25 C
Medan
Monday, December 29, 2025
Home Blog Page 15071

Selingkuh, Pejabat Pemprovsu Dipolisikan Istri

LABUHAN- Mantan Kepala Bagian Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Rahalim Azhari (50) ditangkap sedang melakukan perselingkuhan dengan istri simpanannya, Nur Ainun (34) di Jalan Orcit B 11 Lingkungan 29 Komplek Perumahan Griya Marelan III, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.

Terungkapnya perselingkuhan tersebut Minggu (3/7) sekitar pukul 03.15 WIB. Warga sekitar yang diikuti Kepala Lingkungan melakukan penggrebekan di rumah yang menjadi tempat perselingkuhan keduanya. Pada saat penggrebekan, kedunya sedang tidur di kamar. Kegaduhan pun terjadi dalam penggrebekan tersebut. Selanjutnya, warga membawa keduanya keluar rumah dan diserahkan kepada Kepala Lingkungan.

Kepala Lingkungan kemudian memberitahu istri Rahalim yang datang tidak lama kemudian. Kemudian, kedua pasangan selingkuh tersebut dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Keduanya pun, menjalani pemeriksaan di ruangan juru periksa Polsek Medan Labuhan lantai 2. Sayang, keduanya menolak diwawancarai.

Sekitar Pukul 13.30 WIB, Istri Rahalim mendatangi Polsek Medan Labuhan untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Polsek Medan Labuhan. Menurut informasi yang diterima, perselingkuhan Rahalim Azhari dan Nur Ainun terjadi sejak 2006 silam. Dari hasil perselingkuhan sudah membuahkan satu anak. “Saya baru mengetahui hubungan gelap suami saya dengan wanita tersebut 3 bulan belakangan ini,” ujar wanita berinisial DH yang minta nama lengkapnya tidak dipublikasikan.

DH mengetahui perselingkuhan tersebut berawal dari temannya yang mendatangi seorang paranormal untuk berobat. Tanpa diduga kedatangan temannya ke paranormal membuat perselingkuhan Rahalim dengan istri simpanannya terbongkar. Atas kejadian tersebut, DH membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan atas keberataannya. Laporan istri Rahalim tertuang dalam laporan LP/77B/Vi/2011/SU/Pel-Belawan/Sek-Medan Labuhan. Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan AKP Oktavianus mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan proses penyelidikan terhadap keduanya.

Saat teman DH ingin mengisi buku yang disuruh disi oleh paranormal tersebut, tanpa sengaja temannya melihat di buku tersebut ada nama Rahalim dan juga istri simpanannya yang pernah mengunjungi paranormal tersebut. Selanjutnya, teman istri Rahalim langsung memberitahukannya kepada istri Rahalim.

Bermodal informasi yang diberikan temannya, istri sah Rahalim itu melakukan pelacakan. Dengan susah payah akhirnya keberadaan wanita yang ada kaitannya dengan suaminya pun terendus. Namun, DH tidak langsung melakukan penggrebekan namun menanyakan kepada warga sekitar terlebihdahulu terkait kebenaran informasi perselingkuhan suaminya tersebut.

Setelah, mendapatkan kepastian dari warga sekitar, DH langsung melakukan koordinasi dengan kepala lingkungan agar melakukan penggrebekan.

“Saya langsung berkoordinasi dengan Kepala Lingkungan untuk melakukan penangkapan terhadap suami saya apabila sedang berada di rumah tersebut,” ujar istri Rahalim.

Menurutnya, seminggu belakangan suaminya memang jarang pulang ke rumah karena ada urusan kantor. “Sudah empat hari suami saya tidak pulang ke rumah, dia mengatakan bahwa ada tugas di luar kota,” tambah DH.
Dia menjelaskan bahwa pengakuan suaminya dan juga selingkuhannya di kantor polisi, kedunya mengaku kalau mereka sudah menikah. Namun, saat saya tanya buku nikahnya dia tidak berani memberikannya. “Katanya sih mereka sudah menikah sirih namun buku nikahnya saya minta tidak ada, tapi pengakuan dari polisi buku nikahnya ada tapi Rahalim menggati namanya menjadi Taslim,” jelasnya.

DH juga mengatakan bahwa informasi yang diterimanya bahwa suaminya mengaku menjadi seorang polisi pada saat ditanyai warga tersebut agar perbuatan perselingkuhannya tidak tercium oleh warga sekitar. “Suami saya katanya mengaku polisi, kemungkinan kalau dia mengaku polisi tidak ada yang berani melakukan penggrebekan,” tandasnya.
Sedangkan, adik DH yang ikut mendampingi ke kantor polisi mengatakan bahwa perselingkuhan tersebut sudah diketahui pihak keluarga beberapa bulan belakangan ini. Namun, saat ditanyai dengan yang bersangkutan dia tidak pernah mau mengakuinya, “Kami pun sudah sering nasehati namun yangbersangkutan tidak perduli,” singkatnya.
Atas kejadian tersebut, DH membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan atas keberataannya. Laporan istri Rahalim tertuang dalam laporan LP/77B/Vi/2011/SU/Pel-Belawan/Sek-Medan Labuhan.

“Saya akan memperpanjang kasus ini ke jalur hukum, biar proses hukum yang menindaklanjuti perbuatannya, kalau untuk penyelesaian secara kekeluargaan sendiri belum ada kepikiran saya,” tandasnya.

Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, AKP Oktavianus mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan proses penyelidikan terhadap keduanya,”Kami masih memeriksa keduanya untuk proses lebih lanjut. Kedunya, dikenakan pasal 284 tentang perselingkuhan dengan ancaman hukuman Sembilan bulan kurungan penjara. Sedangkan, Kepala Lingkungan 29, Abdul Latif dan juga warga sekitar tidak dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut.

Menurut pantauan Sumut Pos di Jalan Orchid B 11 Lingkungan 29 Komplek Perumahan Griya marelan III Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan tampak terlihat rumah tersebut sepi. Namun, pada saat wartawan Koran ini memoto rumah tersebut, salah seorang security komplek melarang untuk memotonya, “Jangan di foto-foto rumah itu, itu rumah polisi,” ujarnya. (mag-11)

Akta Kelahiran Rp150 Ribu

081396588xxx

Saya mengurus akta kelahiran anak saya melalui kepala lingkungan kami di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung. Saya diminta biaya Rp150.000, yang sedihnya sudah dibayar semahal itu, sudah mau 2 bulan akta kelahiran belum siap mohon perhatian pihak berwenang terima kasih.

Laporkan Tertulis

Terima kasih informasinya, kami sampaikan kepada masyarakat untuk mengurus langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk dan Capil) Kota Medan. Dengan cara mengurus sendiri, maka tidak akan dikenakan biaya apapun apabila usia anak yang akan diurus aktanya tak lebih dari 60 hari.

Selanjutnya, saya minta kepada pengirim laporan ini untuk menyampaikan laporan tertulis terkait oknum kepling yang meminta bayaran atas biaya akte kelahiran.

Hendra Asmilan, Camat Medan Tembung

Urus Sendiri

Kami sampaikan kepada masyarakat Kota Medan, Disduk dan Capil Kota Medan sangat berterima kasih apabila masyarakat mengurus sendiri akte kelahiran anak. Karena dengan mengurus sendiri, terbebas dari oknum-oknum yang memanfaatkan dari pengurusan ini.

Di Disduk dan Capil Kota Medan tak ada dipungut biaya apapun apabila akta kelahiran anak yang diurus tak berusia lebih dari 60 hari. Apabila sudah lebih dari 60 hari, maka dikenakan denda administrasi sebesar Rp10 ribu. Syaratnya cukup membawa foto copy buku nikah, kartu keluarga, bukti lahir atau surat kelahiran dari rumah sakit maupun bidan. Dengan syarat tersebut, kami  bisa memprosesnya tak lebih dari seminggu.

Darussalam Pohan
Kadisduk dan Capil Kota Medan

Polisi Minta BBTNGL Konsen Relokasi Warga

LANGKAT- Guna menghindari kegagalan merelokasi warga pengungsi di kawasan TNGl Langkat, balai besar (BB) taman nasional gunung leuser (TNGL) diminta lebih konsisten. Agar operasi melibatkan berbagai institusi dan biaya besar itu, tidak sia-sia.

“Untuk operasi lanjutannya, kita belum tahu kapan persisnya, namun apabila tetap dilangsungkan, kita meminta BBTNGL konsisten agar tidak sia-sia semuanya. Pasalnya, selain melibatkan banyak institusi juga menggunakan biaya lumayan besar untuk operasionalnya,” kata Kapolres Langkat, AKBP H Mardiyono, akhir pekan kemarin.
Mardiyono menjelaskan, BBTNGL idealnya melakukan pendekatan kepada warga mendiami seputar area TNGL sebelum operasi dilaksanakan. Artinya, sambung Kapolres, warga dapat memahami sekaligus menyadari keberadaan mereka di zona terlarang untuk berbagai aktifitas apalagi mendiaminya.

Sebab, lanjut Kapolres, BBTNGL berperan penting memberikan pemahaman tentang itu. Sementara, kepolisian dibantu berbagai kesatuan seperti TNI maupun Satpol-PP (Langkat) hanya mewenangi pengawalan sebagai antisipasi hal-hal tidak diinginkan.

“Kalau sebelumnya mereka (BB) sudah melakukan pendekatan, tetapi berbagai perlengkapan seperti yang dijanjikan sebelum operasi dilaksanakan, sebagai pendukung juga nihil,” seru Mardiyono.(ndi)

Pengusaha Tahu Diperas Lurah

BINJAI- Pasca aksi puluhan karyawan pabrik tahu di kantor Badan Pengandali Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Binjai, Jumat (1/7) lalu, terkuak aksi pemerasan dilakukan oknum Lurah kepada pengusaha tahu.
Menurut pemilik pabrik tahu Ayen, kepada Sumut Pos, Minggu (3/7) mengaku, sejak usahanya itu didirikan, tak pernah menuai masalah. Bahkan, setiap ada petugas Pemko Binjai yang datang, mereka selau diberi uang.

“Dari dulu usaha saya tidak ada masalah dan sudah berdiri sampai puluhan tahun. Bahkan, saya kerap didatangi oknum dari Pemko Binjai untuk meminta uang,” ujar Ayen.

Ditambahkannya, dia ada memberikan uang kepada Lurah Bandar Senembah Atmaja Sitepu, sebesar Rp2,8 juta. “Saya kasi uang itu di ruangan Sekretaris Bapedalda Binjai. Uang itu saya berikan, atas dasar permintaan pak lurah,” ungkapnya.

Tak sampai disitu, Ayen juga menyebut, uang itu diberikan kepada Lurah, agar tidak menutup aliran limbah pabrik tahu saya. “Uang itu memang untuk membantu saya, agar saluran limbah tahu saya tidak ditutup. Tapi, setelah uang itu saya berikan, saluran limbah saya tetap ditutup,” sebutnya. Terpisah, Lurah Kelurahan Bandar Senembah Atmaja Sitepu, saat dikonfirmasi terkait uang yang diberikan Ayen tidak membantahnya. “Iya,  memang ada saya terima Rp2 juta. Tapi uang itu sudah saya kembalikan, karena saluran limbahnya tetap ditutup,” ujar Atmaja.(dan)

Aki Mobil Digondol Maling

TEBING TINGGI- Liston Sihombing (33) warga Dusun V, Kampung Jawa Seberang, Kabupaten Labura, kehilangan aki mobilnya di depan rumah makan Ramayana, Jalan Tebing Tinggi-Kisaran, tepatnya di Desa Paya Pasir, Dusun II, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Minggu (3/7) karena digondol maling.

Menurut Liston, supir truk fuso BK 9414 BQ, mengatakan, pagi itu dirinya berangkat dari kota Medan menuju Padang sekitar pukul 02.00 WIB. Karena mengemudikan seorang diri, tepat di Desa Paya Pasir, Listan merasa kantuk dan diputuskan untuk beristirahat di depan rumah makan. Sekitar pukul 05.30 WIB, Liston dibangunkan oleh seorang supir dan mengatakan aki mobilnya dilarikan maling. Atas peristiwa itu, korban pun membuat pengaduan ke Mapolres Tebing Tinggi. Dari kejadian itu, korban menderita kerugian Rp1,3 juta.(mag-3)

Bayar Gaji Honor Kami

082168880xxx

Dinas Pendapatan Sumatera Utara belum membayarkan gaji-outsourcing selama 4 bulan, kepada Yth Bapak Kadispendasu saya tenaga kerja Outsourcing memohon kiranya agar Bapak Sjafaruddin selaku Kadispendasu segera menuntaskan pembayaran honor, kami pun merasa jenuh bila tidak ada   keseriusan dalam menangani masalah keterlambatan honor tenaga kerja  outsourcing selama 4 bulan yang belum kami terima saat ini, sehingga kami semua terpaksa berhutang ke sana ke mari agar menutupi kebutuhan kami sehari-hari. Jadi saya memohon agar kiranya Bapak Kadispenda dapat membantu masalah kami ini dan buat Sumut Pos semoga tambah jaya selalu karena kami bekerja di kantor Bapak, bukan sebagai robot yang harus bekerja ontime tapi kami manusia yang   memerlukan imbalan atas hasil kerja.

Kami Proses

Terima kasih pertanyaannya, perlu kami jelaskan sekarang ini honor para tenaga out sourching masih dalam proses di bagian seckretariat Pemprovsu. Kami juga sedang berupaya segera melakukan pembayarannya sesuai dengan aturan dan kemampuan anggaran yang ada.

Sjafaruddin, Kepala Dinas Pendapatan Sumut

Laporan Warga tak Diterima Polisi

BINJAI- Agustina (47) dan Eri (40), kakak beradik yang tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kebunlada, Kecamatan Binjai Utara, kehilangan uang Rp3 juta dan 3 unit HP merek Nokia N70 dan Samsung saat menjaga ibunya di ruang VIP RSU dr Djulham Binjai, Minggu (3/7).“Kami baru tahu kalau kemalingan sekitar pukul 08.00 WIB,” ujar Agustina, saat ditemui di RSU dr Djoelham Binjai. Agustina menjelaskan, malam itu dia dan adiknya tertidur lelap, hingga mereka tidak mengetahui siapa saja yang masuk keruangan ibunya itu. Kesal dengan aksi pencuri tadi, Agustina dan Eri pun membuat laporan ke Polresta Binjai. Anehnya, laporan mereka tidak diterima kepolisian setempat.

“Kami sudah buat laporan, tapi laporan kami tiak diterima. Kata polisi itu, kami tidak ada saksi, sehingga tidak bisa melacak pelakunya,” kesal Agustina yang sudah 10 hari menjaga ibunya di rumah sakit.
Karenakan laporannya tidak diterima, dengan penuh kekesalan, Agustina kembali ke RSU dr Djoelham Binjai, menjaga ibunya. “Saya sudah malas buat laporan lagi. Kalaupun dibuat laporan, polisi itu pasti minta uang,” geramnya.

Direktur Utama (Dirut) RSU dr Djoelham Binjai Drg Susyanto, saat dikonfirmasi terkait hal ini, belum mengetahinya. “Kapan kejadiannya? Oya udahlah, kami akan mengeceknya dulu, dan kami akan lebih berhati-hati lagi,” ujar Susyanto.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Ronni Bonic, saat dikonfirmasi menyarankan korban kembali membuat laporan ke Polres Binjai. “Sudah, suruh saja korban buat laporan lagi. Kami akan memprosesnya,” bujuk Ronni Bonik.(dan)

Bangun 1.000 Unit Rumah Murah

TEBING TINGGI- Seribu unit rumah murah akan dibangun diatas lahan seluas 10 hektar dari bantuan Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Tebing Tinggi.
Plh Wali Kota Tebing Tinggi Hadi Winarno, Jumat (1/7) menyambut baik kerjasama Bank Sumut dengan FLPP yang peduli dengan kondisi perumahan warga di Tebing Tinggi.

“Dengan program ini, ribuan masyarakat kurang mampu di Tebing Tinggi, bisa memiliki tempat tinggal layak, asri serta harga yang terjangkau,” kata Hadi.

Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Tebing Tinggi H Khairil Anwar mengatakan, untuk tahap pertama hingga Desember 2011, akan dibangun 100 unit rumah type 36 dengan ukuran tanah 90 meter persegi.

Kedepannya, setiap tahun akan dibangun 200 unit rumah diatas lahan seluas 10 hektar tersebut. “Untuk tahap pertama ini, total dana yang dikucurkan Rp8 miliar untuk 100 unit rumah type 36 dengan luas tanah 90 meter (7 x 13 meter),” kata Khairil.

Dijelaskannya, pembangunan rumah murah ini sangat meringankan konsumen. “Angsurannya hanya Rp790 ribu per bulan. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah melalui Menteri Perumahan dalam rangka menciptakan program sejuta rumah dikota ini,” jelasnya.

Kasub Bid Kerjasama Kemenpera RI Dyah Kusumahandayani mengatakan, tujuan Kemenpera adalah untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh rumah layak.(mag-3)

Paling Tinggi ke-14 di Dunia

Kenaikan Harga Rumah RI

Harga perumahan di Indonesia termasuk yang mengalami kenaikan paling tinggi sepanjang kuartal I-2011. Selama periode ini, Indonesia menduduki peringkat 14 dari 50 negara di dunia dengan kenaikan harga rumah tertinggi di dunia.
Demikian hasil riset properti dari Knight Frank yang disampaikan Senior Research Manager Hasan Pamudji, kemarin. “Pertumbuhan harga perumahan di semua kota besar di Indonesia masih mengalami kenaikan sepanjang kuartal I-2011 sebesar 4,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” tuturnya.

Harga rata-rata perumahan di kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya khususnya di beberapa daerah mewah mengalami kenaikan di atas 10 persen.

“Indonesia menempati peringkat 14 terbesar dari 50 negara di dunia yang disurvei, yang mengalami kenaikan harga rata-rata perumahan residensial,” imbuh Hasan.

Dia mengatakan, di wilayah Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 6 setelah Hong Kong, Taiwan, Singapura, Cina, dan Malaysia.

Dikatakan Hasan, sepanjang kuartal I-2011 harga rata-rata perumahan secara global naik 1,8 persen. Kenaikan harga rumah ini terendah sejak kuartal IV-2009. Secara regional, Asia masih menunjukkan pertumbuan harga yang positif sebesar 8,4 persen selama 12 bulan terakhir meskipun pertumbuhan tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 17,8 persen. Daerah yang mengalami penurunan harga properti terbesar di dunia adalah Amrika utara sebesar 0,4persen selama 3 bulan pertama di 2011 ini.

“Sementara harga rumah di Eropa relatif tidak bergerak pada kuartal I-2011 namun hasil ini lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang turun rata-rata sebesar 4,1 persen,” katanya. Negara-negara yang mengalami kenaikan pertumbuhan harga tertinggi adalah Hong Kong (24,2%), India (21,9%), dan Taiwan (14,3%). (net/jpnn)

APBD Habis untuk Pegawai

Remunerasi Tinggi, 124 Daerah Terancam Bangkrut

Program remunerasi yang dihembuskan pemerintah dalam misi reformasi birokrasi nampaknya menjadi bumerang. Kenaikan belanja pegawai negeri yang terjadi di beberapa kurun waktu, nampaknya kini mulai membebani anggaran di daerah.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat, sebanyak 124 daerah menggunakan lebih dari 50 persen anggaran daerahnya hanya untuk belanja pegawai.

“Tingginya belanja pegawai ini membuat daerah terancam kebangkrutan,” kata Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal FITRA dalam keterangan di Jakarta, kemarin (3/6).

Berdasarkan data yang dihimpun FITRA, terdapat 124 daerah yang belanja pegawainya mencapai angka 60 persen ke atas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011. Jika dipersempit lagi, kata Yuna, sebanyak 16 daerah ternyata menganggarkan belanja pegawai mencapai 70 persen lebih (lihat grafis). Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menduduki peringkat tertinggi dengan belanja daerah mencapai 83 persen.

“Pelayanan publik tidak optimal karena mayoritas belanja daerah hanya untuk ongkos tukang,” kata Yuna.
Jika hal itu berlarut-larut, ujar Yuna, daerah yang belanja pegawainya lebih tinggi terancam kebangkrutan. “2-3 tahun lagi, pendapatan daerah itu bisa terancam,” prediksinya.

Secara umum, porsi rata-rata daerah menganggarkan belanja pegawai telah naik. Pada tahun 2007, rata-rata belanja pegawai mencakup 44 persen anggaran. Di tahun 2010, rata-rata belanja pegawai itu meningkat menjadi 55 persen. Ironisnya, belanja modal atau penambahan inventaris aset tetap yang rata-rata jumlahnya 24 persen pada tahun 2007, kini turun menjadi 15 persen pada tahun 2010.

Menurut Yuna, fenomena ini terjadi disebabkan kebijakan pemerintah dalam mengemas reformasi birokrasi melalui remunerasi. Setidaknya dalam empat atau lima tahun terakhir, rekrutmen PNS terus menerus dilakukan tanpa memperhatikan keterbatasan anggaran. Ada pula sejumlah kebijakan yang berimplikasi pada beban belanja pegawai, seperti pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

Di level yang lebih tunggi, reformasi birokrasi dengan metode itu telah terbukti tidak mengurangi perilaku korupsi. “Kenaikan gaji sebesar 5-10 persen mulai tahun 2007 turut berkontribusi dalam beban belanja pegawai,” sorotnya.
Menurut Yuna, harus ada solusi untuk mengantisipasi ancaman kebangkrutan yang dialami daerah. Tidak hanya dengan pensiun dini, harus ada kebijakan dana perimbangan kepada daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja pegawainya. “Daerah yang mampu merampingkan birokrasi dan meningkatkan pendapat harus mendapat insentif,” jelas dia.

Selain itu, melakukan depolitisasi birokrasi. Kepala daerah sebagai pembina PNS daerah harus menghilangkan politisasi, yakni janji-janji menambah berbagai tunjangan demi kepentingan politik lima tahunan. “Perlu juga menyusun kembali rasio jumlah pegawai berdasar kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.
Dari 16 daerah yang berada di posisi teratas APBD paling tidak pro rakyat, 7 di antaranya dipimpin oleh kepala daerah yang diusung PDIP. Yakni Klaten, Pemalang, Kulon Progo, Bantul, Kuningan, Kota Karanganyar, termasuk Lumajang yang menjadi ‘top skor’ APBD paling tidak pro rakyat.

Sewaktu dikonfirmasi, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo terkejut dengan data tersebut. Menurut dia, PDIP memiliki kebijakan politik bahwa setidaknya 50 persen APBD harus dibelanjakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. “Kalau anggaran untuk rakyatnya masih dibawah 50 persen, jelas harus dilakukan revisi.  DPRD setempat tentunya harus mengambil peran yang lebih kritis,” tegas Tjahjo. (bay/pri/jpnn)

16 kab/Kota Dengan Belanja Pegawai 70 persen ke Atas

No Kab/Kota Provinsi Porsi Belanja Pegawai
1 Tasikmalaya Jawa Barat 70 persen
2 Klaten Jawa Tengah 70 persen
3 Bitung Sulawesi Utara 70 persen
4 Padang Sidimpuan Sumatera Utara 70 persen
5 Sragen Jawa Tengah 70 persen
6 Purworejo Jawa Tengah 70 persen
7 Pemalang Jawa Tengah 70 persen
8 Kulon Progo DI Yogyakarta 71 persen
9 Bantul DI Yogyakarta 71 persen
10 Kuningan Jawa Barat 71 persen
11 Palu Sulawesi Tengah 71 persen
12 Simalungun Sumatera Utara 72 persen
13 Agam Sumatera Barat 72 persen
14 Ambon Maluku 73 persen
15 Karanganyar Jawa Tengah 75 persen
16 Lumajang Jawa Timur 83 persen

Sumber: Seknas FITRA, Diolah dari APBD 2011 DJPK, Kemkeu.