27 C
Medan
Wednesday, December 31, 2025
Home Blog Page 15303

KPK ‘Keder’ Panggil Andi

JAKARTA- Menpora Andi Mallarangeng dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sepertinya masih bisa bernafas lega. Sebab, hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum berniat memanggil dan mengorek keterangan keduanya terkait kasus Wisma Atlet Sea Games Palembang 2011. Padahal dua orang tersebut sering disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab.

“Pak Wafid (Sesmenpora Wafid Muharam) selalu melaporkan semua tentang keuangan proyek Sea Games kepada pak Menteri (Menpora),” kata Erman Umar kuasa hukum Wafid kemarin (13/5). Dia menjelaskan laporan Wafid kepada Andi tersebut juga menyangkut tentang proyek Wisma Atlet. Yang meliputi tentang siapa pemenang tender dan dana yang dibutuhkan.

Meski Wafid sudah mengakui hal tersebut, KPK sepertinya belum bisa bertindak tegas. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan pihaknya pihaknya tidak akan terpengaruh dengan kabar-kabar yang beredar di luar. Selain itu, dalam bertindak pihaknya tidak hanya berdasar pada pengakuan seseorang, tapi juga berdasarkan barang bukti.

Nah, terkait rencana pemanggilan Andi yang merupakan atasan langsung Sesmenpora, Johan pun dengan nada diplomatis mengatakan bahwa pihaknya belum berencana memanggilnya. “Bukan tidak memanggil, tapi belum,” kata Johan dengan nada tegas.  (kuh/jpnn)

Tertibkan Pedagang Kaki Lima

085831167xxx
Jalan Gatot Subroto pas depan tangga penyeberangan semarak dengan pedagang kaki lima (PKL), aneh ya jalan protokol, besar jadi kumuh, bagaimana ini Bapak Kriswan Kepala Satpol PP Medan?

Kami Tertibkan
Terimakasih informasinya, kami pada prinsipnya siap melakukan penertiban dan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Medan Petisah sebagai pemilik wilayah.

Selanjutnya, kami akan melakukan penertiban bila edaran dari pihak kecamatan sudah disebarkan. Kami  mengimbau kepada para pedagang kaki lima agar tidak berdagang di fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban warga lainnya.

Kriswan
Kepala Sat Pol PP Medan

Wadirut Merpati Ingin Mundur, Ketua Serikat Pekerja Dipecat

JAKARTA- Persoalan yang dihadapi BUMN penerbangan, PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) seolah bertubi-tubi. Setelah pesawatnya kecelakaan di Kaimana, lalu diterpa isu pelanggaran pembelian pesawat, Merpati masih harus menyelesaikan masalah internalnya.

Saat ini manajemen Merpati sedang tidak solid. Wakil Direktur Utama Merpati, Adhy Gunawan diketahui telah mengajukan pengunduran diri kepada pemegang saham sejak awal bulan April. “Tapi pengunduran dirinya tidak kami kabulkan. Sebab, kami ingin ada penguatan di dalam manajemen Merpati,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar dikantornya kemarin (13/5).

Mustafa mengaku sudah menerima permohonan pengunduran diri Wakil Direktur Utama Merpati, Adhy Gunawan, dan pemerintah telah mengambil keputusan tentang hal itu. Menurut dia keputusan itu diambil setelah pihaknya memanggil Adhy Gunawan untuk mendengar penjelasan tentang rencana pengunduran diri. “Alasan Adhy yang ingin fokus menjadi pelatih penerbangan kurang pas,”  kata dia.

Oleh karena itu Kementerian BUMN selaku pemegang saham Merpati menolak pengunduran diri tersebut. “Tadi saya sudah sepakat dengan Dirjen Perhubungan, jadi nanti Wadirut Merpati akan aktif lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait perkembangan musibah jatuhnya pesawat MA-60 di Papua , Mustafa mengaku sudah mendapat laporan dari manajemen Merpati. Dia menjelaskan, bahwa para penumpang pesawat yang dibeli dari Xian Aircraft itu akan mendapat asuransi.

Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Pekerja (Sekar) Merpati, Purwatmo dan Ketua I, Indra Topan gara-gara memberikan pernyataan ke media.  Purwatmo menceritakan bahwa pemecatan itu muncul setelah Ketua I mengungkapkan kondisi Merpati kepada media.(owi/jpnn)

Perbaiki Jalan Kami

081361694xxx
Bapak Wali Kota Medan, tolong di perbaiki Jalan Perumnas Mandala, jalannya banyak berlobang dan dibiarkan saja rusak.

Sampaikan ke Deli Serdang
Terimakasih, perlu kami sampaikan kepada pengirim SMS ini agar melaporkannya ke pimpinan wilayahnya. Sebab, kawasan Perumnas Mandala merupakan wilayah Deli Serdang.

Sedangkan kami, sesuai aturan peraturan peundang-undangan hanya diperbolehkan memperbaiki atau membangun infrastruktur yang masuk di wilayah Kota Medan.Kemudian, untuk perbaikan jalan disebutnya melalui aturan tentang jalan.

Khairul Buchari
Plt Kabag Humas Pemko Medan

Senin, Pemerintah Cuti Bersama

JAKARTA – Mulai hari ini, para pegawai negeri sipil (PNS) bisa menikmati hari libur yang panjang. Pemerintah menetapkan, hari Senin (16/5) lusa, sebagai cuti bersama. Itu terkait posisinya yang diapit dua hari libur alias harpitnas.

Dua hari libur itu adalah Minggu (15/5) dan Selasa (17/5) yang merupakan Hari Raya Waisak Tahun 2555. Dengan begitu, selama empat hari terhitung mulai hari ini hingga Selasa (17/5), mereka akan menikmati libur.

Keputusan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara SKB No. 2/ 2011/ Kep. 120/ Men/ V/ 2011 dan SKB/01/M.Pan-RB/05/2011 tertanggal 13 Mei 2011.

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, pemerintah memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengoordinasikannya dengan kementerian PAN dan pimpinan instansi masing-masing. Namun dia menyebutkan, hari libur itu bersifat fakultatif.

“Ini sifatnya fakultatif, karena tidak semuanya. Tentu bagi yang memiliki tugas-tugas tertentu tidak dianjurkan untuk menggunakan hari tersebut sebagai hari libur,” papar Agung di komplek Istana Presiden, kemarin (13/5).

Mantan ketua DPR itu mencontohkan bagi mereka yang bekerja memberikan pelayanan umum, seperti di rumah sakit dan jasa angkutan transportasi.
“Saya kira mereka tetap bekerja seperti biasanya. Tentu hal ini dalam pelaksanaannya bisa dikordinasikan oleh pimpinan instansi masing-masing,” terang Agung.

Terkait dengan harpitnas di tanggal lain yang tidak ditetapkan sebagai cuti bersama, Agung mengatakan, hal itu terkait dengan kebijakan. “Kami tidak membanding-bandingkan dengan hari lain, tapi kebijakan tanggal 16 ini diberikan peluang (libur),” katanya. Namun hal itu juga disertai dengan catatan. “Pegawai yang memanfaatkan hari libur, silakan. Nanti dihitung cutinya,” tutur wakil ketua umum Partai Golkar itu.(fal/jpnn)

SMK Peringkat Pertama, SMA/MA Kedua

JAKARTA- Menjelang pengumuman kelulusan siswa SMA dan MA tahun ajaran 2010/2011, Kemendiknas merilis data kelulusan Ujian Nasional (UN) para siswa di seluruh Indonesia. Tercatat sebanyak 1.450.498 siswa atau sekitar 99,22 persen setingkat SMA dan MA dinyatakan lulus UN dari total 1.461.941 siswa.

Sementara jumlah siswa yang dinyatakan gagal dalam UN sebanyak 11.443 siswa. Menurut Mendiknas Mohammad Nuh, tingkat kelulusan tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.

“Tahun 2010 jumlah siswa SMA/MA yang lulus sebanyak 1.368.938 anak atau sekitar 89,93 persen. Jumlah siswa yang tidak lulus juga mengalami penurunan, tahun kemarin yang tidak lulus mencapai 153.257 siswa atau sekitar 10,07 persen,” papar Nuh, dalam konferensi pers di ruang sidang, gedung Kemendiknas, kemarin (13/5).

Nuh melanjutkan, terkait peringkat kelulusan UN, provinsi Bali meraih ranking tertinggi dengan rerata nilai UN 8,31. Sementara posisi paling buncit diduduki Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai rerata UN hanya 6,13. Sementara Provinsi Jawa Timur berada di posisi lima dengan rerata nilai UN 7,86,  sedangkan Provinsi Sumatera Utara berada di peringkat dua. Provinsi DKI  berada di posisi ketiga belas berada di bawah Provinsi Maluku.

Meski tingkat kelulusan mengalami peningkatan, mantan Rektor ITS tersebut menyatakan masih ada sekolah yang keseluruhan siswanya tidak lulus. Total ada lima SMA yang seratus persen siswanya dinyatakan gagal dalam UN. Kelima sekolah tersebut tersebar di DKI Jakarta dengan jumlah siswa tidak lulus sebanyak tujuh orang, Simeulue, Aceh (26 siswa), Jambi (2 siswa), Kian Darat, Maluku (48 siswa), Urei Fasei, Papua (64).

“Ini satu sekolah solider semua siswanya. Jadi satu tidak lulus, yang lain juga ikutan,” canda Nuh tanpa mau menyebutkan nama-nama sekolah tersebut.
Nuh memaparkan, saat ini, nilai UN para siswa tersebut dalam proses pengiriman ke sekolah masing-masing. Hasil nilai UN tersebut akan dibahas dalam rapat bersama di setiap satuan pendidikan. Karena itu, hasil UN belum menjamin kelulusan seseorang.

“Lulus UN belum tentu lulus sekolah. Tiap satuan pendidikan masih akan melihat beberapa hal. Misalnya semua program sudah diikuti, apakah berkepribadian baik dan berakhlak mulia serta ujian nyanyi atau muatan lokal lainnya lulus atau tidak,” jelasnya.

Sementara itu, untuk hasil kelulusan UN para siswa SMK, sebanyak 938.043 siswa dari total 942.698 siswa. Sementara jumlah siswa yang tidak lulus mencapai 4.655 siswa. Tingkat kelulusan siswa SMK paling tinggi berada di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan tingkat kelulusan terendah berada di provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut rencana pengumuman kelulusan akan dilakukan di masing-masing sekolah, pekan delan.

Nuh menjanjikan usai pengumuman kelulusan, pihaknya akan segera menganalisis hasil kelulusan, terkait tingkat kelulusan, hingga tingkat kesulitan soal. “Minggu depan kita lakukan depth analysis. Kita lihat semua, tujuan dari UN kan sebagai peta untuk lakukan perbaikan. Jadi nanti dievaluasi apakah bertambah baik, kalau berubah dimananya,” imbuh dia. (ken/jpnn)

Urus KK, Enam Bulan tak Selesai

081375456xxx
Kepada Yth Bapak kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan,  saya warga Kelurahan Tegal Sari Mandala III, sekitar 6 bulan yang lalu saya mengurus perpanjangan KTP saya dan istri serta mau memasukan nama anak kami yang baru lahir. Tapi Kepala Lingkungan minta biaya untuk nama baru di Kartu Keluarga dikenakan Rp100.000 katanya dan untuk urus KTP ada uang tulis data Rp50.000/KTP.

Saya tau tidak ada dana tersebut maka saya tidak bayar, tapi sampai sekarang KK saya ditahannya. Jadi saya mohon arahan dari Bapak bagaimana atasi masalah ini, saya tidak mau pakai kekerasan tapi jika tidak ada jalan lagi, terpaksa saya bertindak. Terima kasih Pak.

Koordinasikan ke Camat
Terimakasih laporannya, kami hanya bisa sarankan kepada pengirism SMS ini untuk meminta kartu keluarganya kepada Kepala Lingkungan (Kepling), kemudian bawa ke kantor kelurahan dan isi formulir di kantor lurah untuk memasukkan anak ke KK. Bila sudah diisi serahkan kepada petugas kelurahan.

Sedangkan untuk perpanjangan KTP, langsung datang ke kantor camat supaya di cetak di kantor camat. Perlu masyarakat diketahui Kepling itu bukan mengurus KTP/KK, tapi kalau masyarakat mengurus silahkan langsung datang ke kantor camat melalui surat pengantar Kepling, jika kepling tak mau keluarkan surat pengantarnya baru laporkan ke kelurahan.

Darussalam Pohan
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

——–

Urus KK dan KTP Sendiri
Kami beritahukan kepada warga di wilayah Medan Denai untuk mengurus KTP/KK sendiri ke kantor Camat. Tapi, terlebih dahulu meminta surat pengantar dari kepala Lingkungan.

Mengenai ada pungutan yang diminta oleh Kepling, perlu kami jelaskan. Selama ini memang banyak orang yang mengurus KTP/KK dititip ke orang lain. Dengan alasan ada kesibukan lain, padahal dengan menitipkannya kepada orang lain yang mengaku atas perintah Kepling menjadi inilah yang cendrung memanfaatkannya. Jadi lebih baik urus KTP/KK sendiri.

Edi Mulya Matondang
Camat Medan Denai

Kadis Tamben Mendadak Dicopot

KARO- Gerbong rotasi secara diam-diam kembali terjadi di Pemkab Tanah Karo. Kali ini, Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti,mencopot secara mendadak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Tamben), Ir Hendri Ginting, Jumat (13/5). Sebagai penggantinya, ditunjuk Robert Perangin-angin SPd MSi sebagai pelaksana.

Pencopotan Hendri Ginting sebagai Kadis Tamben diduga terkait dengan masih beroprasinya penambangan dolomit atau galian C tanpa izin di Kabupaten Karo. Selain itu, pencopotan dilakukan terkait minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan instansi tersebut.

Pemberhentian Ir Hendri Ginting sesuai dengan SK Bupati Nomor 821.22/36/BKD/2011. Hendri ditempatkan sebagai staf di Bappeda Karo dan Plt Kadis Tamben diangkat Robert Perangin-angin SPd MSi merangkap Kabid Perencanaan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Karo, melalui SK Bupati nomor:800/39/BKD/2011.

Kepala BKD Pemkab Karo, Drs Kawar Sembiring Msi ketika dihubungi melalui telepon selulernya, membenarkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Karo tersebut. Sebelumnya, pencopotan serupa juga dilakukan Bupati Karo dengan mencopot Kadis Kehutanan Karo, Ir Timotius Ginting dan Kepala Bappeda Karo, Ir Pantas Samosir. (wan)

Pekan Depan, Hakim Leba Max Dipanggil

MEDAN– Direktorat Reskrim (Ditres) Narkoba Polda Sumut akan memanggil hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai, Leba Max Nandoko Rohi, pekan depan Senin (16/5), terkait penggrebekan sabu-sabu di rumah dinasnya, Rabu (11/5) lalu.

Kabid Humas Polda Sumut AKBP Raden Heru Prakoso mengatakan, pemanggilan Leba Max untuk dimintai keterangan atas penggrebekan sabu-sabu di rumahnya Komplek Perumahan Kehakiman, Jalan Aiptu Radiman, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.

Dijelaskan Heru, saat pengrebekan dilakukan, diketahui Leba Max tidak berada di rumah. Meski demikian, keterangannya sangat diperlukan disebabkan lokasi penggrebekan merupakan rumah yang ditempatinya.

Sehingga, segala aktifitas dirumah itu diketahuinya. “Saat dilakukan penangkapan hakim (Leba,Red) tidak ada. Tapi hakim akan segera dipanggil minggu depan,” ungkap Heru kepada wartawan kemarin (13/5).
Menurut Heru, pemanggilan tersebut juga untuk mendalami pengrebekan transaksi sabu-sabu oleh Detasmen A Brigade Mobil (Brimob) Binjai tersebut.

Dalam penggrebekan itu, petugas berhasil membekuk Syahrul Akhir Hasibuan (26) Warga Jalan Talam Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara. Petugas juga menyita barang bukti berupa, satu ons sabu-sabu bernilai Rp120 juta. “Kenapa transaksi sabu-sabu dilakukan di rumah itu, kita juga mau tahu sampai sejauh mana keterlibatannya,” jelas mantan Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sumut ini.(adl)

Dua Bulan Air PDAM Tirtanadi Macet

081370185xxx
Bapak DPRD Medan yang terhormat tolong kasihani kami masyarakat Helvetia ini Pak karena sudah dua bulan ini air PAM di daerah kami macet sampai-sampai untuk cuci muka saja terpaksa kami pakai aqua galon. Jadi tolong di perhatikan pak. Terima kasih atas perhatiannya.

Buat Laporan Tertulis
Terimakasih informasinya, kami juga turut merasakannya. Kami berharap kepada warga untuk membuat laporan tertulis kepada DPRD Medan, selanjutnya kami akan memanggil pihak PDAM Tirtanadi untuk menengani persoalan ini dan segera mungkin untuk memperbaikinya.

Pada prinsipnya, kami di DPRD Medan sudah sangat menyadarai bahwasannya konsumen PDAM tirtanadi 89 persennya adalah warga Kota Medan. Jadi, sangat layak bagi Pemko Medan untuk mengambil alihnya sebagai perusahaan daerah milik Pemko Medan, bukan lagi milik Pemprovsu.

Hal ini penting dilakukan, sebenarnya bukan mencari sebuah kekuasaan semata. Melainkan sebagai kepentingan kedaerahan, sehingga pelaksanaan pelayanan airnya bisa lebih baik lagi.

Selanjutnya, prihal ini juga sebagai bagian untuk memudahkan pihak DPRD Medan untuk memberikan pengawasannya dan memberikan sanksi tegas kepada manajemen.

Bangkit Sitepu
Anggota Komisi C DPRD Medan