Bawa 131 Gram Sabu dalam Dubur

MEDAN-Bea Cukai Bandara Polonia Medan berhasil mengagalkan penyelupan narkoba dengan jenis sabu-sabu 131 gram yang disembunyikan dalam dubur, Kamis (27/10) pagi sekitar Pukul 08.30 WIB. Pelaku diketahui bernama Burhanuddin (30).

Terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap tersangka, yang tercatat sebagai penumpang pesawat AirAsia bernomor penerbangan AK 450 dari Kuala Lumpur ke Medan, saat melintas di mesin X-Ray.

Barang haram tersebut tersimpan dalam 3 kapsul karet. Dan pemilik paspor bernomor A1110138 hanya bungkam saat diinterogasi. Namun ia tak lagi bisa berkilah, setelah petugas memastikan benda yang tersembunyi di dalam tubuhnya merupakan sabu-sabu.

Petugas menangkap pelaku serta dilakukan ion scan, terdektesi positif methamphetamine di dalam dubur. Pria yang mengenakan baju kemeja berwarna biru ini digelandang ke RSU Santa Elisabeth untuk proses pengeluaran sabu. Dalam pemeriksaan awal petugas hanya bisa mengeluarkan 2 kapsul karet. Sedangkan satu kapsul lagi terpaksa menggunakan bantuan medis.

“Ya, tadi anggota kita di Bandara Polonia Medan berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba dengan jenis sabu-sabu yang dibawa Burhanuddin dari Kuala Lumpur Malaysia. Dan, kita langsung melakukan proses pengeluaran barang bukti yang disembunyikan dalam dubur pelaku,” ujar Agung Kuswandono, Direktur Jendral Bea Cukai, Kamis (27/10).
Agung Kuswandono, menambahkan proses penyelundupan narkoba dari luar negeri ke tanah air, terus meningkat dan bervariasi. Tidak hanya melibatkan kurir dalam negeri, juga melibatkan orang-orang asing dari berbagai negara.
“Kalau dulu melibatkan kurir umumnya orang Indonesia, namun sekarang terus mengalami peningkatan dan lebih variasi. Ada orang Asia, Afrika bahkan Eropa yang sebelumnya tidak pernah kita duga,” terangnya.

Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti berupa sabu-sabu seberat 131 gram akan diserahkan kepada Direktorat Narkoba Polisi Daerah (Polda) Sumut untuk diproses. Pelaku dijerat dengan UURI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan Ancaman Kurungan Penjara selama 20 tahun.(mag-7)

MEDAN- Desakan agar Bupati Simalungun JR Saragih untuk segera diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus digaungkan.

Heru Herman, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Anak Bangsa (SAB) ketika dikonfirmasi melalui seluler oleh Sumut Pos dari Medan, Kamis (27/10) menyatakan, pihaknya dengan berbagai elemen masyarakat lainnya telah mendatangi dalam rangka melakukan aksi damai ke Kantor KPK, untuk menuntut agar KPK serius menangani kasus-kasus dugaan korupsi, yang dilakukan JR Saragih dan bila perlu KPK menahan JR Saragih.

“Tadi kami diterima oleh Pak Guswanto, Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Saat pertemuan itu, Pak Guswanto mengaku dan berjanji, akan mempercepat proses hukum terhadap semua laporan dugaan korupsi, dugaan suap dan termasuk pula dugaan pengalihan dana insentif guru non PNS yang dialihkan ke pembelian mobil dinas anggota dewan Simalungun. Kita akan mengawal terus janji dari pihak KPK itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Berantas Korupsi yang merupakan gabungan dari berbagai elemen antara lain AMPUH, Gerak, dan SAB melakukan aksi di depan kantor KPK dengan menuntut agar KPK segera menangkap dan mengadili Bupati Simalungun JR Saragih dan Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon, atas dugaan beberapa kasus dugaan korupsi.

Antara JR Saragih dan Binton Tindaon, disinyalir telah memberi kerugian negara atas APBD Simalungun 2010 sebesar Rp48 miliar lebih. Diantaranya adanya selisih Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp31 miliar lebih, selisih Dana Alokasi Khusus (DAU) sebesar Rp8 miliar lebih, selisih Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp5,9 miliar lebih, tunjangan profesi guru sebanyak 69 orang sebesar Rp1 miliar lebih, dan dugaan pengalihan insentif guru non PNS sebesar Rp1,2 miliar.

Selain itu, massa juga meminta dan menuntut agar KPK juga menyelesaikan kasus-kasus lainnya, yang telah menyeret nama JR Saragih dan sudah dilaporkan ke KPK, dimana sejauh ini belum ada kejelasan atas kasus-kasus tersebut antara lain, kasus dugaan suap terhadap Ketua Pokja KPU Simalungun Robert Ambarita sebesar Rp50 juta, serta kasus dugaan suap ke salah satu hakim Mahkamah Konstitusi (MK).(ari)

MEDAN- Direktur Rumah Sakit Haji Medan MP Siregar akhirnya mundur dari jabatannya, setelah ricuh di lobi RS Haji Medan sejak pagi hingga sore, Kamis (27/10).

Kericuhan itu dipicu adanya pemecatan sepihak yang dilakukan MP Siregar terhadap Kepala Personalia RS Haji Medan Hasby Tanjung. Pemecatan secara sepihak itu, langsung disikapi oleh para staf RS Haji Medan untuk berdemo di depan ruang Direktur RS Haji Medan MP Siregar.

“Saya diberhentikan saat pengajian dan di hadapan para Direksi RS Haji, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan tanpa surat. Jadi pemecatan ini secara sepihak,” tegas Hasby Tanjung, ketika dikonfirmasi wartawan di depan ruang Direktur RS Haji Medan.

Khairuddin, staf akuntansi RS Haji Medan sempat menyatakan, MP Siregar merupakan orang yang munafik. Karena Selasa (25/10), MP Siregar telah menyatakan akan mundur, walau hanya 5 sampai 6 orang saja yang memintanya mundur.
Hasby yang didampingi pihak direksi dan Kapolsek Percut Sei Tuan menyatakan, berdasarkan mediasi tersebut, akhirnya Direktur RS Haji Medan bersedia mengundurkan diri dalam kurun waktu satu sampai dua minggu ke depan. Untuk itu, MP Siregar akan segera mempersiapkan semua laporan, baik administrasi dan laporan keuangan ke Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Bahkan, MP Siregar akan datang me nemui Plt Gubsu, tanpa diundang oleh Plt Gubsu. Pada kesempatan itu pula, dikatakan Hasby, MP Siregar telah menan datangani surat untuk pengunduran dirinya.

Sementara itu, Polsekta Percut Sei Tuan yang menjaga jalannya aksi meng amankan seorang pria diduga provokator yang menyusup kerumunan karyawan RSU Haji Medan yang saat itu melakukan aksi meminta Direktur Utama RS Haji Medan Dr MP Siregar mundur dari jabatan.(ari/mag-7)

MEDAN-Komisi E DPRD me nyatakan siap melacak kasus dugaan pengondisian proyek APBN 2011 di Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdiksu). Setidaknya hal ini diungkapkan anggota Komisi E DPRD Sumut Eichard Eddy M Lingga kepada Sumut Pos.

Eichard Eddy M Lingga menegaskan, dia dan terlebih lagi Komisi E DPRD Sumut, setelah mengetahui hal ini maka tidak akan menunggu waktu lama akan sesegera mungkin untuk membahasnya. Dari pembahasan di Komisi E DPRD Sumut tersebut, akan mendorong anggota Komisi E untuk turun langsung ke lapangan, guna mem buktikan kebenaran atas kasus tersebut. “Yang namanya proyek, harus dilakukan secara transparan atas aturan yang ada. Harus diumumkan, disosialisasikan. Jadi, kalau ini dikondisi-kondisikan jelas ini penyelewengan. Komisi E DPRD Sumut siap, untuk turun ke lapangan,” tegasnya, Kamis (27/10).

Kasus di Disdiksu  tak lain adalah dugaan pengondisian atau ‘kerja sama’ dalam rangka ‘bagi-bagi’ jatah sejumlah proyek Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari Ang garan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011, senilai Rp25,9 miliar. Sinyalemen yang berkembang, diduga dilakukan oleh salah seorang pejabat Disdiksu yakni, Kepala Bidang (Kabid) Dikdas Disdiksu Henri Siregar.(ari)