Home Blog Page 1510

Hasil Rakernas III PDIP, Seluruh Kader Dititah Menangkan Ganjar

RAKERNAS: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat penutupan Rakernas III PDI Perjuangan di Jakarta, Kamis (8/6). Rakernas III PDI Perjuangan menghasilkan 17 rekomendasi eksternal diantaranya memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

SUMUTPOS.CO – KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dengan tema ‘Fakir Miskin dan Anak-Anak Telantar Dipelihara oleh Negara’. Hasilnya, partai mengeluarkan 17 poin hasil rekomendasi eksternal.

Salah satu poinnya, yaitu komitmen memenangkan bakal calon presiden (Bacapres) yang diusung PDIP Ganjar Pranowo. Tekad yang tertuang dalam rekomendasi itu dibacakan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

“Rakernas III PDI Perjuangan bertekad untuk melaksanakan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 21 April 2023 yang menetapkan kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan menginstruksikan, kepada seluruh jajaran kader partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, partai politik, dan relawan untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024,” kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta (8/6).

PDIP juga membahas visi, misi, dan agenda strategis bagi Ganjar serta cawapresnya jika sudah ada yang definitif nanti. Disebutkan, ada skala prioritas yang harus dijalankan Ganjar dan waklinya. Di antaranya memberantas kemiskinan, stunting. Kemudian mempercepat kemajuan melalui penguasaan IPTEK dan riset serta inovasi.

“Rakernas III Partai menegaskan bahwa visi, misi, dan agenda strategis calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan menempatkan skala prioritas terpenting pada upaya memberantas kemiskinan dan tengkes (stunting), meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap),” ucap Puan.

“Mewujudkan keadilan dan kemakmuran secara progresif, mempercepat kemajuan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi, serta menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama kemajuan bangsa,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta para kadernya untuk turun ke bawah menyentuh lapisan masyarakat. Upaya pemenangan Pemilu 2024 harus dilakukan secara masif. “Sampaikan salam saya pada akar rumput, sebab apa, kalau ndak ada rakyat, ndak ada kita. Karena rakyat lah cakrawati partai,” ucap Megawati saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/6).

Presiden RI kelima itu juga berpesan kepada seluruh kader PDIP agar menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk momentum puncak peringatan Bung Karno yang bakal digelar pada 24 Juni 2023 mendatang. “Persiapkan puncak peringatan bulan Bung Karno pada tanggal 24 juni 2023 dengan sebaik-baiknya, kembalilah ke rumah masing-masing, berhati-hatilah, jaga diri,” imbuhnya.

Megawati pun mengingatkan seluruh elemen partai untuk terus berusaha meningkatkan semangat juang. Sebab, perjuangan partai harus tetap bekerja tanpa kenal lelah demi masyarakat. “Perhebatlah semangat juang, tiada hari tanpa pergerakan kepartaian untuk akar rumput,” kata Megawati.

Kemudian Megawati dengan tegas meminta seluruh kader PDIP agar menjaga soliditas. Kesolidan antarkader tersebut harus ditunjukan untuk bergerak membangun Indonesia raya. “Lalu solid untuk apa, marilah kita solid bergerak untuk Indonesia raya,” tutur Megawati disambut pekik merdeka seluruh kader PDIP.

Selain itu, Megawati menginstruksikan kepala daerah yang berasal dari PDIP harus berhasil mengatasi kemiskinan. Ia menekankan, kemiskinan ekstrem bisa diatasi karena sudah terbukti di beberapa daerah seperti Solo, Banyuwangi, Surabaya, Semarang dan Tidore.

“Melalui testimoni para kepala daerah PDI Perjuangan yang telah berhasil mengatasi kemiskinan ekstrem seperti contoh-contoh di Solo, Surabaya, Banyuwangi, Semarang, Tidore Kepulauan dan masih banyak yang lain, semakin mendorong rasa percaya diri kita bahwa kemiskinan ekstrem itu sebenarnya bisa diatasi,” kata Megawati.

Dia pun menginstruksikan, agar setiap kepala daerah dari PDIP wajib mengembangkan pusat data orang miskin. Hal ini sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan ekstrem. “Instruksi saya agar setiap kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk mengembangkan pusat data orang miskin bersifat wajib. Dengan data orang miskin yang akurat yang harus dengan nama, dengan alamat,” ucap Megawati.

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini meminta, program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dengan melihat aspek-aspek sosial, perikehidupannya, dan bagaimana tumbuh daya juangnya. “Saya berbicara dengan bapak presiden mengatakan saya setuju sekali kalau segera melaksanakan demografi itu untuk diinformasikan secara luas terutama antara lain dalam rangka menyelesaikan fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara, memang dengan program stunting itu sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia itu harus ikut serta di dalam pembebasan stunting menjadi 0 persen,” ujar Megawati.

Dia pun mengingatkan pentingnya penanganan stunting untuk segera dilakukan, karena sampai saat ini belum ada obatnya. “Sampai hari ini supaya saudara-saudara wartawan ketahui, stunting belum ada obatnya,” pungkasnya. (jpc/adz)

PPATK Temukan Transaksi Keuangan Rp442 Miliar, 80 Persen Korban TPPO Perempuan

M. Natsir Kongah - Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Maraknya praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) turut menyedot perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sepanjang 2023, mereka telah menyampaikan laporan hasil analisis kepada Polri. Secara keseluruhan, ada empat hasil analisis yang sudah dilaporkan kepada Korps Bhayangkara.

Menurut Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK M. Natsir Kongah menyampaikan, seluruh hasil analisis tersebut telah ditindaklanjuti Polri Mereka sudah menetapkan beberapa tersangka. “Pada tahun 2023 PPATK telah menyampaikan empat hasil analisis terkait TPPO dengan nilai transaksi kurang lebih Rp442 miliar,” terang dia.

Tidak hanya itu, saat ini PPATK juga tengah menelusuri jaringan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. “Baik itu jaringan Kamboja sebagaimana permintaan Polri maupun proaktif oleh PPATK. Sedang dilakukan penelusuran aliran dananya ke berbagai PJK (Penyedia Jasa Keuangan, Red),” ungkap Natsir. Sebelumnya, pemerintah telah menegaskan bahwa praktik TPPO harus dituntaskan.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga menyebut, 80 persen korban TPPO merupakan perempuan. Berdasarkan data Polri tahun 2020-2023, korban TPPO perempuan terdiri 796 perempuan dewasa dan 475 anak perempuan. Angka ini pun diduga masih hanya di level permukaan saja karena banyak yang tidak terdeteksi.

Karenanya, ia meminta agar Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akan dibentuk nantinya mempertimbangkan unsur PPA dalam institusinya. Sehingga secara kelembagaan di bawah naungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan lebih efektif dan efisien. “Unsur PPA akan menjadi perhatian yang sangat penting untuk direktorat ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, KemenPPPA bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyepakati percepatan pembentukan Direktorat PPA dan TPPO. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pencegahan TPPO pada 30 Mei 2023 silam.

Rencananya, Direktorat PPA dan TPPO akan menangani 5 sub direktorat. Yakni, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, TPPO dalam negeri, TPPO wilayah Asia Timur dan Tenggara, dan TPPO di luar wilayah Asia Timur dan Tenggara.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan, dengan adanya direktorat ini maka jumlah personel pun akan kian bertambah. Saat ini, di Markas Besar (Mabes) Polri isu TPPO ditangani oleh 38 personel. Apabila dibentuk direktorat baru minimal akan ada 126 personel yang mengawali. “Harapan kita struktur ini akan jauh menjadi lebih kuat dan hasilnya lebih maksimal,” katanya.

Seperti diketahui, kasus TPPO kian mengerikan. Dalam dua tahun terakhir, ribuan WNI dilaporkan menjadi korban TPPO di bisnis online scamming di luar negeri. Bukan hanya tak digaji, di sana mereka juga mengalami kekerasan jika tak mencapai target.

 

Apresiasi Polri

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan keseriusan mereka memberantas kejahatan tindak pidana orang (TPPO) di negara-negara tujuan penempatan. BP2MI pun menggandeng Polri untuk Pencegahan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam keterangan tertulisnya mengapresiasi kinerja Polri yang serius mengimplementasi MoU No. 33/KA-MoU/X/2021, No. NK/32/X/2021 tertanggal 7 Oktober 2021. Dimana, selama tiga tahun terakhir BP2MI bersama Polri berhasil mengungkap 1.097 kasus TPPO.

“Apresiasi jajaran Polri yang melakukan operasi terpadu dengan sigap di daerah-daerah kantong pekerja migran, perbatasan dan daerah-daerah rawan TPPO lainnya,” kata Benny, Kamis (8/6).

Benny merinci, sebanyak 1.097 kasus TPPO paling besar didominasi di DKI yakni mencapai 506 kasus. Kemudian Jawa Barat 264 kasus, Kepri 139 kasus, Jawa Timur 96 kasus, dan NTB 92 kasus. “Dalam hal ini BP2MI mendorong peran serta Perwakilan RI lebih aktif dalam melakukan koordinasi penanganan TPPO di negara-negara tujuan penempatan,” terangnya.

Benny menyebut, untuk modus TPP terbesar didominasi oleh PSK perempuan di bawah umur yang mencapai 207 kasus. Kemudian Pekerja Migran Indonesia 122 kasus, pekerja domestik 30 kasus dan ABK 14 kasus.

“Lalu ada Online Scamming di Kamboja sebanyak 864 kasus, Filipina 107 kasus, Myanmar 81 kasus, Laos 102 kasus dan Thailand 31 kasus. Apabila diakumulasi bisa mencapai 1.557 kasus,” ujarnya.

Perlu diketahui, sindikat TPPO merupakan tindak kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Bahkan lintas negara (transnational organized crime), dilakukan secara terorganisir, sistematik dan menggunakan modus terselubung, dan sekarang ini memanfaatkan teknologi internet (scamming online).

Untuk mencegah dan memberantasnya, dibutuhkan organisasi yang permanen, tindakan yang luar biasa, koordinasi dan kolaborasi penanganan yang serius dan berkelanjutan dengan menguatkan kerjasama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan serta serta pihak-pihak terkait lainnya.

Benny pun menyatakan secara tegas agar seluruh masyarakat Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri agar mematuhi prosedur bekerja sesuai dengan aturan yang ada, melalui jalur-jalur resmi yang sudah disediakan, sebagaimana telah diatur dalam UU 18/ 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Besar harapan kita bersama bahwa sindikat yang terlibat pada jaringan TPPO yang menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai korban diproses sesuai hukum yang berlaku dan dijatuhi pidana seberat-beratnya,” tutupnya. (syn/mia/jpg)

64 Jamaah Dirawat di Makkah, Rata-rata Miliki Penyakit Hipertensi hingga Jantung

TIBA: Rombongan calon jamaah haji asal Serdang Bedagai turun dari bus setibanya di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution Medan, Kamis (8/6) - Refinaldi Setiawan/JAWA POS.

MAKKAH, SUMUTPOS.CO – Dari Makkah dilaporkan, sebanyak 64 jamaah haji mendapat perawatan medis. Yang rawat inap di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah sebanyak 49 jamaah, sedangkan 15 lainnya dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi.

Kepala Seksi Kesehatan Daker Makkah dr Andi Ardjuna Sakti mengatakan, jamaah yang dirawat rata-rata memiliki penyakit bawaan seperti jantung, paru-paru, hipertensi, dan diabetes. Kondisi jamaah memburuk karena cuaca yang saat ini mencapai 44 derajat Celsius dan tidak dibarengi antisipasi. “Misalnya sering minum dan tidak terlalu lelah,” katanya.

Sebagian pasien masih dirawat di KKHI karena kondisinya masihn

tertangani dengan fasilitas yang ada. Namun, jika diperlukan, jemaah akan dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Saat ini KKHI Makkah memiliki fasilitas penunjang yang cukup lengkap. Dari layanan gawat darurat, ruang observasi, HCU, hingga rawat inap psikiatri. Di sana ada 30 dokter, 23 di antaranya spesialis, 6 dokter umum, dan 1 dokter gigi.

Sementara itu, jamaah yang sakit mendapat pendampingan dari pembimbing ibadah jamaah uzur (PIJU) selama 24 jam. Petugas yang berjumlah empat orang itu bertugas mendampingi ibadah harian jemaah yang sedang menjalani perawatan medis.

Kepala Seksi Bimbingan Ibadah Daker Makkah Zulkarnain mengatakan, tugas pendamping itu memberikan bimbingan setiap waktu salat sehingga tidak ada yang meninggalkan ibadah.

 

Berangkat Berpakaian Ihram

Kepala Kanwil Kemenag Sumut, H Ahmad Qosbi melepas keberangkatan kelompok terbang (Kloter) 16 asal Kabupaten Deliserdang ke Tanah Suci. Jamaah kloter 16 yang berjumlah 340 calon jamaah haji (CJH) ditambah 8 petugas, merupakan gelombang pertama yang langsung menuju Mekkah. Mereka pun sudah mengenakan pakaian ihram. Begitu juga untuk kloter 17 sampai 24, akan memakai pakaian ihram dari embarkasi Medan.

“Allah muliakan bapak ibu tentunya sebagai tamu tak boleh angkuh, sombong, saling fitnah memfitnah,” kata Qosbi saat melepas CJH, di Aula Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan, Kamis (8/6).

Ia juga mendoakan semoga jamaah sehat wal afiat, dapat menyempurnakan rukun haji. “Di Arafah, sampaikan apa salah dan khilaf kepada Allah, istighfar, taubat. Baru minta pada Allah apa yang mau diminta, dipanggil keluarga yang belum dipangggil,” ucapnya.

Kepada petugas haji, ia menekankan harus bekerja tulus dan ikhlas membantu para jamaah dalam menjalankan ibadah di tanah suci. “Niatkan tolong menolong, bahu membahu. Disini ada 22 jamaah yang memakai kursi roda ditambah yang berusia 60 tahun ke atas. Jalin ukhuwah islamiyah, jangan buat perbedaan satu dengan lainnya, karena ini tamu Allah,” imbau Qosbi ke petugas.

“Semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh, utuh berangkat, utuh pulang,” tambahnya.

Sementara, Bupati Deliserdang diwakili Asisten Pemerintahan Citra Efendi berpesan kepada jamaah agar menjaga kesehatan dam selalu disiplin. “Jaga nama baik kabupaten Deliserdang, Sumut dan bangsa Indonesia. Amalkan apa yang sudah dipelajari,” katanya.

Dia menambahkan, kloter 16 ini merupakan kloter ke dua dari Kabupaten Deliserdang. Ia mendoakan semoga jamaah sehat dan diberi kelancaran menjalankan ibadah. “Kembali ke tanah air sehat wal afiat, jadi haji yang mabrur dan mabruroh. Konsenterasi melaksanakan ibadah,” tukasnya.

Sementara itu, Humas Pembantu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (P3IH) M Yunus menyebutkan, jamaah kloter 16 berjumlah 348 orang berasal dari Deliserdang. “Satu jamaah tunda berangkat karena sakit yaitu Yakrub Muhammad Yakub Kadir manifes 79, 1 tunda berangkat karena pendamping jamaah sakit atas nama Henniwati Wahidin Lubis manifes 78,” tandasnya.(jpg/man/adz)

Setelah 18 Tahun, Batas Laut Teritorial Indonesia-Malaysia Tuntas

DISAMBUT: Presiden Joko Widodo disambut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di kediaman resminya, di Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, Kamis (8/6) - istimewa/sumutpos.

KUALALUMPUR, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim membahas sejumlah kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia di berbagai bidang. Pembahasan itu digelar di kediaman PM Malaysia, di Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, Kamis (8/6).

Salah satu pembahasan itu terkait proses negosiasi batas laut teritorial yang berhasil diselesaikan setelah hampir 18 tahun. “Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun bisa diselesaikan, alhamdulillah berkat Dato’ Seri Anwar Ibrahim,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama usai pertemuan.

Jokowi juga berharap, proses negosiasi perbatasan lainnya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk perbatasan di Sebatik dan Sinapad–Sesai.

Selain itu, Jokowi turut menyambut baik penyelesaian sejumlah memorandum of understanding (MoU) antara kedua negara, di antaranya terkait perjanjian lintas batas atau border crossing agreement, perjanjian perdagangan perbatasan atau border trade agreement, sertifikasi halal, dan kerja sama promosi investasi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan PM Anwar juga membahas perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Jokowi turut mengapresiasi komitmen PM Anwar untuk memperkuat perlindungan PMI dan juga penegakan hukum yang adil bagi para pekerja Indonesia. “Saya dan Pak Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran Indonesia,” tutur Jokowi.

“Saya juga mendorong Community Learning Center di Semenanjung segera diwujudkan, dan juga WNI yang ada di Depo Imigrasi juga bisa segera dipulangkan, serta one channel system harus dioptimalkan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Presiden Jokowi mendorong kolaborasi untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan juga komoditas lainnya untuk terus diperkuat. Menurutnya, ia sangat menghargai misi bersama yang dilakukan Indonesia-Malaysia ke Brussels. “Jangan sampai komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia, didiskriminasi di negara lain,” pungkas Jokowi. (jpc)

Peta Kekuatan Pilpres 2024 di Sumut, Ganjar Solid, Pemilih Prabowo Pecah ke Anies

Survei Versi LSI Denny JA

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga nama calon presiden (Capres) diyakini bakal adu kuat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketiga nama tersebut yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Rasyid Baswedan. Secara nasional, berdasarkan hasil survei dari sejumlah lembaga survei menempatkan Prabowo dan Ganjar saling bersaing ketat, sedangkan Anies selalu berada di posisi ketiga. Lantas, bagaimana peta kekuatan ketiga capres tersebut di Sumatera Utara?

BERDASARKAN Hasil survei Capres 2024 yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA sepekan lalu, untuk di Sumut, Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi dengan angka 50%, disusul Anies Baswedan dengan 32,6%, dan Ganjar Pranowo 16,2%. Meski begitu, pengamat politik asal Sumut, Dr Sakhyan Asmara menilai, Prabowo, Ganjar, dan Anies punya peluang yang sama besar untuk menang di Sumut pada Pemilu 2024. “Ketiganya, baik Ganjar, Prabowo, maupun Anies, akan berimbang di Sumut. Sebab, masyarakat Sumut adalah pemilih-pemilih fundamental,” kata Sakhyan kepada Sumut Pos, Kamis (8/6).

Menurut Sakhyan, Indonesia tidak bisa terlepas dari politik identitas, termasuk di Sumatera Utara yang begitu pluralisme. Sehingga di Sumut, masing-masing bakal calon presiden berpotensi memiliki kekuatan yang berimbang.

Misalnya saja seperti nama Ganjar Pranowo, Sakhyan meyakini, sosok politisi PDI Perjuangan itu akan meraih suara besar dari wilayah dataran tinggi, Pantai Barat, Pulau Nias, kawasan Tapanuli Utara dan sekitarnya, hingga kawasan Toba, Simalungun, Samosir dan sekitarnya. Sedangkan di kawasan Pantai Timur, yakni Labuhanbatu dan sekitarnya, hingga sebahagian Langkat, akan diperebutkan oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Sakhyan pun menjelaskan, Kota Medan, Binjai, Deliserdang (Mebidang) hingga Langkat dan Serdang Bedagai, merupakan wilayah yang akan menjadi fokus bagi setiap kontestan politik di Sumut. Sebab, wilayah tersebut merupakan lumbung suara terbesar. Sehingga apabila menang di wilayah tersebut, maka akan memenangkan pemilihan di Sumut. “Tapi saya menilai, ketiganya juga akan berimbang di wilayah Medan, Binjai, Deliserdang dan sekitarnya,” sebutnya.

Terkait pengaruh partai politik terhadap ketiga bakal Capres, Sakhyan mengatakan, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik cukup rendah. Sehingga masyarakat akan lebih menilai sosok yang maju sebagai bakal calon presiden, bukan partai politik yang mendukungnya. “Kita yakin, masyarakat lebih menilai sosok, bukan parpol pendukung, khususnya di Sumatera Utara,” tutupnya.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Arifin saleh Siregar juga menilai, pengaruh partai politik sebenarnya tidak terlalu signifikan terhadap perolehan suara Capres. “Yang mewarnai itu figur kandidat, popularitas, elektabilitas, kalau pengaruh partai politik tidak signifikan. Namun karena Pileg dan Pilpres digelar serentak, satu sisi caleg bisa diuntungkan dengan mensosialisasikan capres yang diusung partainya,” kata Arifin.

Dia pun menilai, perolehan suara Pilpres di Sumut bakal ketat. Bila merujuk perolehan suara Pilpres 2019, kata Arifin, ada indikasi pemilih di Sumut yang konsisten memilih Jokowi, akan memberikan suaranya ke Ganjar di Pilpres 2024. Sedangkan pemilih Prabowo, suaranya akan terpecah, sebagian ke Anies. “Berarti, Prabowo dan Anies pemilihnya relatif sama. Mereka akan berbagi suara. Dengan begitu, Ganjar bisa diprediki akan unggul, karena suaranya akan solid,” sebut Arifin.

Namun begitu, kata Arifin, imbas dari penolakan yang dilakukan Ganjar terhadap Timnas Israel sehingga berdampak pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, setidaknya sedikit berpengaruh terhadap pemilih pencinta sepakbola di Sumut. “Tapi, itu tidak signifikan mempengaruhi suara terhadap Ganjar di Sumut,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat politik asal Sumut lainnya, Dr Warjio juga menilai, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat Sumut terhadap partai politik cukup rendah. “Banyak masyarakat yang kecewa terhadap partai politik, sehingga tentu masyarakat akan lebih menilai sosok, bukan parpol pendukung,” sebut Warjio kepada Sumut Pos, Kamis (8/6).

Warjio juga menyebutkan, Sumut adalah salah satu provinsi dengan pemilih yang dinamis. “Khususnya dari sisi politik praktis, saya pikir Sumut ini salah satu yang sangat dinamis. Sebab, warga Sumut merupakan pemilih yang kritis,” kata Warjio.

Warga Sumut juga diyakini akan melihat potensi dan kemampuan sosok bakal calon presiden yang ada. Sebab, warga Sumut telah lama menginginkan perubahan besar dari sektor pembangunan. “Pembangunan di Sumut ini dinilai cukup tertinggal, tentu warga Sumut ingin sosok yang bisa membawa pembangunan besar,” tuturnya.

Lantas, di mana saja wilayah yang akan menjadi lumbung suara ketiganya? Warjio menilai, ketiganya punya kelompok pemilih yang berbeda, sehingga ketiganya akan memiliki lumbung suara yang tersebar di berbagai wilayah di Sumut.

Namun bila digolongkan lebih jauh, sambung Warjio, para pendukung Edy Rahmayadi pada Pemilihan Gubsu yang lalu diyakini akan banyak mendukung sosok Anies Baswedan. “Anies ini bukan kader parpol, tentu orang akan melihatnya murni sebagai sosok,” sebut Warjio.

Sementara, pemilih Bobby Nasution pada Pilkada Medan 2020 lalu diyakini akan memilih Ganjar Pranowo. Selain itu, sebagai politisi PDI Perjuangan, sosok Ganjar juga diyakini akan mendapatkan dukungan penuh dari partainya.

“Sementara untuk Prabowo, saat ini memang dinilai sebagai sosok yang ‘kurang menarik’, karena ada kekecewaan terhadap sosoknya. Kita tahu pada Pemilu 2019 lalu, masyarakat berharap Prabowo menjadi sosok oposisi. Walaupun begitu, Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, tentu elemen partai akan berjuang untuk memenangkannya,” pungkasnya.

Gerindra Optimis Prabowo Menang

Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso meyakini, Prabowo Subianto akan memenangkan Pilpres 2024, khususnya di Sumut. Kepada Sumut Pos, Sugiat mengatakan, berdasarkan hasil survey LSI Bakal Capres di Sumut, Prabowo Subianto unggul jauh dari nama-nama bakal Capres lainnya. “Namun hasil survey ini tidak membuat Partai Gerindra menjadi jumawa. Hasil tersebut justru menjadi motivasi bagi kita untuk terus berjuang keras dalam memenangkan Pak Prabowo di Pilpres tahun depan,” kata Sugiat kepada Sumut Pos, Kamis (8/6/2023).

Dikatakan Sugiat, dalam upaya memenangkan Prabowo, DPD Partai Gerindra Sumut terus melakukan konsolidasi hingga ke akar rumput, yakni dengan menggerakkan roda partai di tingkat DPC (kabupaten/kota), PAC (kecamatan), hingga perangkat terkecil Partai Gerindra. “Begitu juga dengan bacaleg-bacaleg yang kemarin kita daftarkan ke KPU untuk Pileg 2024 mendatang, semua telah kita minta agar ikut menggerakkan seluruh element yang ada untuk memenangkan Pak Prabowo,” ujarnya.

Terkait Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Langkat dan sekitarnya yang disebut sebagai lumbung suara terbesar di Sumut, Sugiat meyakini, Prabowo Subianto akan mendapatkan suara yang besar di ibukota Provinsi Sumut dan kabupaten/kota sekitarnya tersebut.

Pasalnya, hal itu dapat ditunjukkan dari hasil Pemilu 2019 lalu. Saat itu, Partai Gerindra mendapatkan perolehan kursi dalam jumlah yang besar di kabupaten/kota tersebut. “Seperti di Medan, Partai Gerindra meraih kursi pimpinan, bahkan Gerindra punya jumlah kursi yang sama (10 kursi) dengan PDIP. Kemudian di Deliserdang, Partai Gerindra justru mendapatkan posisi Ketua DPRD (kursi/suara terbanyak). Di Langkat juga begitu, kita pemenang kedua,” katanya.

Dijelaskan Sugiat, keyakinan Partai Gerindra bahwa Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 juga semakin besar. Sebab, pihaknya meyakini bahwa para pemilih Jokowi di Pilpres 2019 lalu akan memilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Mengingat saat ini Prabowo Subianto telah bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo, yakni bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan RI.

“Dari hasil survei yang kita lakukan, pemilih Pak Jokowi di Pilpres 2019 lalu akan memilih Pak Prabowo pada Pilpres 2024. Ditambah lagi Pak Prabowo saat ini berada di dalam pemerintahan, kita yakin Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024. Dan tentunya, Partai Gerindra akan berjuang keras dalam memenangkan Pak Prabowo,” pungkasnya.

Keyakinan yang sama di sampaikan Bendahara DPW PKB Sumut, Zeira Salim Ritonga. Dikatakannya, PKB telah berkomitmen dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo berpasangan dengan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dia berharap Probowo-Muahaimin bisa bersama pada Pilpres 2024. Sebab, jika dipasangkan Probowo-Muhaimin, secara nasional kemenangan akan terwujud. “Khususnya di Sumut, Probowo-Muhaimin di urutan pertama hasil survei internal PKB, per Mei 2023, dengan elektabiltas 33 persen,” tandasnya. (map/gus/dwi/adz)

 

Amankan Aset Daerah, Wakil Bupati Hadiri Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN

SAMBUTAN: Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Asahan, Rabu (7/6) - darul/sumut pos.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Asahan, Rabu (7/6).

Ketua Panitia Pelaksana Rinaldi dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini di ikuti oleh 100 Kepala Desa dari Kabupaten Asahan.

“Kegiatan ini hanya berlangsung selama 1 hari. Dan kita berharap semua dapat mendapatkan ilmu dalam program ini untuk Kabupaten Asahan yang kita sayangi,” ujarnya. Sementara Wakil Bupati Asahan dalam sambutannya menyampaikan bahwa tanah merupakan salah satu aset penting yang harus dapat dikelola secara aman tanpa adanya masalah yang mungkin saja terjadi di kemudian hari.

“Inilah fungsi dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini, dan yang sangat penting adalah sebagai dasar bukti kepastian hak atas kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum,” ujar Wabup.

Lebih lanjut Wabup berharap peningkatan peran dari para Kepala Desa untuk menyebarluaskan informasi mengenai program PTSL ke masyarakat yang belum mengetahui, agar seluruh bidang tanah di Kabupaten Asahan dapat segera terdaftar.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Dr H Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan tujuan sosialisasi kali ini yakni agar masyarakat memahami dan ikut serta bersama pemerintah mensukseskan program strategis seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kepada peserta sosialisasi yang umumnya adalah Kepala Desa di Kabupaten Asahan, saya berharap untuk memahami apa itu program PTSL yang sedang dijalankan Kementerian ATR/BPN dan dapat melaksanakannya di tengah masyarakat,” jelasnya.

Tampak hadir Ketua Komisi II DPR RI, Mewakili DPR Pusat, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Lurah, Ketua Apdesi dan Kepala Desa. (dat/ram)

Poldasu dan Ulama Selesaikan Konflik Tanah PTPN II dan Ponpes Tahfiz Darul Ibtihaj

KONFLIK: Pertemuan bersama menyelesaikan konflik tanah PTPN II dan Pesantren Tahfiz Darul Ibtihaj, pada Rabu (7/6) kemarin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penertiban lahan HGU PTPN II Nomor 152, di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, sempat terjadi bentrok dengan Pesantren Tahfiz Darul Ibtihaj, pada Rabu (7/6) kemarin.

Agar peristiwa yang terjadi itu tidak sampai berlarut-larut, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bersama Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan pun bergerak cepat menyelesaikannya dengan menggelar pertemuan bersama, dihadiri pihak PTPN II, Pesantren Tahfiz Darul Ibtihaj, tokoh agama serta alim ulama.

Dalam pertemuan itu turut dihadiri, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak yang diwakili Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari, Buya KH Amiruddin, KH Zulfikar, kuasa hukum PTPN II, pengurus Pesantren Tahfiz Darul Ibtihaj serta para alim ulama lainnya.

“Alhamdulillah, pada pertemuan yang sudah difasilitasi itu dihadiri pihak PTPN II, Pesantren Tahfiz Darul Ibtihaj, tokoh agama serta alim ulama untuk bertabayun menyelesaikan masalah yang terjadi,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kamis (8/6).

Pada pertemuan yang berlangsung di Mapolrestabes Medan, Hadi menjelaakan, bahw pihak PTPN II dan Pesantren Tahfiz Darul Ibtihaj telah membuat lima butir kesepakatan bersama dalam menyelesaikan permasalah tersebut.

“Pertama, tidak ada pembongkaran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Ibtihaj. Kedua, menghentikan kegiatan dan ada evaluasi dari Polda Sumatera Utara,” jelasnya.

Ketiga semua pihak sepakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif di wilayah Sumut, dan keempat, meminta kepada warga Sumut, khususnya Kota Medan, untuk tidak menyebar video viral yang tidak benar tentang peristiwa itu.

Lalu, yang kelima, terima kasih atas respon cepat dari Polda Sumut dan jajaran serta tokoh agama, masyarakat yang telah memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut.

“Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama dan alim ulama yang telah hadir dengan semangat yang sama dalam menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif,” tandasnya. (dwi)

Jelang Idul Adha Harga Daging Ayam Potong dan Telur Kembali Naik

NAIK: Harga daging ayam potong dan telur ayam buras mengalami kenaikan harga di wilayah Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Harga daging potong dan telur ayam mengalami kenaikan seminggu ini. Para pedagang di empat pasar tradisional di Kota Tebingtinggi menyatakan kenaikan ini dikarena pasokan dari suplier pengusaha ayam di wilayah Kabupaten Deliserdang tidak mencukupi kebutuhan.

Bukan hanya daging ayam potong saja yang mengalami kenaikan harga, harga telur ayam juga mengalami kenaikan sejak seminggu ini, harga eceran untuk jenis telur ayam buras di tingkat pengecer mencapai Rp1.800- Rp2.000 perbutir, sebelumnya hanya rata rata Rp1.400 perbutir, kenaikan harga ayam potong dan telur ini dikarenakan adanya kenaikan harga pakan ternak ayam.

Pedagang di Pasar Gambir Kota Tebingtinggi, R Simangunsong mengaku kenaikan harga telur ayam buras ini dikarenakan karena adanya kekurangan pasokan dari pemasok yang berasal dari daerah peternak ayam seperti daerah Kabupaten Serdangbedagai dan Kabupaten Deliserdang dan wilayah Binjai terus menurun.

“Pasokan telur ayam buras memang selama hampir dua pekan ini mengalami kekurangan, permintaan tinggi dan pasokan telur ayam buras kurang, maka penjualan harga menjadi naik,” jelas R Simangunsong, Kamis (8/6).

Bukan itu, selama dua minggu ini permintaan kebutuhan protein akan telur ayam buras sangat tinggi dikarenakan banyaknya kegiatan kegiatan pesta hajatan di masyarakat.

“Mungkin itu juga yang menyebabkan kenaikan harga telur, permintaan tinggi tetapi pasokan berkurang,” jelasnya. Begitu juga dengan pedagang ayam di Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi, Budi (43) mengaku harga ayam potong naik juga dikarenakan pasokan ayam dari sentra peternakan ayam berkurang, dijelaskan Budi, kebutuhan tidak bisa memenuhi permintaan dikarenakan adanya kenaikan harga pakan ternak. “Pamasok ayam dari Deliserdang berkurang,” paparnya.

Salah seorang pedagang nasi di Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Tini mengatakan bahwa harga kenaikan harga telur dan daging ayam potong selama dua minggu sudah mengalami kenaikan. Sehingga untuk modal dagangan harus pandai pandai dalam menjual makanannya.

“Memang naik semua. Kami pedagang mengeluh kenapa menjelang Lebaran Haji semua mengalami kenaikan harga. Setiap hari hari besar agama mengapa harus naik,” bilang Tini.

Sedangkan Kadis Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tebingtinggi, Zahidin menjelaskan bahwa kenaikan harga telur ayam buras dan daging ayam potong di Kota Tebingtinggi sudah dilakukan pengawasan. Dalam hal ini antisipasi Pemko Kota Tebingtinggi menjaga jalur distribusi agar tetap lancar.

“Kenaikan telur dan ayam potong karena naiknya pakan dan kita juga tak ada peternak penghasil ayam dan telur,” paparnya. (ian/ram)

Monitoring Pembangunan Jembatan di Desa Huta Galuh, Wabup: Semoga Selesai Akhir Tahun

TINJAU: Wabup Sergai H. Adlin Tambunan didampingi kadis PU Kabupaten Serdangbedagai johan sinaga saat tinjau jembatan di Desa Huta Galuh. fadly/sumut pos.

KOTARIH, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati (Wabup) Sergai H Adlin Tambunan monitoring pembangunan jembatan di Desa Huta Galuh Kecamatan Kotarih dimonitoring oleh, Rabu (7/6).

“Awalnya saya hanya ingin melihat proses pembangunan jembatan di Desa Huta Galuh ini. Tapi rupanya banyak masyarakat yang menanti dengan membawakan berbagai makanan juga minuman di lokasi pembangunan,” kata Wabup Adlin Tambunan yang hadir didampingi Kadis PUTR Johan Sinaga dan Camat Kotarih Jonni Saragih serta Kepala Desa.

Atas sambutan yang dilakukan ini, Wabup Adlin pun mengucapkan terimakasih kepada segenap masyarakat Desa Huta Galuh Kecamatan Kotarih.

“Memang masyarakat desa ini sudah lama mendambakan adanya pembangunan jembatan. Oleh karena kami berharap partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung proses pembangunan ini. Tak hanya itu saja, yang tak kalah penting juga agar anak-anak bisa dapat ke sekolah dengan aman, nyaman dan tidak ada hambatan jika banjir melanda,” ujar Bang Adlin sapaan Wabup Sergai seraya menyampaikan semoga jembatan ini bisa selesai di akhir tahun ini.

Ia juga mengutarakan jika di masa kepemimpinannya bersama Bupati Darma Wijaya, pihaknya akan terus kosentrasi terhadap pembangunan infrastruktur khususnya jalan, dengan kata lain, baik jalan maupun jembatan yang ada di desa-desa akan dibangun secara bertahap.

“ Insha Allah ke depannya akan terus diproyeksikan pembangunan jalan maupun jembatan di desa-desa, namun dilakukan secara bertahap yang tentunya menyesuaikan dengan anggaran. Selain itu kami harapkan agar masyarakat dapat menjaga seluruh pembangunan yang sudah ada, agar bisa dimanfaatkan lebih lama lagi,” pungkasnya. (fad/ram)

Bupati Labuhanbatu Sambut Kunker DPRDSU

SAMBUT: Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga menyambut kunjungan kerja anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara.fajar/Sumut Pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dipimpin langsung oleh Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga menyambut kunjungan kerja anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara di ruang data dan karya kantor Bupati Labuhanbatu jalan SM. Raja Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan Kamis (8/6).

Kunjungan kerja anggota DPRD propinsi Sumatera Utara tersebut dalam agenda melihat hasil program kegiatan dan sub kegiatan APBD propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022.

Bupati Labuhanbatu Erik Ritonga mengatakan, kiranya kunjungan kerja DPRD propinsi Sumatera Utara bisa membantu Kabupaten Labuhanbatu untuk proses percepatan pembangunan di Labuhanbatu sehingga pelayanan untuk masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik.

“Terima kasih telah hadir di Labuhanbatu, mudah-mudahan kehadiran tim DPRD ini juga membawa berkah bagi kami di Labuhanbatu, sehingga pelayanan yang maksimal dan pelayanan yang baik itu bisa sama-sama kita jalankan,” ujar Bupati.

Ketua tim kunjungan DPRD propinsi Sumatera Utara Dedi Iskandar, menyampaikan tim kunjungan kerja ini terdiri dari 8 anggota DPRD yang terpilih dari Dapil Sumut VI, yang memiliki kesempatan melakukan kunjungan kerja 1 tahun sekali.

“Dan ini di tahun yang ke-4 melakukan kunjungan, semalam kita lakukan di Labuhanbatu Selatan dan hari ini kita di Labuhanbatu dan besok kita di Labuhanbatu Utara,” ucapnya.

Kunjungan ini dilakukan untuk memantau kinerja OPD terkait yang sudah melaksanakan kegiatan – kegiatan di Tahun 2022 menggunakan APBD.

“Hari ini kami sempatkan singgah disini untuk berdiskusi dalam artian untuk menampung aspirasi dari Kabupaten Labuhanbatu, selain itu juga untuk menyampaikan ada kewenangan – kewenangan provinsi yang belum tercapai,” ujar Dedi.

Dikesempatan itu Dedi Iskandar juga menyampaikan, bahwa Provinsi Sumatera Utara dua tahun ini sudah menganggarkan yang namanya bantuan keuangan provinsi ke kabupaten masing-masing, program tersebut disetujui Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk percepatan pembangunan.

Kunjungan kerja yang dirangkai dengan silaturahim antara anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara dengan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dilanjutkan dengan tanya jawab terkait perkembangan dan rencana kerja pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

Hadir bersama Bupati di ruangan tersebut, Plt Sekdakab Labuhanbatu Hasan Heri Rambe, para Asisten, Kepala OPD, Kabag, Kaban, Camat dan jajaran pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun rombongan tim kunjungan kerja anggota DPRD propinsi Sumatera Utara terdiri dari Ketua fraksi PKS, Nasdem, Demokrat, Gerindra, Golkar, PDI, dan PKB. (fdh/ram)

1...1,5091,5101,511...15,758Page 1,510 of 15,758