MEDAN- Warga yang menghuni rumah toko (toko) di Terminal Sambu, Medan semakin tak bisa menghirup udara segar. Pasalnya, pedagang kaki lima (PKL) di wilayah itu semakin menyesakinya. Bahkan, hal itu diperparah karena PKL mamasang atap permanen di wilayah tersebut.

“Kami susah keluar masuk rumah, bahkan sekarang ini PKL sudah memasang atap permanen. Inikan aneh, mau masuk ke rumah sendiri saja sulit,” ucap seorang warga penghuni ruko di wilayah tersebut, Sinta kepada Sumut Pos (15/11).
Dia menyebutkan, selama ini PKL memang banyak yang berdagang dan hanya mendirikan tenda saja. Tapi, sekarang sudah semakin luar biasa dengan cara memasang tenda permanen. Akibatnya pemilik ruko tak bisa membuka usahanya.

Dengan kondisi ini, Sinta berharap kepada Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM untuk segera menatanya. Agar pedagang tetap bisa berjualan, tapi warga pemilik ruko tak terganggu.

“Bila wilayah lain bisa ditata, kami berharap Wali Kota juga bisa menata di Terminal Sambu ini,” sebutnya.
Sekda Medan Ir Syaiful Bahri menegaskan, pedagang tak dibenarkan memasang atap permanen maupun bangunan di atas trotoar atau pun run way. Karena trotoar merupakan tempat pejalan kaki dan run way sebagai bagian ruang terbuka.

“Kami segera bertindak dan menata para PKL itu, karena sangat jelas sudah melanggar aturan,” ucapnya.
Dia menegaskan, aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan harus segera bertindak segera mungkin. Karena PKL jangan sampai menghalangi pemilik rumah ataupun arus lalulintas.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Hasyim SE meminta kepada Wali Kota Medan untuk segera bertindak. Sebaiknya para PKL ditata, bukan dibiarkan menghalangi pintu rumah warga. (ril)
“Jangan sampai pemilik rumah tidak bisa beraktifitas akibat PKL yang memasang tenda permanen di depan rumah warga,” ujarnya.

Apalagi, sebutnya sekarang ini sedang berjalan tim penilai Adipura, apabila pedagang terus dibiarkan, maka pemilik rumah yang kasihan. “Seharusnya warga bisa mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, bila pedagang terus menyesaki, pastinya semakin tak nyaman,” sebutnya. (ril)

Kapolresta Medan Kombes Tagam Sinaga meminta masyarakat pengendara sepedamotor, angkot dan angkutan lainnya segera melengkapi administrasi seperti SIM, STNK dan kelengkapan kendaraannya, karena akan dilakukan penertiban gabungan mulai Senin (21/11) mendatang.

“Penertiban gabungan melibatkan Sat Lantas Polresta Medan, Provost, Sat Sabhara, Dishub, Satpol PP, Organda Medan, Polisi Militer. Yang terkena razia akan disita kendaraannya dan diwajibkan mengikuti sidang di PN Medan,” jelas Tagam Sinaga kepada sejumlah wartawan, Selasa (15/11).

Tagam yang didampingi Kasat Lantas Kompol I Made Ary Pradana menjelaskan, sebelum dilakukan penindakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada angkutan kota dan betor melalui KPUM di Wisma Kartini dan sosialisasi kepada pengusaha angkutan di Polresta Medan.

“Penertiban dilakukan secara serentak dan dilakukan secara bersama-sama. Saya yang akan memimpin langsung penertiban ini,” tegas Tagam Sinaga.

Dijelaskan Tagam, penertiban dilakukan tiga tim. Tim 1, terdiri dari Sat Lantas, Sabhara, Provost, Polisi Militer dengan sasarannya roda dua dan roda tiga yang tidak menggunakan helm dan tidak menyalakan lampu utama di siang hari.
Tim 2, Sat Lantas, Sabhara, PM, Dishub Medan, Pol PP, Organda Medan dengan sasaran terminal liar dan agen serta pool angkutan umum yang melanggar SK Walikota.

Tim 3, terdiri dari Sat Lantas, Sabhara, Provost, PM, Dishub, Pol PP, Organda dengan sasaran angkot yang ngetem sembarangan dan melanggar rambu-rambu larangan  berhenti atau larangan parkir dan betor yang melanggar larangan area bebas bettor seperti di Jalan Sudirman dan Jalan Diponegero. “Waktu penertiban hari Senin dilaksanakan secara acak,” jelas Tagam.

Kapolresta Medan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, baik angkutan umum, betor, angkot, pengendara sepedamotor agar segera melengkapi administrasi dan mentaati peraturan lalulintas, agar nanti pada 21 November 2011 tidak terjaring razia gabungan.(mag-7)

Berita terkait: Polresta Razia Besar-besaran

Pengesahan Ranperda RPJMD 2011-2015

MEDAN- Seluruh fraksi di DPRD Kota Medan menyesalkan lambatnya Pemko Medan mengajukan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2011-2015. Seharusnya, ranperda tersebut diajukan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Burhanuddin Sitepu menilai, keterlambatan pembahasan Ranperda RPJMD tersebut bukti lemahnya koordinasi Pemko Medan dengan Kementerian Dalam Negeri RI. “Semestinya harus dapat dipahami dengan keterlambatan ini secara yuridis penyusunan rencara strategis SKPD dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2011, tidak lagi didasarkan acuan dan pedoman yang resmi,” ucapnya.

Burhanuddin juga menilai, hingga kini Pemko Medan belum maksimal menangani sejumlah sektor pembangunan. “Salah satu di antaranya masalah pelayanan publik, masalah birokrasi, masalah infrastruktur, masalah penataan ruang
masalah banjir dan persampahan, masalah penataan pasar tradisional dan pedagang kaki lima, serta masalah pengangguran dan kemiskinan,” pungkasnya.

Fraksi PKS melalui juru bicaranya Zul Murado Selwat Siregar juga menyayangkan keterlambatan pengajuan ranperda tersebut. “Keterlambatan ini berpengaruh pada pelaksanaan APBD 2011, dimana pembangunan yang dilakukan tanpa acuan. Karenanya, kami meminta Pemko Medan melakukan konsultasi kepada Gubsu dan Mendagri serta menyampaikan konsultasi tersebut secara tertulis kepada DPRD Kota Medan,” katanya.

Zul Murado juga meminta kepada Pemko Medan agar penetapan indikator dalam pencapaian program kerja di setiap SKPD hendaknya berangkat dari kondisi eksistring yang ada, konkrit dan memiliki standar yang sama. “Dengan demikian akan terlihat SKPD mana yang mampu dan tidak mampu dalam melaksanakan program, sehingga memudahkan DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan,” katanya.

Sementara, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Ainal Mardiah juga menyesalkan keterlambatan pengajuan Ranperda RPJMD tersebut. “Mengingat pentingnya perda untuk pembangunan Kota Medan yang kita cintai ini, mengapa terlambat dalam mengajukannya,” kata Ainal Mardiah yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar.

Walaupun demikian, Fraksi Partai Golkar menerimanya. “Alokasi belanja daerah untuk bidang pendidikan 15,1 persen dari kapasitas rill kemampuan keuangan aderah setiap tahunnya atau rata-rata di atas 30 persen. Alokasi belanja urusan kesehatan dan pelayanan umum secara total rata-rata mencapai 53,6 persen setiap tahunnya. Program ini harus benar-benar dilaksanakan dan hasilnya dapat dimanffatkan secara nyata oleh masyarakat,” tegas Ainal.

Dalam upaya menjaga produk domestik regional bruto (PDRB), Ainal meminta Pemko Medan konsisten dengan yang direncanakan, seperti mendorong pertumbuhan daerah yang lebih dinamis, menjaga konsistensi pertumbuhan sektor-sektor unggulan, menjaga stabilitas laju inflasi, mengembangkan kemudahan fasilitas dan insentif penanaman modal. “Pemko Medan harus mengembangkan insfrastruktur sosial ekonomi daerah, meningkatkan pemberdayaan UMKM, dan mengembangkan kawasan strategis serta cepat tumbuh, dan meningkatkan kerjasama pengembangan ekonomi daerah dan restrukturisasi BUMD,” tegasnya.

Ditegaskannya lagi, Pemko Medan juga harus dapat melaksanakan langkah-langkah kebijaksanaan, yang akan dibuatnya secara kongkrit, agar dapat menciptakan kepastian ketersediaan kebutuhan pendanaan pembangunan. “Pemko harus dapat mengoptimalisasi PAD tanpa harus menambah beban baru kepada masyarakat,” tambahnya. (jon/mag-11)