Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam, hasil gelar perkara kasus ini telah memberikan titik terang siapa saja yang diduga terlibat. “Polri akan melanjutkan proses penyidikan sampai ke pengguna surat,” tandas bekas Kapolda Kepulauan Riau ini.

Namun, Anton menolak menyebutkan siapa saja yang akan disidik sebagai pengguna surat tersebut. Kendati begitu, dia menyatakan bahwa kepolisian sudah mengantongi data dan bukti-bukti keterlibatan mereka. Tidak tertutup kemungkinan tersangka bertambah dalam waktu dekat.

Pengguna Surat Palsu MK Bakal jadi Tersangka

Ada Kemungkinan, tersangka surat palsu putusan Mahkamah Konsitusi (MK) bertambah dalam waktu dekat.

“Kami sedang proses itu. Kalau ditemukan dugaan penyimpangan, maka tersangka bisa bertambah,” ucapnya.
Sumber penyidik di lingkungan Bareskrim Polri menginformasikan, nama bekas anggota KPU Andi Nurpati mencuat lantaran diduga menggunakan surat palsu MK nomor 112 tertanggal 14 Agustus 2009.
Surat palsu tersebut, kata sumber ini, sampai ke tangan Andi setelah dikirim tersangka Masyhuri Hasan, juru panggil MK, lewat faksimili ke ruang kerja Andi. Surat yang diduga palsu tersebut, sambungnya, dipakai Andi dalam rapat pleno KPU.

Namun, menurut kuasa hukum Andi, Deny Kailimang, surat tanggal 14 yang diterima KPU, tidak diketahui siapa yang menerima dan siapa yang mengirimnya. Yang jelas, ada di meja Ke­tua KPU dengan lembar disposisi dari Ketua ke Sekjen KPU, dari Sekjen ke Biro Hukum dan Biro Teknis. Sehingga, menurut Deny, tidak ada yang mengetahui bahwa surat itu palsu saat dipakai dalam sidang pleno KPU oleh para komisioner. Setelah ada surat MK tanggal 17, maka pleno batalkan surat tanggal 14.

“Jadi, yang pakai semua komisioner KPU. Kalaupun dikategorikan sebagai pengguna surat, se­mua komisioner KPU bisa kena. Surat itu pun sudah dibetulkan. Jadi, siapa yang dirugikan,” belanya.
Surat yang disebut palsu itu, lanjut Deny, sempat dibahas dalam rapat pleno KPU bersama Bawaslu. Tapi, lanjutnya, hasil keputusan rapat pleno tersebut tidak sampai keluar.
“Hasil pembahasan dalam pleno atau keputusan pleno dibatalkan. Jadi, keputusan mengenai sengketa pemilu Sulsel itu tidak sampai keluar,” ujarnya.

Dikonfirmasi seputar rencana penetapan status tersangka terhadap pengguna surat itu, Kadiv Humas Polri Anton Bachrul Alam tidak mau menjawab. Demikian halnya Direktur I  Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Agung.
Agung hanya menyatakan bahwa jajarannya tengah konsentrasi memanggil para saksi. Namun, dia ogah menyebut nama para saksi itu. “Ada saksi-saksi yang akan dimintai keterangan lanjutan,” katanya.

Sedangkan pengacara tersangka bekas panitera MK Zainal Arifin Hoesein, Andi M Asrun meminta kepolisian lebih cepat menyelesaikan kasus ini. Dia pun menilai, nuansa politis dalam penuntasan kasus ini terasa sangat kental.
Andi juga memprotes penetapan status kliennya sebagai tersangka. Menurut dia, tuduhan terlibat mengonsep surat itu tidak tepat. Soalnya, kata dia, justru tandatangan kliennya dipalsukan.  “Zainal sama sekali tidak pernah terlibat pembuatan surat dan tidak menandatangani surat tersebut,” belanya.

Namun, Anton Bahrul Alam berkata lain. Menurutnya, hasil gelar perkara menyimpulkan, Zainal ikut membuat dan mengonsep surat palsu tersebut.  “Mengapa Pak Zainal dijadikan tersangka? Ada bukti-bukti yang kami dapat, Pak Zainal mengonsep, seharusnya tidak ada kata penjumlahan, tapi jadi ditambah jumlah suara,” papar Kadivhumas Polri.

Temuan penyidik tersebut, menurut Anton, telah diterima Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH). Diketahui kasus ini terkait sengketa perolehan suara caleg dapil I Sulsel antara Dewi Yasin Limpo (Hanura) versus  Mestariyani Habie (Gerindra). (rm/jpnn)

Hukum itu bersumber dan dikontrol akal sehat (common sense) masyarakat. Karena itu, ketika penegakan hukum berjalan tidak sesuai akal sehat, maka pasti mendapat penolakan kuat dari publik. Diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, penetapan tersangka terhadap mantan panitera MK, Zainal Arifin Hoesein, sangat tidak bisa diterima akal sehat.

Mahfud menjelaskan, untuk menunjukkan sebuah penyidikan berjalan sesuai prosedur atau tidak itu cukup mudah. Caranya, dengan membeberkannya ke publik dan otomatis akan muncul penilaian. Karena itu, ia sangat menyayangkan jika sampai muncul permainan penetapan tersangka dalam kasus surat palsu MK itu.

“Untuk menetapkan tersangka itu memang mudah, setiap keputusan apapun yang ingin kita keluarkan itu ada pasalnya semua. Kita mau menetapkan seseorang bersalah, itu bisa dicarikan pasalnya, begitu juga sebaliknya. Tapi, pada gilirannya common sense yang akan menilai apakah putusan itu benar atau salah,” ucapnya, di gedung MK, Kamis (22/9).

Karena itu, menyangkut rasa keadilan, Mahfud mengaku siap membela mati-matian anak buahnya tersebut. Hal itu karena pengonsep surat palsu yang diduga dilakukan Andi Nurpati hingga kini bebas tidak tersentuh hukum. Menurutnya, langkah itu bukan termasuk bentuk intervensi MK terhadap kinerja penyidik.

“Saya tidak akan intervensi penyidik dan kami juga tidak ingin diintervensi. Maksud saya, penetapan Andi Nurpati jadi tersangka itu soal kecil, tapi kami ingin keadilan ditegakkan terkait Pak Zainal,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Mahfud juga siap mendatangi penyidik Bareskrim Polri untuk membela posisi mantan panitera pengganti MK Zainal Arifin Hoesein. Ia menegaskan, pihaknya akan datang tanpa pengawal dan hanya membawa ajudan pribadi untuk memenuhi permintaan penyidik. Hal itu dilakukan untuk menyiasati aturan agar proses penyidikan berlangsung cepat.

“Karena kalau penyidik memanggil saya dalam kapasitas Ketua MK, maka harus minta ijin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan itu pasti membutuhkan waktu lama,” katanya.

Mahfud mengaku, MK memiliki tanggungjawab moral untuk melindungi anak buahnya yang diperlakukan tidak adil oleh penyidik.
Apalagi, penetapan tersangka bagi mantan koleganya itu sangat janggal, padahal yang bersangkutan adalah korban.(ris/jpnn)

Nudirman Munir, Anggota Komisi III DPR

Perkara surat palsu putusan Mahkamah Konstitusi (MK), menurut anggota Komisi III DPR Nudirman Munir, hendaknya cepat dituntaskan. Jangan sampai penanganan perkara yang berlarut-larut, menimbulkan kesan adanya intervensi politik yang begitu kuat terhadap kepolisian.

“Penyidik kepolisian mempunyai kompetensi menentukan arah penanganan sebuah perkara. Saya berharap dengan independensinya, penyidik tidak bisa diintervensi siapa pun,” ujar bekas kuasa hukum Tommy Soeharto ini.
Nudirman pun mempertanyakan, kenapa sejauh ini kepolisian baru menetapkan dua tersangka, yakni juru panggil MK Masyhuri Hasan dan bekas panitera MK Zainal Arifin Hoe­sein. Padahal, kasus ini sudah cukup lama ditangani kepolisian. “Apa kendalanya? Data, keterangan saksi dan tersangka semuanya sudah ada. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk melan­jutkan penanganan kasus tersebut,” tandas politisi Golkar ini.

Menurut Nudirman, desakan berbagai pihak agar polisi menindaklanjuti kasus ini secara proporsional, hendaknya ditanggapi profesional. Apalagi, kendala-kendala dalam pengusutan kasus ini, semua sudah diungkap baik di kepolisian maupun di DPR. Bahkan, ingat dia, Panja Mafia Pemilu telah membantu serta memberikan rekomendasi kepada kepolisian. Jadi, sambungnya, tidak ada alasan lagi bagi kepolisian untuk tidak cepat dalam menindaklanjuti kasus ini.

“Jangan sampai hasil kerja dan rekomendasi Panja Pemilu DPR menjadi sia-sia belaka. Persoalan ini menjadi penting diselesaikan karena menyangkut wibawa penyelenggara pemilu. Kita tidak ingin demokrasi yang sudah berjalan tercoreng akibat adanya keberpihakan dalam pengusutan perkara,” tandasnya.

Pengacara tersangka bekas panitera MK Zainal Arifin Hoesein, Andi M Asrun juga meminta kepolisian lebih cepat menyelesaikan kasus ini. Dia pun menilai, nuansa politis dan kesan tebang pilih dalam penuntasan kasus ini terasa sangat kental.   (rm/jpnn)

Boyamin Saiman, Koordinator MAKI

Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman Boyamin mengingatkan, polisi seharusnya tidak lagi menelisik kasus ini dari sisi siapa pengguna surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK).

Soalnya, Boyamin menilai, polisi sudah tahu siapa yang paling aktif sebagai pengguna surat tersebut. Maka, jika kepolisian kembali menelisik siapa pengguna surat palsu tersebut, maka penanganan kasus ini bisa dibilang hanya berputar-putar. “Polisi seharusnya tidak perlu berlarut-larut karena sudah jelas siapa pengguna yang paling aktif dalam kasus ini,” tandasnya.

Menurut dia, pelanggaran pidana yang terjadi pada kasus ini adalah pidana formil. Maka, tidak perlu dibahas lagi siapa saja yang terkait dalam perkara ini. Menurutnya, siapa yang paling dominan atau aktif menggunakan surat sudah terlihat. “Sejak surat dikirim, diterima dan dibawa dalam rapat pleno, ada yang mempunyai peran sangat signifikan. Polisi sudah sangat tahu siapa orangnya. Kenapa sekarang malah berputar-putar,” tandasnya.

Meski ada anggapan bahwa hasil rapat pleno KPU yang menggunakan surat palsu ini dianulir, ia bersikukuh bahwa tindak pidana dalam kasus ini sudah terjadi. Boyamin menyatakan, walau hanya satu jam, tindak pidana dalam perkara ini tidak bisa dihapus. “Sudah terjadi tindak pidananya. Harusnya sudah bisa ditentukan siapa tersangkanya,” katanya.

Dia mengakui, anggapan tentang semua anggota KPU pernah menggunakan surat palsu MK tersebut, bisa dianggap benar. “Karena surat tersebut pernah digunakan dalam rapat pleno KPU. Maka, pengguna surat palsu tersebut makin besar. Siapa yang terkait di sini juga harus ditelusuri polisi,” ujarnya.
Lantaran itu, Boyamin menambahkan, jangan sampai persoalan yang seharusnya besar justru dikecilkan atau sebaliknya. (rm/jpnn)