Setelah Jalur Medan-Rantau Prapat Normal

MEDAN-Jalur kereta api jurusan Me dan-Rantau Prapat sudah normal. Jembatan yang putus akibat terjangan banjir di KM 98+885 telah selesai diperbaiki. PT Kereta Api Indonesia (KAI) pun telah mengaktifkan jalur sibuk tersebut. Kereta Sri Bilah, Kamis (10/11), telah melakukan perjalanan perdana pasca peristiwa yang terjadi 1 November silam tersebut.
Seorang warga Medan, Indra (30), kemarin terlihat antre di loket bersama keluarganya. Dia mengaku diberitahu oleh keluarganya bahwa jalur Medan-Rantau Prapat telah normal.

“Saya baru tahu KA Sri Bilah sudah bisa berjalan kembali dari saudara saya. KA tidak bisa ke Rantau Prapat karena jalur KA yang berada di Mambang Muda terputus karena banjirn Kalau sudah kejadian alam, mau bilang apa. Kita bersyukur saja tidak ada jatuh korban dan kita juga bersyukur karena jalur sudah bisa beroperasi kembali,” katanya, di Stasiun KA Medan.

Hal senada diucapkan Mirna (28), warga Rantau Prapat yang berada di Medan karena urusan penting. Diterangkannya, dia berangkat dari Rantau Prapat menggunakan bus. Mirna mengaku, bahwa dia sudah mengetahui kalau jalur terputus dan saat ini sudah bisa dipergunakan kembali.

“Jalur sudah bisa dipergunakan kembali. Lebih enak naik kereta api karena tidak perlu berhimpitan seperti bus. Namun, karena kemarin terputus makanya saya naik bus. Saat ini jalur sudah bisa dilewati kembali dan saya bisa sedikit lega,” sebutnya.

Humas PT KAI Sumut, Hasri mengatakan, hal ini bisa berjalan lancar berkat kerja keras petugas di lapangan sehingga jembatan yang ada di Sei Milano, Desa Babussalam, Marbau, Labura, bisa selesai dikerjakan dan dapat dipergunakan. Hasri menuturkan, jalur darurat tersebut bisa dilewati dengan tujuan Medan-Rantau Prapat dengan kecepatan tertentu.

“Kecepatan kereta Sri Bilah yang melewati jembatan darurat tersebut hanya bisa dilewati dengan kecepatan 5 Km/Jam. Setelah melewati jembatan darurat tersebut, kecepatan bisa kembali seperti semula. Walaupun dengan kecepatan rendah, calon penumpang bisa aman dan sampai tujuan,” ujarnya.
Ditegaskannya, bahwa rute kereta api tujuan Medan-Rantau Prapat sudah beroperasi normal Rabu (9/11) siang. (jon)

Sidang Dugaan Korupsi Masterplan

MEDAN–Sidang lanjutan dugaan korupsi penyusunan master plan Kota Medan 2006 dengan terdakwa mantan Kepala Bappeda Medan, Harmes Joni, kembali digelar, Kamis (10/11). Dalam sidang kemarin, Harmes membantah dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dia juga menolak terlibat dalam proyek yang diduga merugikan negara Rp1,5 miliar tersebut.

“Saya tidak pernah ditetapkan sebagai pengguna anggaran oleh Wali Kota Medan saat itu (Abdillah, Red) untuk pengerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan 2006,” jelas Harmes dalam persidangan yang dipimpin Jonny Sitohang SH. Harmes juga mengatakan, tidak ada surat keterangan (SK) yang menyatakan dia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi seorang pejabat di Setdako Medan, Muhammad Syafii yang dihadirkan dalam persidangan tersebut. Syafii tidak bisa membuktikan Harmes sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek tersebut. Dia hanya mengatakan, Harmes sebagai Kuasa Pengguna Anggaran karena lazimnya setiap Kepala SKPD otomatis menduduki jabatan itu. “Biasanya seperti itu Pak Hakim. Kepala SKPD menjadi Kuasa Pengguna Anggaran,” bebernya.

Saat ditanya hakim atas dasar apa cek sebesar Rp2,1 miliar dan Rp400 juta untuk pembayaran PPn dan PPh dikeluarkan. Dia menjawab atas masuknya surat perintah membayar yang diteken Kabag Keuangan Setdako Medan yang waktu itu dijabat Datuk Djohansyah.

“Saya mengeluarkan cek itu atas adanya permohonan surat perintah membayar (SPM) dari bagian keuangan. Saya juga meneken dalam cek tersebut. SPM itu keluar atas dasar perintah kuasa pengguna anggaran,” bebernya.
Saksi lain dalam persidangan kemarin, Leli selaku teller di Bank Sumut pada waktu itu mengaku ada mencairkan cek sebesar Rp2,1 miliar. Uang tersebut ada yang diterima kontan dan juga ditransfer ke bank lain (Danamon dan BNI, Red).

Cek tersebut dicairkan Syarifah Chaerunisa sebagai pemegang kuasa dari Pimpinan PT Indah Karya Fadjrif selaku pihak ketiga.

“Dia tidak menujukkan surat kuasanya, hanya KTP saja ditunjukkan pada saat melakukan pencairan. Saya juga tidak menanyakan ke Bappeda Medan ada cek dari mereka yang dicairkan. Sebab, syarat pencairan saya nilai sudah cukup,” jelasnya.

Leli juga mengungkapkan, cek tersebut dicairkan 12 Januari 2007 dan dikeluarkan dari SKPD terkait dikeluarkan 28 Desember. “Alasan lain yang dicairkan cek tersebut karena masuk dalam rekening pemko, ada stempel, besarannya juga jelas,” pungkasnya. Sidang ini kembali dilanjutkan pada 24 November mendatang. (rud)

MEDAN-Kuasa Hukum RS Colombia Asia, Marcos Kaban SH, mengatakan keberadaan Ravi Raj Sivaraj (47), warga negara Malaysia yang bekerja sebagai Chief Excecutive Officer (CEO) di rumah sakit tersebut sebagai tenaga kerja asing (TKA) tidak menyalahi ketentuan ketenagakerjaan. Namun telah terjadi sedikit kesalahan administrasi, sehingga kemudian muncul persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Keberadaan Ravi Raj di Medan sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan hal ini diketahui saat dengar pendapat ketika di Kantor DPR-RI dan Kementerian Ketenaga Kerja di Jakarta. Ini hanya masalah kecil yaitu hanya kesalahan administrasi dan bisa diperbaiki,” katanya didampingi HRD RS Colombia Asia, Hendrik S.
Menurutnya, kliennya tidak ada melakukan kesalahan yang fatal sesuai dengan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, jadi kenapa harus dideportasi. “Saya tidak tahu apakah ini ada kepentingan pribadi atau kepentingan politik, yang jelas Ravi Raj tidak ada melakukan kesalahan dan tidak illegal keberadaannya di Sumut ini,” tegasnya.

Marcos menambahkan, Ravi Raj datang ke Indonesia menggunakan dokumen yang lengkap dan sah. “Mengenai dokumen, cek dan giro yang pernah ditanda tangani beliau, itu tidak diketahui beliau karena dokumen atau apapun yang ditanda tangani beliau tidak pernah ditunjukkan ke beliau,” ujarnya.

Hal senada juga diucapkan HRD RS Colombia Asia Medan, Hendrik S. “Pimpinan kami mempunyai dokumen yang lengkap keberadaannya di Medan,” ucapnya. Hendrik mengatakan, hanya karena masalah kesalahan administrasi dan bisa diperbaiki, kenapa harus diributkan. “Dalam menjalankan tugas, Ravi Raj sudah memenuhi peraturan. Kalau pun ada kesalahan administrasi itu pun bukan karena kesengajaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Medan, Bandara Polonia Medan, Jalan Mangkubumi, Cahiril, mengaku, tidak semudah itu melakukan deportasi kepada warga negara asing dan harus diketahui terlebih dahulu letak kesalahannya. “Yang bisa dideportasi itu kalau dia melakukan kesalahan dalam tugasnya,” katanya.(jon)