Saat ditinggal pejabatnya mengikuti rapat kerja (raker) di Komisi IX DPR, kantor Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan kemarin digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ruangan yang diperiksa diantaranya adalah ruang kerja Dirjen P2KT Jamaluddin Malik, ruang Setditjen I Nyoman Suisnaya, serta ruang Kabag Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan. Sementara ruang yang diduga pernah dijadikan tempat kerja Ali Mudhori dan Fauzi juga digeledah.

Seperti diketahui, Ali Mudhori dan Fauzi adalah kolega Muhaimin yang disebut Rahmat Jaya, pengacara Dharnawati, ikut bermain dalam urusan proyek percepatan pembangunan 19 daerah transmigrasi. Namun, pernyataan tersebut dibantah Muhaimin. Dia mengatakan, Ali dan Fauzi memang pernah bekerja di Kemenakertrans. Tepatnya sebagai anggota tim ad hoc atau tim sementara. Tim ini bertugas membantu muhaimin yang kala itu baru menjabat sebagai Menakertrans. Tim yang digawangi Ali dan Fauzi ini bertugas mengumpulkan data-data penunjang analisa kondisi tenaga kerja di dalam negeri maupun tanah air. “Kami menggeledah untuk mencari barang bukti tambahan,” kata Kabag Pemberitaan dan Infromasi KPK Priharsa Nugraha. Kantor tersebut tempat dimana I Nyoman Suisnaya berkantor setiap harinya.(wan/kuh)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (8/9), resmi menahan dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Utara, Bahar yang adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK RI di Manado dan Muhammad Munzir anggota tim pemeriksa.

Keduanya ditahan dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suatua atau hadih berupa uang dari Wali Kota Tomohon non aktif Jefferson Rumajar, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Setelah diperiksa sekitar 9 jam oleh penyidik KPK, Bahar dan Munzir yang tiba di KPK pukul 09.25 WIB digelandang ke rutan untuk ditahan pada pukul 19.00 WIB. Bahar, pria setenga baya yang menggunakan baju batik coklat, menolak berkomentar.

Dia pun berusaha menutupi wajahnya dengan map yang dia bawa saat naik ke mobil tahanan KPK. Munzir yang tampak lebih muda dari Bahar pun memilih bungkam. Bahar dititipkan di Rutan Bareskrim Mabes Polri  sedangkan Munzir ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi dari hasil penyidikan ditemukan, saat melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Tomohon tahun 2007. “Tersangka diduga menerima sesuatu atau hadiah berupa uang dari tersangka JR sekitar Rp600 juta,” ujar Johan.(gel/jpnn)

JAKARTA-  Bertepatan dengan peringatan tujuh tahun meninggalnya  Munir, kemarin (8/9) situs Wikileaks mengeluarkan bocoran kawat diplomatik Kedubes AS. Wikileaks mengungkapkan, Kapolri saat itu Jenderal Sutanto yakin ada orang Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat pembunuhan aktivis Kontras itu, namun dia terhambat orang-orang lama di dalam BIN.

Wikileaks merilis sebuah kawat berkode 06JAKARTA9575 yang dibuat pada 28 Juli 2006 silam. Kawat itu mengungkapkan sebuah pertemuan makan siang pada 25 Juli 2006 antara Kapolri (Jenderal Sutanto) dan Dubes AS untuk Indonesia Lynn B Pascoe.

Pertemuan mengobrolkan banyak hal. Namun, ada juga bahasan soal kasus pembunuhan Munir. “Sutanto mengatakan dia yakin kalau BIN terlibat dalam pembunuhan itu, tapi dia kekurangan bukti konklusif,” tulis laporan Kedubes AS yang dirilis Wikileaks kemarin.

Menurut kawat itu, BIN seolah terbelah ke dalam dua kelompok. Kepala BIN saat itu, Syamsir Siregar malah simpatik dan bekerja sama dengan Polri terkait masalah Munir. Hambatan justru datang dari orang-orang lama. Sutanto mengatakan Kepala BIN Syamsir Siregar bersimpati dan bekerja sama dengan Polri, walaupun pejabat BIN yang lama tidak demikian.
Munir tewas diracun arsenik di atas pesawat Garuda rute Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004. Hingga kini pembunuhnya masih bebas berkeliaran.(rdl/iro/jpnn)

Anggaran Pengembangan Daerah Transmigrasi Urusan Kemenkeu

JAKARTA- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin kemarin (8/9) menepati janjinya menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR. Dalam rapat tersebut, Muhaimin dicecar belasan pertanyaan terkait dugaan suap di kementerian yang ia pimpin. Meskipun begitu, Muhaimin tetap berkelit dengan berbagai alasan.

Muhamim masih menggunakan alur pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) sebagai tameng. Di depan anggota dewan, dia mengatakan jika kebijakan penentu anggaran tersebut adalah Badan Perencana dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Kita hanya sebagai pengusul. Lantas Bappenas dan Kemenkeu yang menyetujui anggarannya,” tandas menteri yang akrab disapa Cak Imin itu.
Awalnya, Muhaimin mengatakan jika kementeriannya mengusulkan anggaran untuk pembangunan daerah transmigrasi melalui DPPID sebesar hampir Rp1 triliun. Tapi akhirnya yang disetujui adalah Rp500 miliar, dan hanya untuk 19 Kabupaten saja. Dia lantas mengatakan, start pengucuran dana ini juga menjadi wewenang Kemenkeu. “Bukan di kita (Kemenakertrans, red) lagi,” tukas Muhaimin.

Menteri kelahiran Jombang 24 September 1966 itu melanjutkan, pada 13 September nanti Kemenkeu bakal memanggil daerah-daerah kantong transmigrasi yang menerima kucuran dana DPPID itu. Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah bakal menandatangani semacam nota kesepakatan atau tanggungjawab mendapat limpahan duit tadi.
“Saya tidak hafal seluruhnya. Diantaranya ada di (Kabupaten, red) Manokwari dan (sejumlah daerah di provinsi, red) Sulawesi Selatan,” tutur Muhaimin.

Di tengah rapat, Muhaimin juga sempat curhat terkait kucuran DPPID tersebut. Di penghujung tahun ini, Kemenakertrans seakan ketiban durian runtuh. Betapa tidak, selama memimpin Kemenakertrans, Muhaimin mengatakan anggaran pemerintah pusat untuk penanganan daerah-daerah kantong transmigran cukup minim. Tahun ini saja, anggaran penangan kawasan transmigrasi hanya Rp1,4 triliun untuk 81 daerah lebih. “Berkah betul anggaran ini buat kami (Kemenakertrans),” terang Muhaimin. Dia mengaku terkejut ketika anak buahnya ditangkap KPK karena dugaan suap pencairan dana penanganan daerah transmigrasi tersebut. Dia berharap, kejadian ini tidak lantas membuat pemerintah menyetop pengucuran anggaran serupa untuk tahun depan.

Muhaimin lantas menjelaskan munculnya dugaan motivasi dibalik suap yang berwujud uang dalam kardus durian itu. Dia mengatakan, selama ini berhembus kabar jika dengan uang suap tersebut, si pemberi suap berharap Kemenakertrans bisa menekan supaya bupati bisa segera mencairkan uang, membuka tender, dan memenangkan tender untuk pemberi suap. “Cara seperti itu tidak bisa,” sangkal Muhaimin.

Sebab, menurut Muhaimin duit DPPID setelah dicairkan dari rekening Kemenkeu lalu masuk ke rekening pemerintah kabupate, menjadi wewenang bupati. “Kami tidak bisa menekan bupati. Apalagi uang itu bukan dari Kemenakertrans,” katanya. Sebagai pemegang kuasa penuh anggaran DPPID, Muhaimin mengatakan bupati berkuasa penuh menolak segala intervensi terkait pelaksanaan proyek. Dia menjelaskan, posisi Kemenakertrans hanya sebatas pendamping saja.
Setelah dana turun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Muhaimin menjelaskan tidak sebatas menjadi tanggung jawab Disnakertrans setempat. Sebab, jika alokasi uang itu digunakan untuk membangun jalan.(wan/kuh)
, maka yang paling berperan adalah dinas PU setempat.

Begitu pula jika digunakan untuk membangun sekolah berkaitan dengan dinas pendidikan, serta pembangunan puskesmas berkaitan dengan dinas kesehatan. “Jadi setelah turun di daerah, penggunaan anggaran ini bisa lintas sektor,” tukas Muhaimin. Tidak hanya sebatas urusan di bawah Kemenakertrans saja. Selain mengutarakan persoalan anggaran DPPID, Muhaimin dalam kesempatan ini juga bakal mengetati aturan main di Kemenakertrans. Untuk melawan tudingan banyaknya mafia proyek di Kemenakertrans, Muhaimin menegaskan kantornya hanya terbuka untuk orang-orang yang menggunakan ID Card resmi Kemenakertrans.

JAKARTA- Ketua Komite Etik KPK, Abdullah Hehamahua menuturkan, pemeriksaan pada Muhammad Nazaruddin, Kamis (8/9), lebih pada desakan kuasa hukum Nazar. Karena sebenarnya Komite Etik, katanya, sudah tidak menjadwalkan pemeriksaan pada suami Neneng Sri Wahyuni itu karena Komite Etik merasa sudah cukup keterangan para saksi yang dihadirkan selama ini.

“Pertimbangan lain, dia tidak mau ngomong kalau tidak dipindah ke Cipinang. Kita juga sudah mempelajari watak Nazar yang sering berubah-ubah sehingga tidak ada jaminan kalau dia ngomong,” beber Abdullah dalam konferensi pers di gedung KPK, Kamis (8/9).

Diungkapkan Abdullah, sejak pagi kuasa hukum Nazar terus  menghubungi Komite Etik menanyakan kapan kliennya akan dipanggil. “Kami menjawab tidak lagi. Kenapa dari kemarin tidak ngomong. “Tapi pengacara bilang Nazar mau ngomong. Jadi pengacara yang ‘lamar’ supaya diperiksa,” ujar penasehat KPK ini.

Jika sebelumnya Nazar menolak berbicara soal materi pokok, tapi pemeriksaan saat ini menurut Abdullah, tersangka kasus suap Wisma Atlet itu sudah bersedia menjawab pertanyaan yang ditujukan Komite Etik terkait pertemuan dengan pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Ade Rahardja. “Ada beberapa fakta yang dia sampaikan tapi belum bisa dipastikan kebenarannya karena belum ada bukti,” jelas Abdullah.

Mengenai pertemuan, calon pimpinan KPK ini mengatakan, ada pertemuan di rumah Nazar yang dihadiri beberapa orang yang kemudian ada pembicaraan tentang KPK, kasus dan masalah lain. Yang di rumah Nazar dua kali, dua kali dilakukan di luar dan satu kali di KPK.

Saat dikonfirmasi tuduhan Nazar yang menyebut pernah memberi uang pada Chandra dalam proyek pengadaan baju hansip dan e-KTP, Abdullah menuturkan   menurut pengakuan Nazar uang tidak jadi diberikan karena programnya tidak jadi. “Sudah sempat mau dikasih tapi batal,” tukasnya.

Di tempat terpisah, Nazaruddin mengaku Chandra Hamzah, telah menerima uang dari proyek pengadaan baju hansip dan e-KTP.  “Uang yang kepada Pak Chandra sudah saya jelaskan kepada Komite Etik, tentang uang mengalir itu kapan, proyek apa dan urusannya apa,” katanya.(gel/jpnn)

JAKARTA – Terdakwa kasus pemalsuan rencana penuntutan jaksa non aktif Cirus Sinaga kembali diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin (8/9). Kali ini, dia kembali disudutkan saksi ahli dari Universitas Brawijaya Malang Adami Hazawi. Saksi ahli tersebut menjelaskan bagaimana seorang jaksa melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum.

Menurutnya, seorang jaksa bisa saja melakukan tindakan menghalang-halangi penyidikan dan penuntutuan. “Pokonya, yang bersangkutan berusaha agar proses tersebut (penyidikan dan penuntutan) tidak terjadi. Misalnya saksi diminta lari, disuruh memberi keterangan yang tidak sebenarnya,” kata Adami.

Nah jika terkait dengan peran jaksa yang menghalang peroses penyidikan dan penununtutan dalam tindak pidana korupsi, Adami mencontohkan, misalnya jaksa menghilangkan fakta-fakta korupsi dalam perkara yang ditanganinya. Tentu saja ini sesuai yang dituduhkan kepada Cirus dengan menghilangkan pasal korupsi Gayus Halomoan Tambunan, lalu menambahkan pasal penggelapan.

Selain itu, seorang jaksa juga bisa menekan dan melakukan pemaksaan kepada penegak hukum lain untuk tidak mengusut kasus korupsi. Pemaksaan ini bisa berupa tekanan psikis, sehingga penegak yang ditekan tak meliki pilihan lain selain menurutinya. Dengan gamblang dia mencontohkan seorang jaksa senior menekan para juniornya.
Maka jaksa yang junior pun akan menuruti apa yang diminta seniornya. Nah, apalagi Cirus merupakan jaksa senior yang banyak menangani kasus-kasus besar lainnya.

Adami juga diminta menerangkan pendapatnya soal pengertian unsur yang termaktub dalam pasal 12 huruf e yang didakwakan terhadap Cirus. Yakni tentang aturan pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

Namun meski disudutkan dengan saksi ahli yang didatangkan tim jaksa penuntut umum itu, Cirus yang badannya semakin kurus itu tak ambil pusing. (kuh/jpnn)