan gugatan warga, silahkan PN Medan mengeksekusi,” ucapnya.

Dia berpendapat, bila PN Medan melakukan eksekusi, pasti melanggar hukum. Karena amar putusan nomor: 113/Pdt.G/2006/PN Mdn tertanggal 1 Maret 2007 bersifat kabur (abscuur liber).

“Dalam amar putusan tidak ada diputuskan tentang tanah terperkara berapa luasnya, letaknya di mana, dan tidak disebutkan batas-batas tanahnya dan berbatasan dengan siapa. Eksekusi tidak ada kekuatan eksekutorial, untuk dilaksanakan secara paksa dengan  bantuan alat-alat negara (Polri),” paparnya. Tapi, itu tetap dibantah pihak PN Medan melalalui surat eksekusi yang kembali disampaikan kepada warga. Sesuai rencana, PN Medan akan melakukan eksekusi kembali, Kamis (24/11) medatang sekitar Pukul 09.00 WIB akan melakukan eksekusi.

Namun, rencana itu tetap ditantang warga, seperti disampaikan seorang pemilik tanah yang akan dieksekusi Pendeta Bunsui Tigor STh, didampingi tim penasehat hukum, Suhamzah Ginting SH MH, kepada Sumut Pos usai mengikuti pertemuan dengan Kapolresta, BPN dan tim eksekusi PN Medan, di Polresta Medan.  “Meski PN Medan ngotot untuk melaksanakan eksekusi di tanah kami. Warga tetap mempertahankan meskipun sampai titik darah kami yang terakhir,” katanya.

Dia menambahkan, dirinya selaku pembina Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodis Mu En itu menceritakan sejak tahun 1989, tanah yang menjadi lahan yayasan itu sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan dengan nomor 391 dan tahun 1996 tanah tersebut sudah berbentuk sertifikat hak milik nomor 407.  Kabag Ops Kompol Yushfi Nasution  mengatakan pihaknya mendengar duduk pemermaslaha dari warga, BPN kota Medan, perwakilan PN Medan dan Pendapat Ahli Prof.dr.syarifundidin kaluh guru besar dari USU. “Kami sudah mendengarkan dari pihak-pihak terkait dalam permaslahan sengketa tanah ini. Tapi sampai sekarang kami belum mengeluarkan surat untuk pengamanan. Jika PN Medan tetap melakukan eksekusi bisa-bisa  saja,” ungkapnya. (gus)

10 Plang Loket Dicabut

MEDAN- Penertiban terminal liar di kawasan Jalan Jamin Ginting, Selasa (22/11), diduga telah bocor. Pasalnya, ketika tim gabungan yang dipimpin Kanit Dikyasa Satlantas Medan Rosmawati dan Kasi Pengendalian dan Ketertiban Dishub Medan Gunartin Tampubolon melakukan razia, tidak ada armada bus yang ditemukan di loket.

Namun, tim tetap melakukan penertiban dengan menurunkan plang dari masing-masing loket bus yang selama ini telah melanggar izin loket. Sedikitnya, empat loket bus berhasil ditindak diantaranya loket bus BTN, Pas Transport, Karsina Transport dan CV Pulo Samosir.

“Izin loket mereka ada, tapi mereka telah melanggar izin loket karena menjadikan loket sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang dan menjadikan loket sebagai pool bus,” kata Rosmawati.

Selain melakukan penertiban di Jalan Jamin Ginting, tim gabungan juga kembali melakukan penyisiran di Jalan Sisingamangaraja. Dalam operasi ini, tim berhasil membongkar enam plang loket usaha angkutan yakni CV Merpati Taxi, KUPJ, CV Mandiri Taxi, Harmoni Transport, Taxi Kita dan Taxi Kita Bersama.

Sementara Kabid Lalulintas Dishub Medan Toga Aruan mengatakan, tim penertiban loket yang menyalahgunakan izin akan ditertibkan bersama Satlantas Medan dan Satpol PP selama 20 hari. “Kita akan terus setiap hari melakukan penertiban. Semalam kita sudah tertibkan loket yang melanggar izin di kawasan SM Raja, hari ini kita lakukan di Jalan Jamin Ginting dan besok akan kita lakukan di Jalan Laksana. Kita ingin mereka melakukan pembenahan sendiri, tidak boleh lagi melakukan pool bus di loketnya. Loket hanya sebagai tempat untuk membeli tiket,” terang Toga.

Dikatakan Toga, penertiban dilakukan tanpa adanya pilih kasih. “Setiap hari kita telah memprogramkan titik mana saja yang akan ditertibkan. Sebenarnya, kita ingin mereka membenahi loketnya sendiri dan jangan menyalahi aturan lagi. Tapi kalau tetap membandel, kita akan kembali menertibkan loket-loket bus yang menjadi pool bus di Jalan SM Raja,” tegas Toga.

Sementara, anggota DPRD Kota Medan meminta Kapolresta dan Wali Kota Medan, dalam menertibkan pool angkutan yang menyalahi aturan harus dibarengi dengan pembenahan Terminal Pinang Baris dan Amplas. Pasalnya, penertiban pool angkutan yang menyalahi aturan ini tidak akan maksimal jika proses pembangunan atau pembenahan Terminal Amplas dan Pinang Baris tidak dilakukan.

“Sebaiknya proses pembangunan atau pembenahan dua terminal resmi dilakukan juga sembari proses penertiban berjalan. Karena apabila tidak, penertiban akan menjadi sia-sia,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Medan Muslim Maksum di gedung dewan.

Menurutnya, Pemko Medan harus bisa mempercepat proses pembangunan atau pembenahan Terminal Amplas dan Pinang Baris. Pasalnya, dua terminal itu menjadi penentu dalam mengurangi kemacetan yang disebabkan pool angkutan menyalahi aturan tersebut.

Terminal Amplas dan Pinang Baris, lanjut politisi PKS ini, harus bisa difungsikan sebaik mungkin, sehingga memberikan rasa nyaman dan aman baik kepada perusahaan angkutan maupun konsumen sehingga bersedia masuk ke dua terminal.
“Kalau rasa aman dan nyaman ada di terminal tersebut, tentu perusahaan angkutan dan konsumen tentunya memilih berangkat dan membeli tiket dari terminal, tidak lagi dari pinggir-pinggir jalan seperti sekarang ini,” jelasnya.
Lanjut Muslim, proses penertiban yang diikuti dengan pembangunan dan pembenahan terminal penting untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota ini. Penertiban yang rencananya akan berlangsung 20 hari kedepan, benar-benar membutuhkan keseriusan dari berbagai pihak terutama pengawasannya pasca penertiban.

“Saat ini, lihat dulu bagaimana 20 hari kedepan, tapi pada hari ke-21 harus ada pengawasan ketat agar pool angkutan, kendaraan roda dan becak bermotor (betor) tidak kembali lagi beroperasi. Kalau pengawasannya lemah dan kemacetan kembali tidak bisa diatasi tim gabungan, bagaimana wajah kota Medan ini?. Jadi tim harus serius menanganinya,” ungkapnya.(adl)

Razia terhadap pengendara sepeda motor juga berlangsung di hari kedua program tertib lalulintas di Kota Medan, Selasa (22/11). Tim gabungan yang terdiri dari Satlantas Polresta Medan, Dishub Medan dan TNI ini masih menemukan banyak pengendara yang tidak memakai helm dan menyalakan lampu di siang hari. Terbuki, banyaknya pengendara sepeda motor yang ditilang akibat tidak memakai helm dan tidak menyalakan lampu di siang hari.

Hal ini diakui Kasat Lantas Polresta Medan Kompol I Made Ary ketika ditemui wartawan di sela-sela razia. “Razia hari ini kami lakukan ada di beberapa titik seperti di Jalan Sisingamangaraja simpang Al Falah, Jalan Letda Sudjono dan Jalan Jamin Ginting, Jalan Amaliun dan Jalan MT Hariono. Kebanyakkan yang ditindak hari ini yang tidak memakai helm dan tidakn menyalakan lampu,” terang  I I Made Ary.

Lebih lanjut ia mengatakan, razia di hari kedua juga dibagi tiga tim. Disebutkannya, Tim I melakukan penindakakan sebanyak 287 surat tilang, Barang Bukti yang disita 15 unit sepeda motor, 153 lembar SIM dan 119 lembar STNK.
Untuk Tim II berhasil melakukan pembongkaran plang usaha angkutan umum sebanyak 10 lokasi, dimana di jalan jamin ginting 4 lokasi, yaitu CV BTN, CV Transport, CV Karisma Transport dan CV Pulao samosir. Sedangkan untuk di Jalan SM Raja dibongkar enam lokasi yakni di CV Merpati Taxi, KUPJ, CV Mandiri Taxi, Harmoni Transport, Taxi Kita dan Taxi Kita Bersama.

Sedangkan untuk Tim III dilakukan penindakkan sebanyak 109, dengan barang bukti berupa kendaraan roda empat dua unit, sepeda motor 6 unit, SIM 36 lembar dan STNK 49 lembar. Sedangkan untuk seluruh polsek jajaran Polresta Medaan melakukan tindakkan sebanyak 419 set, roda dua yang diamankan sebanyak 20 unit, roda tiga 1 unit, SIM 216 lembar dan STNK 182 lembar.

Sementara itu Zuhari seorang pengendara sepeda motor saat di loaksi razia mengatakan, dirinya ditilang karena tidak menyalakan lampu di siang hari. Sebab selama ini lanjutnya, dirinya tidak mengetahui tentang sosialisasi penyalaan lampu di siang hari tersebut. “Kalau penyalaan lampu di siang hari aku kurang paham, kalau paham tak mungkin aku ditilang,” ucapnya.(gus)