MEDAN-Penegasan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, agar Plt Gubernur Gatot Pujo Nugroho menganulir pemutasian sejumlah pejabat eselon II dan III di Pemprov Sumut, memunculkan reaksi di kalangan pengamat dan anggota dewan.

Pengamat Otda dari USU Ridwan Rangkuti mengatakan, penegasan Mendagri itu dipandang tidak bijak. “Bukan hal mudah untuk menganulir kebijakan itu. Alhasil, masyarakat juga akhirnya akan berpikir pemerintah pusat dan daerah seperti bermain-main dalam mengurus negara ini,” tegas Ridwan, Jumat (26/8).

Ridwan berpendapat, akan lebih bijaksana jika mendagri  tetap dengan kuputusan awal yakni Plt Gubsu diharapkan bisa melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang telah diambil. “Plt Gubsu tentunya akan melakukan peninjauan terhadap kebijakannya itu dengan melakukan evaluasi. Namun, untuk mengubah kembali (kebijakan mutasi, Red) itu nantinya akan kembali menimbulkan masalah yang lebih besar di daerah ini,” kata Ridwan lagi.

Ridwan juga berkeras, mendagri mengeluarkan keputusan tidak benar dengan menganulir kebijakan Plt Gubsu tersebut hanya karena alasan tak berkoordinasi.

“Itu bisa dilakukan jika memang ada kesalahan yang tak sesuai syarat jabatan. Seperti ada jabatan yang diisi dengan pejabat yang tak sesuai golongan. Atau latar belakang pendidikan tak sesuai jabatan yang diemban, itu baru bisa dijadikan alasan tepat,” katanya.

Ia menegaskan, Indonesia merupakan negara demokratis terstruktur. “Jadi satu kebijakan itu tak serta merta hanya koordinasi atau konsultasi yang diutamakan, namun yang terpenting adalah syarat-syarat pendukungnya,” ujar Ridwan.

—
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hidayatullah menjelaskan, semua hal yang dilakukan pasti ada konsekuensinya. “Namun, keputusan Mendagri untuk menganulir kebijakan Plt Gubsu itu belum pernah terjadi sebelumnya,” jelasnya.

Ia berharap semua keputusan dipertimbangkan matang-matang. “Saya berharap dari keputusan yang dipikirkan dengan matang nantinya akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Sumut, termasuk dari segi politisnya,” ujar Hidayatullah.

Sebelum ‘perintah’ anulir mutasi tersebut dituangkan dalam surat keputusan resmi, Hidayatullah meminta mendagri mengundang Plt gubsu untuk berkonsultasi. “Kan bisa dicari solusi dulu, hal ini bisa dilakukan dengan mengundang Plt Gubsu untuk berkoordinasi,” ujar Hidayatullah.

Hidayatullah mengingatkan, jika nantinya ada masalah dalam pemerintahan di Sumut, yang menjadi sorotan publik adalah Plt gubsu, bukan mendagri. “Jadi biarkan Plt gubsu sebagai orang nomor satu di Sumut melaksanakan kewewenangan mengatur pemerintahan di Sumut,” terangnya.

—
Lain lagi tanggapan dari Politisi Fraksi Demokrat, Sopar Siburian. Sebagai seorang pengusung hak interpelasi yang telah gagal belum lama ini, ia mengatakan sikap mendagri sudah tepat. “Plt gubsu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sementara mendagri adalah pembantu presiden yang notabene juga merupakan pimpinan dari masing-masing daerah dalam struktur jabatan mengenai pengangkatan atau pemutasian pejabat di daerah. Jadi, sudah tentu yang disarankan mendagri melalui surat teguran waktu itu menjadi kewajiban dan harus dipatuhi oleh Plt gubsu,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan sikapnya yang tak bisa apa-apa saat rapat paripurna interpelasi lalu. “Dalam hati saya mengharapkan kebijakan itu memang harus dianulir. Namun, keputusan partai berbeda, karena suara partai lebih dominan, maka saya mau tak mau mengingkari hati saya,” jelas Sopar.
Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar Mulkan Ritonga berpendapat sama. “Mendagri merupakan atasan langsung yang membuat gawean. Jadi kita sudah pasti mendukung keputusan beliau,” ujarnya.

Mulkan juga membahas, kebijakan Plt Gubsu yang mengangkat 110 pejabat dan menonjobkan 26 pejabat eselon III di jajaran Pemprovsu menjadi satu alasan untuk mengajukan hak interpelasi. “Karena kita menilai dari kebijakan tersebut terindikasi adanya pelanggaran hukum. Nah, dengan adanya sikap Mendagri itu, kita secara blak-blakan mengapresiasi hal tersebut. Dan kita berharap Mendagri bisa melanjutkannya,” tegasnya.

Ia secara pribadi memohon maaf kepada masyarakat Sumut karena sebagai seorang penggagas hak interpelasi harus kandas di rapat paripurna belum lama ini. “Sebagai kader partai, saya harus loyal kepada pimpinan partai. Walau dengan berat hati karena memang saya sangat mendukung hak interpelasi tersebut,” kata Mulkan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga merasa senang, karena sikap Mendagri semakin menunjukkan interpelasi tak diperlukan. “Dari hal ini kita bisa mengindikasikan Mendagri berusaha menangani permasalahan ini, yang ternyata bukan hanya teguran. Ini juga menjadi satu alasan saya kenapa menolak interpelasi,” jelasnya.

Meurut Chaidir, dianulir atau tidak itu tergantung sejauh mana hubungan Plt gubsu dengan mendagri. “Meski diakui terlambat oleh mendagri, Plt gubsu tentunya harus bisa menerangkan dan mengakui adanya kekeliruan dan keterlambatan koordinasi. Karena itu, Plt gubsu bisa meminta kebijakan dan jalan keluar kepada mendagri,” jelasnya Politisi Fraksi Golkar DPRD Sumut ini.

Ia juga berharap Mendagri jangan atau tak perlu terpengaruh secara psikologis di eksternal Kemendagri. “Kalau memang tak ada jalan keluar ya harus dianulir. Tapi jangan ditutup pula kemungkinan adanya kewenangan dari Plt Gubsu sebagai kepala daerah. Kita sebaiknya jangan bersikap emosional. Kita juga berharap adanya solusi yang baik dari Mendagri agar masalah ini tak meluas,” kata Chaidir.

—
Seperti diberitakan kemarin, Jumat (26/8), Mendagri Gamawan Fauzi menganggap kedatangan Plt Gubenur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang menemuinya di gedung Kemendagri beberapa hari lalu, sudah terlambat. Pasalnya, konsultasi masalah mutasi baru dilakukan setelah mutasi-mutasi dilakukan dan setelah mendapat surat teguran.

Gamawan menyatakan, mutasi yang sudah telanjur dilakukan Gatot tanpa konsultasi dengan dirinya, harus dibatalkan. “Karena itu sudah disampaikan tidak sesuai dengan PP, maka saya minta untuk dievaluasi kembali,” ujar Gamawan Fauzi melalui layanan pesan singkat (SMS) kepada Sumut Pos, Kamis (25/8).

Mantan gubernur Sumbar itu kukuh pada pendiriannya bahwa aturan main harus dipegang teguh. Tak ada kompromi bagi Gatot yang sudah menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.(saz)

Renovasi Kantor Camat Tanpa IMB

MEDAN- Pemerintah Kota (Pemko) Medan tampaknya tak mampu memberikan contoh yang baik kepada warganya. Pasalnya, Pemko Medan melanggar peraturannya sendiri. Renovasi sejumlah kantor instansi di jajaran Pemko Medan yang sedang berlangsung ternyata tak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Diketahui, kantor instansi yang sedang dibangun antara lain, Kantor Camat Medan Kota dengan anggaran senilai Rp700 juta lebih dan Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dengan anggaran Rp283 juta dengan masa pengerjaan 120 hari kerja Meski tanpa IMB, namun Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan tidak melakukan penindakan. Saat hal ini dikonfirmasi ke Kadis TRTB Syampurno Pohan, dia mengatakan, pihaknya tidak melakukan penindakan karena sudah mengajukan permohonan SIMB. “Sudah dimohonkan dan sedang proses. Jadi tidak ditindak lagilah,” ujar Sampurno Pohan, Kamis (25/8) sore.

Sampurno juga mengatakan, pihaknya juga tidak ada memberikan peringatan tertulis untuk permintaan pemberhentian sementara, pembongkaran sendiri dan bongkar paksa seperti selayaknya bangunan milik masyarakat umum atau perusahaan. Mereka hanya menghimbau sekadar saja. “Kami hanya himbau saja. Tidak ada peringatan diberikan,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Medan Kota Parlindungan mengaku tidak tahu dan akan mencek apakah SIMB nya ada atau tidak. Dia menambahkan, biasanya sudah disiapkan. “Cek dulu, apakah izinnya ada atau tidak. Biasanya sudah disiapkan,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangungsong mengatakan, kalau seluruh pelaksanaan pembangunan sebelum dibangun harus ada IMB nya tanpa terkecuali. “Instansi pemerintahan pun harus ada, itu tanggung jawab pelaksana. Karena IMB itu lebih diutamakan,” katanya.

Menurutnya, Pemko Medan harus bisa memberi contoh kepada masyarakat bila ada pelaksanaan pembangunan untuk mengurus IMB nya. Jangan malah membuat malu selaku abdi negara. “Kalau begitu, itu akan menjadi bahan masukkan bagi kami dan akan kami lakukan pemanggilan. Tanpa terkecuali,” bebernya mengakhiri.(adl)

DPRD Kota Medan akan segera merevisi perda tentang hiburan yang dianggap belum maksimal dijalankan Pemerintah Kota Medan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperketat pengawasan dan pemberian sanksi tegas terhadap lokasi hiburan yang dapat merusak moral anak bangsa.

Demikian disampaikan anggota DPRD Kota Medan Surianda Lubis SAg kepada masyarakat saat melakukan reses di Jalan Setia Luhur, Kecamatan Medan Helvetia, belum lama ini. Menurut Surianda, dalam revisi perda tersebut akan diatur sanksi tegas terhadap tempat hiburan yang melanggar aturan.

Sebelumnya, Ustad Iswanto Spdi selaku tokoh masyarakat mengungkapkan keresahannya terkait maraknya perjudian berkedok permainan biliar. Menurut Iswanto, di beberapa tempat di Jalan Setia Luhur tersebut telah beroperasi permainan biliar yang meresahkan masyarakat. Di samping itu, dia juga resah dengan menjamurnya warnet atau game online yang buka hingga 24 jam.

“Ini jelas pengeroposan potensi pemuda dan penjerumusan generasi muda pada dekadensi moral,” kata Iswanto. Selain persoalan tempat hiburan, warga Jalan Setia Luhur juga meminta kepada Surianda untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait perbaikan jalan di sana.

Usai menggelar reses di Jalan Setia Luhur, Surianda Lubis juga menggelar kegiatan serupa di Jalan PWS Medan Petisah. Kegiatan yang dihadiri ratusan warga dan anak yatim ini dirangkai dengan penutupan pesantren kilat Remaja Masjid dan Musala.

Dalam reses ini, warga meminta perhatian DPRD dan Pemko Medan dalam membantu pembangunan rumah ibadah. “Masjid Al Yasmin yang berada di samping Plaza Medan Fair sampai saat ini belum rampung. Mengapa anggaran untuk taman bisa ditampung dalam APBD, sementara untuk rumah ibadah tidak? Pembangunan rumah ibadah jangan dianaktirikan,” ujar Muhar, warga yang hadir dalam acara itu.

Menyikapi aspirasi itu, Surianda dengan tegas mengatakan, sebagai perwujudan visi Kota Medan religius maka rumah ibadah harus mendapat prioritas penganggaran dari APBD Kota Medan. Karenanya, dia berupaya akan memperjuangkan anggaran untuk rumah ibadah tersebut agar dapat ditampung dalam APBD.(ade)

MEDAN-Aksi liar dan brutal geng motor nakal nampaknya makin menjadi. Selain merusak dua pos polisi beberapa waktu lalu, ada geng motor yang sudah memasang target menganiaya polisin
Hal ini terungkap ketika anggota Mapolsekta Sunggal menciduk dan memeriksa tujuh anggota Genk Motor Cekak Merah Generasi 1 (CKM G1), Jumat (26/8).

Penangkapan ketujuh anggota geng yang sering mangkal di kawasan Jalan Gagak Hitam sekitarnya itu atas laporan korban penganiayaan, Septian Adam (16). Warga  Jalan Tajung Anom Gang Keluarga, Desa Tajung Anom, Kecamatan Sunggal Deli Serdang tersebut dihajar anggota CKM G1, Kamis (17/8), pukul 23.00 WIB.

Polisi kemudian menciduk tujuh anggota geng motor bernama Riki Harvi Tarigan (17), Affan Firdaus Darmawan Als Affan (19), Muhammad Fauzi Als Ozi (18), Parlindungan Simanjuntak alias Lindung (18), Hendro Raymond Jhosua Als Hendro (20), Dodi Pranoto alias Dodi (19), dan Paskalius Boang Manalu alias Iyus (19).

—
Yang mengejutkan polisi, kepada petugas juru periksa, anggota geng motor ini mengungkapkan semboyannya: Berantas Polisi, Perbanyak Community. Para tersangka mengungkapkan, geng ini dicetuskan dan didirikan SL (20), yang masih diburu polisi delapan bulan lalu. SL menjadi pemimpin geng dan wakilnya PA (20), juga buron.

“Dia (SL) cerita pernah ditilang polisi, Bang. Makanya dia benci sama polisi. Mungkin itulah makanya dibuat slogan ini,” ujar Riki di Mapolsek Sungal, kemarin. Menurut Riki, anggota geng ini hampir 40 orang. “Masih sikitnya kami Bang. Gak nyampelah 40 orang,” ujarnya.

Hendro Raimon alias Hendro mengceritakan, proses perekrutan anggota geng cukup dengan mangkal di kawasan Ring Road. “Kita ngumpul-ngumpul aja di Ring Road Bang, gabung-gabung. Baru di situ kita bilang sama kawan-kawan, gak ada dipaksa kok,” ujar lelaki berbadan kurus berkulit legam ini.
Hendro mengaku pihaknya belum pernah menganiaya polisi. Namun, dengan nada pelan, Hendro mengatakan bahwa SL pernah mengatakan, geng motor itu sudah menargetkan akan menganiaya polisi. “Aku benci kali sama polisi. Tengok aja suatu saat pasti nanti kuembat polisi,” ujar SL seperti ditirukan Hendro.

Terpisah, Kapolsek Sunggal AKP M Budi Hendrawan, Sik didampingi Kanit Reskrimnya AKP Victor Ziliu, Sik mengatakan, pihaknya masih terus memburu SL dan PA. “Masih kita kejar otaknya ini,” ujar M Budi Hendrawan.

—
Dipaparkan Budi Hendrawan, ke tujuh pemuda itu bersama teman-temannya memang pernah menganiaya Septian di Jalan Flamboyan Raya/Simpang Pemda Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Ketika itu, Septian menuju Jalan Ring Road Sunggal dan puluhan anak muda bersepeda motor tanpa mengenakan helm, memberhentikan Septian dan menggebukinya. Mereka diduga kuat dari geng  CKM G1.

Puas menganiaya, sejumlah pria itu meninggalkan Septian dengan wajah memar-memar dan tangan luka.  Kejadian ini pun langsung diberitahukan masyarakat setempat kepada polisi di Mapolsek Sunggal. Namun, saat polisi turun ke TKP, para penyerang sudah lari menuju arah Tanjung Anom, melewati Pantai Bokek, Tajung Selamat, Medan Selayang.

Malam itu juga, Septian langsung membuat Laporan Pengaduanya ke Mapolsek Sunggal, setelah terlebih dahulu melakukan Visum ke RSU Binakasih Sunggal.
Dalam keteranganya kepada juru periksa (juper) Mapolsek Sunggal, Septian mengaku mengenal seorang dari kawanan pengendara sepeda motor yang memukulinya bernama Riki Harvi Tarigan (17).

Mendengar perkataan Septian, polisi berpakaian sipil mencokok Riki, warga Jalan Tanjung Anom, Sabtu (23/8) malam pukul 23.00 WIB dikawasan Jalan Ring Road.
Kepada polisi, Riki menyebutkan nama-nama anggota geng motornya, yang menganiaya Septian kala itu. Pengejaran dan penangkapan pelaku lain pun dilakukan. Mereka diduga dikomandoi, SL (20) dan diduga sudah mengetahui diincar polisi. Markas mereka di Jalan Tanjong Anom, Gang Bahrum sudah sering kosong.

Kamis (25/8) pukul 21.00 WIB, polisi pun berhasil mengendus keberadaan para geng motor ini. Mereka diketahui memasuki sebuah warung kosong di Gang Bahrum, Tajung Anom. Polisi tanpa kesulitan mengamankan Affan Firdaus Darmawan Als Affan (19), warga Jalan Sei Mencirim, Komplek BTN Suka Maju, Blok-AD No 16, Sunggal. Kemudian, Muhammad Fauzi Als Ozi (18), warga Jalan Sawit Raya, Perumnas Simalingkar, Medan Tuntungan.

Parlindungan Simanjuntak alias Lindung (18), warga Jalan Tanjung Selamat, Gang Senakma, Medan Selayang. Hendro Raymond Jhosua Als Hendro (20), warga Jalan Karya VII, Desa Helvetia, Sunggal. Dodi Pranoto alias Dodi (19), warga Jalan Seroja Raya, Gang Seroja IV No 3, Kecamatan Medan Permai dan Paskalius Boang Manalu alias Iyus (19), warga Jalan Flamboyan Raya, Simpang Melati Gang Inpres No 17 Medan Selayang.

Di ruangan juper, Mapolsek Sunggal, Riki membenarkan bahwa mereka pernah memukuli Septian. “Rame kami bang. Bukan cuma kami ini aja,” ujar lelaki berbadan kecil ini.
Dengan raut muka lesu, tujuh ABG yang sudah digundulin itu mengaku menghajar Septian tanpa sebab. “Enak gitu bang. Apalagi rame-rame. Makanya asal ada orang disamping yang bukan anggota kita, enak kali mukulinya,” ujar Riki. (mag-7)