Home Blog Page 14568

Kapan Jalan Kami Diaspal

081269660xxx
Kepada yang terhormat Bapak Lurah Kwala Bekala Enoh T Pavit MSi, kapan kira-kira pengaspalan jalan atau gang kami Jalan Luku I Gang Rela dilaksanakan? Padahal gang yang lainnya sudah semua diaspal jadi. Dengan hormat kami bermohon terima kasih.

Sudah Diusulkan
Terimakasih untuk informasinya. Mengenai Gang Rela Jalan Luku I berada diperbatasan. Untuk itu kita sudah usulkan ke Dinas Binamarga Kota Medan dan sedang menunggu keputusannya. Saat ini sudah dalam pengerjaan.

Enoh T Pavit MSi, Lurah Kwala Bekala

Kabel Listrik di Tanah

081375987xxx
Kami warga Gang Rahayu Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara mohon kepada pimpinan PLN supaya diperbaiki kabel listrik bawah tanah, karena sudah hampir dua bulan lamanya.

Segera Dilakukan Perbaikan
Kepada masyarakat Gang Rahayu Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena sudah dua bulan kabel listrik bwah tanah mengalami kerusakan. Untuk itu, kami dari PT PLN (Persero) Wilayah Sumut menyarankan agar melaporkan langsung ke Rayon PLN Binjai agr segera dilakukan perbaikan. Terimakasih.

Raidir Sigalingging
Deputi Manager Hukum dan Komunikasi PT PLN (Persero) Wilayah Sumut

Pemakaian Hemat Listrik 900 VA

081361053xxx
HALO PLN Wilayah Sumut. Kami pelanggan listrik 900 VA dengan peralatan listrik diantaranya televisi, radio, kulkas, seterika, dispenser, rice cooker, komputer dan pompa air. Bagaimana caranya agar pemakaian kami setiap hari tidak terlalu besar?

Mulai dari Hal Sederhana
PENGHEMATAN listrik bukan berarti mengurangi kenyamanan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Caranya mudah dan manfaat yang didapat sangat banyak. Selain berdampak pada pengurangan beban biaya yang kita keluarkan tapi berbanggalah, ternyata ada hal yang lebih penting saat kita berhemat, telah ikut serta dalam menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Kita tidak perlu membayangkan yang susah-susah dalam berhemat, tapi kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana. Budayakan hemat listrik.

Lalu bagaimana caranya berhemat listrik? Langkah pertama, anda harus mengerti dulu apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya energi listrik yang kita pakai. Ada dua, yaitu daya listrik peralatan elektronik yang kita pakai (biasa dihitung dalam Watt) dan jam pengoperasian peralatan elektronik itu sendiri.

Oleh karena itu langkah berikutnya, Anda perlu mencatat penggunaan alat-alat rumah tangga yang mempergunakan listrik baik dayanya, jumlah dan perkiraan berapa jam pemakaiannya per hari. Tentu hal ini akan berbeda antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lainnya, Aturlah penggunaannya sesuai dengan kebutuhan Anda.

Lalu Anda hitung pemakaian listrik dalam satu hari dan total pemakaian bulanannya. Prinsip penghematan itu ada dua, pertama bijaklah dalam memilih peralatan yang menggunakan listrik, pilih yang hemat energi atau konsumsi listriknya kecil. Seperti gunakanlah lampu hemat energi (LHE) berdaya 8 Watt yang sama terangnya dengan 40 Watt lampu biasa. Kedua, pakailah peralatan listrik jika diperlukan dan matikan jika tidak dibutuhkan. Jangan biarkan peralatan listrik hidup dengan sia-sia. Selamat mencoba.

Raidir Sigalingging, SE
DM Komunikasi PT PLN (Persero) Wilayah Sumut

Bagaimana Agar tak Terkena P2TL?

06176899xxx
HALO PLN, Saya pelanggan yang ingin memasang aliran listrik dirumah saya, bagaimana agar saya tidak terkena sanksi pelanggaran (razia P2TL) atas segel-segel meteran dari pihak Bapak? Terima kasih.

Pastikan Segel KWH Meter dalam Keadaan Baik
DENGAN rasa memiliki serta menjaganya dengan baik atas segala fasilitas PT PLN (Persero) yang ada di wilayah hunian Anda, sebetulnya Anda telah melangkah dan berbuat demi kebaikan Anda sendiri. Tentu saja rasa memiliki itu tak perlu dibebani kewajiban mengganti setiap fasilitas yang rusak. Telitilah perjanjian kontrak Anda dengan PT PLN (Persero). Di situ akan menjelaskan apa saja kewajiban Anda dan mana wewenang PT PLN (Persero).

Jika terjadi kerusakan atau kelainan pada jaringan instalasi milik PT PLN (Persero), APP atau SMP (Saluran Masuk Pelayanan), laporlah secepatnya, lalu mintalah tanda bukti lapor dari petugas PT PLN (Persero) yang menerima laporan Anda.

Pada saat lainnya juga dibutuhkan partisipasi Anda. Misalnya pada waktu pemasangan baru atau penggantian APP. Pastikan kembali bahwa kondisi APP sesuai dengan yang tertulis pada Berita Acara Pemasangan APP.

Coba teliti dengan seksama apakah segel tera kWh Meter, segel terminal kWh Meter, segel alat pembatas, serta segel kotak meter seluruhnya dalam keadaan lengkap.
Jaga dan lindungi seluruh segel tadi, agar senantiasa lengkap dan asli milik PT PLN (Persero).

Apakah tanggung jawab seperti itu terlalu berat bagi Anda? Yang setiap hari harus mengurusi jutaan pelanggan, tentu tak bisa sempurna melayani Anda jika partisipasi pelanggan sendiri begitu rendah. Adalah lebih baik untuk saling mengisi setiap kelemahan, daripada menuntut kebaikan yang berlebihan tanpa terlibat tanggungjawabnya. Disitulah PT PLN (Persero) selalu berharap agar listrik tak cuma membuat Anda terang tetapi juga membuat senang dan aman.

Raidir Sigalingging, SE
DM Komunikasi PT PLN (Persero) Wilayah Sumut

Tiang Mau Tumbang

081361918xxx
Yth Kepala PLN Medan Timur tolong diperbaiki tiang listrik di Jln.Tuasan Gg.Rukun tiangnya sudah mau tumbang.

Lapor ke Rayon PLN Medan Timur
Terimakasih atas pengaduannya. Perlu kami sampaikan, bila tiang listrik mau tumbang, hendaknya Anda segera melapor ke rayon PLN Medan Timur lansung agar segera dilakukan perbaikan secepatnya. Sebab, jika tidak ditangani segera, tiang listrik tersebut bisa membahayakanwarga sekitar jika terjadi tumbang. Mohon segera kiranya saudara melapor ke Rayon PLN Medan Timur. Terimakasih.

Raidir Sigalingging, Deputi Manager Hukum
dan Komunikasi PT PLN (Persero) Wilayah Sumut

Gempa 10 Kali, Bali Aman

DENPASAR-Bali diguncang gempa Kamis (13/10) kemarin siang hingga sore. Tak tanggung-tanggung, gempa terjadi hingga 10 kali dari gempa pertama pada pukul 11.16 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR). Hingga yang terakhir pukul 15.52 Wita dengan kekuatan 5,6 SR. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan. Cuma, sejumlah bangunan di seluruh Bali mengalami kerusakan.

“Sudah 10 kali gempa. Sampai saat ini, yang 5,6 SR itu yang terakhir,” kata Kepala Bidang Informasi dan Data Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah VIII di Tuban, Badung, Endro Tjahjono kepada JPNN kemarin petang.

Menurut Endro, gempa pertama terjadi pukul 11.16 Wita di lokasi 9,89 LS, 114.53 BT, atau 143 kilometer barat daya Nusa Dua dengan kedalaman 10 kilometer. Kata dia, gempa susulan terus terjadi dalam waktu yang tidak beraturan. Namun di lokasi yang berdekatan. Walau demikian, pukul 15.52 Wita dengan kekuatan 5,6 SR kembali mengguncang di lokasi 9,76 LS, 114,53 BT atau 131 kilometer badat daya Nusa Dua. “Jaraknya masih berdekatan,” terang dia.

Endro menjelaskan, meski masyarakat Bali begitu merasakan guncangan hebat, gempa ini tidak menimbulkan gelombang tsunami. Dikatakan, terciptanya gelombang tsunami harus memenuhi empat syarat, yakni gempa terjadi di laut, berupa gempa dangkal, patahan vertikal, dan kekuatan gempa di atas 7 SR. Nah, untuk gempa ini, syarat pertama sampai ketiga sudah terpenuhi. Namun, masih beruntung karena kekuatan gempa itu hanya 6,8 SR. Sehingga, sejumlah sirine tsunami yang di pasang di sejumlah pesisir Badung tidak dibunyikan.

“Untung saja satu syarat (terjadinya tsunami, Red) tidak terpenuhi. Yaitu kekuatannya tidak sampai 7 SR,” jelasnya.
Walau tidak sampai menciptakan gelombang tsunami, Endro mengatakan gempa ini mengakibatkan banyak kerusakan. Dijelaskan, bila dihitung dengan skala Modified Mercally Intensity (MMI), maka Kawasan Kuta dan Denpasar mendapat guncangan paling kuat. Yakni antara IV-V MMI. Sedangkan, semakin jauh dari episentrum gempa, getarannya semakin melemah. Seperti di Nusa Tenggara Barat, gempa di Nusa Dua itu hanya sekitar III-IV MMI atau seperti getaran truk besar lewat. Gempa ini juga dirasakan di sejumlah kota di Jawa Timur termasuk Madura maupun Jawa Tengah dan Jogjakarta dengan skala MMI yang berbeda-beda.

“Getarannya berbeda-beda. Di Kuta antara IV sampai V MMI. Sampai Lombok melemah hanya III sampai IV MMI,” jelas dia.

Secara kasat mata, gempa di barat daya Nusa Dua ini mengakibatkan banyak kerusakan. Bahkan, gedung kantor BBMKG di Jalan Raya Tuban, Kuta ini mengalami kerusakan. Temboknya retak-retak, kaca jendela retak, dan plafon di lantai 2 ambruk.

Walau demikian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) IGN Adnyana menyebutkan hanya wilayah Kuta yang sedikit mengalami kerusakan. Bahkan, di kawasan Nusa Dua yang paling dekat dengan pusat gempa dinyatakan bebas dari kerusakan ataupun korban. “Tidak ada yang mengalami kerusakan berat,” kata Adnyana.

Jelas saja, pernyataan Adnyana ini bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sebab, pantauan koran ini dan data yang dihimpun dari Bidang Linmas Kesbangpolinmas Badung, serta sejumlah sumber menyebutkan bahwa kerusakan banyak terjadi di hampir seluruh kecamatan di Badung. Di Kuta Selatan, Lurah Benoa Wayan Solo menyebutkan kalau parba padmasana di Pura Puja Mandala jatuh dan menimpa lampu penerangannya. Selanjutnya, di Kuta sejumlah gedung perbelanjaan, perkantoran, sekolah, dan lainnya rusak berat. Bahkan, di pusat perbelanjaan Carrefour di Jalan By Pas Sunset Road rusak berat hingga ada salah satu pengunjungnya yang terjun dari lantai atas. Wilayah kecamatan lain, baik Kuta Utara, Mengwi dan Abiansemal banyak rumah dan gedung rusak, termasuk pura.

Gempa yang terjadi di siang bolong ini tentu membuat masyarakat panik. Siswa di sejumlah sekolahan lari tunggang-langgang begitu gempa terjadi. Di gedung perkantoran juga demikian. Bahkan, para warga yang sedang mengikuti program e-KTP (KTP elektronik) dibuat panik.

“Sempat panik juga. Tapi pelayanan e-KTP kami lanjutkan setelah kami rasa aman,” kata Camat Kuta Selatan Wayan Wijana.

Kepanikan juga terjadi di Pantai Kuta. Sejumlah wisatawan yang sedang berjemur atau duduk-duduk di pantai dibikin kaget dengan guncangan hebat. Sontak, mereka berdiri dan saling bertanya. Yang sedang mandi di pantai pun bergegas naik ke pasir.

“Memang sampai mengagetkan. Tapi wisatawan kembali seperti biasa. Tidak ada himbauan untuk meninggalkan pantai,” jelas Ketua Satgas Pantai Kuta IGN Tresna.

Sementara menurut data UPT Pusat Pengendalian Operasi Penangulangan Bencana (Pusdalops PB), melaporkan ada 62 korban luka – luka akibat gempa tersebut. Data terakhir kemarin juga memastikan belum ada korban jiwa, walaupun ada 9 orang masih dirawat inap.

Penanggung Jawab Kelompok B Pusdalops PB Kesbangpolinmas Pemprov Bali I Nyoman Kusumaedi menyampaikan hasil laporan, hingga pukul 18.00 kemarin. “Kami di Pusdalops tersambung dengan semua pihak, mulai BMKG, PMI, Rumah Sakit hingga Kabupaten – Kota. Sehingga kami bisa mengumpulkan data – data terkait bencana hari ini,” ujar pria yang akrab disapa Komang Edi, saat ditemui koran ini kemarin.

Dia mengatakan dari hasil pembeharuan data-data, hingga kemarin dipastikan 62 korban luka-luka. Terdiri dari pasien RS Sanglah 47 orang, RS Wangaya 10 orang dan RS Kasih Ibu 5 orang. Setelah dilakukan perawatan, hanya 9 orang yang masih dirawat inap. “Dan hingga sore ini (kemarin) belum ada korban meninggal,” tandasnya.

Walaupun pihak Kesbangpollinmas masing – masing sudah dihubungi dari pihak Pemprov Bali. Paling banyak kerusakan memang di Denpasar untuk sementara yang bisa terdata.

Selain itu Plt Kepala Kesbangpolinmas IGN Sunendra juga terlihat terus menunggui anak buahnya melakukan pengumpulan data. Dia juga langsung memberikan penjelasan – penjelasan, termasuk pada perwakilan – perwakilan Konsulat negara sahabat di Bali. Untuk memastikan tidak ada potensi tsunami dalam gempa kali ini. “Ada dari Konsulat Jepang datang ke sini, untuk menanyakan kemungkinan tsunami. Kami tegaskan tidak ada potensi tsunami, dengan alat – alat yang cukup bagus di sini (Pusdalops) bisa merangkum data cepat dan memberikan penjelasan lebih cepat,” tandas Asisten I Pemprov Bali ini.

Saat persis gempa terjadi, koran ini sempat melihat langsung bagaimana candi bentar gedung DPRD Bali megojotan (goyang – goyang) hingga akhirnya ujung atasnya, dua – duanya rontok. Saat itu juga suasana mencekam terjadi di gedung DPRD Bali, staf dan Anggota DPRD Bali semburat keluar gedung. Untuk mengamankan diri, terlihat seperti anggota Komisi I DPRD Bali Nova Sewi Putra, Pinta Yadya, dan lainnya juga terlihat lari ke posisi tanah lapang. Hanya Anggota Komisi III IB Parta dengan tabahnya berani tetap bertahan di dalam ruangan lantai II. (yor/art/yes/jpnn)

Pejabat Pemprovsu Jadi Korban Calo

Soal Pengangkatan 67 Ribu Pegawai Honorer Menjadi CPNS

MEDAN-Ketidaktegasan Pemerintah Pusat soal pengangkatan 67 ribu pegawai honorer membuka peluang bagi orang-orang yang mencari keuntungan. Praktik ‘jasa’ dengan senjata ‘katebelece’ dari ‘orang dalam’ pun dijual untuk menjerat honorer tersebut. Di Sumatera Utara, 223 honorer yang diajukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bukan berarti terbebas dari ‘calo kepegawaian’ yang dimaksud.

Setidaknya hal ini digarisbawahi oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan BKD Sumut Kaiman Turnip. Kepada Sumut Pos, Kamis (13/10), dia mengaku kalau menjadi korban praktik ‘calo kepegawaian’. Meski tidak menyebutkan data dengan jelas, Turnip mengatakan ada pihak-pihak yang ‘menjual’ namanya kepada beberapa honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Mungkin ini perlu ditulis. Sudah ada beberapa pihak yang mengatasnamakan saya, katanya bisa mempercepat pengangkatan dan meluluskan jadi CPNS pada penerimaan nanti. Itu tidak benar. Jangan mau tertipu, karena bakal akan dimanfaatkan oleh orang-orang itu,” tuturnya.

Namun, Turnip tidak mau mempermasalahkan hal itu. Dirinya hanya berharap kepada para honorer atau siapa saja jangan sampai tertipu dengan akal-akalan semacam itu. Dirinya mengaku soal pengangkatan honorer masih menunggu instruksi dari Pusat. Pasalnya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atas yang mengatur masalah tersebut, hingga kini belum diterima oleh Pemerintah Daerah. “Waktu itu memang katanya di Oktober ini. Tapi sampai sejauh ini, RPP nya saja belum kita terima. Jadi, kita juga nggak bisa berkomentar banyak soal itu,” katanya.

Intinya, sambung Kaiman, pihaknya telah menyerahkan daftar nama pegawai ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses verifikasi. “Kami sudah menyerahkan ke pusat dan BKN untuk proses verifikasi,” ungkapnyan
Terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2011, Kaiman menegaskan, sudah final bahwa di Sekretaritat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) tidak melakukan penerimaan CPNS. “Untuk kita sudah final, dan hampir di semua daerah juga tidak melakukan penerimaan CPNS. Memang ada beberapa daerah yang membutuhkan CPNS. Namun, persentasenya kecil,” jelasnya.

Kesepakatan untuk tidak membuka seleksi penerimaan CPNS, berdasarkan pemahaman bersama tentang pentingnya menghitung kembali jumlah pegawai serta kebutuhannya sebelum pengusulan penambahan jumlah pegawai. Karena tanpa penghitungan kembali berdasarkan rasionalisasi beban kerja dan kebutuhan pegawai tersebut, dikhawatirkan masih ada ketidakmerataan jumlah pegawai yang membebani anggaran daerah.

“Artinya moratorium diberlakukan di Sumut untuk provinsi dan kabupaten/kota,” papar Kaiman.
Dari Jakarta, Pemerintah Pusat ternyata tidak akan memberikan sanksi apa pun bagi pemerintah daerah (Pemda) yang tidak melakukan penataan pegawai termasuk menghitung dan menganalisis kebutuhan riilnya. Hanya saja, bagi daerah yang tidak melakukan penataan dan melaporkannya ke pemerintah pusat, otomatis Pemda tersebut tidak bisa mengajukan usulan formasi kebutuhan CPNS untuk tahun depan.

Mendagri Gamawan Fauzi malah bersyukur jika ada Pemda yang tidak mengusulkan tambahan jumlah CPNS. “Kalau tak sanggup (melakukan penataan kepegawaian, Red) ya nggak boleh mengajukan kuota di 2012. Kalau nggak siap, ya nggak apa-apa,” kata Gamawan Fauzi kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/10).
Dikatakan Gamawan, bagi daerah yang tidak melakukan penataan pegawai, berarti pemda tersebut tidak mau mengurus masalah kepegawaiannya dengan baik. “Kalau ngurus saja tak mau, kok mau nambah, bagaimana?” ujarnya.
Sikap tegas pemerintah pusat ini, lanjutnya, agar upaya pembenahan kepagawaian sebagai bagian dari reformasi birokrasi, bisa tercapai.

Diingatkan juga, Pemda yang sudah melakukan penataan dan analisis kepegawaian, bisa melakukan rekrutmen CPNS dengan formasi khusus dan terbatas, pada 2012. Dengan ketentuan lain, alokasi belanja pegawai daerah tersebut harus di bawah 50 persen dari APBD. “Yang di atas 50 persen, tunggu dulu,” kata Gamawan.

Sehari sebelumnya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)  EE Mangindaan, sempat mengeluarkan pernyataan tentang anjuran agar PNS lulusan SMA untuk pensiun dini. Kabar ini langsung direspon BKD Sumut. “Itu kan masih wacana. Mengenai kebijakan, biasanya selalu diikuti instruksi secara tertulis,” ujar Kaiman.

Bila pada akhirnya wacana tersebut benar, sambung Kaiman, tetap saja akan ada pengevaluasian lebih lanjut. Evaluasi yang dilakukan adalah pertimbangan-pertimbang yang mungkin bisa dilakukan. Pertimbangan tersebut antara lain, melakukan penghitungan terhadap jumlah PNS lulusan SMA di Sumatera Utara. Kemudian, akan dilihat kemungkinan pendistribusian ke daerah-daerah yang kurang jumlah pegawainya.

Pertimbangan yang tak kalah pentingnya adalah mengevaluasi usia kerja dari para PNS lulusan SMA tersebut. Apakah dinilai masih layak dipertahankan atau tidak.

Kaiman menuturkan, untuk jumlah PNS lulusan SMA di lingkungan Setda Provsu sebanyak 6.000 orang, lulusan S1 sebanyak 3.600 orang dan lulusan S2 sebanyak 760 orang. Sementara total keseluruhan PNS sebanyak 12.283 orang.
Sementara itu, salah seorang PNS Provsu lulusan SMU yang biasa disapa Rusman kepada Sumut Pos menyatakan, sejauh ini dirinya dan teman-temannya yang lain belum mengetahui adanya informasi mengenai hal itu.
Namun, sambungnya, bila itu benar maka sama artinya pemerintah tidak menghargai hasil kerja para PNS terutama yang lulusan SMA selama ini.

“Kalau tahu gitu, lebih baik waktu itu kami kuliah lagi. kalau gini, sama saja kami tak dihargai. Sudah tahunan dan puluhan tahun kerja di sini,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Sumut Akhmad Ikhyar Hasibuan mengatakan, instruksi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut adalah kebijakan yang tidak tepat. Menurutnya, bagi PNS yang ingin pensiun harusnya berdasarkan keinginan pribadinya sendiri, bukan karena ‘dipaksa’ untuk pensiun.

Bila itu tetap terjadi, bukan tidak mungkin, akan menimbulkan masalah baru yakni, menambah beban anggaran. “Kita tidak setuju, karena ini nantinya akan menambah beban anggaran. Kalau memang pensiun, itu karena hati nurani nya sendiri,” tegasnya. (ari/sam)

Penderita Stroke Tunaikan Ibadah Haji

MEDAN-Ainun Hasim Binti Hasim, calon jamaah haji (calhaj) asal Langkat kloter XI Embarkasi Medan yang menderita stroke, tetap semangat untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Ainun sekan tak peduli meski tangan kanannya tak lagi bisa digerakkan.

Menurut Ainun, stroke tersebut diderita sejak setahun lalu. Tapi, hingga saat ini belum juga terlihat tanda-tanda kesembuhan. “Saya sudah berobat kemana-mana supaya sakit saya ini sembuh,” ungkapnya, Kamis (13/10).
Ia berharap, keberangkatannya ini sekaligus dalam usaha untuk menyembuhkann
penyakit yang dialaminya. “Saya berharap selama melaksanakan ibadah haji ini, penyakit saya ini bisa sembuh,” kata Ainun lagi.

Ainun menuturkan, semangatnya sangat kuat untuk melaksanakan ibadah haji ini, meski dalam keadaan kurang sehat. Penuturannya itu terbukti dengan keberangkatan dirinya ke Mekkah pada tahun ini. “Saya sama sekali tak cemas dalam melaksanakan ibadah haji ini. Ini sudah menjadi tekad saya.
Segala rintangan sudah menjadi risiko,” ungkapnya semangat.

Ia juga menjelaskan, dengan cara menabung dan dibantu oleh anak-anaknya yang menyebabkan ia bisa melaksanakan ibadah tersebut. “Kalau tak menabung, rasanya gak mungkin akan bisa berangkat haji,” ujar Ainun.
Di tempat terpisah, pelepasan jamaah calhaj kloter XI Embarkasi Medan di Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan dilakukan Bupati Langkat Ngogesa.

Pada pelepasan jamaah calhaj yang keseluruhannya adalah warga Langkat ini berjumlah 455 orang. “Utamakan kebersamaan dan saling membantu antar jamaah. Serta taati ketentuan,” harap.
Sedangkan 187 calhaj asal Tebing Tinggi juga diberangkatkan pada Kamis (13/10) sekira pukul 10.00 WIB di Lapangan Merdeka Anjungan Sri Mersing Jalan Sutomo kota  Tebing Tinggi. Para calhaj ini dilepas Wakil Wali Kota Tebing Tinggi H Irham Taufik SH.
Wakil Wali Kota Tebing Tinggi  Irham Taufik menyampaikan empat pesan kepada calhaj, yakni agar jamaah tetap menjaga kesehatan, menjaga harkat dan martabat Indonesia, serta menjaga disiplin dan tertib. “ Meskipun kondisi kesehatan prima tetapi tetap perlu memeriksakan kesehatan agar tidak ada hambatan dalam menjalankan ibadah haji,” ungkapnya.

Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Tebing Tinggi Drs H Hasful Huznain SH didampingi Kasi Urusan Haji dan Umroh Dra Afnizar memaparkan, bahwa calhaj asal Kota Tebing Tinggi pada tahun 2011 berjumlah 187 orang dengan rincian jemaah laki-laki berjumlah 65 orang dan jemaah perempuan 122 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 152 orang.

“Pada keberangkatan kali ini calhaj termuda berusia 27 tahun 9 bulan yakni Rini Syafriani dan yang tertua Turinah berumur 85 tahun 8 bulan. Jamaah Kota Tebing Tinggi tergabung dalam koter 12 Embarkasi Polonia Medan bersama dengan Sergai dan Medan yang masuk gelombang ke II yaitu langsung ke Jeddah,” jelas Hasful.

Dari Arab, kiswah – kain beludru hitam yang menutupi Kabah di Masjidil Haram – dilipat ke atas sekitar tiga meter pada Selasa (11/10) malam. Tujuannya adalah untuk melindunginya dari kemungkinan kerusakan selama hari-hari puncak haji saat jamaah berjejal melakukan thawaf. “Banyak orang memegang erat kiswah dan itu bisa membuat kain robek. Beberapa jamaah juga ada yang memotong kecil kiswah untuk dibawa pulang sebagai suvenir,” kata Pengawas umum dari Pabrik Kiswah di Mekkah Al-Quaifili seperti dilansir Arab News.

Al-Quaifili mengatakan bagian bawah kiswah itu dilipat dari tanah sekitar tiga meter dengan kain putih. Kiswah, yang berarti penutup, bersulam emas dan perak dan selama hampir satu abad pembuatannya dipercayakan kepada seniman lokal. Sebelum itu, kiswah yang digunakan berasal dari Mesir. Pabrik kiswah dibangun sekitar 75 tahun lalu di bawah perintah Raja Abdul Aziz, pendiri Kerajaan Arab Saudi. Sebuah kiswah baru dibuat setiap tahun di pabrik itu. (saz/mag-3)

Kejatisu Panggil Marapinta dan Umar Zunaidi

Dugaan Korupsi Rp18 M di Bina Marga Sumut

MEDAN-Kasus dugaan korupsi penyelewengan proyek Rp18 miliar di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Propinsi Sumut, yang diduga melibatkan Marapinta Harahap, di Kejatisu masih tahap klarifikasi. Pernyataan tersebut dikatakan Kasi Penyidikan Tindak Pidana Khusus (kasi pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jufri Nasution SH, Kamis (11/10) di Jalan AH Nasution Medan.

“Kita sudah melakukan penyelidikan. Saat ini kita masih klarifikasi soal dugaan penyimpangan di instansi PU Bina Marga Sumut,” tegas Jufri Nasution.

Klarifikasi yang dilakukan kejaksaan berupa pemanggilan Marapinta Harahap dan Umar Zunaidi yang saat ini Wali Kota Tebing Tinggi. “Kedua pejabat tersebut kita minta keterangan, itu saja,” tegas Jufri.

Umar Zunaidi Hasibuan dimintai keterangannya sebagai mantan pejabat aktif di Dinas PU Bina Marga Sumut dan Marapinta Harahap Kepala Dinas Binamarga saat ini.

Penjelasan Jufri ini terkait aksi demonstrasi yang sehari sebelumnya digelar sekelompok mahasiswa di Kejatisu dan DPRD Sumut. Dalam unjuk rasa tersebut, Kejatisu diminta berkerja cepat mengusut dugaan korupsi yang dilakukan pejabat tersebut.

Marapinta Harahap sendiri pada saat menduduki Kadis PU Cipta Karya Pemkab Deliserdang terbelit kasus dugaan korupsi proyek Gerakan Deliserdang Membangun (GDSM) sebesar Rp10 miliar. Marapinta juga diduga terlibat dugaan korupsi peningkatan jalan provinsi jurusan Tomok-Onan Runggu-Nainggolan tidak sesuai spesifikasi kontrak yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp4.981.228.073,70.

Proyek peningkatan jalan provinsi jurusan jembatan Merah-Muara dan Soma-Simpang Gambir juga tidak sesuai spesifikasi kontrak dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp3.072.998.002,04.
Bukan itu saja proyek  peningkatan jalan provinsi jurusan Dolok Sanggul-Batas Tapanuli Tengah tidak sesuai spesifikasi kontrak merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.218.346.173,17.  Begitu juga dengan beberapa pelaksanaan paket pengerjaan peningkatan jalan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp893.995.404,72.(rud)

Pengusaha Sumut Bertahan tanpa Bantuan Pemerintah

MEDAN- Prospek investasi di Sumatera Utara bisa digeber hingga Rp316 triliun dalam tempo kurang dari 15 tahun ke depan. Jika koridor ekonomi nasional  berjalan sesuai target Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka pada 2025, ekspektasi pertumbuhan ekonomi nasional akan naik 10,3 persen.

Sesuai Perpres No 32 Tahun 2011, pemerintah menargetkan income percapita bisa naik lima kali lipat dalam 15 tahun sejak 2010. Jika itu terjadi, kekuatan ekonomi Indonesia bisa masuk 10 besar peta kekuatan ekonomi dunia.
Hal ini dipaparkan Dekan Fakultas Ekonomi USU, Jhon Tafbu Ritonga yang hadir sebagai pembicara Workshop dan Media Gathering gawean PWI Sumut dan Medan Press Club (MPC). Workshop dengan tema Memaksimalkan Potensi Ekomoni Sumatera Utara, di Garuda Plaza Hotel Kamis (13/10) ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yakni Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Irfan Mutyara  dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, M Syahrir.

Jhon mengutip Perpres No 32 tahun 2011 yang memang sedang dicanangkan pemerintah. Kaitan kepada potensi peningkatan ekonomi Sumut, Jhon optimis benar jika Sumut mampu mencapai Pendapatan Domestik Regionel Bruto (PDRB) senilai Rp316 triliun pada 2025 mendatang. Jumlah itu meningkat pesat dari 2010. Sesuai data BPS PDRB Sumut 2010 lalu mencapai Rp74,06 triliun.

Prospek dengan nilai setinggi itu dijelaskan Jhon dapat diperoleh dari sektor konsumsi yang mencapai 59,50 persen, pemerintah 10,30 persen, pembentukan modal tetap 19,35 persen, ekspor 43,15 persen dan impor 33,71 persen. Di samping itu, pendapatan juga masuk dari sektor pertanian 23,20 persen dan disusul dari sektor industri 22,54 persen.
Tentu bakal ada masalah yang menghiasi prospek pertumbuhan ekonomi Sumut tersebut. Menurut Jhon, masalah yang paling utama muncul adalah dari fungsi pemerintah dalam hal regulasi ekonomi, pelayanan birokrasi, dan penyediaan infrastruktur jalan, listrik dan kongesti pelabuhan. Masalah juga bisa datang dari produktivitas pertanian rakyat yang masih sangat rendah.

“Dan jangan lupakan bahwa Sumut akan mendapat 21 proyek MP3EI senilai Rp34 triliun dari indikasi awal nasional Rp4.000 triliun. Itu terdiri jalan negara termasuk perbaikan dan tol, rel kereta api, pembangkit listrik dan pelabuhan Belawan,” terang Jhon.

“Itu semua tak terpisahkan dari peran pemerintah. Dalam hal ini Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho agar jangan diam. Masih ada waktu untuk membangun ekonomi Sumut hingga 2013. Gubsu harus tampil memimpin pemberdayaan semua elemen yang ada di Sumut dengan prinsip-prinsi ekonomi,” lanjut Jhon.

Ya, lagi-lagi peran pemerintah memang vital dalam target capaian pertumbuhan ekonomi. Hal itu dirasakan langsung oleh Irfan Mutyara. Sebagai pengusaha, Irfan tak merasa didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dia menyebutkan ada 12 masalah dan kendala dunia usaha. Yakni kepastian hukum, perpajakan, Perda yang tumpang tindih, pertanahan atau sertifikat ganda, perbankan, birokrasi, daya saing, ketenagakerjaan, premanisme, perizinan, dan keimigrasian serta infrastruktur.

“Jujur saja kami akan terus jalan dalam dunia usaha meski tanpa (bantuan, red) pemerintah. Ada kesan Kadin itu kontra pemerintah, padahal bukan itu sebenarnya. Sebab kita dari Kadin itu memang sering kritik pemerintah yang memang sangat lambat dalam mengurusi permasalahan dunia usaha,” beber Ketua Kadin Sumut ini. “Pemerintah harusnya punya nafsu mengembangkan usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mereka mesti punya inisiatif dengan wewenangnya masing-masing,” pungkas Irfan.

Syahrir dari PWI Sumut pun tak tinggal diam dalam menyoroti peran media dalam mengembangkan perekonomian. Ia menilai kerjasama berbagai pihak termasuk dengan media, sangat penting dalam pencapaian peningkatan ekonomi nasional.

Salah satu faktor pendukung yang menghambat usaha dan industri di Sumut adalah kekurangan pasokan gas dari PGN (Perusahaan Gas Negara). Upaya pengusaha mensubstitusi kekurangan gas dengan bahan bakar minyak telah menimbulkan tambahan biaya, tambahan pekerjaan atau pengurangan produksi.

Hal itu diakui dan dibenarkan pihak PGN Sumut. Bahkan Kepala Dinas Bagian Operasional dan Pemeliharaan PGN Medan, Bahman Effendy, menambahkan bahwa pelanggan rumah tangga dan komersil turut mengeluhkan pasokan gas.
Bahman Effendy tentu saja membela diri. Menurutnya, penurunan pasokan gas juga menimbulkan pekerjaan bagi mereka. Pihaknya terpaksa menambah biaya perawatan pipa gas, awalnya sebulan hanya sekali, tetapi sekarang (atau tepatnya sejak 2005) perawatan menjadi 3 kali dalam sebulan. “Karena tekanan gas yang rendah, pipa mengalami korupsi erosi. Jadi menjaganya kita melakukan injeksi distributor agar terhindar dari semut, dan pemeliharaan kita melakukan pengukuran,” ujar Bahman Effendy.

Sepanjang 650 Km pipa yang dimiliki oleh PGN di Sumut, baik untuk distribusi, transmisi, PE dan Baja yang harus dirawat, seperti jembatan untuk gas, pemeriksaan karat, jalur gas, pos gas dan outodiks harus diperiksa. Untuk saat ini, perbandingan dari pemeliharaan 2 hingga 3 kali lipat dari dana awal. “Pemeliharaan pipa yang dilakukan sekarang lebih tinggi, 2 hingga 3 kali lipat,” ujar Bahman.

Seperti diketahui, pasokan gas yang diberikan ke Sumut sudah mulai mengurang, awalnya untuk memenuhi kebutuhan industri, rumah tangga, dan komersil, PGN menyalurkan gas 20 hingga 30 meter kunik. Tetapi pengurangan pasokan gas yang berimbas pada biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan oleh PGN. “Logikanya begini, kita membuat pipa yang dapat menampung (tekanan gas) 20-30 meter kubik per hari, tetapi karena pasokan kurang, saat ini tekananan  gas yang disalurkan hanya 12 meter kubik per hari, karena tekanan yang tidak sesuai, maka dapat mengakibatkan erosi pada pipa,” tambah Bahman. Padahal pipa yang dibuat didesain dapat berfungsi hingga 100 tahun kedepan.

Untuk Sumut sendiri, saat ini pengguna gas ini termasuk banyak, dengan perincian 62 indutri, sekitar 1000 komersil dan 25 ribu rumah tangga. Tetapi dampak dari penggurangan stok gas ke PGN lebih berimbas pada industri, apalagi mereka yang berada di daerah yang jauh dari pusat kota. Dikarenakan tekanan gas yang sudah habis saat dalam kota. “Rumah tangga dan komersil tidak berpengaruh, karena kebutuhan mereka yang kecil, tetapi industri sangat besar, karena itu sebagian dari mereka ada yang tutup,” ujar Bahman.

Dari penjelasan nya, awalnya lebih dari 70 industri menggunakan gas dari PGN, tetapi sejak dikelurkannya peraturan menteri No 03/2010, dimana kebijakan tersebut mengatur alokasi gas dalam negeri, dimana industri berada diperingkat paling bawah (no 4, setelah ekspor minyak, listrik dan industri), atau tepatnya mengurangi jatah gas untuk industri, yang akibatnya membuat industri yang meggunakan bahan bakar gas untuk produksi harus tutup. “Karena pasokan gas tidak penuh lagi, sebagian pelanggan industri tutup, liat saja dari angka yang kita miliki, awalnya 70 an sekarang hanya sekitar 62 industri,” ujarnya.

Pendistribusian gas sebelum mencapai ke daerah pelanggan, dimulai dari pemasok (Pertamina dan PT Pertiwi Nusantara Resource) yang berada di Pangkalan Brandan dan Pangkal Susu, setelah diterima di Sei Wampu (Binjai), gas dari pemasok disalurkan ke berbagai terminal kecil yang ada di Medan, seperti jalan Veteran pasar 9 Marelan Medan.
“Untuk yang disini (Jalan Veteran Pasar 9 Marelan, Medan), akan disalurkan untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan komersil. Tetapi dalam perjalanannya, gas tersebut sudah terserap dan diambil di daerah tengah kota, jadi yang dipinggiran tidak dapat,” tambah Bahman. Hal inilah yang membuat pemilik industri sudah mengeluh karena kurangnya stok gas yang mereka dapat. (ful/mag-9)