29 C
Medan
Friday, December 26, 2025
Home Blog Page 15245

LEMPAR, Murni Lembaga Independen

MEDAN- Ketua LSM Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (LEMPAR), Fadli Pardede membantah isu yang beredar adanya klaim pejabat tertentu sebagai sponsor dalam pergerakan lembaganya yang terus menyoroti dugaan korupsi di Sumatera Utara.

“Hingga kini LEMPAR masih murni sebagai lembaga yang independen menyalurkan aspirasi rakyat. Kita membantah semua isu yang mengatakan lembaga kita disponsori oleh pejabat di Pemko Medan, Pempropsu maupun pengusaha,” ucap Fadli kepada wartawan, Senin (23/05) di Medan.

Dengan tegas Fadli mengatakan, isu yang beredar merupakan upaya pembunuhan karakter terhadap lembaga dan dirinya yang telah puluhan kali melakukan aksi damai di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Aksi yang dilakukan selama ini, katanya merupakan aspirasi yang dirinya dan rekan-rekan di LEMPAR terhadap pemberantasan korupsi di Sumut.

“Dari laporan tim investigasi LEMPAR, telah terjadi isu tak mengenakan. Dengan ini kami bantah semua itu, dan kami ingin oknum-oknum tak bertanggungjawab yang menyebarkan isu tersebut buka telinga dengan bantahan kami ini,” tegas Fadli di dampingi koordinator Syawal Harahap dan Anugrah Mulia Tampubolon.

Fadli membeberkan, sejumlah kasus dugaan korupsi yang menjadi prioritas aksi dama yang dilakukan dirinya dan rekan-rekan di LEMPAR, diantaranya Kasus dugaan korupsi pengemplangan pajak reklame di Dinas Pertamanan Medan, Sebesar Rp18,6 miliar, dugaan korupsi di Humas Pemko Medan sebesar Rp2,09 miliar, dugaan korupsi dana Bansos Pempropsu sebesar Rp215 miliar dan lainnya.(*/ari)

Kejaksaan Bedah Kasus Korupsi Bansos

Rp600 Juta Tanpa Surat Pertanggungjawaban

MEDAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mulai membedah dan meneliti satu-persatu bantuan sosial (Bansos) di Pemko Medan yang diduga diselewengkan. Kepala Kejari Raja Nofrizal, menegaskan puluhan saksi sudah dimintai keterangan soal dugaan korupsi dana bansos Pemko Medan kepada belasan elemen masyarakat dan organisasi senilai Rp11,2 miliar.

”Dalam pamanggilan itu, kita hanya menanyakan apakah ada kegiatan (penggunaan dana bansos) atau tidak. Mereka hanya dimintai keterangannya soal dana hibah yang disalurkan Pemko Medan,” ujarnya, Rabu (25/5) di Jalan Adinegoro Medan.

Nofrizal tidak bersedia merinci siapa saja dan dari organisasi apa yang sudah dimintai keterangan. Dia hanya memastikan, sebagian besar dari seluruh pengurus organisasi yang disebutkan Pemko Medan menerima dana, sebagian besar sudah dipanggil. ”Namun semua itu masih tahap penyelidikan di intelijen Kejari Medan,” ucapnya.

Dia mengatakan, bila dalam pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dugaan korupsi Bansos Pemko Medan ditemukan dugaan korupsi, status pengusutan akan naik dari pulbaket ke penyelidikan hingga ke penyidikan.

Sebelumnya Intel Kejari Medan, melakukan penggeledahan di Sekretariat Daerah (Setda), Pemko Medan pada Bagian Agama dan Pendidikan. Di dua ruangan di bagian tersebut, pihak Kejari Medan menyita ratusan berkas untuk diselidiki. Berkas yang disita berupa berkas hibah Pemko Medan terhadap beberapa lembaga di tahun 2010 lalu.

Dari hasil penyelidikan Kejari Medan, bantuan Pemko Medan kepada penerima yang sampai saat ini yang  belum ada Surat Pertanggungjawabannya adalah Bantuan Sosial (Bansos) kepada Forkala Kota Medan sebesar Rp350.000.000 dan Bantuan Sosial (Bansos) kepada Perwakilan Ummat Budha Indonesia Kota Medan sebesar Rp250.000.000.

Semua SPJ Disita Kejari Medan
Sementara itu, semua Surat Pertanggungjawaban (Spj) Bantuan Sosial Pemerintah Kota (Pemko) Medan terhadap 22 penerima hibah, berjumlah Rp11.261 miliar lebih, telah disita oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.

Kepastian itu, diketahui saat Sumut Pos mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Kepala Bagian Agama dan Pendidikan Pemko Medan Suaidi Lubis melalui stafnya Marniati, yang ditemui di ruang Bagian Agama dan Pendidikan Kota Medan, Rabu (25/5). “Spj nya sudah disita semua sama petugas Kejari Medan. Yang ada hanya tanda terimanya saja sama kami,” kata perempuan berjilbab ini.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Artis Sinetron Indonesia (Parsi) Medan, Indra Teruna, kepada Sumut Pos terkait hal itu menegaskan, dana sebesar Rp75 juta yang diterima Parsi Medan tidak ada yang dimark up atau disunat. “Proposal Parsi yang diajukan ke Pemko Medan, semuanya dilaksanakan dengan benar. Tidak ada difiktifkan dan untuk produksi sinetron,” tegasnya.

Dijelaskannya, sinetron yang menggunakan dana hibah dari Pemko Medan tersebut adalah sinetron berjudul Bersujud Di Atas Sajadah, yang pembuatannya memakan waktu satu bulan dari Juni hingga Juli Tahun 2010 lalu. “Itu untuk biaya peralatan shooting, konsumsi, transportasi, artistik, property, sewa lokasi, honor pemain dan sebagainya,” jelasnya.

Diterangkannya, dana hibah Pemko Medan yang diterima Parsi tersebut dicairkan tanggal 21 Desember 2010 melalui rekening Parsi Medan di Bank Muamalat Cabang Medan Jalan Balai Kota Medan. “Yang mencairkan dana itu ke bank saya langsung, dengan jumlah sebesar itu,” katanya.(rud/ari)

Perlu Kesepakatan Pendirian Rumah Ibadah

MEDAN – Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal mengatakan, untuk mengatasi dan tidak terjadi lagi masalah pembongkaran masjid di Medan pada masa mendatang, maka Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kota Medan bersama Ketua Umum MUI Medan perlu membuat satu peraturan kesepakatan dalam pendirian rumah ibadah, seperti musala dan masjid.

“Kalau semua pihak terkait memaham peraturan itu, maka tidak akan ada lagi muncul penafsiran macam-macam. Saya melihat, kasus pembongkaran Masjid Al-Ikhlas di eks perkantoran Hubdam-I/BB Jalan Timor Medan laksana ‘benang kusut’ yang justru mempesulit keadaan,” kata Fadly di Medan, kemarin.

Jika sudah dibuat peraturan kesepakatan itu, lanjut dia, ada aturan yang jelas terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah ibadah. Begitu juga, adanya aturan jika masjid itu dibongkar, karena terjadi ruilslag (tukar guling) dan lain-lain.

Selain itu, sambung Fadly, ke depan perlu juga ada identifikasi penentuan sarana ibadah berdasarkan tempat mana yang wakaf, milik pribadi, pemerintah/institusi maupun kelembagaan tertentu serta bagaimana pengelolaannya pasca bubarnya institusi tersebut atau ada alasan lain. Sehingga, tidak menyulut kepada persoalan berkepanjangan.

“Jika Kakan Kemenag dan Ketua Umum MUI Medan bisa mewujudkan peraturan kesepakatan, maka Kota Medan dapat dijadikan ‘pilot project’ (proyek percontohan) bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi, perlu ada aturan baku, sehingga tidak terjadi lagi pihak-pihak yang menginterpretasi,” tegas alumnus IAIN Sumut.

Ia juga mengemukakan tentang perlunya dikeluarkan Peraturan Lingkungan (Perling) di Medan agar sesama penduduk di kota ini bisa saling mengingatkan. Sehingga, banyak hal yang bisa dijaga bersama untuk kepentingan lingkungan. Apakah, dalam pengawasan rumah, menjaga kebersihan dan sebagainya. Hal yang sama dapat juga diberlakukan terhadap rumah ibadah. (*/sih)

SBY Bela Nazaruddin

CIKEAS-Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan petinggi Partai Demokrat di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/5) malam. Rapat membahas rencana bantuan hukum terhadap mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin.

“Apapun yang terjadi, Nazar tetap kader kami, kami akan memberikan bantuan hukum. Tadi Pak Ketua Dewan Pembina (SBY) mengatakan demikian, akan ada tim khusus yang akan membahas masalah bantuan hukum ini,” kata Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul di kompleks perumahan SBY, Cikeas.

Tim ini nantinya akan dipimpin oleh politisi Demokrat yang juga berprofesi sebagai pengacara. “Bukan saya, saya kan tidak boleh beracaran
Didi (Didi Syamduddin), Pak Benny K Harman juga tidak boleh beracara, mungkin Denny Kailimang,” kata Ruhut.

“Pak Kailimang kan Ketua Divisi Hukum di PD. Ingat bahwa Nazaruddin ini belum menjadi saksi, juga belum menjadi tersangka apalagi terdakwa dan terpidana, jadi prosesnya masih panjang,” imbuhnya.
“Terkait proses hukum ini bagaimana posisi Nazar di DPR nanti?” tanya wartawan.

“Pak Ketua Dewan Pembina tadi menegaskan bahwa azas praduga tak bersalah, jadi Nazar tetap di DPR,” jawab politisi asal Sumut itu.
Dalam kesempatan ini, lanjut Ruhut, SBY juga meminta kepada pengurus harian DPP PD untuk segera menggelar rapat konsolidasi. “Itu nanti ketum dan sekjen yang atur,” kata Ruhut.
Apa rapatnya untuk membahas posisi Nazaruddin di FPD dan DPR? “Saya belum tahu apa agendanya,” jawab Ruhut.

Menurut Ruhut, SBY meminta kadernya untuk tetap kompak pasca pemecatan Nazaruddin dari posisi bendahara. SBY juga menegaskan tidak ada faksi-faksi di partai itu. “Beliau mengingatkan kepada kami bagaimana perjuangan mendirikan Partai Demokrat, mulai 2001 sampai 2004, perjuangan 2004 sampai 2009, dan 2014 persaingan perjuangan jauh lebih berat lagi. Kami diminta benar menjaga kekompakan. Saya tegaskan partai kami kompak dan solid,” kata Ruhut.

SBY menyampaikan wejangan-wejangan dalam sambutan di hadapan 200 kader PD. Hadir dalam acara itu jajaran pengurus PD, anggota fraksi, dewan pembina dan dewan kehormatan.

Ruhut juga menjelaskan, pasca kongres di Bandung setahun yang lalu, sudah tidak ada lagi permasalahan di antara para kontestan. Namun dia mengakui boleh jadi ada polarisasi antara pendukung masing-masing kontestan.

“Tapi malam ini semua sudah clear semua kompak, tidak ada lagi permasalahan,” tuturnya.
Ruhut juga menegaskan, mantan bendahara PD itu sama sekali tidak hadir dalam acara itu.

“Mungkin dia sedang keluar kota atau sedang tidak enak badan,” kata Ruhut.
Ruhut menjelaskan, sebenarnya bukan hanya Nazaruddin saja yang tidak hadir. Beberapa yang lain juga tidak hadir karena sejumlah alasan.
“Ada beberapa yang tidak hadir karena sedang di luar kota, luar negeri, dan sedang tidak enak badan,” tambahnya.

Sebelumnya, Nazaruddin mengaku, akan menghadiri pertemuan di Cikeas. “Saya hadir,” ujar Nazaruddin dalam pesan singkat kepada media online, sebelum pertemuan. (net/bbs/jpnn)

Milad ke-53 Universitas Al-Washliyah (Univa)

Pusat Pengembangan Iptek Berbasis Islam

KELUARGA besar Universitas Al-Washliyah (Univa) dipimpin Rektor Univa, Prof Dr H Syahrin Harahap MA menggelar milad memperingati 53 tahun lembaga pendidikan tersebut pada aula kampus Jalan SM Raja Medan, Rabu (25/5).

Syahrin Harahap mengemukakan harapan dengan kehadiran Univa dapat menghasilkan ulama yang cendikiawan dimana tidak hanya memiliki keilmuan Islam tradisional namun juga ilmu Islam modern.

‘’Apalagi sekarang pengembangan Univa juga diarahkan sesuai dengan tujuan mulia para pendiri sesuai dengan visi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berbasis Islam,’’ katanya.

Hal ini berarti ilmu apapun yang dikembangkan dalam program studi di Univa maka harus bisa memahami dengan dilandasi ajaran Islam. ‘’Teknologi ekonomi, pertanian, hukum yang Islami disamping Fakultas Agama Islam,’’ imbuh dia.

Ia menambahkan, Univa telah menyusun paradigma Islam yang menjadi dasar bagi semua ilmu pengetahuan yang dikembangkan. Syahrin berharap alumni Univa dapat menjadi ulama yang cendikiawan. Menguasai ilmu tertentu dengan azas-azas keilmuan secara Islami.

Dalam kesempatan ini, Rektor Univa prihatian terhadap masalah perubuhan masjid. Demikian pula dengan masalah kemakmuran masjid juga harus mendapat perhatian. ‘’Kita tidak saja berpikir formalistik,’’ katanya. Terhadap perkembangan Univa di usia 53 tahun, Syahrin mengemukakan dalam usia 53 tahun betul-betul diarahkan lebih akademis dan ilmiah.

‘’Jadi kita tinggalkan orientasi sosial dan kemasyarakatan dalam kampus tetapi kita perkuat orientasi keilmuan dan akademik dalam rangka  pengabdian terhadap dakwah dan masyarakat,’’ katanya.

Rektor Univa yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan menerangkan pihaknya sudah meninggalkan pertimbangan subjektif dan prestise kepada pertimbangan objektif.

Berkaitan dengan keberadaan para mahasiswa ke depan, Syahrin yang pernah menjadi Pembantu Rektor III IAIN Sumut mengaku bersyukur bahwa perkembangan mahasiswa terus meningkat. ‘’Tidak pernah merata jumlah mahasiswa yang diterima. Tetapi kita terus meningkat jumlah mahasiswa  yang meningkat setiap tahun,’’ ungkapnya. (sih)

TVS Rockz Dilengkapi Musik MP3

MEDAN- Teknologi motor bebek terus berkembang, bahkan berbagai kemudahan disediakan untuk menarik peminat masyarakat. Mulai dari garansi mesin, fasilitas speedometer, bagasi dan bentuk body turut diperhatikan para produsen.

GM PT Harapan Sumatera Motor Sulaiman Thalib mengatakan, berbagai fitur yang lengkap disediakan di motor TVS, seperti pada motor TVS Rockz 125 cc.

Fitur tersebut seperti Integrated Music System (IMS), dimana pengendara motor dapat mendengarkan musik melalui MP3 darai port USB, atau mendengarkan siaran radio pada gelombang FM melalui speaker atau earphone saat memacu sepeda motor. “Jadi sambil berkendaraan, kita bisa santai mendengarkan musik. Ada juga fitur lainnya seperti perangkat untuk charger telepon selular dan pematik api,” ujar Sulaiman.

Untuk pengamanan, kata Sulaiman, sepeda motor dengan mesin 125 cc ini dilengkapi dengan kunci pengaman atau Anti Theft Lock (ATL). Fitur ini digunakan melalui standart tengah yang bisa dikunci saat motor diparkir. “Pengamana satu lagi atau engine kill switch yang berada ditempat rahasia,” ucap Sulaiman.

Pada speedometer, lanjutnya, disediakan fitur Econo. Fitur ini untuk melihat bahan bakar karena pengendara dapat memperkirakan bahan bakar yang dibutuhkan untuk jarak yang akan ditempuh. “Juga disediakan petunjuk tingkat pemanasan mesin sebelum motor dikendarai. Hal ini untuk merawat mesin tak cepat aus. Minimal mesin harus dipanaskan selama 3 menit,” kata Sulaiman.

Pada bagasi, lanjutnya, juga disediakan lampu led sehingga menambahkan kesan inovatif pada motor. Sementara itu, bagasi luas berukuran 8,7 liter. Sepeda motor yang dibuat dengan dua varian itu, salah satu variannya juga dilengkapi dengan kopling ganda. Kopling ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada para pengendara saat memindahkan posisi gigi.

Knalpot TVS RockZ berbentuk Triangle-Muffler (segitiga yang modern) dengan mesin yang berbentuk kotak, sehingga menambah kesan sporty dan elegan. Sementara itu, lampu indikator yang terletak di bagasi motor, akan menyala ketika jok motor diangkat.
Motor dari India ini dipatok  Rp12.700.000- Rp13.700.000 dan  garansi mesin hingga 5 tahun. (mag-9)

William dan Kate Sambut Obama

LONDON- Setelah resmi menjadi istri Pangeran William, Kate Midleton mendapat kesempatan menjalankan tugas negara pertamanya. Yakni menyambut Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama.

Pasangan yang baru menikah sebulan lalu, dan baru melangsungkan bulan madu di Syechelles, tampak kelelahan diharuskan menyambut Obama dan istrinya, Michelle. Pertemuan itu, menurut laporan sumber istana, berjalan dengan lancar meski keluarga Obama tak termasuk dalam daftar tamu yang diundang ke pernikahan, 29 April lalu.

Sebelumnya, Obama dalam rangkaian lawatan resmi ke Eropa, menemui Ratu Inggris Elizabeth II dan sang suami, Pangeran Philip di Istana Buckingham. Pangeran Charles dan istrinya, Camilla, juga hadir. (bbs/jpnn)

Gindo Ditarget Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi di Dinas Bina Marga Medan

MEDAN- Dit Reskrimsus Polda Sumut mendalami penyelidikan seluruh berkas kasus dugaan korupsi proyek drainase 2009 senilai Rp38,8 miliar di Dinas Bina Marga Medan untuk menetapkan tersangka. Sedangkan untuk dugaan korupsi pengadaan alat berat Dinas Bina Marga tahun 2009 yang merugikan negara Rp2,6 miliar, penyidik Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Sumut telah menetapkan tiga tersangka.

“Kita masih mendalami penyidikan dugaan korupsi proyek drainase untuk menetapkan tersangka,” ujar Direskrimsus Poldasu , Kombes Pol Sandono Budi Nugroho, Rabu (25/5). Dijelaskanya, untuk mendalami proses penyidikan kasus korupsi tersebut, Polda Sumut sudah gelar perkara guna mengetahui siapa yang terlibat dan akan dijadikan tersangka. “Untuk perkembangan selanjutnya, tunggu setelah proses penyidikan. Akan kita beritahu siapa saja yang menjadi tersangka,” ucap Sandono lagi.

Saat disinggung keterlibatan mantan Kadis Bina Marga Medan, Ir Gindo Marganti Hasibuan untuk dijadikan tersangka, Sandono belum bisa mengatakan kalau mantan kadis tersebut dijadikan tersangka sebelum mendalami pemeriksaan saksi. “Untuk kadisnya, kita masih mendalami pemeriksaan saksi-saksi. Bila terbukti dengan segera akan dijadikan tersangka,” katanya.

Sementara, kasus dugaan korupsi Dinas Bina Marga Poldasu masih menduga siapa saja tersangkanya. “Untuk tersangkanya yang sudah bisa kita tetapkan masih kita duga. Sabar ya masih dalam proses penyidikan,” cetusnya.
Sementara itu, informasi yang dihimpun dari beberapa sumber di Poldasu mengatakan, satu tersangka yang bakal ditetapkan dalam kasus ini adalah mantan kadisnya, Gindo Marganti Hasibuan.

Sedangkan untuk dugaan korupsi pengadaan alat berat Dinas Bina Marga tahun 2009 yang merugikan negara Rp2,6 miliar, penyidik Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Sumut telah menetapkan tiga tersangka.

“Untuk proyek pengadaan alat-alat berat di Dinas Bina Marga Kota Medan, penyidik Tipikor telah menetapkan tiga orang tersangka. Sampai saat ini, kasusnya masih dalam penyidikan, sehingga tidak tertutup kemungkinan tersangkanya bisa bertambah,” jelas Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Raden Heru Prakoso.

Diterangkan Heru, ketiga tersangka berinisial Ir S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), SS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan EZS sebagai Panitia Pengadaan. Sebanyak 19 orang saksi pegawai Dinas Bina Marga Kota Medan, tiga rekanan dan lima agen/pabrikan telah dimintai keterangan.

Dalam praktik korupsi ini, penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 2 ayat (1), pasal (3) jo pasal (9) UU RI No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke satu E jo pasal 56 KUHP.

Sebelumnya, Polda Sumut menangani tiga kasus dugaan korupsi Dinas Bina Marga Medan, yakni pengadaan alat berat, pembuatan drainse dan pengaspalan. Untuk proyek drainase Dinas Bina Marga Medan P-APBD 2009 dengan pagu Rp38,8 miliar, sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah merugikan Negara sebesar Rp2,6 miliar.

Untuk mengungkap kasus dugaan korupsi Dinas Bina Marga Medan senilai Rp38,8 miliar dari P-APBD 2009, Polda Sumut terpaksa menyita barang bukti dokumen dari sembilan perusahaan (rekanan) terkait pelaksanaan proyek.

Sebab diketahui, proyek tersebut dibagi menjadi 495 paket yang terletak di 21 kecamatan dengan pagu sebesar Rp 38.810.760.150. Penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah dokumen seperti poto copy surat perjanjian kontrak, surat pengangkatan KPA, PPTK, dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam pengerjaan proyek yang dilakukan secara penunjukan langsung (PL), penyidik menemukan adanya keterlibatan sembilan perusahaan dalam pengerjaan proyek tersebut. Kesembilannya adalah, CV Rahmat Abadi, CV Mustika Cemerlang, CV Rifki Faldo Abadi, CV Surya Gemilang, CV Mitra Anugrah, CV Rahmat, CV Wiraspati Kencana, CV Sumber Rezeki dan UD Perdana.

Tujuh subjek yang telah diwawancara secara tertulis oleh penyidik adalah Dr Ir Gindo Maraganti Hasibuan MM selaku (mantan) Kadis Bina Marga, Ahmad Buhari Siregar ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ir Utuh Januar Sitompul, Mardian Habibi Gultom ST, Suwito, Gindo Purba, ketiganya selaku pejabat Teknis Kegiatan (PPTK), dan Eddy Zalman Saputra ST MT selaku Ketua Panitia Pemilihan Langsung (PL).(adl)

Kader Demokrat Saling Sikut

  • Nazaruddin: Andi Malarangeng Pembohong
  • Mahfud Laporkan Nazaruddin ke KPK

JAKARTA-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD belum berhenti ’bergerak’ dalam pusaran persoalan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Kemarin (24/5), Mahfud melaporkan pemberian uang dari Nazaruddin kepada Sekjen MK Janedjri M. Gaffar senilai 120 ribu dolar Singapura (sekitar Rp828 juta, kurs Rp6.900) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hari-hari Mahfud juga makin sibuk dengan persoalan itu. Pagi hari kemarin (24/5) misalnya, mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur itu sudah mengikuti wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta. Padahal, kemarin MK menjadi tuan rumah pertemuan konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan lembaga negara.

Mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB, Mahfud sibuk dengan pertemuan rutin yang kali ini membahas tentang penguatan Pancasila itu. Berselang satu setengah jam kemudian, pukul 14.30 WIB, Mahfud sudah bergegas meluncur ke KPK bersama dengan Janedjri M Gaffar.

Namun berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kali ini Mahfud irit berbicaran
Usai mengantar Presiden SBY, Wapres Boediono, dan para pimpinan lembaga negara, dia memilih bungkam saat wartawan mencecar pertanyaan seputar kasus Nazaruddin. ”Tanya Pancasila saja,” elaknya sembari bergegas masuk lift menuju ruang kerjanya.

Begitu juga saat hendak berangkat ke KPK. Mahfud hanya berujar singkat. ”Saya mau ke KPK, ketemu Pak Busyro (Ketua KPK Busyro Muqoddas, Red),” katanya. Mobil RI 9-nya lantas meluncur menuju kantor KPK.
Rombongan Mahfud tiba di KPK sekiktar pukul 15.00. Sikap bungkamnya terus berlanjut. Turun dari mobil dinasnya, Mahfud dan Djanedjri langsung bergegas masuk ke Gedung KPK tanpa memberikan keterangan apapun kepada para wartawan yang sudah menunggunya. Yang menarik, berdasarkan pantauan Jawa Pos (grup Sumut Pos), Mahfud mengenakan baju batik yang sama sejak dia mulai beraktifitas di pagi hari hingga sore.

”Dia dan pak Djanedjri langsung ditemui semua pimpinan (KPK),” ucap seorang pegawai KPK yang turut mempersiapkan ruang pertemuan petinggi lembaga negara itu. Memang, kedatangan pria asal Madura itu sudah ditunggu-tunggu oleh kelima pimpinan KPK. Memang beberapa jam sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam pesan singkatnya mengatakan bahwa Ketua MK akan datang ke KPK untuk melaporkan pemberian uang oleh Nazaruddin kepada Djanedjri yang besarnya mencapai 120 ribu dolar Singapura.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam. Saat keluar, Mahfud dan Djanedjri masih menutup mulut rapat-rapat. Keduanya hanya meringis lebar saat ditanya apa hasil pertemuannya. Bahkan saat hendak masuk ke mobil dinas untuk keluar gedung MK, Mahfud malah melambaikan tangan kepada puluhan wartawan yang bedesak-desakan merayu agar dirinya berbicara.

Wakil Ketua KPK M Jasin kepada para wartawan menerangkan, kedatangan Mahfud bertujuan memberikan keterangan dan cerita selengkap-lengkapnya mengenai peristiwa pemberian uang oleh Nazaruddin kepada Sekjen MK. ”Semuanya sama seperti yang diceritakan Mahfud beberapa hari lalu,” kata Jasin.

Jasin lalu mengakui bahwa kedatangan Mahfud tersebut adalah upaya pelaporan MK kepada Nazaruddin. Mengapa Mahfud tidak melapor melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) seperti laporan-laporan yang lainnya? Jasin menjawab hal tersebut merupakan hal yang biasa dan sama saja.

Dia lalu menceritakan bahwa ke depan, pihaknya akan mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk memindaklanjuti laporan Mahfud. Dengan nada tegas, dia mengatakan KPK akan menelusuri apakah ada motif tertentu saat Nazaruddin memberikan uang tersebut.

Sebab, saat menceritakan proses pemberian uang, KPK belum menemukan adanya motit tertentu. ”Tapi kami tidak boleh percaya begitu saja menerima laporan. Makanya akan mendalami lagi,” terangnya.

Berarti KPK akan memanggil Nazaruddin? Lagi-lagi dengan nada diplomatis Jasin mengatakan langkah tersebut masih terlalu jauh. Menurutnya, laporan Mahfud ini adalah laporan awal yang harus digali lebih dalam lagi. Jadi belum ada rencana pemanggilan Nazaruddin masih dalam waktu dekat.

Yang jelas, kata Jasin, kini pihaknya membentuk tim untuk mendalami kasus ini. Tim inilah nantinya yang juga akan mengkaji apakah perlu memanggil Nazaruddin atau tidak. ”Pokoknya kita tunggu saja,” ucapnya.

Di bagian lain, keputusan Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat mendongkel Muhammad Nazaruddin dari jabatan bendahara umum DPP bukan akhir segalanya. Sehari pasca keputusan pemecatan, Nazaruddin mulai melancarkan serangan balik. Dia menuding ada skenario penyingkiran dirinya dari partai.
“Pak Andi (Andi Mallarangeng, Red) saya kira ikut terlibat,” ujar Nazaruddin, saat dihubungi, kemarin (24/5). Dia menyatakan, kalau keputusan dewan kehormatan atas pemecatan dirinya juga tak lepas dari peran sekretaris dewan pembina Partai Demokrat yang sekaligus menjabat sebagai menteri olahraga tersebut.

”Keputusan ini jelas mengaburkan kasus kemenpora,” katanya. Menurut dia, kasus seputar pembangunan Wisma Atlet yang menjadi awal semua hal, sesungguhnya tidak lepas dari peran dan atas sepengetahuan Andi Mallarangeng.
Sebab, menurut anggota badan anggaran DPR itu, Andi jugalah yang mempresentasikan anggaran proyek pembangunan. ”Jadi, omongan dia bahwa tidak tahu-menahu itu bohong,” imbuhnya.

Selain menyerang Andi, Nazaruddin juga menyindir Sekretaris DK Demokrat Amir Syamsuddin. Mantan Plt sekjen DPP Demokrat pengganti Marzuki Alie itu dianggap juga terindikasi ikut terlibat dalam skenario penyingkiran dirinya. ”Heran saja seorang Amir Syamsuddin kini tiba-tiba bicara soal etika,” ujar Nazaruddin.
Dia membeber, Amir tercatat sebagai pengacara para koruptor dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu, ada laporan yang masuk ke dirinya kalau yang bersangkutan juga pernah melobi MA untuk meloloskan kliennya dengan membawa identitas sebagai petinggi Demokrat. ”Apa seperti ini yang beretika” sindirnya.

Selain itu, langkah mengumumkan ke publik keputusan DK terhadap pemecatan dirinya juga dianggap prematur. Sebab, menurut dia, keputusan tersebut statusnya masih bersifat rekomendasi. ”Bahwa, ini bukan keputusan akhir, masih harus dirapatkan dulu di DPP, keputusan finalnya ada di DPP,” tandasnya.

Serangan balik tidak hanya ditujukan pada rekan-rekan separtainya. Nazaruddin juga menuding kalau Sekretaris MK Djanedri M Gafar yang akrab disapa Djunet itu menyimpan sakit hati terhadap dirinya. Dia menyatakan, sejumlah permintaan Djunet baik untuk kepentingan MK maupun untuk kepentingan pribadinya tidak berhasil.
Menurut Nazaruddin, Djunet yang sebenarnya justru mengejar-ngejar dirinya dengan menjanjikan imbalan tertentu. Yang diharapkan, Nazaruddin bersedia melobi sejumlah proyek MK. Salah satunya adalah proyek pembangunan rumah hakim di MK yang ditolak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selama ini, Pak Djunet yang kejar-kejar saya,” tegasnya. Nazaruddin membeber, sekitar tiga bulan lalu, Djunet sempat meminta agar dirnya meloby anggaran pembangunan rumah hakim MK agar jangan ditolak Kementrian Keuangan.

“Tapi proyek ini ditolak, jadi dia mungkin sakit hati, makanya cerita soal saya ke Pak Mahfud seperti saat ini,” tandasnya. Atas hal itu lah, dia berharap, agar Djunet maupun Mahfud MD mau bicara jujur. Yaitu, bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam proyek-proyek di MK maupun pernah melobi terkait kasus-kasus di lembaga hukum tersebut.

”Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Mahfud, nomor telepon dia di HP saya pun tidak ada. Saya heran, bagaimana beliau bisa bicara sebanyak itu soal saya,” sindir Nazaruddin, kembali.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, rencana Nazaruddin yang akan buka-bukaan justru akan menjadi sarana untuk membenahi Partai Demokrat. Hal itu tentu jika didukung dengan fakta hukum. ”Silakan diproses. Kita ini betul-betul ingin membersihkan partai ini dari masalah-masalah yang selama ini selalu diisukan menjalar ke kita,” kata Marzuki di gedung MK, kemarin.

Namun dia enggan mengomentari lebh jauh tentang Nazaruddin yang akan membeberkan borok di tubuh PD. ”Saya tidak bisa menanggapi, belum dengar sendiri,” kilah Marzuki yang juga ketua DPR itu.
Marzuki hanya mengungkapkan, sebelumnya dia sudah pernah bertemu dengan Nazaruddin dan memberikan nasihat. Menurutnya, Nazaruddin mengaku sedih karena mendapat perlakuan tidak adil. ”Kadang kala kita harus menerima itu sebagai realita politik yang kebetulan menimpa kita. Jadi sebaiknya kita terima dengan keikhlasan dan kesabaran,” tuturnya seperti saat bertemu  Nazaruddin.

Nazaruddin Cuma Ngancam

Tetapi, ternyata ancaman Nazaruddin untuk membuka borok kader Partai Demokrat hanya isapan jempol. Pasalnya, untuk kali kedua, Nazaruddin urung menggelar jumpa pers. Padahal, sebelumnya dia gembar gembor akan membuka aib kader PD terkait kasus korupsi.

“Nggak jadi, datanya belum lengkap,” alasan Nazaruddin saat dikonfirmasi watawan, Selasa (24/5).
Ancaman Nazaruddin pertama kali dikeluarkan Senin (23/5). Dia mengaku akan menggelar jumpa pers sore hari dan akan membuka aib MK. Namun jumpa pers itu ditunggu hingga malam hari tidak kunjung digelar.

Nah, yang kedua Nazaruddin rencananya akan melakukan jumpa pers hari ini di DPR. Namun ditunggu hingga sore hari, Nazaruddin tak kunjung menggelar jumpa pers. Padahal, janjinya dia akan membuka data mengenai dugaan korupsi di Kemenpora yang melibatkan sejumlah pihak termasuk politisi demokrat.

Tapi, sebelumnya Nazaruddin mengungkap keterangan mengejutkan. Ia menyebut semua proyek di Kemenpora dikendalikan oleh Choel Mallarangeng, adik kandung Menpora Andi Mallarangeng.
“Semua proyek di Kemenpora itu yang setting Choel Mallarangeng atas sepengetahuan Menpora Andi Mallarangeng,” ujar Nazaruddin.(fal/kuh/dyn/jpnn)

Intip Lawan, Ubah Strategi

Indonesia vs Malaysia

QINGDAO-Kehilangan satu partai saat melawan Rusia membuat tim Piala Sudirman Indonesia waspada. Terlebih lawan berikutnya tidak mudah. Simon Santoso dkk akan menantang Malaysia di Qingdao Sports Center, Tiongkok,  (25/5) malam ini.

Menurut manajer tim Indonesia Hadi Nazri, perubahan sengaja dilakukan untuk mendapatkan komposisi skuad yang terbaik. Sebab, dia khawatir jika menggunakan pemain yang sama seperti saat melawan Rusia, hal itu bakal terbaca dengan mudah oleh lawan.

“Kami sudah menyiapkan strategi lain, tidak mungkin sama. Kami ingin menunjukkan jika tim ini juga bisa melangkah jauh. Tapi, kami akan menunggu latihan terakhir untuk menyiapkan tim ini,” ujar lelaki 62 tahun tersebut.
Hadi menegaskan bahwa tim Piala Sudirman Indonesia siap menampilkan permainan terbaik. Waktu dua hari akan dimanfaatkan tim pelatih untuk memantapkan persiapan. Hadi menilai peluang menang masih sangat terbuka. Dia tidak ingin ada kata menyerah sebelum bertanding.

“Sekarang masih 0-0, belum ada skor dengan Malaysia. Jadi tak perlu ada yang ditakutkan.Percaya diri anak-anak sedang bagus dengan kemenangan sebelumnya jadi ini harus bisa dimaksimalkan,” tutur Hadin
Untuk mengenal kekuatan calon lawan, tadi malam seluruh anggota tim Indonesia menyaksikan pertandingan Malaysia melawan Rusia. “Saya memang meminta mereka untuk memperhatikan permainan terakhir lawan. Dari hasil pantauan itu saya yakin pelatih juga bisa semakin memantapkan pemainnya,” ungkap Hadi.

Sementara itu, pelatih ganda campuran Richard Mainaky siap memperbaiki kelemahan dari pasangan Fran Kurniawan/Pia Zebadiah. Duet ini adalah satu-satunya wakil Indonesia yang kalah saat melawan Rusia.
“Mereka dalam kondisi fisik yang bagus, mereka juga sudah siap. Tapi, saya harus mengasah mereka untuk bisa lebih berani lagi dan bisa lebih tenang. Saya yakin mereka mengerti dengan apa yang diharapkan,” papar Richard.
Dalam sesi latihan kemarin petang di Badminton Hall Training Kompleks Qingdao Sports Center, Richard memberikan materi khusus untuk Pia. Dari hasil evaluasinya dalam pertandingan pertama, Pia dilihat masih kurang berani meladeni permainan cepat lawan. Akibatnya, mereka menjadi kesulitan untuk menemukan posisi yang tepat untuk balik menyerang.

Untuk Fran, Richard berpendapat bahwa yang harus dimaksimalkan adalah pertahanannya. Hal itu penting untuk menghadapi permainan cepat lawan. “Lawan pasti sudah melihat saat kami menjalani pertandingan pertama. Jadi kelemahan yang ada harus bisa diminimalisasi,” tegas Richard. (aam/ca/jpnn)