Property Expo Sumut Pos 2011

MEDAN-Property Expo Sumut Pos 2011 berlangsung meriah dan ditutup secara resmi Minggu (17/7). Animo masyarakat menyaksikan pameran yang berlangsung selama lebih kurang lima hari ini, Rabu (13/7) kemarin, sangat tinggi.

Panitia juga tak kalah gesit. Pengunjung pameran di pelataran parkir Plaza Millenium Jalan Kapten Muslim ini diberi berbagai doorprize dan undian. Tak heran bila pameran ini medapatkan apresiasi tinggi dari seluruh peserta pameran.
Novi selaku asisten manager Exixtensi Raihan, pengembang Perumahan Puri Zahara, mengaku cukup puas dengan kegiatan yang diikutinya. Perumahan yang ditawarkan Exixtensi Raihan telah laku terjual sebanyak tiga unit.

“Kita cukup puas dengan kegiatan ini, meskipun singkat namun hasil yang sangat memuaskan,” sebutnya.
Ke depan, Exixtensi Raihan akan hadir dengan perumahan berbeda, jika kegiatan ini akan kembali digelar.
Hal senada disampaikan Riyanto Wie. Manajer marketing Griya Tiara Tuntungan ini juga mengaku cukup senang terlibat sebagai peserta. “Sangat baik untuk membangun image positif terhadap masyarakat mengenai property. Kedepannya kita akan terlibat sebagai peserta lagi,” sebutnya.

Mengenai jumlah unit yang telah laku terjual, Riyanto Wiemengaku bangga bisa menjual beberapa unit Griya Tiara Tuntungan meski dalam waktu pameran yang singkatnya.

Manager EO Sumut Pos, Darwin Purba, tak kalah puas dengan keberhasilan dalam menggelar acara pameran perumahan di Kota Medan. Meskipun baru pertama kalinya dilakukan, setidaknya acara tersebut melibatkan 16 stand yang terdiri dari pihak perbankan, material building, dan pengembang.

“Keberhasilan ini berkat kerja keras seluruh tim dan kerjasama yang telah dibangun dengan berbagai pihak,” ungkapnya.

Darwin berniat membicarakan kegiatan ini dengan pihak terkait untuk dijadikan agenda rutin dengan jumlah peserta yang lebih besar lagi. “Kedepan kita tergetkan 30 stand akan terlibat dalam acara pameran perumahan seperti yang telah kita lakukan hari ini,” ungkapnya. (uma)

MEDAN-Reformasi bergulir menjatuhkan rezim orde baru ternyata gagal memberantas korupsi kolusi dan nepotisme KKN di Indonesia.

Penegakkan demokrasi, hukum dan hak asasi juga tidak berjalan. Korupsi masih berlangsung bahkan banyak terjadi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU dalam temu wicara dengan para tokoh masyarkat dan guru pendidikan kewarganegaraan di Rahmat Internatoinal Wildfile Museum and Gallery, Jalan S Parman Medan.

“Reformasi belum mampu menghapuskan KKN, menegakkan demokrasi, hukum dan memberikan perlindungan hak asasi,” kata Mahfud yang mengatakan korupsi masih berlangsung di birokrasi pemerintah.

Ada beberapa hal yang mendasar penyebab kegagalan reformasi membangun Indonesia dan memberantas KKN sebagaiamana cita-cita reformasi. Semangat reformasi yang berkobar mampu menggulingkan pemerintahan orde baru.
Namun kenyataanya pemangkasan itu hanya terjadi di tingkat atas, pimpinan. Sedangkan sistem yang dibangun Orba sudah menjalar ke seluruh elemen, sampai ke pemerintahan di tingkat bawah.

“Tidak adanya reformasi di sistem membuat yang terpangkas hanya pada pucuk semata. Sedangkan di bawah. Hal itu belum terjamah. KKN birokrasi terus berlangsung dan semakin banyak kasusnya,” sebutnya.
Korupsi di birokrasi, lanjut Mahfud, menjadi biasa ketika kita mendengar pengusaha urung menginvestasikan modalnya hanya karena birokrasi yang berbelit. “Urusan selesai dengan pengeluaran yang tidak jelas pada itu merupakan bentuk korupsi,” katanya.

Politik Indonesia dibangun dengan dengan megatasnamakan demokrasi. Namun pada kenyataanya, tidak ada seleksi demokrasi di Indonesia, sehingga politikus yang berperan di masa orba kembali mengambil peran di masa reformasi.
Mereka mengalaskan pemikiran perubahan padahal kekuaran orba sudah kental pada dirinya.Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya tokoh parpol Orba pindah parpol atau membantuk parpol baru dan menyebutkan tidak terlibat Orba. Kenyataanya, sistem Orba masih berlangsung dan tidak memberikan perubahan.
“Masih sama saat ini dengan masa orde baru. Kebebasan politik tidak memiliki filter sehingga seleksi kepemimpinan tidak terjadi,” katanya.

Mengenai persoalan itu, pertanyaanya, lanjut Mahfud, “Apakah perlu adanya pemangkasan generasi. Sehingga henerasi yang sudah ‘dicekoki’ sistem orba terpangkas?”.

Mahfud mencontohkan negara yang memangkas generasi. Dimana ada hukum yang mengikat jika pemain lama membuat kesalahan akan mendapatkan hukuman pemberhetian. Misalnya terjadi di negara Latvia-Eropa Timur.
Masih mengenai demokrasi, pemain baru di era reformasi tidak memiliki visi yang jelas dan kuat. Dimana korupsi di terjadi mengandung makna ‘bergantian’. “Kini saatnya melakukan korupsi. Dulu saya tidak kebagian,” ucap Mahfud mengutarakan pemikirannya.

Dengan pemikiran itu, dalam mencapai kedudukan politikus melakukan segala cara. “Apapun dilakukan untuk mendapatkan kedudukan. Baik di pemerintahan maupun jabatan politik,” katanya.

Dengan visi dan misi yang tak jelas di era reformasi itu praktik korupsi pun kembali terjadi. Ditambah adanya pengaruh dari pemain lama sehingga korupsi berlangsung turun temurun.

Pun demikian, lanjut Mahfud, masyarkat tidak langsung apatis dengan masih belum berjalannya penegajkkan reformasi sebagaiaman yang dicita-citakan. Pasalnya, Amerika Serikat butuh 200 tahun membangun negaranya. Sedangkan Indonesia masih muda dibadingkan hal itu.

“Bukan berarti seperti Amerika. Perubahan di Indonesia dapat sesegera mungkin jika semua elemen masyarakat dan pemerintah mau bekerjasama dan memiliki mental yang tegas dalam membangun pemerintahan yang bersih,” kata Mahfud.(rud)

MEDAN- Keengganan Pemkab Deli Serdang melepas sebagian wilayahnya menjadi bagian dari perluasan Kota Medan, bukan berarti bakal menghambat Pemko Medan melakukan perluasan pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan. Apalagi, Pemko Medan mengaku sudah berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan, baik pembangunan di bidang sosial maupun ekonomi.

“Yang terpenting, kita sudah berkordinasi dengan Kabupaten Deli Serdang untuk secara bersama-sama melakukan perluasan pembangunan dengan mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan, baik pembangunan sosial dan ekonomi,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Zulkarnain, Minggu (17/7)n
Dijelaskannya, kordinasi administratif yang sudah dilakukan Pemko Medan dan Kabupaten Deli Serdang akan lebih dioptimalkan lagi, karena Kota Medan akan menuju kota metropolitan. “Kordinasi dengan Deli Serdang sudah dilakukan, termasuk administratif. Tidak ada yang tidak dikerjakan, semua dikerjakan. Tapi harus lebih dioptimalkan. Dimana, sebagai ciri kota metropolitan adanya pengintegrasian di daerah itu. Sedangkan yang tidak bisa dibatasi, kepentingan sosial yang menyatu,” ucapnya.

Dikatakannya, langkah tekhnis terpenting dalam perluasan pembangunan ini adalah pemetaan geografis Kota Medan. Pasalnya, dari pemetaan geografis, bisa membuat peta garis yang lengkap agar Pemko Medan mengetahui batas administratif wilayahnya secara jelas dan tegas. “Jadi, penataan itu bukan merebut, melainkan karena batas-batasnya kabur. Selama ini masih ada wilayah-wilayah Deli Serdang yang menjorong ke Kota Medan, sehingga secara adminitratif batasnya abu-abu, apakah wilayah Medan atau Deli Serdang,” cetusnya.

Menurutnya, untuk bertambahnya luas wilayah Kota Medan belum bisa dipastikan tanpa berdasarkan peta geospasial yang nantinya akan dimiliki Pemko Medan. Tahun ini, lanjut Zulkarnain, Pemko Medan berusaha mendapatkan peta geospasial yang bisa diproses menjadi peta garis tiga dimensi dengan tingkat akurasinya sangat tinggi, dengan skala 1:1.000. Fungsinya, bisa menghitung kountur tanah, luasan fisik bangunan yang kegunaannya multi fungsi untuk penataan aset dan penjaringan jalan.

“Selain untuk membantu menyusun master plan yang bersifat fisik, peta geosfisial juga membantu membuat informasi GIS untuk sarana pendidikan dan kesehatan. Jadi multi fungsilah,” katanya.

Ditambahkan Zulkarnain, salah satu faktor melakukan penataan ulang batas-batas administratif wilayah adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Dimana masyarakat yang tinggal dapat mengerti dengan kinerja pemerintah kabupaten/kota yang bekerja berdasarkan wilayah administratifnya. “Karena ini program pembangunan, diharapkan dapat diapresiasi oleh pemerintah provinsi. Karena yang kita mau infrastrukutr wilayah bisa baik, dengan adanya kordinasi efektif yang tidak semata-mata kordinasi adminitratif, tapi kordinasi yang bisa bekerjasama dengan batas-batas wailayah. Sehingga ada kordinasi pembangunan yang bisa membangun,” pintanya.

Lebih lanjut, Zulkarnain juga sudah mencanangkan program lintas batas yang harus diapresiasi pemerintah provinsi dengan membantu anggarannya. “Diharapkan adanya anggaran dari Pemprovsu. Karena, masalah jalan rusak di perbatasan menjadi kurang perhatian. Karenanya, dengan adanya program ini, pembangunan bisa berjalan di wilayah perbatasan,” bebernya seraya meambahkan kalau perlu penataan batas-batas administrasi wilayah supaya ada batas yang jelas dan tegas untuk disepakati bersama dan mengoptimalkan fungsi struktur ruang karena masalah kordinasi pengerjaan simultan masih kabur.

Angota komisi D DPRD Kota Medan, Muslim Maksuf menurturkan, kalau perluasan wilayah tidak bisa dimulai dengan melakukan penataan batas wilayah karena semuanya berdasarkan aturan dari Provinsi dan pusat. “Untuk batas wailayah dibuat berdasarkan ketentuan dari provinsi dan pusat. Jadi Pemko Medan perlu melakukan penataan dengan mengusulkannya terlebih dahulu,” ujarnya.(adl)

Kapal BC 15001 Meledak

MEDAN-Dua korban selamat dalam peristiwa terbakar kapal Patroli dengan Nomor lambung 15001 milik Bea dan Cukai (BC) Belawan WilayahI Sumatera Utara di Pantai Labu Deli Serdang saat ini sudah sadar dan dalam tahap penyembuhan.

Kapten Kapal, Zulbasrin (54), dan Susanto (ABK) dirawat intensif di Kamar 625 Lantai 6 RS Columbia Asia sejak Sabtu (16/7) dinihari kemarin. “Keduanya masih dalam perawatan tim medis dalam pemulihan kondisi,” kata Humas Bea Cukai Wil I Sumut, Andy Hendratmo yang dihubungi melalui telepon Selular, Minggu (17/7).

Andy Hendratmo belum tahu tindakan medis apa yang akan segera dilakukan untuk membantu percepatan penyembuhan keduanya karena ia sedang berada di Jakarta.

Saat wartawan Sumut Pos menyambangi RSU Colombia Asia Medan, petugas keaman Rumah Sakit tidak memberikan izin untuk melakukan peliputan di areal rumah sakit. Tetapi sumber terpercaya di RSU Columbia Asia Medan mengatakan, kedua pasien ditangani dr Frank Bukhari SpBP. Seorang pasien sudah didegradesmen (dibalut) dan seorang lagi sendang dikonsulkan ke dr Zulfikri SpJ karena ada masalah hipertensi akbat peristiwa tersebut.

Kepolisian Daerah Sumatra Utara hingga saat ini masih melakukan penyelidikan meledaknya kapal patroli Bea Cukai (BC) dengan nomor lambung 15001. Peyidik tengah memeriksa puing-puing kapal yang meledak Jumat (15/7 lalu di perairan Pantai Labu, Deli Serdang. Penyidik dari Dit Polair Polda Sumut bersama Tim Labfor cabang Medan yang dibackup Dit Reskrim Poldasu, bersama Direktorat Bea dan Cukai berencana mengangkat bangkai kapal yang meledak hingga menewaskan tujuh orang.

“Kita melakukan penyelidikannya, tetapi yang menangani Dit Polair bersama Tim Labfor di Beckup Dit Reskrim. Dugaan sementara, karena genset kapal meledak,” ujar Kabid Humas Poldasu, AKBP Raden Heru Prakoso, kemarin.
Dijelaskan Heru, Dit Polair yang sudah berkordinasi juga sudah menyiapkan alat-alat untuk mengangkat kapal patroli milik Dit Bea dan Cukai. “Alat-alatnya sudah disiapkan, karena kedalaman kapal tenggelam hanya 7-10 meter,” bebernya. Heru belum memastikan waktu yang dibutuhkan untuk mengevakuasi kapal.

Hasil penyelidikan sementara, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimasus), menduga penyebab meledaknya kapal tersebut akibat arus pendek listrik lalu menimbulkan kebakaran. Dugaan itu didapatkan dari keterangan Susanto, petugas patroli BC Susanto yang selamat. “Sebelum terjadi ledakan, Susanto dan rekannya melego jangkar di perairan Pantai Labu karena akan melaksanakan Salat Magrib,” tegas Heru Prakoso.

Ketika menghidupkan genset kapal, muncul ledakan yang membakar kapal patroli milik Kanwil BC Sumut tersebut.
“Polda Sumatra Utara belum dapat meminta keterangan lebih jauh karena Susanto harus segera mendapat perawatan medis. Polisi juga belum dapat menginterogasi Zulbasrin karena mengalami luka serius,” tegas Humas Poldasu.
Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik akan memintai keterangan salah seorang nelayan Pantai Labu bernama Amsi yang ikut menolong korban. “Dia (Amsi, Red) ikut memberikan bantuan sekitar satu jam setelah ledakan. Dalam beberapa hari ini kita akan memanggil saksi nelayan ini,” tegas Heru lagi.

Heru Prakoso menyatakan polisi serius melakukan penyelidikan atas ledakan kapal patroli BC itu. “Kita telah menugaskan Polres Deli Serdang dan Direktorat Polisi Air (Polair) Polda Sumut untuk menangani kasusnya,” tegas Prakoso.(mag-7/adl/rud)