Home Blog Page 1519

Polres Simalungun Terima Penghargaan Dari Komnas Anak Indonesia

PIAGAM : Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SH SIK MH saat menerima piagam penghragaan dari Arist Merdeka Sirait.

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SH SIK MH menerima kunjungan kerja Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait bersama rombongan di Mako Polres Simalungun, Selasa (6/6).

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pemberian Piagam Penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia kepada Jajaran Polres Simalungun atas keberhasilan dalam Pengungkapan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di wilayah hukum Polres Simalungun, yang diserahkan secara langsung oleh Arist Merdeka Sirait.

Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SH SIK MH dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas apresiasi dan penghargaan yang telah diberikan oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia kepada Jajaran Polres Simalungun.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atas penghargaan yang diberikan, tentu ini menjadi dorongan untuk dapat lebih semangat, semakin termotivasi, untuk selalu bekerja keras, untuk menindak lajuti kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan perempuan kaum rentan yang harus mendapatkan perioritas dalam penanganan kasus, ” ucap Kapolres.

AKBP Ronald menjelaskan bahwa Kasus Perempuan dan Anak menjadi salah satu kasus prioritas. “Salah satu penekanan Bapak Kapolri Jendral Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi kepada kami salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan pelayanan terhadap anak dan perempuan yang mengalami atau menjadi korban kejahatan dan Kami dari Polres Simalungun tentu untuk ini menjalankan perintah Prioritas dari Pak Kapolri ini dengan menangani kasus-kasus yang korbannya anak dan perempuan serta lansia, ” jelas Kapolres.

Kapolres menambahkan, untuk melaksanakan perintah prioritas dari Kapolri dalam penanganan kejahatan terhadap perempuan dan anak, jajaran Polres Simalungun sudah melakukan beberapa upaya bersama Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sudah melakukan upaya bagaimana memberikan edukasi kepada orang tua, dengan melibatkan semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk menyampaikan bagai mana anak-anak ini harus sama-sama dijaga.

Kapolres menekankan jangan sampai anak menjadi korban atau mengetahui kejahatan-kejahatan dikarenakan pengaruh-pengaruh lingkungan.

“Kita di sini punya Pemuka Agama Mitra Kamtibmas yang berkepentingan dan berkewajiban untuk menyampaikan imbauan-imbauan kepada masyarakat, baik pada saat gereja, pada saat ibadah di masjid, termasuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah kunjungan-kunjungan ke sekolah, bagaimana seorang anak yang harus kita yakinkan tidak terpengaruh oleh lingkungan, untuk menjadi korban maupun sebagai pelaku, tentu ini merupakan tugas bersama kita,” jelasnya.

“Dengan adanya kunjungan dan pemberian Piagam Penghargaan Apresiasi dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, kami dari Polres Simalungun bersama instansi terkait tentu akan bekerja keras untuk bisa menyelamatkan anak-anak kita supaya tidak menjadi korban, dan juga anak-anak kita yang tidak terlibat dalam kejahatan,” lanjut AKBP Ronald.

Kapolres Simalungun juga menghimbau masyarakat untuk bekerjasama dalam penanganan kejahatan terhadap anak dan perempuan di wilayah Kabupaten Simalungun.

“Bahwa undang-undang kejahatan terhadap perempuan dan anak merupakan undang-undang spesialis, dengan memberikan ancaman hukuman yang lebih berat, kepada pelaku-pelaku kejahatan tersebut, untuk itu kami sampaikan kepada masyarakat untuk tidak dan jangan melakukan tindakan kejahatan terhadap perempuan dan anak,” pinta Kapolres.

Tampak hadir bersama Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung, SH SIK MH beserta jajaran, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait, Kadis PPA Pemkab Simalungun Sri Wahyuni, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Wilayah Kabupaten Simalungun Mansur Panggabean. (mag-7/ram)

Fiorentina vs West Ham: Akhiri Puasa Gelar

Laga Final UEFA Conference League (UECL) 2022/2023 bakal mempertemukan Fiorentina kontra West Ham United di Eden Arena, Praha, Republik Ceko, Kamis (8/6) dini hari nanti, sekira pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini diprediksi bakal berjalan cukup menarik. Pasalnya, kedua tim sudah cukup lama puasa gelar untuk kompetisi Eropa La Viola telah menanti 62 tahun, sementara The Hammers sudah 58 tahun.

Perlu diketahui, Fiorentina terbilang sudah sangat lama puasa gelar di kejuaraan Eropa. Trofi kompetisi Eropa milik mereka paling akhir, diperoleh dari ajang European Cup Winners 1960/1961 silam, atau sekitar lebih dari 6 dekade lalu. Ambisi serupa juga berlaku untuk The Hammers. Mereka sudah tak merasakan titel kompetisi mayor Eropa, sejak menjuarai UEFA Cup Winners 1965, atau hampir 6 dekade, tepatnya 58 tahun silam. Dan puasa gelar yang cukup panjang ini, bisa memicu kedua pihak untuk tampil habis-habisan pada partai final tersebut.

Keseriusan ditunjukkan Fiorentina sebelum menjajaki Final UECL 2023. La Viola meninggalkan catatan positif dari segi produktivitas gol. Secara keseluruhan, skuad besutan Vincenzo Italiano ini, berhasil mendulang 36 gol dari total 14 pertandingan UECL musim ini.

Di antara jumlah gol tersebut, Arthur Cabral menjadi penyumbang terbanyak. Striker berusia 25 tahun itu, telah 7 kali menjebol gawang lawan, selama bermain di UECL 2022/2023. Torehan tersebut, pun mengerek Cabral ke puncak daftar top scorer, sejajar dengan Zeki Amdouni (FC Basel). Jika Cabral bisa mencetak tambahan gol di partai final, namanya bakal keluar sebagai satu-satunya top scorer turnamen.

Keberadaan Cabral di lini depan tim, merupakan aset penting bagi La Viola. Ketajamannya bisa dimaksimalkan untuk mengejar hasil positif di laga final ini.

Kualitas barisan penyerang Fiorentina tersebut, bakal menemukan ujian berarti dari West Ham. Sepanjang turnamen, The Hammers dikenal sebagai satu tim yang solid dalam aspek defensif. Di UECL musim ini, tim arahan David Moyes itu, baru kebobolan 7 gol.

Kunci dari permainan West Ham musim ini, tak lepas dari sejumlah pemain inti mereka. Declan Rice menjadi punggawa The Hammers yang kembali mencolok musim ini. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Rice menjembatani lini belakang dan lini depan West Ham dalam proses transisi.

Jika menilik statistik Rice di English Premier League (EPL) 2022/2023, dia punya rapor bagus sebagai distributor bola. Dia terhitung melepaskan 607 umpan ke depan, hanya kalah dari Bruno Fernandes (633) dan Rodri (624).

Di sisi lain, akurasi umpan Rice selama di UECL 2022/2023 menyentuh hingga angka 94,4 persen. Perannya dalam membantu pertahanan The Hammers juga signifikan di UECL. Rice punya 42 kali balls recovered, 14 clearances attempted, dan 2 blocks. Kapasitas Rice sebagai gelandang West Ham diharapkan mampu mengatasi perlawanan Fiorentina di laga kali ini.

Pada pertandingan final ini, La Viola diprediksi menerapkan pola 4-2-3-1. Sistem ini dapat mendukung karakter bermain Fiorentina. Mereka kerap melakukan build-up dari lini belakang, lalu mengandalkan kreativitas pemain guna mendukung penyerang tunggal.

Di kubu seberang, West Ham cenderung menggunakan formasi 4-3-3. Rice berpeluang mendalangi permainan The Hammers sebagai gelandang bertahan tim.

Seperti diketahui, West Ham dan Fiorentina belum pernah berjumpa dalam kompetisi apapun. Final UECL 2022/2023, bakal jadi pertemuan perdana kedua tim. Jika mengacu hasil 5 pertandingan terakhir, La Viola dan West Ham terbilang setara. Masing-masing kubu berhasil mengantongi 3 kemenangan. Namun The Hammers menelan 2 kekalahan, lebih banyak dari Fiorentina yang hanya satu kali. (tid/saz)

10 Nama Berpeluang Dampingi Ganjar

PIDATO: Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan pidato saat menghadiri konsolidasi pemenangan akbar PDI Perjuangan se-Jakarta di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (4/6). Ada 10 calon nama yang berpotensi menjadi Cawapres.

SUMUTPOS.CO – Ketua DPP PDIP Puan Maharani membuka nama-nama yang masuk bursa cawapres Ganjar Pranowo. Menurut dia, ada 10 nama yang selama ini mendapatkan perhatian PDIP

Di antaranya, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Demokrat AHY, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Ketua DPR RI ini mengungkapkan, nama-nama tersebut semuanya mempunyai kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan. “Apakah mereka bisa bekerja sama dengan capres dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan sebagainya. Tentu itu akan menjadi pertimbangan,” ungkap Puan di arena Rakernas PDIP kemarin.

Dia pun menegaskan, dari nama yang ada akan dikerucutkan untuk bisa dipilih sebagai cawapres Ganjar. Menurutnya, nama-nama itu belum dibahas dalam Rakernas III PDIP. Jika nama-nama tersebut sudah dikerucutkan, pihaknya akan menyampaikan ke Megawati. Capres Ganjar juga akan ditanya, apakah nyaman dengan salah satu dari 10 nama itu.

Ganjar menyatakan bahwa penentuan cawapres bakal dibahas bersama-sama dengan partai yang telah menyatakan kerja sama dengan PDIP dalam menghadapi Pilpres 2024. Yaitu, PPP dan Partai Hanura. Setelah ini, lanjut dia, ada partai lain yang akan bergabung dengan koalisi yang dibentuk partai banteng.

Ketua Umum Megawati akan berembuk dengan ketua umum PPP, ketua umum Partai Hanura, dan ketua umum partai lain yang nanti akan bergabung. Dia meminta publik bersabar menunggu penentuan nama cawapres. “Nanti akan kita rapatkan dan akan membahasnya bareng-bareng. Jadi sabar,” pungkas Ganjar.

Sementara itu nama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen muncul sebagai salah satu tokoh yang berpotensi menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendamping Anies Baswedan. Namun, jalan Gus Yasin terganjal dengan elektabilitas dan dukungan dari partai.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, nama Gus Yasin memang sempat dideklarasikan sejumlah kader PPP sebagai cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. “Mereka yang mengusung adalah kader-kader PPP di bawah,” terangnya.

Tentu, langkah kader PPP di bawah itu tidak sejalan dengan sikap DPP PPP yang telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai presiden yang sudah dideklarasikan PDIP. Padahal, kata dia, arus bawah PPP banyak yang mendukung Anies sebagai capres. Maka, muncul usulan menyandingkan Gus Yasin dengan Anies.

Menurut dia, sosok Gus Yasin memang tidak asing bagi publik, khususnya masyarakat Jawa Tengah, karena dia menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Tengah. Dia juga merupakan anak dari almarhum KH Maimoen Zubair, tokoh PPP yang juga ulama NU yang sangat dihormati.

Sebagai tokoh NU, nama Gus Yasin tentu akan diperhitungkan. Dia memiliki pendukung riil di bawah, khususnya warga nadliyin di bawah. Sebagai anak kiai besar, Gus Yasin memiliki peluang untuk mendulang suara. “Apalagi dia juga menjadi wakil gubernur Jawa Tengah,” paparnya.

Namun, kata Ujang, ada beberapa kelemahan yang akan menjadi batu sandungan bagi Gus Yasin. Dari sisi elektabilitas, sampai sekarang tingkat keterpilihan Gus Yasin masih belum diketahui. Dibanding calon lain, elektabilitas mungkin masih rendah.

Selain itu, Gus Yasin juga tidak mendapatkan dukungan dari PPP, sebagai partai yang menaunginya. Apalagi, Gus Yasin juga sudah mendaftarkan diri sebagai calon DPD RI. Setiap calon DPD tidak boleh dari unsur partai, karena mereka mewakili daerah masing-masing. “Jadi, Gus Yasin sangat berat untuk menjadi cawapres Anies,” ungkapnya.

Sementara itu, partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies sebagai capres, masih enggan berkomentar soal kans nama Taj Yasin disandingkan dengan Anies. Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut, nama cawapres Anies sudah mengerucut ke satu nama.

Soal apakah satu nama itu Taj Yasin dia menolak berkomentar. “Satu nama itu masih di kantong Mas Anies,” ujarnya saat dikonfirmasi.Dia meminta publik untuk bersabar. Saat ini, Koalisi Perubahan tengah mengkaji momentum yang tepat untuk mengumumkan nama tersebut. “Masih akan melihat momentum yang tepat untuk dipresentasikan ke publik,” jelasnya. Soal sikap Demokrat sendiri, hingga saat ini belum berubah. Demokrat masih menilai sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai yang terbaik.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, proses penentuan cawapres sedang dalam tahap finalisasi. Menurutnya, harus ada unsur kejutan dan harapan kemenangan pada pengumuman cawapres Anies. Dia berharap, nama cawapres bisa segera diumumkan ke publik. Ketua DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya pengumuman cawapres kepada Anies. Tentu, Anies masih mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan calon pendampingnya pada Pilpres 2024 kepada masyarakat. “Masih menunggu momen yang tepat,” pungkasnya. (lum/far/jpg/ila)

 

Jamaah Diimbau Pakai Ihram Sejak di Asrama Haji, Pengiriman Gelombang Kedua Dimulai

Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan rapat tingkat Menteri Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 1444H di Kantor Menko PMK, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Rapat Evaluasi ini di hadiri oleh sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kementerian Perhubungan dll yang diikuti secara online. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengiriman jamaah haji memasuki gelombang kedua mulai hari ini (7/6). Jamaah diimbau untuk mulai mengenakan pakaian ihram sejak dari asrama haji. Pasalnya rute penerbangannya dari tanah air langsung menuju ke Jeddah lalu ke Makkah lewat perjalanan darat. Imbauan tersebut disampaikan Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat di Jakarta kemarin (6/6).

Dia mengatakan, pemberangkatan jamaah gelombang kedua dimulai sejak hari ini sampai dengan 22 Juni depan. Jamaah diimbau untuk mengenakan kain ihram sejak dari tanah air, karena setibanya di Jeddah langsung melakukan umrah wajib atau umrah haji.

’’Mengingat tidak tersedianya waktu yang cukup dan menghindari penumpukan jamaah saat kedatangan di bandara King Abdul Aziz di Jeddah,’’ tuturnya.

Dia juga mengingatkan kepada petugas haji di Jeddah, untuk memberikan prioritas layanan kepada jamaah lansia. Mulai dari saat mereka keluar dari pesawat sampai dengan masuk ke bus menuju ke Masjidilharam.

Seperti diketahui pemberangkatan haji dijalankan dalam dua gelombang. Pengiriman gelombang pertama dilakukan sejak 24 Mei lalu. Rute perjalanan gelombang pertama adalah dari tanah air menuju ke Madinah.

Setelah tinggal di Madinah beberapa hari untuk menjalankan ibadah Arbain, mereka diberangkatkan ke Makkah. Kemudian disusul pemberangkatan haji gelombang kedua mulai hari ini.

Sementara itu, di hari ke-15 pelaksanaan rangkaian ibadah haji, pemerintah telah melaksanakan evaluasi sementara. Dalam rapat evaluasi yang digelar kemarin (6/6), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan sejumlah catatan.

Dari hasil tinjauan lapangan yang dilakukannya pada tanggal 1-4 Juni 2023, secara umum layanan dan fasilitas yang diberikan untuk jamaah haji sudah cukup baik. Tapi, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan.

Di antaranya, soal peningkatan layanan petugas haji dan petugas kesehatan, penambahan dokter, delay penerbangan, hingga terkait lift di hotel jamaah di Madinah yang antriannya bisa lebih dari satu jam.

Terkait petugas, Muhadjir meminta agar petugas haji dan petugas kesehatan melakukan aksi jemput bola dengan mendatangi pemondokan-pemondokan jamaah haji. Selain itu, dia meminta adanya penambahan tenaga medis terutama dokter spesialis, psikolog, dan psikiater.

Mengingat, tahun ini jumlah jamaah lansia yang cukup banyak. Berdasarkan, data Kemenkes, jumlah jamaah lansia mencapai 47 persen dari total jamaah haji tahun ini. “Karena banyak jamaah lansia dan banyak dari mereka yang mengalami demensia,” ungkapnya.

Muhadjir mengaku telah menghubungi langsung Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin perihal ini. Menurutnya, bila dimungkinkan, tambahan bisa turut disusulkan dalam penerbangan selanjutnya.

Kemudian, menyangkut jadwal penerbangan, Muhadjir meminta ada peningkatan kerjasama G to G dengan pihak Saudi. Terlebih, tahun ini terjadi banyak keterlambatan keberangkatan jamaah haji karena kendala dari pihak maskapai penerbangan. “Yang saya kira itu perlu diselesaikan yang bersifat G2G. Tidak cukup hanya diselesaikan dengan pihak maskapai penerbangan saja,” tegasnya.

Selain itu, Mantan Mendikbud itu kembali mengimbau jamaah haji untuk tidak memaksakan diri dalam melaksanakan ibadah sunnah. Ia mengamini, bahwa ibadah sunnah baik namun tetap harus dipertimbangkan kondisi fisik dan kesehatan jamaah.

Mengingat, rangkaian ibadah wajib di Arafah masih belum terlaksana. “Wajibnya itu nanti masih 25 hari lagi di Arafah itu, haji utama kan di Arafah wukuf itu, yang nanti panasnya bukan main di situ. Jadi itu yang harus diantisipasi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan, bahwa petugas haji telah disiapkan untuk mendampingi para jamaah terutama jamaah lansia. Ada kursi roda hingga tongkat jalan. “Untuk pemanfaatan lift di Madinah, memang kecil-kecil. Nanti kita cek kembali,” katanya.

Sementara, mengenai keterlambatan penerbangan oleh Garuda Indonesia, Yaqut mengatakan, ada sparepart pesawat yang harus didatangkan dari Lithuania dan cukup membutuhkan waktu. Kondisi ini merupakan imbas dari terganggunya global supply chain akibat perang Rusia-Ukraina.

Sementara, untuk Saudi Airline, murni karena ketidaksiapan pesawat sesuai dengan kontrak. Di mana, pesawat yang didatangkan untuk menerbangkan jamaah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dikontrak.

“Jadi hal begini yang saya kira jadi catatan kami. (Soal sanksi, red) dikontrak ada penalti, jika keterlambatan, ada tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan itu semua ada penaltinya,” tegasnya.

21 Jamaah Haji Wafat

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono menyebut, hingga kemarin, sudah 21 orang jamaah haji yang wafat di sana. Jumlah tersebut merupakan tertinggi dari beberapa tahun terakhir. “Ini yang tertinggi di 4 tahun terakhir. Mudah-mudahan tidak semakin meningkat dan akan kami upayakan semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Diakuinya, jumlah jamaah lansia tahun ini terbanyak dalam 4 tahun terakhir. Sehingga, penanganan pun telah disiakan secara maksimal. Tercatat, 1917 tenaga kesehatan telah dikirimkan untuk mendampingi jamaah. Dalam perjalanannya, sejumlah penyakit pun telah terdeteksi seperti penyakit jantung, diabetes, hingga paru-paru.

Melihat kondisi ini, Dante mengingatkan agar jamaah tidak memaksakan diri. Terlebih, iklim di Saudi yang diprediksi terus meningkat. “Kemungkinan pada saat Arafah suhunya bisa mencapai 50 derajat, maka risiko kesehatan juga akan semakin meningkat,” tuturnya.

Pihaknya pun telah menyediakan tombol panic button di handphone para jamaah. Dengan tombol ini, maka jamaah yang sakit cukup menekan saja dan bisa cepat terdeteksi oleh petugas kesehatan yang ada di sana.

Terpisah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun angkat suara terkait dengan banyaknya kasus keterlambatan (delayed) penerbangan haji. Kasus ini kebanyakan disebabkan oleh masalah teknis. Keterbatasan armada pengangkut jemaah haji membuat persoalan tersebut semakin tidak bisa dihindari.

Penejalasan dari Kemenhub tersebut disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati. Dia mengungkapkan, terkait dengan banyaknya penerbangan haji yang tidak tepat waktu, mayoritas terjadi karena masalah teknis. Khususnya terkait dengan pesawat yang akan mengangkut para jemaah haji tersebut ke Tanah Suci.”Apalagi ada masalah suplai pesawat,’’ katanya kemarin (6/6).

Seperti diketahui, maskapai pada umumnya sewa armada pesawat untuk pengangkutan haji. Pasalnya armada pesawat mereka, sudah terpakai untuk penerbangan reguler. Jadi begitu ada kondisi teknis tidak bisa langsung dibackup dengan pesawat lain.

Terkait hal tersebut, lanjut Adita, sebenarnya juga sudah menjadi isu penerbangan di seluruh dunia. Di mana, untuk itu, pihaknya pun telah berupaya memitigasi dengan peningkatan pengawasan ramp check. Termasuk memastikan kesiapan pesawat dilakukan dengan semakin optimal.

Merujuk data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) tadi malam, sudah ada 231 penerbangan yang terekam. Dari jumlah tersebut hanya ada 30 penerbangan yang tepat waktu. Kemudian ada 87 penerbangan yang telat dan 114 penerbangan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

Kemudian data Siskohat juga mencatat maskapai Garuda Indonesia sudah menerbangan 129 kloter yang terdiri dari 46.936 orang. Kemudian untuk maskapai Saudia Airlines telah menerbangan 102 kloter yang berisi 40.860 orang. Sementara itu total open seat untuk kedua maskapai adalah 397 kursi, paling banyak dari embarkasi Solo.

Sementara itu Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan jamaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi, tidak perlu khawatir soal layanan ibadah. Pasalnya petugas bimbingan ibadah (bimbad) tetap memberikan layanan pendampingan kepada jemaah yang dirawat.’’Baik itu jemaah yang dirawat di KKHI maupun di RS Arab Saudi,’’ tutur Juru Bicara PPIH Pusat Akhmad Fauzin di Jakarta kemarin.

Para petugas bimbad itu melakukan perekaman ibadah jemaah. Tujuannya untuk memastika kelanjutan dan ketuntasan ibadah. Khususnya ibadah salat wajib lima waktu.

Petugas bimbad juga melakukan pendampingan secara psikologi atau spiritual. Tujuannya memberikan penguatan mental kepada para jemaah yang sedang menjalani perawatan. Selain itu dengan adanya petugas bimbad, diharapkan bisa membantu upaya penyembuhan melalui doa.

Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin kemarin siang menghadiri undangan jamuan makan siang Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amodi di Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung 90 menit itu, Ma’ruf Amin banyak mengapresiasi layanan haji yang sudah diberikan oleh pemerintah Saudi.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, Ma’ruf Amin memberikan apresiasi terhadap layanan fast track untuk jemaah yang berangkat dari bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya layanan tersebut, jemaah menjadi lebih mudah ketika sudah mendarat di Saudi.

’’Wakil Presiden juga mengapresiasi penambahan kuota sebanyak 8.000 jemaah,’’ tuturnya. Dengan demikian tahun ini kuota haji Indonesia secara total berjumlah 229 ribu jemaah. Selain itu Saudi juga sudah memberikan akses kemudahan visa umrah bagi masyarakat Indonesia.

Kakanwil Kemenag Sumut Lepas Kloter 14

Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, H Ahmad Qosbi melepas calon jamaah haji (CJH) kelompok terbang (kloter) 14 asal Kabupaten Simalungun, Asahan, Langkat, Kota Medan dan Tebingtinggi ke Tanah Suci, di Aula Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan, Selasa (6/6).

Ia meminta kepada 357 jamaah, untuk saling tolong menolong dan menjaga kekompakan selama menjalani ibadah di tanah suci. “Di Arafah, minta pada Allah, sampaikan kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Putuskan dalam hati taubat nasuha, baru minta apa yang mau diminta pada Allah. Insya Allah dikabulkan. Jadi, bersihkan dulu hati biar ada ridho Allah SWT,” ucapnya.

Kepada petugas, Qosbi juga menekankan agar membantu jamaah. Dia berharap sepulang dari tanah suci, para jamaah menjadi yang mabrur. “Semoga rahmat, taufik, hidayah dan inayah menyertai bapak ibu. Berangkat utuh, pulang utuh, jadi haji yang mabrur,” katanya.

Sementara itu, Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Simalungun, Akmal Siregar yang turut melepas CJH kloter 14 meminta agar memanggil mereka yang belum menunaikan ibadah haji.”Panggil kami yang belum menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji nantinya,” katanya.

Ia juga mendoakan semoga jamaah yang berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci, sekembalinya ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat.

“Saat ini berangkat sehat, Insyaallah berjumpa nanti dalam keadaan sehat. Semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh,” ucapnya.

Diketahui, kloter 14 merupakan gabungan asal Kabupaten Simalungun sebanyak 201 jamaah, Asahan 62, Kota Medan 60, Tebingtinggi 19, Langkat 7, ditambah 8 petugas total keseluruhan 357 jamaah.

Open seat 2 orang manifest 67 dan 325. Tunda berangkat karena sakit atas nama Khalidah Edi Walid Harahap asal Kabupaten Simalungun, manifest 66. Diiringi adzan, calon jamaah haji mulai meninggalkan asrama haji menuju bandara Kualanamu sekira pukul 16.18 Wib. (wan/gih/mia/jpg/man/ila)

Tidak Singkron Pusat dan Daerah Sebabkan Sepuluh Indikator RPJMN Rawan Tak Tercapai

RAPAT: Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat dengan Komisi XI DPR RI. Ketua PDIP Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta (kiri) saat menggelar konferensi pers terkait Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-3 PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/6/2023). DPP PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai dengan tema Rakernas III dengan tema Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara yang berlangsung pada 6-8 Juni 2023. FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Diantara polemik RUU Kesehatan dan pengendalian pandemi Covid-19, Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah terkait kesehatan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada sepuluh indikator rencana pembangunan jangka menenganan nasional (RPJMN) yang berisiko tidak tercapai.

Dalam paparan di Komisi XI DPR RI pada Senin lalu (5/6) Suharso merinci sepuluh indikator RPJMN yang rawan tidak tercapai. Yakni imunisasi dasar lengkap, stunting (tengkes) balita, wasting atau penurunan berat badan pada balita, tuberkolosis, eliminasi malaria, dan eliminasi kusta.

Selain itu juga merokok pada anak, obesitas penduduk dewasa, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKT) terakreditasi, dan puskesmas dengan nakes sesuai standar. “Indikator kesehatan telah mengalami kemajuan tapi ada beberapa permasalahan berulang kali,” katanya.

Kemarin (6/6) saat ditemui di Istana Negara, Suharso menyatakan, bahwa hal ini merupakan tidak sinkronnya pembangunan nasional dengan daerah. Menurutnya sasaran pembangunan nasional ini seharusnya menjadi rujukan pembangunan daerah.

Dia mencontogkan kasus tengkes yang targetnya pada 2024 hanya 14 persen. Kini masih 21,6 persen. Pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan tengkes dalam setahun 3,6 persen. Jika ini tidak dilakukan bersama antara pusat dengan daerah maka susah.

“Stunting itu mestinya juga menjadi perhatian daerah. Sekarang kita sama-sama targetnya 14 persen. Ayuk di tempat saya paling tinggi masih 25 persen gimana caranya saya bisa ikut turun,” katanya.

Suharso juga menyinggung terkait imunisasi dasar lengkap. Dia mempertanyakan kenapa pada saat pandemi Covid-19, imunisasi bisa semarak. Padahal imunisasi dasar lengkap ini menurutnya penting dlam memerikan proteksi berbagai penyakit bagi masyarakat.

“Kalau baduta (balita di bawah dua tahun) bisa mendapatkan imunisasi lengkap dengan baik, peluangnya untuk tidak terkena stunting jauh lebih baik. Mereka yang tidak mendapatkan IDL peluang stuntingnya bisa 2 kali,” ujarnya.

Jika alasannya daerah tidak punya anggaran, Suharso menampik. Sebab orientasi pemimpin daerah menentukan dalam pengambilan keputusan. “Ada daerah yang relatif dari sisi APBD tidak besar amat tapi stuntingnya rendah. Tapi ada daerah yang APBD-nya banyak stuntingnya masih tinggi,” katanya.

Sementara itu Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Jawa Pos kemarin menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

Sehingga ada beberapa program yang rapornya merah. “2022 kami hanya punya sedikit waktu untuk mengejar program dan kita tahu sejak 2020-2022 banyak program yang tidak berjalan optimal,” ujarnya. (lyn/jpg/ila)

Tak Mampu Berikan Neraca Pembukuan untuk Audit, Dirut PT Tanindo Subur Jaya Dipolisikan

Imran Kurniawan Silalahi SH, kuasa Hukum A Sin alias Suhu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan kepemilikan saham PT Tanindo Subur Jaya yang dilaporkan A Sin alias Suhu sesuai Laporan polisi Nomor: LP/8/833/V/2022/SPKT/Polda Sumut, tanggal 10 Mei 2022 dengan terlapor Susanto Lian alias Acun alias Ivan (48), warga Jalan Veteran, Medan Estate hingga kini tak dapat dituntaskan penyidik Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumut.

Pasalnya, pertemuan auditor hukum yang dihunjuk langsung oleh Ditreskrimum Polda Sumut gagal karena pihak terlapor Susanto Lian alias Ivan selaku Dirut PT Tanindo Subur Jaya diduga tidak mampu menyerahkan dokumen atau neraca perusahaan untuk dilakukan audit oleh pihak auditor.

“Kita diundang penyidik Polda Sumut untuk menghadiri penentuan auditor hukum yang dihunjuk langsung oleh pihak kepolisian. Dalam pertemuan itu, seharusnya Dirut PT Tanindo Subur Jaya Susanto Lian alias Ivan membawa pembukuan atau neraca perusahaan supaya diserahkan kepada tim auditor untuk dilakukan audit. Namun, terlapor, Susanto Lian diduga tidak mampu menyerahkan neraca perusahaan yang diminta,” kata A Sin alias Suhu melalui kuasa hukumnya, Imran Kurniawan Silalahi dari Kantor Hukum Luhut Nadapdap, Senin (5/6) sore.

Adapun alasan Susanto Lian tidak menyerahkan neraca perusahaan karena sudah dilaporkan melalui WhatsApp (WA) grup. “Dalam pertemuan itu, Susanto Lian mengaku laporan keuangan sudah dikirim melalui WA Grup. Sementara auditor meminta neraca pembukuan diserahkan untuk dilakukan audit. Intinya pihak auditor menolak karena tidak adanya bukti dari salah satu pihak yaitu Susanto Lian alias Ivan,” terangnya.

Imran berharap, Poldasu profesional dalam menyikapi permasalahan hukum ini, apalagi dengan dugaan ketidakmampuan Susanto Lian menyerahkan neraca keuangan perusahaan kepada auditor yang ditunjuk Polda Sumut.

“Kita berharap Poldasu dapat segera menindaklanjuti laporan klien kami. Apalagi klien kami ada membuat tiga laporan terhadap Susanto Lian alias Ivan yakni kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan serta penyalahgunaan jabatan,” tandasnya.

Sementara itu, Susanto Lian alias Ivan saat ditanya sejumlah wartawan, usai dirinya dan pihak Suhu memenuhi undangan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (5/6) siang, alasannya tidak bersedia menyerahkan neraca pembukuan perusahaan kepada tim auditor, tidak mau menjawab.

Susanto Lian juga tidak dapat menjawab alasan pembubaran perusahaan PT Tanindo Subur Jaya yang dilakukannya sendiri tanpa mengundang A Sin alias Suhu selaku Komisaris untuk melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Demikian juga tuduhan penipuan terhadapnya mencapai miliaran rupiah tidak mau menjawab.

Karena dicecar berbagai pertanyaan, Susanto Lian menuding wartawan ada menerima bayaran dari pelapor dan menuduh awak media memihak kepada pelapor. “Kalian sudah dibayar ya. Kamu sudah rekam jangan dipotong ya, naikkan kalian semua kalau sempat kamu potong berarti kamu tidak netral. Awas kalian kalau berita kalian tidak netral,” katanya dengan nada tinggi sambil memvideokan wartawan yang mewawancarai, dan buru-buru naik ke mobilnya yang terparkir di depan Gedung Ditreskrimum Polda Sumut.

Sementara Happy Laia, kuasa hukum Susanto Lian mengatakan laporan terhadap kliennya dalam kasus dugaan penipuan sudah di SP3 Poldasu. Demikian juga, soal pembubaran perusahaan sudah atas persetujuan pengadilan.

Sedangkan, A Sin alias Suhu mengatakan, PT Tanindo Subur Jaya (PT TSJ) berdiri 5 Juli 2021 dengan akte pendirian perseroan terbatas Nomor 2 dengan saham Rp1 milyar, yang mana Susanto Lian dan A Sin memiliki masing-masing saham 50 persen. Akan tetapi Susanto Lian meminta kepada A Sin untuk menyertakan modal Rp750 juta dengan jabatan komisaris, sedangkan Susanto Lian sebagai direktur utama. Dengan perjanjian bagi rata hasil perusahaan.

Kemudian PT Tanindo Subur Jaya beroperasi dalam memproduksi dan menjual pupuk merk Pupuk NPK Bintang Phoska H, Super Phospat Alam SP-36 TSJ berlogo kerbau/banteng dan NPK 16-20-16 Cap plus Bunga Sawit.

“Akan tetapi, di tengah perjalanan setelah melihat produktivitas perusahaan meningkat, saya diboikot dan tidak diijinkan masuk ke dalam area gudang sejak 19 Maret 2022 dan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, Susanto Lian membubarkan PT Tanindo Subur Jaya tanpa melakukan RUPS dan mendirikan PT Tanindo Tetap Jaya (TTJ).

“Hak saya juga tidak sepenuhnya diberikan dia termasuk modal usaha, maka saya melaporkan Susanto Lian dalam kasus penipuan dan atau penggelapan serta penyalahgunaan dalam jabatan,” kata Suhu.

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Direskrimum Polda Sumut), Kombes Pol Sumaryono belum bersedia memberikan konfirmasinya terkait kasus tersebut. (dwi/han)

PTUN Medan Putuskan SK Pencopotan Dedi Sebagai Ketua Karang Taruna Sumut Tidak Sah

Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan Milaya (tengah) dan Kuasa Hukum, Muhammad Rusli (kiri) saat menggelar jumpa pers.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mengabulkan permohonan gugatan dilayangkan oleh Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan Milaya terhadap Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi terkait dengan penonaktifan jabatan Karang Taruna tersebut.

Dimana dalam amar putusan tersebut, nomor 4/G/2023/PTUN.MDN ini, disampaikan oleh majelis PTUN Medan, Senin kemarin, 5 Juni 2023. Dalam putusan itu, menyebutkan menyatakan gugatan Penggugat diterima untuk Sebagian.

Dalam putusan tersebut, menyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/969/KPTS/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/134/KPTS/2019 Tentang Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara Masa Bhakti 2018-2023 tanggal 30 Nopember 2022, beserta Lampiran pertama pada pengurus inti dalam posisi ketua.

Selanjutnya, memerintahkan kepada tergugat yakni Gubernur Sumut untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/969/KPTS/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 188.44/134/KPTS/2019 Tentang Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara Masa Bhakti 2018-2023 tanggal 30 November 2022, beserta Lampiran pertama pada pengurus inti dalam posisi ketua.

Kuasa hukum Karang Taruna Sumut, Muhammad Rusli mengatakan keputusan tersebut, belum inkracht. Karena, masih ada waktu 14 bagi pihak Gubernur Sumut, untuk banding atau tidak.

“Meski begitu kami berharap Gubernur Sumut dapat arif menerima dan mematuhi putusan ini. Kalau putusan dibanding kami akan hadapi,” ucap Rusli dalam jumpa pers di Kota Medan, Selasa (6/6) petang.

Didampingi kuasa hukum lainnya, Andi Syahputra dan Zaki Varozy. Rusli mengungkapkan bila mana pihak Gubernur Sumut melakukan upaya banding, pihaknya siap melakukan upaya hukum selanjutnya. Namun, mereka akan melihat terlebih dahulu perkembangan atas putusan tersebut.

“Ini putusan tingkat pertama. Jadi belum inkracht, sehingga Gubernur Sumut memiliki hak untuk banding. Kalau Gubernur banding, kami siap meladeni. Kami di sini berjuang untuk membuat Karang Taruna ini, tidak bisa diintervensi dan di bawah tekanan siapapun,” tutur Rusli.

Rusli mengungkapkan bahwa gugatan tersebut, bukan bicara personaliti. Tapi, bagaimana Dedi menyelamatkan Karang Taruna Sumut secara organisasi, agar Karang Taruna Sumut ini, berjalan dengan netral tanpa ada tekanan dari mana pun, termasuk Gubernur Sumut.

Rusli menambahkan bahwa masa jabatan Dedi sebagai Ketua Karang Taruna Sumut akan berakhir pada Desember 2023. Bila dihitung tidak terlalu besar dampak secara personal. Tapi, ini akan berdampak dengan Kepengurusan Karang Taruna Sumut sendiri.

“Bukan ambisi bung Dedi mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Karang Taruna tidak. Tapi, agar Karang Taruna ini, tidak dibawa intervensi. Apa lagi dibawa-bawa ke ranah politik dan jangan jadi korban,” jelas Rusli.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan Milaya mengucapkan rasa bersyukur putusan tersebut. Karena, dalam SK Gubernur Sumut, dinilai ada kekeliruan sehingga sangat merugikan pihak Karang Taruna Sumu.

“Hasil dari gugatan saya terhadap tergugat bahwa selama proses persidangan di PTUN Medan majelis hakim telah menerbitkan Surat Keputusan pada Senin 5 Juni 2023 tentang SK Pencabutan Pengurus Karang taruna Sumut bahwa SK itu, tidak sah karena melanggar AD/ART Karang Taruna,” sebut Dedi.

Dengan keputusan ini, Dedi mengatakan masyarakat dapat menilai bahwa SK diterbitkan Gubernur Sumut, adalah salah dengan mencopot dirinya dari pimpinan tertinggi di Karang Taruna Sumut.

“Tentu hari ini saya ingin masyarakat tahu dengan kondisi saat ini, karena memang banyak yang berpikir Karang Taruna tidak saya pimpin lagi. Bahwa apa yang dilakukan tergugat menyalahi aturan,” ucap Dedi.

Atas putusan ini, Dedi mengucapkan terima kasih atas dukungan diberikan oleh Ketua Umum Karang Taruna, Didik Mukrianto, pengurus Karang Taruna Sumut hingga pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota di Sumut.

“Karang taruna itu berwarna, saya sampaikan pada kawan-kawan sampai tingkat Kabupaten/Kota bahawa karang taruna tidak boleh dibawa ke politik praktis. Untuk itu, demi menjaga keutuhan dan martabat karang taruna saya melakukan Langkah-langkah hukum ini. Saya jelaskan kepada masyarakat agar tidak lagi bertanya-tanya apakah putusan gubernur itu benar atau salah,” ucap Dedi.

Dedi meminta putusan PTUN Medan ini, jangan dicampur adukkan dengan politik. Apa lagi, masyarakat tahu dengan hubungan tidak harmonis antara Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah.

Dedi mengungkapkan dirinya mempunyai amanah untuk bisa menjaga marwah karang taruna agar pemuda tidak terpecah-pecah. Tentunya, dengan putusan PTUN Medan ini. Apa yang dilakukan tergugat dan Ketua Karang Taruna saat ini, mengantikan dirinya, yang ditunjuk Gubernur Sumut tidak sah dan secara legitimate karang taruna kepengurusan saya SK-nya masih berjalan.

“Jadi, SK tergugat itu tidak sah. Masa kepengurusan saya masih berjalan seperti biasa. Kami adalah pekerja sosial dan tidak pernah digaji,” tutur Dedi.

Dedi juga mengakui, sejak SK Gubernur diterbitkan, Sekretariat Karang Taruna Sumut tidak bisa digunakan. Padahal ada 300 UMKM binaan yang beraktivitas di sekretariat Karang Taruna Sumut,

“Ini jadi beban psikologis bagi saya karena jadi tidak focus memimpin. Dengan putusan ini harapan kami, kabupaten kota bisa bangkit dan solid lagi. Kita tidak bergantung dengan fasilitas dari pemerintah. Saya juga punya kantor dan kita akan tetap bekerja. Soal aset dan fasilitas kami juga punya investasi untuk itu,” tandas Dedi.(gus)

PLN Segera Gunakan AMI: Meteran Canggih yang Bisa Monitor Penggunaan Listrik Secara Realtime

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi bersama jajaran Direksi dan Komisaris meninjau salah satu produsen smart meter.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) terus melakukan transformasi melalui inovasi untuk meningkatkan pelayanan tenaga listrik di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mulai mengimplementasikan smart meter berbasis Advanced Metering Infrastructure (AMI). Alat pengukur penggunaan listrik ini dilengkapi sistem komunikasi digital yang lebih canggih, akurat dan berkualitas.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa dengan implementasi smart meter AMI membuat kenyamanan pelanggan semakin meningkat. Dengan smart meter AMI para pelanggan bisa mengetahui profil beban sekaligus tagihan listrik berjalan secara realtime melalui aplikasi PLN Mobile.

“Dengan smart meter AMI, pelanggan bisa memantau penggunaan listrik secara realtime melalui aplikasi PLN Mobile, tidak perlu menunggu tagihan di akhir bulan. Dengan begitu, pelanggan dapat mengendalikan penggunaan energi dan rekening tagihan listrik sesuai kebutuhan. Artinya, semua semakin mudah karena dapat dikendalikan hanya dalam satu genggaman,” ucap Darmawan.

Penggunaan smart meter AMI membuat pola layanan juga lebih fleksibel karena pelanggan bebas memilih layanan pascabayar atau prabayar. Selain itu, PLN dapat mempercepat recovery time apabila terjadi gangguan listrik dikarenakan dapat terdeteksi oleh sistem secara realtime.

“Oleh karena itu, kami akan melaksanakan program pembaruan kWh meter yang terpasang di rumah pelanggan menjadi smart meter AMI. Program ini gratis. Pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya,” jelas Darmawan.

Melalui penggunaan smart meter AMI, pembacaan meter yang sebelumnya dilakukan secara manual (door to door) oleh petugas, kini bisa dilakukan secara digital, sehingga lebih akurat serta privasi pelanggan akan lebih terjaga.

“Penerapan smart meter berbasis AMI ini membawa banyak manfaat. Pembacaan data meter secara real time dan dilakukan dari jarak jauh sehingga tidak diperlukan lagi pembacaan meter ke lokasi. Dengan demikian privasi pelanggan juga lebih terjaga,” papar Darmawan.

Petugas hanya akan datang ke rumah pelanggan untuk melakukan pemeliharaan atau pengecekan fisik apabila ditemukan data anomali atau gangguan pada media komunikasi dan smart meter.

Ditargetkan pada akhir tahun 2023 program ini akan dilaksanakan bagi 1.217.256 pelanggan secara bertahap dan mencakup beberapa daerah seperti di Jawa Timur (Sidoarjo), Jawa Tengah (Magelang), Jawa Barat (Bandung), Jakarta, Banten, Bali, Medan, dan Makassar mulai bulan Juni 2023.

PLN sudah memulai penelitian dan uji coba smart meter AMI ke pelanggan di sejumlah lokasi. Jumlah pelanggan yang sudah menggunakan smart meter berbasis AMI hingga saat ini sudah sebanyak 103.615 pelanggan.

Menurut Darmawan sejumlah negara yang sudah menerapkan smart meter AMI terbukti mampu menghemat penggunaan energi dan menekan biaya operasional untuk pengecekan meter secara langsung. Di Austria misalnya, penerapan AMI tercatat mampu menghemat energi hingga 55% dan menghemat biaya operasional hingga 19%. Sementara Belanda mampu menghemat 15% energi, dan menekan biaya operasional hingga 15%.

Darmawan menambahkan, produk smart meter berbasis AMI juga tidak hanya bermanfaat untuk kelistrikan, namun bisa dikembangkan untuk bisnis beyond kWh.

“AMI juga bisa dikembangkan ke produk beyond kWh, mulai dari energi baru terbarukan, kendaraan listrik, internet, teknologi pertanian, perangkat smart home, smart prepayment,” tutur Darmawan. (ila)

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMN Al-Washliyah Divisitasi

VISITASI: Dr Dyah Werdiningsih MPd (2 kanan) dan Prof Dr Asep Muhyiddin MPd (5 kiri) selaku asessor akreditasi program studi di FKIP UMN Al-Washliyah - ISTIMEWA

PROGRAM Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara (FKIP UMN) Al-Washliyah) melaksanakan visitasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (Lamdik) pada 5-6 Juni.

Visitasi Lamdik ini dilakukan Dr Dyah Werdiningsih MPd dan Prof Dr Asep Muhyiddin MPd selaku asessor akreditasi. Demikian disampaikan Dekan FKIP UMN Al-Washliyah Dr Syamsul Bahri MSi di kampusnya, Selasa (6/6).

Disebutkan dekan, re-akreditasi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMN Al-Washliyah dilaksanakan pada berakhirnya masa akreditasi.

”Akreditasi ini merupakan salah satu ukuran mutu (kualitas) yang ada pada program studi tersebut,” katanya.

Dekan FKIP UMN Al-Washliyah menyampaikan terima kasih kepada rektor beserta para wakil rektor UMN Al-Washliyah yang sudah mendukung dan memfasilitasi kegiatan visitasi asesor tersebut.

”Kita sangat berharap bahwa hasil yang akan diperoleh dari visitasi tersebut adalah memiliki nilai yang sangat terbaik. Kita berharap bahwa nilai unggul,” sebut dekan.

Dr Syamsul Bahri MSi pun berucap syukur karena progress dan pembuktian data dalam kegiatan ini telah menunjukkan hasil yang maksimal. (dmp)

PN Medan Raih Peringkat Pertama Kategori PTSP & Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Wakil Ketua PN Medan Dr Dahlan (tiga kiri) dan Immanuel Tarigan menerima juara kategori pelayanan dari PT Medan. (Istimewa)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA Khusus meraih peringkat pertama untuk kategori Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2023. Selain itu, PN Medan juga meraih peringkat pertama Pelaksanaan Layanan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2023.

“Benar. PN Medan meraih penghargaan peringkat pertama kategori PTSP dan pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perlombaan antara Pengadilan Negeri se-wilayah Sumatera Utara,” kata Juru Bicara PN Medan Fauzul Hamdi, Selasa (6/6).

Fauzul mengatakan, penghargaan itu diterima Wakil Ketua PN Medan Dr Dahlan dan Immanuel Tarigan pada pertemuan tiga bulanan Pengadilan Negeri (PN) se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi (PT) Medan, yang digelar di Padang Sidempuan selama 2 hari yakni 18 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2023.

“Penghargaan itu diterima Wakil Ketua PN Medan pak Dahlan dan pak Immanuel dikarenakan Ketua PN Medan bapak Victor Togi Rumahorbo sedang berada di Jepang dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI,” terangnya.

Selain itu, sambung Fauzul, PN Medan juga meraih juara 2 di bidang olahraga Tenis Putra, yang diraih, Budiyono yang sehari-hari bertugas sebagai hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Medan. Menurut Fauzul, semua prestasi yang diraih merupakan buah dari kerja keras, kerjasama dan pembinaan yang selama ini dilakukan di PN Medan.

Mantan Ketua PN Binjai itu juga mengatakan, dalam kegiatan pertemuan tiga bulanan Pengadilan Negeri (PN) se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi (PT) Medan tersebut dilaksanakan rapat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), rapat Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI), dan Pertemuan Daerah Dharmayukti Karini (DYK) serta rapat Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP).

“Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Pengadilan Negeri di jajaran Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Selain program rapat dan pembinaan, dilaksanakan juga beberapa perlombaan antar Pengadilan Negeri dan DYK,” pungkasnya. (man)

1...1,5181,5191,520...15,759Page 1,519 of 15,759