Home Blog Page 14679

Sertijab ASOPS Lantamal I

BELAWAN- Penempatan personel pada jabatan tertentu dalam organisasi TNI AL merupakan suatu hal yang rutin dalam rangka penyegaran. Pergantian suasana atau menyegaran ini baik bagi anggota yang bersangkutan maupun bagi organisasi sekaligus sebagai wahana promosi bagi pembinaan karir personel yang bersangkutan.
Nah, dengan adanya penempatan jabatan seperti ini akan menambah semangat dan khasanah wawasan serta pengalaman untuk kemudian dijadikan acuan dalam membangun organisasi khususnya Lantamal I. Hal tersebut dikatakan oleh Komandan Lantamal I, Laksamana Pertama TNI Bambang Soesilo pada upacara serah terima jabatan Asops Komandan Lantamal I dari Kolonel Laut (P) Tri Satriya Wijaya kepada Kolonel Laut (P) P Rahmat Wahyudi di Gedung Yos Sudarso Mako Lantamal I Belawan, Selasa (20/9).

Bambang Soesilo menjelaskan bahwa Asops Komandan Lantamal I adalah eselon pembantu pimpinan yang bertugas membantu Komandan Lantamal I dalam merumuskan kebijakan dalam bidang dukungan administrasi dan logistik bagi satuan operasi TNI AL serta pembinaan potensi maritim dan fungsi-fungsi pangkalan yang lain di wilayah Lantamal I.
“Konstelasi geografis wilayah Lantamal I berupa Selat Malaka dan daerah rawan konflik Nangroe Aceh Darusallam memerlukan pemikiran dan konsentrasi yang tinggi. Yakni dalam bidang pengoperasian unsur-unsur Kamla, KRI, KAL, Patkamla serta Posal dalam rangka terciptanya suatu kondisi stabilitas keamanan di wilayah perairan hingga dapat menghilangkan rasa kekhawatiran bagi pengguna alur pelayaran internasional yang sangat vital,” jelasnya. (mag-11)

Bukti Keterlibatan Direktur Polmed Terus Diburu

MEDAN- Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut telah menahan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga laboratorium Teknik Elektro Politeknik Negeri Medan (Polmed) senilai Rp4,5 miliar lebih. Bahkan, berkasnya segera diserahkan ke jaksa.

“Ya, berkas sudah lengkap dan akan kita serahkan ke Jaksa,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho kepada Sumut Pos, Selasa (20/9).
Ketiga orang tersebut antara lain, H selaku pelaksana proyek, SS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan S selaku Bendahara Polmed. Ditengarai Direktur Politeknik Medan (Polmed) Zulkifli Lubis juga terlibat dalam kasus tersebut. Karena itu, bukti dan data keterlibatan tersebut terus diburu. “Untuk mengarah pada keterkaitan pihak direkturnya, kita terus melakukan pencarian barang bukti dan data-data baru,” jelas Sadono Budi Nugroho.

Mengenai Direktur CV Medika Karya, Dewi Komaria yang sudah masuk dalam kategori calon tersangka, Sadono Budi Nugroho menyatakan, pihaknya juga terus berupaya melakukan penyelidikan atas Dewi Komaria.
Untuk diketahui, pemenang tender pengadaan alat laboratorium, pendidikan bengkel jurusan Elektro Polmed pada 1 Oktober 2010 adalah Herman Taher dari PT Astasari Sartika, kemudian membuat surat kerja sama dengan Thomas Sembiring dari PT Get.(ari)

Wajib Belajar 12 Tahun Dimulai 2012

JAKARTA-Wajib belajar (Wajar) 12 tahun tampaknya bakal segera terwujud di Indonesia. Pasalnya, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mulai merintis pendidikan yang menggantikan Wajar Pendidikan Dasar (Dikdas) 9 tahun tersebut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Menengah (Dikmen) Hamid Muhammad mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan rintisan Wajar 12 tahun. Rencananya, program penuntasan belajar tersebut dimulai 2012 mendatang. ’’Sekarang sedang menyiapkan grand designnya,’’ ungkap Hamid kepada INDOPOS (grup Sumut Pos) di Jakarta, Minggu (18/9).

Prinsipnya, kata Hamid, pemerintah akan menyiapkan infrastruktur sekolah, rintisan BOS sekolah menengah, bantuan khusus guru tidak mampu, dan penyiapan guru. “Nanti kalau grand designnya sudah mau rampung akan saya undang teman-teman untuk mengetahuinya,” janji Hamid.
Diakui mantan dirjen PNFI ini, sudah ada beberapa daerah yang menjalankan Wajar 12 tahun. Misalnya di Kota Makassar, Palembang, dan Jogjakarta.

Menurutnya, pencanangan Wajar 12 tahun sudah sangat mendesak. Sebab, maraknya pungutan yang dilakukan sekolah terhadap siswa di jenjang SMA dan SMK. Data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2010, provinsi yang paling tinggi pungutannya adalah Sulawesi Selatan. Meskipun di daerah tersebut sudah ada pembebasan terhadap item-item tertentu, tapi pungutan tetap ada.
“Misalnya buku. Buku wajib memang ditanggung sekolah. Tapi LKS tidak. Biayanya mencapai Rp700 ribu per semester,” ungkapnya.

Yang diinginkan pemerintah adalah, lanjut Hamid, keterjangkuan. Dengan adanya Wajar 12 tahun tentunya keterjangkauan makin besar. “Kalau dipadukan dengan mutu keterjangkauan bertolak belakang. Kita rumuskan kemahalan itu siapa yang menanggungnya. Seperti dulu pusat 75 dan daerah 25,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan SMK Joko Sutrisno mengatakan, untuk mewujudkan Wajar 12 tahun harus ada pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMA dan SMK. Sekarang ini, sudah ada insentif serupa yang diberikan kepada sekolah menengah, yaitu Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM).’’Nantinya BOMM itu akan dirintis menjadi BOS untuk sekolah menengah,” ucapnya.

Saat ditanya mengenai besaran dana yang diperlukan untuk mendukung program wajar 12 tahun,  Joko mengaku, belum bisa menjelaskan. Sebab, hingga kini belum adanya kepastian tentang besaran yang harus dibayar untuk setiap anak.Dirinya menggambarkan, BOS yang ideal untuk siswa SMK sebesar Rp700 ribu per anak per tahun. Kalau ditanggung 100 persen tentunya butuh banyak sekali biayanya. (cdl/jpnn)

Pamer Gaun Warna Menyala

Emmy Awards 2011

Warna menyala mendominasi red carpet Emmy Awards ke-63 di Nokia Theather, Los Angeles, kemarin (19/9). Sejumlah aktris kelas A memilih gaun bernuansa menyala dalam acara penganugerahan awards untuk karya televisi AS tersebut.

LOS ANGELES-Misalnya, salah seorang pemeran Vampire Diaries, Nina Dobrev, yang tampil cantik dalam tube dress beraksen ekor mermaid milik Donna Karan serta aktris Friday Nights Lights, Adrianne Palicki dan Kerry Washington.
Merah menyala juga dipilih Kate Winslet lewat gaun berpotongan simpel karya Elie Saab. Dia melengkapi penampilan itu dengan meraih satu trofi aktris terbaik untuk kategori miniseri dan film lewat miniseri berjudul Mildred Pierce. Sementara itu, bintang serial Glee Lea Michelle tampil seksi dan menawan berkat backless dress Marchesa. Gaun beraksen kuntum mawar di bahu tersebut juga membuat si pemeran Rachel Berry menuai pujian kritikus fashion.
Selain merah, tone perak dan putih juga banyak menjadi pilihan. Bintang Mad Men, Christina Hendricks, misalnya, memamerkan cleavage dan lekuk tubuh sempurna dalam embellished dress Johanna Johansson. Sementara itu, pemenang best actress kategori drama Julianna Marguiles memilih gaun putih simpel dari Armani Prive.

“Saya baru memilih gaun ini tadi malam. Saya benar-benar tidak punya ide mau pakai apa, tetapi kemudian saya menemukan gaun putih ini,” ungkap Marguiles kepada E!Online. “Butuh kepercayaan diri besar memakainya, tetapi saya nyaman,” tambah bintang The Good Wife itu.

Sementara itu, dari jajaran pemenang, tidak banyak kejutan yang terjadi. Dua pemenang tahun lalu, Mad Men dan Modern Family, kembali dinobatkan sebagai serial terbaik untuk kategori drama dan komedi.

Tak puas hanya menjadi komedi terbaik, Modern Family juga menyapu empat kategori lain. Serial yang ditayangkan channel ABC itu juga merebut trofi berkat penampilan Ty Burell dan Julie Bowen yang masing-masing memenangkan outstanding performance untuk pemeran pria dan perempuan. Dua penghargaan lagi diraih lewat skenario dan penyutradaraan terbaik.

“Ini merupakan keberhasilan yang memalukan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menyatakan bahwa Ty Burell dan Julie Bowen sangat pantas menang. Tetapi, untuk Michael, kok rasanya tidak pantas ya,” ucap Steven Levitan, produser Modern Family, seperti dilansir Hollywood Reporter. Michael yang dimaksud adalah Michael Alan Spiller, si sutradara. “Bercanda, Michael,” tambahnya buru-buru, disambut tawa audiens.

Serial yang mengisahkan keluarga yang tinggal di pinggiran Los Angeles itu memang sangat disukai di AS. Plot yang segar dan penampilan para aktor dan aktrisnya menjadi daya tarik utama film yang baru berjalan dua season tersebut. Pada season pertama tahun lalu, Modern Family juga sukses merebut komedi terbaik di Emmy.

“Kami harus memeras otak untuk menciptakan isu-isu baru agar ceritanya selalu fresh,” kata Levitan. “Ada keinginan Cam dan Mitch untuk mengadopsi bayi, ada Claire yang tertarik pada politik, dan ada cerita yang melibatkan David Cross. Kami bersyukur penggemar masih bisa menerima perkembangan itu,” jelasnya.

Di sisi lain, sukses memenangkan drama terbaik empat kali beruntun tidak memuaskan para kreator Mad Men. Pasalnya, serial yang ber-setting Amerika pada dekade 60-an itu tidak memenangkan penghargaan lain sama sekali. Padahal, mereka mendominasi dengan 19 nominasi.

“Saya tidak berpikir ini terjadi,” ungkap produser Matthew Weiner seperti dikutip Reuters. “Kami hanya bisa terdiam, tetapi kemudian kami memenangkan ini (drama terbaik, Red), so cukup seimbang. Buat saya, penghargaan ini adalah simbol bahwa publik menyukai apa yang kami persembahkan,” lanjutnya di belakang panggung.

Sementara itu, Glee yang datang dengan 12 nominasi juga harus gigit jari. Mereka hanya merebut satu trofi. Itu pun tidak diperoleh oleh cast Glee sendiri. Trofi sebiji tersebut diraih oleh Gwyneth Paltrow yang tampil sebagai bintang tamu di episode The Substitute. Dia berperan sebagai guru pengganti Holly Holliday yang merebut hati semua murid.
Chris Colfer dan Jane Lynch yang tahun lalu memenangkan aktor dan aktris pembantu terbaik harus mengakui keunggulan bintang-bintang Modern Family. Meski begitu, penampilan Lynch sebagai host menuai banyak pujian. Dengan gaya khasnya yang sarkastis sekaligus energik serta dikombinasi skill menyanyi membuat banyak pihak menyebutnya sebagai pemenang sebenarnya. (na/c6/any/jpnn)

Labuhan Batu dan Medan Kloter Satu

Calon Haji Wilayah Sumut

MEDAN- Bola undian untuk menentukan jadwal keberangkatan Kelompok Terbang (Kloter) Jamaah Calon Haji (JCH) asal Sumut, di Aula Madinatul Hujjaz Asrama Haji Medan, Senin (19/9), sempat terjatuh ke lantai dari wadah tempat pengundian sebanyak 3 kali.

Jatuhnya bola undian kloter tersebut,  saat mengundi kloter 1, 4 dan 10. Bahkan, pada pengundian kloter 10, bola undian berwarna orange yang terjatuh ke lantai sebanyak 3 buah.
“Kalau undian kloter 1 dan 4 tadi yang jatuh satu, jadi disahkan. Kalau ini, yang jatuh lebih dari satu makanya diulang,” kata perempuan berjilbab yang menjadi master of ceremony merangkap operator undian dari pihak Kemenagsu, Senin (19/9) Bola undian pertama kali jatuh pada Calon Haji (Calhaj) asal Labuhan Batu dengan jumlah calhaj 401 jamaah dan Medan 45 jamaah.

“Tahun lalu Labuhan Batu, sekarang Labuhan Batu lagi,” gumam seorang tamu yang hadir.
Dari data yang diperoleh Sumut Pos, jumlah keseluruhan calon haji plus petugas haji yang akan berangkat ke tanah suci sebanyak 8.387 orang, yang terbagi dalam 19 kloter.

Jumlah calon haji terbanyak berasal dari Medan 2.486 jamaah, diikuti calon haji asal Labuhan Batu 1.301 jamaah, kemudian berturut-turut diikuti calon haji asal Madina dan Langkat 450 jamaah dan seterusnya. Sedangkan untuk calon haji dari perorangan 250 jamaah. Jumlah petugas haji yang mendampingi keberangkatan 95 orang. Total keseluruhan calon haji yang berangkat sebanyak 8.292 orang.
Jumlah itu, sudah termasuk 58 jamaah yang masuk kuota tambahan yang telah melunasi BPIH tahap 3 yang berakhir kemarin.

Jumlah itu diperoleh, jika jumlah keseluruhan calon haji yang berangkat sebanyak 8.292 orang dikurang kuota awal calon haji asal Sumut sebanyak 8.234 orang. Namun, diketahui pada pembayaran BPIH tahap 2 pada tanggal 9 September lalu, diketahui 110 calon haji asal Sumut tidak melunasi BPIH. Jadi, berarti jumlah calon haji asal Sumut yang berhak berangkat berdasarkan batas akhir pelunasan Tahap II sebanyak 8.124 orang. kemudian, diperoleh kesimpulan bahwa jumlah calon haji yang masuk pada periode tambahan sebanyak 110 ditambah 58 orang, sebanyak 168 orang. Kemudian lagi, jumlah kuota tambahan yang diperoleh Sumut sebanyak 289 orang. Berdasarkan data ini, diperoleh selisih antara jumlah kuota tambahan 289 orang, dikurang dengan jumlah yang tidak membayar BPIH tahap II yang ditambah jumlah calon haji yang membayar pada tahap III 168 orang, maka berarti ada 121 kuota yang tidak terpenuhi.

Karena jumlah kuota terutama kuota tambahan yang tidak terpenuhi itu, apakah ke depannya Sumut tidak akan mendapat lagi jatah kuota tambahan dari pemerintah pusat?

Mengenai hal itu, Kepala Kantor Kemenagsu Syariful Mahya Bandar yang dikonfirmasi Sumut Pos mengenai hal ini, seusai acara Qur’ah (undian, red) kloter tersebut mengatakan, pihaknya tetap mengharap jatah kuota tambahan.
“Jangan seperti itulah. Kita tetap berharap, ada jatah tambahan,” katanya.(ari/mag-9/mag-3)

PLN Pusat Dorong Proses Hukum

Pencurian Arus Listrik di Rumah Rudi Hartono Bangun

DPP Demokrat Sarankan Damai

JAKARTA- Kantor Pusat PT PLN (Persero) mendukung langkah Manager PT PLN (Persero) Cabang Medan, Wahyu Bintoro, yang telah melaporkan Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Hartono Bangun ke Polda Sumut atas dugaan pencurian arus listrik. Sementara, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) berharap, perkara ini bisa diselesaikan di luar proses hukum, alias damai saja.

Manager Senior Komunikasi Korporat PLN Pusat, Bambang Dwiyanto, mengatakan, persoalan seperti itu cukup diselesaikan di tingkat Kantor Wilayah PLN di Sumut saja. PLN Pusat, lanjutnyan

hanya mendorong agar proses hukum tetap berjalan. “Siapa pun yang terbukti mencuri, harus diberi sanksi. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini,” tegas Bambang Dwiyanto kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (19/9).

Menurutnya, jika petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sudah menyatakan telah terjadi indikasi pencurian arus listrik, maka yang bersangkutan harus diperiksa oleh aparat hukum. “Karena tugas P2TL memang mengecek dan memeriksa penggunaan listrik,” terang Bambang.

Dia menegaskan, meski ada proses hukum, tapi Hartono harus tetap membayar tagihan penggunaan listrik. “Karena selain pidana, ini menyangkut perdata. Harus ada tagihan susulan, karena ini ada hubungan perdata antara PLN dengan pelanggan,” terangnya.

Terkait dengan langkah Hartono Bangun yang justru melaporkan petugas P2TL ke polisi, Bambang menyatakan, hal itu haknya pelanggan. “Itu lebih baik, nanti biar pengadilan yang membuktikan,” kata Bambang.

Terpisah, pentolan DPP Partai Demokrat, Soetan Batoegana menyesalkan sikap Hartono, yang merupakan politisi Demokrat. Tidak semestinya elit partai melanggar hukum. Karenanya, DPP tidak akan melindungi Hartono. “Kita harus berpihak kepada yang benar. Yang namanya mencuri, mencuri apa pun, itu perbuatan salah, kecuali mencuri hati,” tegas Soetan.

Hanya saja, dia berharap agar perkara ini diselesaikan dengan cara damai, tanpa harus melalui proses persidangan. “Lebih bagus dimusyawarahkan dulu. Kalau ada yang dirugikan, ya didenda saja. Itu lebih baik,” terang anggota DPR asal Sumut itu.

Soetan juga mengimbau PLN agar tidak serta merta bersikap keras. “Kalau ada yang salah, ya kasih dulu, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. pelan-pelan saja. Itu namanya kebijakan persuasif,” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Chaidir Ritonga juga menyesalkan sikap Rudi Hartono Bangun. “Saya kira perlu pembuktian. Kalau terbukti, tentu itu tidak patut. Semua pihak sama di mata hukum. Saya percaya, Ketua DPRD Langkat akan bersikap kooperatif, jika ini dikomunikasikan dengan baik,” ungkapnya.

Tetapi apa pun kejadiannya, Chaidir meminta PLN bertindak arif dan bijaksana dengan menempuh upaya persuasif.
Anggota DPRD Sumut lainnya dari Fraksi PDS DPRD Sumut, Marasal Hutasoit, mendukung upaya hukum dari PT PLN. “PLN juga harus bersikap tegas dan menempuh jalur hukum. Jangan takut karena yang melakukan (pelanggaran, Red) itu punya jabatan. Pencurian ini membuat banyak warga antre untuk memiliki layanan arus listrik di rumah mereka. PLN harus memikirkan dampak pencurian-pencurian itu kepada rakyat,” tandasnya.

Sedangkan itu, Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun yang berasal dari Partai Demokrat, dan notabene orangtua Rudi Hartono Bangun, kembali tutup mulut. Upaya konfirmasi Sumut Pos dengan cara menelepon dan mengirim pesan singkat atau SMS ke ponsel Saleh Bangun, tidak pernah ditanggapi. Upaya untuk bertemu langsung di kantornya di DPRD Sumut, gagal karena Saleh tidak berada di tempat. Seorang stafnya mengatakan, Saleh Bangun baru masuk kantor Senin (26/9) mendatang. Staf Saleh Bangun lainnya menyatakan, yang bersangkutan sedang umroh di Mekkah.
Begitu pula sikap yang ditunjukkan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Sumut HT Milwan, yang tidak bersedia menjawab telepon dan sms mempertanyakan sikapnya terhadap Rudi Bangun yang merupakan salah seorang kadernya tersebut.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat Nurhasanah SSos yang ditemui Sumut Pos di ruangan Fraksi Demokrat Sumut, lantai IV Kantor DPRD Sumut Jalan Diponegoro Medan juga enggan berkomentar. “Nggak mungkinlah saya berkomentar. No comment ya,” jawabnya singkat lalu meninggalkan Sumut Pos.

Direktur Layanan Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut, Farid Wajdi, menyesalkan sikap Rudi Hartono Bangun. Ditegaskannya, seorang wakil rakyat yang paham hukum dan aturan, layak diberi sanksi tegas dan lebih berat dari warga biasa.

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan, Pasal 51 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Sampai kemarin, pihak PLN cabang Medan masih melakukan negosiasi kepada Ketua DPRD Binjai, Rudi Hartono. “Yang jelas, pihak PLN cabang Medan sampai saat ini masih lakukan negosiasi,” bilang Dra Rosna Lubis, Humas PLN cabang Medan kepada Sumut Pos di ruang kerjanya di Jalan Listrik Medan, kemarin.

Terkait tuntutan balik Rudi Hartono karena tidak terima dikunjungi petugas P2TL, Rosna Lubis memastikan pihaknya juga sudah membuat pengaduan ke Poldasu. “Yang jelas, pihak PLN cabang Medan telah melapor 14 September 2011. Kalau Anda pengen tahun (nomor laporan polisinya, Red), tanya saja ke pihak Poldasu,” bilang Rosna.
Saat ini, pihak PLN cabang Medan hanya menunggu proses hokum dari pihak berwajib. “Itu sudah  urusan pihak berwajib untuk memproses kasus pelanggaran KWH terhadap saudara Hartono Bangun,” kata Rosna Lubis.

DPRD Langkat Bungkam

Sedangkan beberapa legislator di Langkat yang bertemu langsung maupun dimintai tanggapan melalui layanan pesan singkat (SMS), memilih bungkam, tak mau berkomentar terkait masalah pencurian arus listrik yang menimpa Rudi Hartono Bangun.

Wakil Ketua DPRD Kab Langkat, Abd Khair, berdalih kurang etis membicarakan pencurian yang melibatkan ketua lembaga wakil rakyat Langkat itu. “Wah gak enaklah, gak etis membicarakan itu apalagi menaggapinya,” ujar politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, kemarin.

Pun halnya dengan Ketua Fraksi Golkar, M Syahrul SSos, yang enggan berkomentar karena sedang disibukkan agenda pekerjaan.

Efendi dari PAN serta M Nurul Azhar Lubis selaku Ketua DPC PPP saat dimintai tanggapan melalui SMS juga tak menyahuti atau membalas.

Sedangkan  mantan anggota DPRD Kota Medan, Drs H Putrama Al Hairi mengaku kecewa dengan sikap Rudi Hartono Bangun. Putrama berharap Rudi bersikap jantan dengan meminta maaf kepada konstituennya. “Kalau pemberitaan di Harian Sumut Pos ini benar, tidak bisa tidak, Rudi harus bersikap kesatria. Meminta maaf bukan lah hal yang memalukan,” ketusnya.

Tindakan melaporkan empat pegawai Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tambahnya, justru membenarkan pelanggaran yang ditujukan kepada Rudi. “Tidak perlu marah kalau tidak salah. Tapi dampak psikologis, kalau salah pasti marah. Apalagi orang yang punya kekuasaan. Ya pasti anggar kekuasaan,” ucap Putrama.

Putrama yang kini aktif dalam kegiatan kemanusiaan pun mengimbau masyarakat tidak meniru perbuatan Rudi Hartono Bangun. Melainkan turut menjaga penggunaan listrik untuk kepentingan bersama. Dengan demikian masyarakat tidak mengalami pemadaman listrik lagi.

Dirinya juga memuji PT PLN (Persero) Medan yang melanjutkan kasus pencurian listrik oleh Rudi Hartono Bangun ini ke ranah hukum. Hal itu sekaligus pendidikan bagi masyarakat bagaimana setiap orang sama di mata hukum. “Ini moment yang baik bagi PLN setelah selalu dikritik karena pemadaman yang sering terjadi,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, dugaan pencurian arus listrik yang terjadi di rumah pribadi Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Hartono Bangun di Komplek Mutiara Indah No 3 di Jalan Kapten Muslim Dalam, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, berbuntut panjang. Meskipun Rudi Hartono Bangun melaporkan pegawai P2TL Medan yang memeriksa listrik di rumah kader Partai Demokrat tersebut ke Mapoltabes Medan, tapi tak membuat PLN gentar. Bahkan, PLN akan membongkar rampung jaringan listrik di kediaman Rudi Hartono Bangun.

“PLN tidak takut menghadapi konsumen yang melanggar hukum,  kami akan melakukan tindakan tegas, termasuk kepada Rudi  Hartono Bangun yang telah melakukan pencurian listrik. Kami akan membawa aparat hukum juga, mulai dari polisi, jaksa, TNI untuk membongkar rampung listrik di kediamanannya,” ujar Manager PT PLN (Persero) Cabang Medan, Wahyu Bintoro. (sam/ ari/mag-7/mag-4/omi/jul)

Utang Budi ke IPTN, Ikut Rancang Pesawat Tercanggih

Kebanggaan dan Kegundahan Orang-orang Indonesia di Boeing

Dari 30-an orang Indonesia yang bekerja di Boeing, banyak yang menduduki posisi vital. Berikut laporan SUHENDRO BOROMA, direktur Manado Post (Grup Sumut Pos) yang mengunjungi markas pabrik pesawat tertua di dunia itu di Seattle bersama Lion Air.

MIMPI buruk itu menghampiri Agung H Soehedi seiring dengan terjadinya serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Pria kelahiran Temanggung, Jawa Tengah, 8 Mei 1963 tersebut harus kembali kehilangan pekerjaan.
Ya, tragedi yang menewaskan lebih dari tiga ribu jiwa itu membuat banyak orangn

menghindari transportasi udara. Akibatnya, permintaan pesawat menurun drastis dan itu memaksa Boeing, pabrik pesawat tertua di dunia yang berbasis di Seattle, Amerika Serikat, tempat Agung bekerja selepas dari IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara, kini PT Dirgantara Indonesia, Red), mesti merumahkan banyak karyawan. Agung termasuk salah satunya.

Karena sudah membawa istri dan empat anaknya boyongan ke Seattle, Agung pun mesti memutar otak untuk bertahan hidup. Alumnus Itenas, Bandung, yang keluar dari IPTN sebelum pabrik pesawat terbang satu-satunya di Asia Tenggara itu kolaps akibat krisis moneter, itu pun akhirnya rela bekerja apa saja untuk menafkahi keluarga.
Menjadi tukang cuci mobil, sopir shuttle bus, pengatur dan pembuat taman, tukang memperbaiki rumah, hingga mendirikan perusahan perumahan, semuanya pernah dia jalani. Nah, pada usaha terakhirnya itu Agung menemukan peruntungan. “Usaha saya dan partner maju,” katanya.

Tapi, tetap saja kesuksesan itu tak mampu menghapus kecintaan Agung kepada dunia aeronautika. Meski dua kali mengalami pengalaman pahit, ketika pada 2006 Boeing menawarinya untuk bekerja lagi seiring pulihnya pasar pesawat, Agung tak butuh waktu panjang untuk mengiyakan. “Partner saya tak mau melepas, tapi saya bersikeras kembali ke Boeing,” ujarnya.

Pilihan itu terbukti tepat. Di industri pesawat yang didirikan William Boeing itu karir Agung terus menanjak, meski bisnis bersama sang partner tadi tetap dijalankan. Kini alumnus SMAN 3 Bandung tersebut menduduki jabatan structural analysis engineer. Pesawat produksi Boeing yang pernah ditangani sektor stress analysis-nya adalah Boeing 737 dan Boeing 757.

Agung adalah satu di antara sekitar 30 orang Indonesia yang kini berkarir di Boeing. Mayoritas jebolan IPTN alias PT DI. Mereka tersebar di berbagai departemen. Bukan hanya di urusan teknis, tapi ada juga yang bekerja di bagian keuangan.

Dari ke-30 orang itu, tak sedikit pula yang menduduki posisi bergengsi atau berpengaruh karena skill yang mereka miliki. Agung, misalnya, ketika hendak dipindah ke pembuatan Boeing 777, dengan tegas menolak.
“Saya bilang mau keluar kalau dipaksa pindah,” kisahnya. “Bos saya bilang, sama sekali tak terpikirkan Anda keluar dari Boeing,” lanjutnya.

Itu menunjukkan kapasitas dan kualitas Agung yang sangat dihargai di Boeing. Sama halnya dengan Tonny Soeharto. Lulusan ITB 1982 itu menduduki posisi lead engineer-MB production support engineering Boeing 777. Pada pembuatan pesawat berbadan lebar untuk penerbangan lintas benua yang sangat diminati pasar itu, Tonny dipercaya menjadi pimpinan di salah satu bagian yang vital.

“Tak terbayangkan kita orang Indonesia membawahkan orang-orang Amerika di Boeing. Alhamdulillah, itu bisa kami capai di sini,” kata Tonny dengan mata berkaca-kaca.

“Mereka respek dan menghargai kemampuan kita, orang Indonesia. Saya juga dengan bangga bilang sebagai alumnus IPTN,” lanjut pria yang mempersunting gadis asal Bangkalan, Madura, itu.

Agung dan Tonny memang sama-sama mengakui bahwa apa yang mereka capai saat ini tak lepas dari latar belakang pengalaman mereka di IPTN. Bekerja di perusahaan yang identik dengan mantan Presiden BJ Habibie itu sangat berjasa dalam pembentukan kualitas dan kapabilitas. Dengan kata lain, IPTN telah menempa mereka hingga memiliki kualitas dunia untuk bidang teknologi pembuatan pesawat.

“Di sini (Boeing), menyebut IPTN tidak meragukan. Memudahkan untuk diterima,” kata Agung dan Tonny yang ditemui di tempat terpisah di Seattle.

Yang bukan alumnus IPTN pun tak kalah membanggakan prestasinya. Misalnya, Bramantya Djermani. Dia kini menjadi satu-satunya orang Indonesia yang terlibat dalam pembuatan pesawat Boeing tercanggih, Boeing 787 Dreamliner.
Dreamliner menggunakan bahan dasar komposit. Pesawat ini paling ringan di antara semua jenis pesawat komersial yang pernah ada dan paling hemat bahan bakar.

Meski belum dilepas ke pasaran, pesanan kepada Boeing sudah menumpuk, mencapai 800-an unit. “Untuk saat ini masih dalam tahap persiapan,” kata Bram yang langsung bekerja di Boeing begitu lulus dari University of Foledo, Ohio.
Di pembuatan pesawat berjuluk Boeing Next Generation itu, Bram memegang jabatan industrial engineer. “Saya berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk karir saya dan mudah-mudahan menyumbang bagi nama baik Indonesia,” katanya.

Atas kemampuan masing-masing, orang-orang Indonesia di Boeing rata-rata sudah hidup mapan di negeri Paman Sam. Gaji pokok mereka berkisar USD 200.000 per bulan (sekitar Rp1,86 miliar). Itu belum termasuk tunjangan dan penghasilan tambahan lain-lain.

Agung, contohnya, punya dua rumah yang megah. “Rumah saya seperti jadi tempat berkumpul mahasiswa asal Indonesia dan tempat penitipan barang-barang mereka,” katanya saat menjamu penulis di salah satu rumahnya di kawasan Way, Kent, Washington.

Tonny juga sudah berhasil menuntaskan kuliah anak tertuanya di University of Washington (UW), Seattle. Si sulung yang beristrikan perempuan Vietnam itu kini mengikuti jejak ayahnya sebagai engineer.
Anak kedua memilih jurusan arsitek di perguruan tinggi yang sama. “Alhamdulillah, kami juga terus berusaha membantu siapa saja anak Indonesia yang kuliah di sini (Seattle dan sekitarnya),” ujar Tonny.
Di luar Agung, Tonny, dan Bram, masih ada Kholid Hanafi yang berada di bagian pembuatan Boeing 737 dan Maurita Sutedja yang berkarir di departemen keuangan. Sulaeman Kamil, mantan direktur teknologi IPTN dan pernah menjadi asisten Menristek-kepala BPPT, juga bekerja di Boeing.
“Intinya, kami semua bangga,” kata Bram. “Kami membuktikan bahwa orang Indonesia tidak kalah dengan warga Amerika atau bangsa-bangsa lain di dunia,” lanjutnya.
Namun, di balik kebanggaan itu juga tersembul kegundahan. “Sedih karena semua kemampuan iptek yang kami miliki tak bisa dikembangkan atau dipakai di tanah air,” kata Tonny.
“Potensi dan kemampuan anak-anak Indonesia tak kalah. Sayang ndak bisa diaplikasikan di tanah air. Tidak ada ruang dan wadah yang cocok bagi penerapan dan pengembangan teknologi dirgantara di Indonesia,” tambah Bram.
Bahkan, kalau saja IPTN tak kolaps akibat krisis moneter yang bermula dari mismanajemen dan konsistensi mengembangkan produksi mereka seperti CN315, N250, dan N2130, Agung yakin perusahaan pelat merah itu akan menguasai pasar yang kini dikangkangi ATR. ATR adalah anak perusahaan saingan Boeing, Airbus, yang bermarkas di Toulouse, Prancis.
“Saya prihatin dan sedih,” ujar Agung. Suaranya melemah dan matanya sayu. “Kita seharusnya kini raja di pasar seperti yang dikuasai ATR sekarang.”
Apalagi, BJ Habibie dulu menerapkan teknologi pesawat masa depan yang saat itu belum dimiliki pabrik pesawat lain: fly-by-wire. Boeing sendiri menggunakan teknologi ini untuk pembuatan B777 pada 1994.
Teknologi itu pula yang kini ‘dicuri’ Boeing dan Airbus dalam merancang pesawat-pesawat masa depan. Sesuatu yang lebih dulu diterapkan IPTN pada N2130. “Sedih dan prihatin. Itu tinggal kenangan,” kata Agung, Tonny, dan Bram. (*/jpnn)

Amrun Daulay Terancam 20 Tahun

JAKARTA- Mantan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kemensos Amrun Daulay menghadapi sidang dakwaan. Mantan bawahan Mensos Bachtiar Chamsyah itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyekn

pengadaan mesin jahit dan sapi impor di Kemensos pada 2004. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu pun terancam 20 tahun hukuman penjara.

“Terdakwa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Bachtiar Chamsyah, Yusrizal, Musfar Aziz, dan Iken (Nasution, pada April 2003 hingga April 2005, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara Rp15,13 miliar,” kata jaksa Supardi saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, kemarin (19/9).

Supardi menguraikan, terdakwa bersama rekan-rekannya telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, melalui penunjukan langsung. Dia menunjuk PT Lasindo milik Musfar Aziz dalam proyek pengadaan Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 pada 2004. Penunjukan langsung tersebut disetujui mantan atasan terdakwa, Bachtiar Chamsyah yang kala itu menjabat Mensos. Sebagai penyelenggara negara, Amrun dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya.
“Amrun bersama-sama Bachtiar juga didakwa telah melakukan penggelembungan harga atas 6000 unit mesin jahit, senilai Rp7,3 miliar, atau Rp1,22 juta per unitnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2004. Penggelembungan harga juga dilakukan atas pengadaan 4615 unit mesin jahit yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2004. Kedua pengadaan tersebut telah memperkaya Musfar Aziz sebesar Rp13 miliar.
“Perbuatan terdakwa memperkaya Musfar Aziz selaku Direktur Utama sekaligus pemilik PT Lasindo sebesar Rp7,3 miliar yang bersumber dari APBN 2004. Serta memperkaya Musfar Aziz sebesar Rp5,8 miliar yang bersumber dari ABT 2004,” jelas Jaksa Supardi.

Sementara, dalam pengadaan 2800 sapi impor yang bersumber dari dana APBN 2004, dikeluarkan anggaran senilai Rp19,4 miliar. Terdakwa melakukan penunjukan langsung atas PT Atmadhira Karya milik almarhum Iken BR Nasution sebagai rekanan, sesuai keinginan Bachtiar Chamsyah.

“Terdakwa memerintahkan bawahannya membuat nota dinas tertanggal 3 Desember 2009 perihal penunjukan langsung pengadaan sapi yang kemudian disetujui Bachtiar Chamsyah,” kata Jaksa Irene Putri.
Dalam pengadaan sapi, penggelembungan harga senilai Rp19,5 miliar dari harga asli Rp17,2. “Harga sapi yang seharusnya Rp6,1 juta per ekor, dinaikkan hingga Rp6,9 juta per ekor. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sekitar Rp3,6 miliar.

Atas perbuatannya, politikus Partai Demokrat tersebut didakwa pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Amrun pun terancam pidana penjara maksimal 20 tahun penjara.
Terhadap dakwaan tersebut, Amrun beserta penasehat hukumnya akan mengajukan nota keberatan (eksepsi). Amrun pun sempat mengungkapkan, tuduhan atas dirinya tidak tepat. Dia menuding mantan atasannya Bachtiar Chamsyah yang bertanggung jawab atas pengadaan mesin jahit dan sapi impor tersebut. “Saya tidak mengerti bisa jadi tersangka atau terdakwa. Saya ‘nggak mengambil kebijakan dan saya tidak menikmati uang negara. Mengambil kebijakan itu Bachtiar Chamsyah sebagai Mensos. Saya bingungnya disitu,” jelas Amrun, usai persidangan.

Amrun bersikukuh tak merasa melakukan korupsi, apalagi mengambil uang untuk kepentingan dirinya sendiri. Usai sidang, ia balik menumpahkan semua kesalahan semua ini kepada Bachtiar Chamsyah, mantan atasannya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial.

“Saya enggak mengambil kebijakan dan saya tidak menikmati uang negara. Pengambil kebijakan itu pak Bachtiar Chamsyah sebagai Menteri Sosial. Saya bingungnya di situ (kenapa jadi begini),” imbuh mantan sekdaprovsu ini. (ken/jpnn)

Kemendagri Siap Anulir Mutasi Pejabat Pemprovsu

JAKARTA- Para pejabat Pemprov Sumut yang dicopot dari jabatannya oleh Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, punya harapan besar untuk bisa kembali menduduki jabatannya. Pasalnya, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akan turun tangan mengevaluasi nama-nama pejabat yang dimutasi Gatot tanpa melalui konsultasi dengan Mendagri Gamawan Fauzi itu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni menjelaskan, hingga kemarin pihaknya belum menerima penjelasan dari Gatot terkait kebijakan mutasi yang dinilai menabrak aturan itu. Diah mengatakan, pihaknya hanya mau menerima penjelasan tertulis dari Gatot. Laporan penjelasan dari Gatot itu harus disertai daftar nama pejabat yang dimutasi beserta alasan-alasannya.

“Laporannya bagaimana, nanti kita evaluasi. Ini nggak (layak dimutasi), ini nggak (layak dimutasi). Kalau nggak sesuai (aturan), ya batal,” tegas Diah kepada Sumut Pos di kantornya, kemarin (19/9).
Karena pentingnya laporan penjelasan tertulis Gatot itu, Diah menyesalkan sikap Gatot yang hingga kini belum juga membuat laporan dimaksud. “Belum dijawab surat teguran kita.

Harus ada laporan tertulis,” tegas birokrat karir asal Semarang itu.
Yang membuat Diah jengkel, banyak diantara pejabat yang dimutasi itu, tidak mendapat jabatan baru, alias non job. Menurut Diah, tidak semestinya pejabat langsung di-nonjob-kan, tanpa alasan yang jelas. “Non job itu kalau melakukan pelanggaran hukum berat,” kata Diah.

Diceritakan Diah, pada pekan silam, pihaknya sudah menyampaikan masalah ini kepada Irwasda Pemprov Sumut, Nurdin Lubis, saat kandidat kuat calon Sekdaprov itu bertemu dengannya di kantor kemendagri. “Saya sampaikan lewat inspektorat, Pak Lubis itu,” terang Diah.

Sebelumnya diberitakan, para pejabat yang dicopot Gatot enggan mengajukan gugatan ke  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, berdasarkan pengalaman, putusan PTUN tidak efektif dan seringkali tidak diindahkan oleh pihak tergugat.

Pernyataan tersebut disampaikan salah seorang mantan pejabat Pemprov Sumut yang menjadi ‘korban’ kebijakan Gatot, kepada koran ini di gedung Kemendagri, Jakarta, dua pekan silam. Dia enggan ditulis namanya di koran ini, lantaran meski sudah tidak punya jabatan, dia masih seorang PNS di Pemprov Sumut.

“Kami sudah bicara dengan kawan-kawan yang lain, jika menggugat ke PTUN, percuma saja. Nanti masih ada banding-banding segala, dan toh tidak efektif di PTUN itu,” ujar pria yang mengaku kini sudah non job itu.
Dia datang ke Kemendagri guna berkonsultasi masalah pemutasian tanpa konsultasi dengan Mendagri Gamawan Fauzi itu. Dia cerita, ada rencana ratusan pejabat yang dicopot Gatot membuat surat pernyataan bersama dan disampaikan ke mendagri. “Dalam waktu dekat kami akan membuat surat pernyataan bersama, yang ditandatangani oleh semua,” ujarnya. (sam)

Bayi Kembar Siam Menempel di Kepala Berhasil Dipisahkan

LONDON- Bayi kembar siam asal Sudan berhasil dipisahkan setelah menjalani serangkaian operasi berisiko di London, Inggris. Kedua bayi perempuan yang lahir dengan kondisi menempel di bagian kepala itu kini dalam kondisi baik setelah dipisahkan pada Agustus lalu. Operasi pemisahan kedua bayi berumur 11 bulan bernama Rital dan Ritag Gaboura tersebut sukses setelah melalui empat tahap operasi selama empat bulan.

“Itu benar-benar berisiko tinggi,” kata Dr James Goodrich dari badan amal Facing the World, yang membantu operasi pemisahan tersebut. “Sejauh ini hasilnya luar biasa,” kata Dr Goodrich seperti dilansir Sydney Morning Herald, Senin (19/9/2011). “Saya pikir kedua anak akan baik-baik saja,” imbuhnya.

Menurut Facing the World, operasi pemisahan bayi dempet di kepala tersebut berlangsung dalam empat tahap sejak Mei hingga Agustus lalu di Rumah Sakit Great Ormond Street, London.

Bayi dempet di kepala atau dikenal dengan craniopagus merupakan kasus langka yang terjadi dalam sekitar 1 dari 2,5 juta kelahiran. Operasi pemisahan bayi craniopagus bisa sangat berbahaya khususnya jika ada aliran darah yang signifikan antar kedua otak mereka.

“Insiden bayi kembar selamat dengan kondisi ini sangatlah langka,” kata ahli bedah David Dunaway yang memimpin operasi tersebut. Saat ini kedua bayi masih dalam penanganan medis di rumah sakit. Namun dalam waktu dekat, orangtua mereka akan bisa membawa pulang kedua bayi tersebut. (net/bbs)