Home Blog Page 14704

Rumah Tjong A Fie Simpan Banyak Sejarah

Karnaval Musik dan Ulos Ramaikan Temu Pusaka Indonesia 2011

Sebanyak 500-an peserta dari berbagai etnis, budaya dan agama meramaikan Karnaval Musik dan Ulos pada Temu Pusaka Indonesia 2011 yang digelar Badan Pelestaraian Pusaka Indonesia (BPPI) dan The Tjong A Fie Memorial Institute di Rumah Tjong A Fie Jalan Ahmad Yani Medan, Minggu (9/10). Kegiatan ini dikonsep untuk memperkenalkan beragam budaya Indonesia, dari seni tarian, musik,
kuliner hingga busana.

Direktur Eksekutif The Tjong A Fie Memorial Institute, Fon Prawira Tjong mengatakan, kegiatan yang juga melibatkan sejumlah model Kota Medan serta ratusan orang ini, sengaja dilakukan untuk mengangkat kembali budaya dan sejarah Indonesia khususnya Kota Medan. Selain itu, kata Fon, Temu Pusaka Indonesia 2011 juga dilaksanakan dalam rangka mengenalkan kembali ragam budaya dan etnis di Indonesia, khususnya peranakan Tionghoa Melayu yang begitu kental di dalam sejarah Tjong A Fie.

“Tahun ini sengaja kita konsep dengan mengangkat sejarah dan budaya ulos yang dipadukan dengan pakaian kebaya untuk mengangkat rasa kecintaan para generasi muda terhadap nilai budaya tersebut,” ujarnya.

Kegiatan itu juga dilakukan dalam upaya melestarikan nilai budaya yang mulai luntur di telan zaman, sehingga tahun berikutnya acara diharapkan bisa dikemas lebih bagus dan lebih kaya akan nilai budaya.

Dalam kesempatan yang sama, kordinator pelaksana kegiatan, Merdy Sihombing mengatakan, jika kegiatan Temu Pusaka Indonesia 2011 tak lain dilakukan dalam membangkitkan kembali kejadian-kejadian di Kota Medan yang sebelumnya pernah terjadi di rumah Tjong A Fie, yang kini bergelar sebagai cagar budaya nasional sejak 2010 silam.
“Diharapkan, dengan kegiatan ini bisa membangkitkan kecintaan atas nilai sejarah yang pernah terjadi di Kota Medan, khususnya Tjong A Fie sebagai tempat yang menyimpan banyak sejarah,” ungkapnya.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB ini, dimulai dari penyambutan para tamu atau temu karya, pagelaran busana, tarian, kuliner, serta mengunjungi museum Tjong A Fie, yang mana seluruh kegiatan dilangsungkan di Rumah Tjong A Fie.

Penutupan kegiatan itu mengambil lokasi di titik nol Kota Medan atau tepatnya di depan Kantor Pos Medan. “Titik nol sengaja kita ambil dengan maksud sebagai pengingat kembali untuk mengulang sejarah, sebagai wujud mempersatukan bangsa dari segala etnis lewat budaya, dan ini sejalan dengan tujuan Tjong A Fie,” sebut Fon Prawira sekaligus menutup pertemuan dengan waratan koran ini.(uma)

Calon Penumpang Mengamuk

Tiket KA Kelas Ekonomi Medan-Tanjungbalai Ludes

MEDAN- Tiket kereta api (KA) kelas ekonomi jurusan Medan-Tanjungbalai habis. Kondisi ini memicu kekesalan para calon penumpang yang tak kebagian tiket dan sempat ricuh dengan petugas loket. Akibatnya, puluhan penumpang terlantar di Stasiun Besar Kereta Api Medan, Minggu (9/10).

Kericuhan terjadi saat petugas loket memberitahukan kepada calon penumpang yang sedang antre, kalau tiket kelas ekonomi jurusan Medan-Tanjungbalai habis. Dengan kesal, para calon penumpang langsung mengamuk dan hampir memukul kaca loket. Beruntung petugas dari PT KAI, langsung melerai calon penumpang tersebut.

“Kericuhan tersebut terjadi setelah petugas loket memberi tahu kalau tiket kelas ekonomi sudah habis, sontak calon penumpang marah,” kata Sinta, petugas layanan infornasi PT KAI di lokasi.

Dijelaskannya, loket yang seharusnya dibuka sekitar pukul 16.00 WIB harus dibuka lebih cepat pukul 15.00 WIB, karena antrean calon penumpang sudah panjang. “Hal ini yang menyebabkan penumpang yang datang terlambat tidak kebagian tiket keberangkatan pukul 17.10 WIB dan sampai pukul 23.00 WIB,” ucapnya.

Dikatakannya, harga tiket yang sudah ditetapkan dengan harga Rp14 ribu untuk dewasa dan anak-anak Rp12 ribu dijual berdasarkan nomor tempat duduk mulai 1 Oktober lalu. “Jadi, kami tak menerima lagi untuk penumpang yang berdiri maupun penumpang yang melebihi kursi yang disediakan,” bebernya.

Sementara, calon penumpang yang kesal karena tidak kebagian tiket menduga, tiket-tiket tersebut sudah diborong calo yang berkeliaran di Staisun Besar Medan untuk mencari keuntungan. “Kenapa tiket bisa habis? Pasti sudah diborong calo. Terbukti, karena banyak calo yang menawari tiket kepada kami dengan harga yang tinggi,” kata wanita berjilbab putih yang meminta namanya tidak disebutkan.

Karena ingin pulang bersama keluarga untuk membawa kembali anak-anaknya sekolah di Tanjungbalai terpaksa dia menunggu petugas loket membuka tiket kelas bisnis sekitar pukul 20.00 WIB. “Lihatlah kami terlantar jadinya di sini, bagaimana pelayanan yang mereka berikan?” katanya, sembari meninggalkan wartawan koran ini.(adl)

Akta Kelahiran Anak 6 Bulan

085275260xxx

Dinas Kadisduk Capil Deli Serdang yang terhormat anak saya usianya 6 bulan berapa biaya pengurusannya dan syarat-syaratnya? Thanks.

Lengkapi Persyaratannya

Untuk mengurus akta kelahiran anak, cukup melampirkan surat kelahiran dari bidan atau rumah sakit, dengan catatan lahir di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, melampirkan foto copy KTP kedua orang tua dan kartu keluarga. Untuk pengurusan ini tidak dikenakan biaya. Terimakasih

Drs H MH Yusuf Siregar , Kadisdukcapil Deli Serdang

Penertiban Dilakukan Siang Malam

Tertibkan Terminal Liar, Dishub Medan Libatkan Pemprovsu

MEDAN- Masih banyaknya terminal dan angkutan liar yang membandel dan beroperasi di sejumlah ruas jalan di Kota Medan, membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan gerah. Karenanya, dalam waktu dekat, Dishub Medan akan mengerahkan tim gabungan dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya.

Tim gabungan ini terdiri dari Pemko Medan dan jajaran terkait, termasuk keterlibatan Dinas Perhubungan Sumut dan Badan Perizinan Satu Atap Pemprov Sumut selaku pemberi izin trayek dan angkutan yang langsung memberikan sanksi tegas bagi pool angkutan yang membandel.

Jadi, kita semuanya terlibat. Tidak hanya Dishub Medan. Termasuk jika perlu nantinya pihak Pemprov Sumut. Yang jelas, dalam waktu dekat akan dilanjutkan penertiban ini. Surat laporan dan evaluasi itu sudah kita siapkan, tinggal di teken Kadis Perhubungan saja. Nanti akan kita laporkan bersama-sama ke Wali Kota,” kata Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Medan Toga Aruan kepada wartawan, Minggu (9/10).

Dijelaskannya, Dishub hanya ingin kelancaran lalulintas di Jalan Sisingamangaraja dan Jamin Ginting tidak terganggu dengan adanya terminal liar di sana. Kendaraan penumpang juga harus parkir dan di tempatkan di terminal resmi seperti Terminal Amplas dan Pinang Baris.

“Kita sudah kordinasi dengan Kasatlantas Polresta Medan. Hasilnya, evaluasi penertiban lanjutan akan dilakukan pada malam hari. Karena angkutan dan pool di Medan biasanya menyimpan dan mengoperasikan angkutannya di pinggir jalan pada malam hari untuk menghindari petugas. Ini yang perlu kita laporkan dulu pada wali kota,” ucapnya.

Dikatakannya, Dishub Kota Medan dan Satlantas Polresta Medan sudah komit untuk menertibkan dengan memberikan tindakan tegas dan melibatkan seluruh pihak. Dalam laporan itu, pihaknya meminta agar kecamatan, kelurahan hingga Dinas Pertamanan Kota Medan dan dinas terkait terlibat bersama dengan tim melakukan penertiban dan pengawasan.
“Izin reklame, bagi pool armada angkutan yang memajang spanduk atau billboard kecil bisa langsung ditertibkan Dinas Pertamanan. Karena sepengetahuan kita, pemilik angkutan di sana tidak memiliki izin reklame. Jadi, kita bisa bersama-sama dan habis dengan sendirinya nanti seluruh pool angkutan di sana termasuk billboard miliknya. Jadi, penertiban nanti tidak hanya Dishub Medan, Polresta Medan dan Denpom saja. Tapi semuanya terlibat termasuk pengawasan kecamatan dan kelurahan, ini yang kita mintakan pada wali kota,” bebernya.

Penertiban yang dilakukan sebelumnya oleh tim gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Satlantas Polresta Medan dan Denpom dengan menindak dan menyita beberapa angkutan jenis mini bus L300 di kawasan Jalan Sisingamangaraja Medan masih tahap evaluasi dan perlu dilaporkan kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap.(adl)

Burhanuddin Harus Minta Maaf

Kasus Penghinaan Pimpinan DPRD Medan

MEDAN- Perseteruan dua kader DPC Partai Demokrat Kota Medan semakin melebar. Semula antara Ketua DPRD Medan, Drs H Amiruddin dan Sekretaris Komisi A DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu. Kini, Pimpinan DPRD Medan lainnya merasa terhina dan meminta agar Burhanuddin meminta maaf lewat media massa.

Konflik dua kader Partai Demokrat itu semakin melebar dikarenakan Burhanuddin menghina Ketua DPRD Medan dan sejumlah pimpinan dewan lainnya. Penghinaan itu dilontarkannya saat dilaksanakan rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Medan.

Burhanuddin mengolok rekan satu partainya, Ketua DPRD Medan dengan perkataan tak senonoh, begitu juga pimpinan DPRD Medan lainnya. Akibatnya, Ketua DPRD Medan melaporkan Burhanuddin ke Badan Kehormataan Dewan (BKD) DPRD Medan, sedangkan pimpinan  DPRD Medan lainnya telah melayangkan surat ke Fraksi Demokrat, DPC Partai Demokrat dan Ketua DPRD Medan.

Dalam surat pimpinan DPRD Medan itu, Burhanuddin diminta membuat permohonaan maaf melalui media massa dalam waktu 2×24 jam terkait penghinaan pimpinan DPRD Medan. Apabila tak segera melakukan permohonan maaf, maka pimpinan DPRD Medan akan melanjutkannya ke jalur hukum.

Surat yang bersifat rahasia itu diketahui Sumut Pos, Minggu (9/10). Selain meminta maaf, surat itu juga meminta Burhanuddin untuk mengkui secara terang dan terbuka bahwa telah melakukan penghinaan dan makian terhadap Ketua DPRD Medan serta Pimpinan DPRD Medan. “Burhanuddin di-deadline 2×24 jam untuk melakukannya. Jika tidak mampu, maka DPC Partai Demokrat Kota Medan yang harus melaksanakannya,” demikian disampaikan sumber di DPRD Medan via telepon selulernya, akhir pekan kemarin (8/10).

Sumber itu memaparkan, surat yang ditujukan ke Fraksi Demokrat DPRD Medan, Ketua DPRD Medan dan DPC Partai Demokrat itu tegas meminta Burhanuddin. Apabila tak segera minta maaf, pimpinan DPRD Medan akan menempuh jalur hukum.

Menjawab informasi ini, Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy ST M Si sebelum berangkat menundai ibadah haji mengakui sudah melayangkan surat ke Fraksi Demokrat DPRD Medan, Ketua DPRD Medan dan DPC Demokrat Medan sejak beberapa hari lalu.

“Ya, kami meminta Buhanuddin untuk melakukan permohonan maaf resmi di media massa. Jika tidak mampu maka DPC Demokrat Kota Medan yang harus minta maaf,” ujar politisi PKS itu.

Sementara itu, Burhanuddin Sitepu sendiri tidak bersedia berkomentar mengenai sikap pimpinan dewan dan permohonan maaf yang harus dilakukannya.

Begitu juga, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan, Heri Zulkarnain yang sedang berada di Jakarta. Melalui telepon seluler dan pesan singkat, Heri enggan memberikan komentar apapun. (adl)

Dirjen Perhubungan Harus Proaktif

Jatuhnya pesawat milik maskapai penerbangan PT Nusantara Buana Air (NBA) jenis Cassa 212-200 menjadi pelajaran berharga bagi dunia penerbangan kita. Karenanya, pemerintah diminta proaktif memeriksa kelayakan pesawat yang hendak terbang. Hal ini dikatakan Dosen Fakultas Hukum Univ HKBP Nommensen yang juga Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM), August P Silaen SH MH kepada wartawan Sumut Pos Jhonson P Siahaan, beberapa hari lalu. Berikut petikan wawancaranya.

Menurut Anda, jatuhnya pesawat Cassa 212-200 kesalahan siapa?
Menurut saya itu kesalahan dari pilotnya, karena pilot seharusnya lebih teliti dan lebih hati-hati dalam mengemudikan pesawat. Sudah jelas cuaca buruk, tapi masih saja mengambil rute atau jalur itu juga. Jika sudah ada pemberitahuan cuaca sedang buruk, pilot harusnya mengambil rute lain, bukannya terbang melewati rute itu lagi.

Mengenai jumlah korban yang tewas, menurut Anda bagaimana?
Menurut saya, seharusnya tidak banyak korban yang jatuh, karena tidak ada ledakan dan pesawat tidak jatuh ke tanah. Seharusnya, masih ada korban yang bisa tertolong. Tapi, itu semua harus dikaji ulang kenapa bisa begitu?

Pendapat Anda terhadap kinerja Dirjen Perhubungan terkait jatuhnya pesawat ini bagaimana?
Menurut saya, Dirjen Perhubungan yang menangani pesawat dan penerbangan harus lebih serius lagi. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus lebih proaktif mengawasi dunia penerbangan ini. Begitu juga dengan pesawat yang ada, pemerintah harus menata ulang semua pesawat agar layak terbang dan dilakukan pembenahan. Ini menjadi pelajaran buat pemerintah agar lebih teliti lagi.

Saran Anda terkait peristiwa jatuhnya pesawat Cassa 212-200 ini?
Ya, saran saya, maskapai penerbangan agar melakukan seleksi lebih ketat terhadap pilotnya dan SDM nya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Para pilot juga harus diberikan pelatihan dan pendidikan bertaraf internasional dan nasional agar memiliki kualitas dan kuantitas pilot yang siap pakai.
Untuk masyarakat, soal kematian itu takdir dan bisa dimana saja kalau memang sudah takdir. Tapi jangan hanya karena peristiwa seperti ini masyarakat menjadi takut menggunakan pesawat terbang.(*)

Polisi Kantongi Identitas Tersangka Lain

MEDAN- Polisi sudah mengantongi satu lagi identitas pelaku perampokan terhadap personel Polsek Pancurbatu Y Purba, warga Desa Sei Glugur, Pancurbatu. Pelaku peampokan itu berinisial DS (38), warga Tanjung Morawa yang diduga berperan sebagai supir untuk membawa kedua pelaku perampokan yang terkena tembakan saat melakukan aksinya.

“Identitasnya sudah kita ketahui, saat ini polisi sedang memburunya,” kata Kapolsek Pancur Batu AKP Ruruh Wickasono, Minggu (9/10). Mantan Wakasat Reskrim Polresta Medan ini menjelaskan, pelaku yang sudah diketahui identitasnya merupakan residivis dalam kasus yang sama dan pernah diamankan Polres Deli Serdang.

“Kawanan perampok ini merupakan TO (target operasi, Red) Polres Deli Serdang. Memang sebelumnya pelaku DS pernah diamankan Polres Deli Serdang lalu diserahkan ke Polsek Percut Sei Tuan,” terangnya. Meskipun identitasnya sudah diketahui, namun Ruruh mengaku belum mengetahui keberadaan DS saat ini.

Sementara menurut sumber di kepolisian menyebutkan, pelaku perampokan ini berjumlah lima orang dan satu diantaranya wanita. Saat hal ini dikonfirmasi, Ruruh mengatakan, pihaknya masih melakukan penyidikan. “Belum tahu, informasi yang kami dapat baru tiga orang yakni Sugiarto (31) warga Jalan Pasar VII Martubung Medan Labuhan, kini dirawat di RS Bhayangkara dengan kondisi kritis. Dan Herman Basuki (35) warga Jalan Pasar VI, Medan Labuhan, tewas di RS Herna Tebing Tinggi dan supirnya berinisial DS,” ujarnya.

Ruruh juga mengungkapkan, Sugiarto yang kini dirawat di RS Bhayangkara Medan itu membantah tudingan kalau dirinya ditembak karena melakukan perampokan. “Sugaiarto tidak mengaku kalau dirinya tertembak karena merampok,” ujar Ruruh.

Sementara Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mengaku, pihaknya sudah menetapkan Sugiarto sebagai tersangka. “Dia sudah kita jadikan tersangka dalam kasus percobaan perampokan. Ya, kalau Aipda MYP nggak bangun dan tidak bertindak, otomatis harta bendanya akan dikuras,” ungkap Tagam Sinaga, yang juga mantan Kapolres Labuhanbatu ini.

Kejadian penembakan itu terjadi pada Rabu (5/10), pukul 03.30 WIB di rumah anggota polisi yang terletak di Desa Sei Glugur Pancur Batu. Aipda Y Purba, yang memiliki usaha sampingan berjualan, merasa curiga melihat lampu teras rumahnya mati secara tiba-tiba. Selain itu, Y Purba juga mendengar suara rantai gembok pagar rumahnya.

Mengetahui hal itu, personel Polsek Pancur Batu itu mengecek keluar rumah. Dia melihat di depan rumahnya tidak terjadi apa-apa dan dia kemudian memutar ke belakang rumahnya. Sesampainya di belakang rumah, dia melihat mobil Kijang Inova warna hitam sedang terparkir. Lantas, ia pun mendatangi mobil itu, namun saat dia bergerak, Y Purba melihat dua orang mendatanginya dan langsung menyerang. Saat itulah, Y Purba meletuskan senjata apinya, ke arah dua orang tersebut. Akibat mengalami penembakan keduanya masuk ke dalam mobil melarikan diri.(mag-7)

Pulang Pacaran Kena Rampok

Hati Dimas berbunga-bunga saat pulang dari rumah pacarnya di kawasan Belawan, Sabtu (8/10) malam. Namun, suasana hati yang berbunga-bunga itu tiba-tiba berubah menjadi was-was. Pasalnya, di tengah perjalanan tepatnya di kawasan Jalan Kolonel Yos Sudarso Simpang Aloha, empat pria dengan mengunakan tiga unit sepeda motor menghampiri Dimas sembari mengaku polisi.

Keempat pria yang mengenakan jaket hitam itu menyuruh Dimas untuk berhenti. Dengan ketakutan, Dimas menghentikan sepeda motornya dan membiarkan seorang dari empat pria tak dikenal itu menggeledah bagian pinggangnya. Setelah digeledah, Dimas dituduh membawa narkoba. Lantas, kawanan perampok itu mengambil alih sepeda motor Dimas dan membawanya ke arah Jalan Ileng, Medan Marelan.

Namun di perkebunan pisang, jauh dari pemukiman warga, Dimas yang berada di boncengan langsung ditodong pisau dan dipaksa menyerahkan dompet, HP dan sepeda motornya. Setelah menguras harta benda Dimas, keempat pria tak dikenal itu langsung kabur ke arah Marelan.

Malam itu juga Dimas melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Medan Labuhan. “Katanya mereka polisi, dan pinggang saya sempat di geledah, terus saya mau dibawa ke kantor polisi, pas di jalan sunyi itu saya diancam pisau dan ditinggal begitu saja,” ungkap Dimas di Polsek Medan Labuhan. (mag-11)

Burhanuddin Harus Minta Maaf

Kasus Penghinaan Pimpinan DPRD Medan

MEDAN- Perseteruan dua kader DPC Partai Demokrat Kota Medan semakin melebar. Semula antara Ketua DPRD Medan, Drs H Amiruddin dan Sekretaris Komisi A DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu. Kini, Pimpinan DPRD Medan lainnya merasa terhina dan meminta agar Burhanuddin meminta maaf lewat media massa.

Konflik dua kader Partai Demokrat itu semakin melebar dikarenakan Burhanuddin menghina Ketua DPRD Medan dan sejumlah pimpinan dewan lainnya. Penghinaan itu dilontarkannya saat dilaksanakan rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Medan.

Burhanuddin mengolok rekan satu partainya, Ketua DPRD Medan dengan perkataan tak senonoh, begitu juga pimpinan DPRD Medan lainnya. Akibatnya, Ketua DPRD Medan melaporkan Burhanuddin ke Badan Kehormataan Dewan (BKD) DPRD Medan, sedangkan pimpinan  DPRD Medan lainnya telah melayangkan surat ke Fraksi Demokrat, DPC Partai Demokrat dan Ketua DPRD Medan.

Dalam surat pimpinan DPRD Medan itu, Burhanuddin diminta membuat permohonaan maaf melalui media massa dalam waktu 2×24 jam terkait penghinaan pimpinan DPRD Medan. Apabila tak segera melakukan permohonan maaf, maka pimpinan DPRD Medan akan melanjutkannya ke jalur hukum.

Surat yang bersifat rahasia itu diketahui Sumut Pos, Minggu (9/10). Selain meminta maaf, surat itu juga meminta Burhanuddin untuk mengkui secara terang dan terbuka bahwa telah melakukan penghinaan dan makian terhadap Ketua DPRD Medan serta Pimpinan DPRD Medan. “Burhanuddin di-deadline 2×24 jam untuk melakukannya. Jika tidak mampu, maka DPC Partai Demokrat Kota Medan yang harus melaksanakannya,” demikian disampaikan sumber di DPRD Medan via telepon selulernya, akhir pekan kemarin (8/10).

Sumber itu memaparkan, surat yang ditujukan ke Fraksi Demokrat DPRD Medan, Ketua DPRD Medan dan DPC Partai Demokrat itu tegas meminta Burhanuddin.

Apabila tak segera minta maaf, pimpinan DPRD Medan akan menempuh jalur hukum.
Menjawab informasi ini, Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy ST M Si sebelum berangkat menundai ibadah haji mengakui sudah melayangkan surat ke Fraksi Demokrat DPRD Medan, Ketua DPRD Medan dan DPC Demokrat Medan sejak beberapa hari lalu.

“Ya, kami meminta Buhanuddin untuk melakukan permohonan maaf resmi di media massa. Jika tidak mampu maka DPC Demokrat Kota Medan yang harus minta maaf,” ujar politisi PKS itu.
Sementara itu, Burhanuddin Sitepu sendiri tidak bersedia berkomentar mengenai sikap pimpinan dewan dan permohonan maaf yang harus dilakukannya.

Begitu juga, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan, Heri Zulkarnain yang sedang berada di Jakarta. Melalui telepon seluler dan pesan singkat, Heri enggan memberikan komentar apapun. (adl)

’Kelas Gelap’ Disusupi Mafia

MEDAN-  Citra pendidikan di Kota Medan semakin buruk ketika sejumlah pihak menemukan “kelas gelap” di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri favorite di Medan. Temuan itu ternyata ditunggangi sejumlah mafia pendidikan.
Keburukan citra pendidikan di Kota Medan ini tampak nyata ketika “kelas gelap” dihuni puluhan siswa sisipan di setiap sekolah favorite. Bahkan, jadwal masuknya siswa sisipan itu berbeda dari siswa melalui jalur resmi. Terkuak, data siswa yang muncul merupakan anak-anak dari pejabat, tokoh, politisi dan sejumlah pihak yang berpengaruh di Kota Medan. Anak-anak itu masuk ke sekolah tersebut lantaran nilai yang dimiliki di bawah rata-rata.

Menanggapi buruknya pendidikan di Kota Medan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU),  Farid Wajdi menyatakan munculnya “kelas gelap” memberi contoh buruk Indonesia tak bisa keluar dari krisis moral bangsa ini, dan memberikan pengajaran kebusukan luar biasa akibat campur tangan ‘kepentingan liar’ individu dan kelompok. “Ini fenomena mundurnya pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Karena sudah rahasia umum penyelenggara pendidikan di kota ini jauh dari kata ideal,” paparnya, Minggu (9/10).

Dia menduga masalah yang muncul ini terkait tumbuh subur mental buruk pengelola pendidikan, sehingga masuknya kepentingan mafia pendidikan yang begitu dominan serta mengabaikan perhitungan resiko buruk.
“Jadi, Wali Kota harus memimpin langsung pemberantasan mafia pendidikan, jangan sampai Kota Medan disandera para mafioso pendidikan,” sarannya.

Farid minta Dewan Pendidikan agar menjadi wakil warga Kota Medan yang dirugikaan untuk mengambil inisiatif melapor kepada pihak kepolisian. (ari)