29 C
Medan
Sunday, January 11, 2026
Home Blog Page 15359

Kecewa Plt Gubsu, Formas Ancam Demo

Sengketa Sari Rejo

MEDAN- Masyarakat Sari Rejo melalui Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) kecewa dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang belum merespon tuntutan mereka. Bahkan, masyarakat Sari Rejo berniat turun ke jalan melakukan demonstrasi, baik itu ke Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Medan, Balai Kota Medan, DPRD Medan dan DPRD Sumut serta Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan dan Sumut.

“Kami sangat kecewa, sampai saat ini belum ada respon positif dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu. Sebagai orang kecil, kami ingin mendapat perhatian. Karena selama ini, kami terombang-ambing. Belum ada kejelasan penyelesaian sengketa tanah kami. Kami mohon, untuk ditegakkan keadilan. Apa perlu, kami unjuk rasa ke Kantor Gubsu dengan massa sebanyak 30 ribu orang. Tapi, kalau memang tidak ada respon juga, mau tidak mau itu kami lakukan,” ungkap Ketua Formas Riwayat Pakpahan kepada Sumut Pos, Selasa (3/5).

Penegasan itu, didukung Sekretaris Formas Os Sumantri yang menyatakan, sejauh ini Pemprovsu belum memiliki komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. “Nyatanya, Gubsu tidak pernah membantu walau sudah tahu dan data juga telah ada. Maka dari itu, kami akan segera menggelar rapat besar. Mungkin dalam rapat nanti, kita akan membahas mengenai rencana menggelar aksi,” ungkapnya.

Kapan masyarakat akan melakukan demonstrasi? Untuk yang satu ini, Os Sumantri belum bisa memastikan. Karena untuk melakukan itu diperlukan perencanaan yang matang dan dukungan semua masyarakat. “Kita akan bicarakan dengan semua elemen masyarakat. Mungkin akan kita kerahkan sebanyak 30 ribu massa, plus mahasiswa dan pelajar. Secepatnya akan kita upayakan menggelar rapat. Untuk target lokasi, yang jelas kantor Wali Kota Medan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan dan Sumut, Bandara Polonia dan tidak ketinggalan lokasi Central Bussines District (CBD),” tegasnya.(ari)

Pelaku Anarkis Ditindak Tegas

Dalam menjaga suasana kondusif di Sumatera Utara (Sumut), Poldasu dan jajarannya akan menindak tegas setiap pelaku anarkis. Hal ini mengaplikasi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1/2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, Prosedur Tetap (Protap) Nomor 1/2010 tentang penanggulangan anarkis dan Perkap No 8/2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara.

Demikian dikatakan Kasubbid Dok Liput Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan kepada wartawan Sumut Pos Adlansyah Nasution, kemarin. Berikut petikan wawancaranya.

Seperti apa aksi buruh dalam memperingati May Day kemarin? Apa ada tindakan anarkis?
Aksi memperingati Hari Buruh se-Dunia (May Day, Red) kemarin, berlangsung aman-aman saja, tak ada gangguan yang berarti. Polisi yang berjaga-jaga terus melakukan pengamanan yang dilakukan dengan sistem terbuka (menggunakan pakaian dinas, Red) dan tertutup (memakai pakaian sipil, Red). Masa yang berdatangan secara bergelombang menjalankan prosedur yang berlaku yang kemudian massa  membubarkan diri dengan tertib tanpa ada gangguan Kamtibmas.

Dalam menghadapi May Day kemarin, sebenarnya berapa personel yang dikerahkan?
Jumlah personel yang dikerahkan 4.950 orang dari seluruh jajaran Polda Sumut, baik dari Sabhara, Reserse, Brimob dan lainnya. Jumlah tersebut, termasuk dari Polda Sumut, Polresta Medan, Polres se-jajaran termasuk juga Polres persiapan. Sebelumnya, pihak Kepolisian juga sudah mengimbau agar massa pengunjukrasa tetap dalam koridor dan jangan sampai bertindak anarkis. Dimana, massa tetap bisa menyampaikan aspirasinya dan Polisi melayani serta mengawalnya agar jangan sampai terjadi tindakan anarkis.

Mengapa Poldasu menetapkan siaga satu dalam peringatan Hari Buruh se-Dunia kemarin?
Ya, diperkirakan massa yang melakukan aksi pada May Day kemarin berkisar 750 orang. Jadi demi menjaga situasi kondusif, Poldasu menetapkan status siaga satu. Para pengunjuk rasa juga telah kita imbau agar jangan berbuat anarkis. Dimana, seluruh hak mereka dijamin, jadi jangan melakukan anarkis. Polisi juga sudah memberikan imbauan terhadap masing-masing korlap untuk tidak melakukan anarkis. Jadi, silakan aspirasikan hak-hak mereka, tapi bila melakukan anarkis akan kita tindak.

Jika ada aksi anarkis, tindakan tegas bagaimana yang diberikan?
Pertama kita akan memberikan peringatan dengan teguran terhadap pelaku anarkis. Bila mereka tidak mengindahkan, akan diberikan tembakan peringatan ke udara. Dan bila juga tidak menghiraukan teguran satuan petugas huru-hara (PHH), petugas akan menembakkan peluru karet ke bagian kaki untuk dilumpuhkan. Petugas juga memberikan tembakan gas air mata untuk membubarkan sekelompok pelaku anarkis. Tidak hannya itu, satuan PHH juga dipersiapkan dengan mobil water canon dan petugas Brimob berpatroli trail lengkap senjata laras panjang. Gunanya untuk memecah-mecah para pengunjukrasa yang bertindak anarkis.(*)

Kadishub Sumut Terancam Dicopot

Kasus Dugaan Pungli Jembatan Timbang Sibolangit

MEDAN- Dampak pungutan liar (pungli) yang dilakukan tiga oknum Dinas Perhubungan Sumut (Dishubsu), sepertinya bakal berujung pada pencopotan Kadishub Sumut Razali S Sos. Hal ini dilatarbelakangi, adanya indikasi Razali menerima setoran pungutan liar (pungli) jembatan timbang sebesar Rp300 juta.

“Kemungkinan akan ada mutasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu Rahmatsyah kepada Sumut Pos, Rabu (4/5). Saat ditegaskan, apakah mutasi itu bermaksud akan mencopot jabatan Kadishubsu dari Razali dan digantikan orang lain? Menanggapi hal itu, Rahmatsyah berkilah, itu merupakan wewenang Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

“Mungkin ada mutasi. Tapi itukan menunggu instruksi dari Plt Gubsu,” jawab pria yang menjadi Plt Sekda Provsu menggantikan Hasiholan Silaen ini.

Namun, seperti diketahui Sekda Provsu adalah Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Artinya, usulan mutasi itu tidak lepas dari rekomendasi Sekda.

Mengenai hal itu, Rahmatsyah kembali menegaskan, pergantian pejabat struktural di lingkungan Pemprovsu saat ini masih menunggu instruksi atau keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

Bagaimana dengan indikasi Kadishubsu menerima setoran Rp300 juta dari pungutan liar jembatan timbang, apakah tidak ada upaya dari Pemprovsu untuk mengusut persoalan itu dan apa sikap serta tindakannya? Terkait hal itu, pria berkacamata tersebut menjelaskan, indikasi adanya penerimaan setoran dari pungutan liar jembatan timbang diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
“Kalau masalah pidananya kita serahkan sepenuhnya kepada Kejatisu. Setelah nantinya ada putusan incraht dari pengadilan, baru bisa diberikan sanksi dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS,” ungkap Rahmatsyah.

Sementara, Kejatisu masih terus berusaha membongkar dugaan pungutan liar di Dinas Perhubungan Sumut. Sejauh ini, selain terus berupaya mengusut keterlibatan Kadishub Sumut Razali, kejaksaan juga akan menyelidikan beberapa jembatan timbangan milik Dinas Perhubungan Sumut lainnya.

“Sejauh ini penyidik masih terus bekerja untuk menyelidikan keterliatan oknum pejabat itu. Kita juga akan melakukan penyelidikan terhadap sejumlah jembatan timbangan lainnya di Sumut,” tegas Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan Tarigan SH pada wartawan, Rabu (4/5).

Ketika disinggung soal status Kadishub Sumut Razali, Edi Irsan mengatakan, statusnya masih saksi. “Statusnya masih saksi belum ada peningkatan status. Saat ini kita masih bekerja untuk memintai keterangan dari sejumlah saksi. Baik dari saksi ahli, ataupun dari para tersangka,” tegas Irsan.

Edi Irsan juga belum bisa mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pidsus Kejatisu terhadap Razali selaku Kadisahub Sumut. “Hasil pemeriksaan terhadap pejabat ini, belum diketahui yang pasti yang bersangkutan diperiksa dalam rangka klarifikasi soal keterlibatannya. Dia sendiri dipanggil sebagai saksi,” tegas Tarigan.
Tarigan juga mengatakan, Razali bisa saja dipanggil kembali untuk dimintai keterangan tambahan. “Kalau memang dibutuhkan lagi keterangan yang bersangkutan, maka kita akan panggil lagi dia untuk dimintai keterangan.Dan masalah status bisa saja berubah,” tegas Tarigan.(ari/rud)

Gatot Tolak Komentari Kasus Syaiful Syafri

MEDAN- Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menegaskan, jika pendidikan di Sumut ingin maju, pejabatnya (Kadis pendidikan, Red) jangan memakan yang bukan haknya (korupsi, Red). Gatot juga meminta Kadis Pendidikan Sumut untuk bekerja keras dalam membangun pendidikan berkualitas di Sumut demi mencerdaskan anak bangsa.

“Kalau mau pendidikan di Sumut ini maju, pejabatnya harus bekerja keras dalam membangun pendidikan, juga jangan memakan yang bukan menjadi haknya,” kata Gatot di depan ratusan murid Yayasan Sultan Iskandar Muda Medan saat menghadiri peringatan 100 Tahun Tengku Amir Hamzah, Rabu (4/5). Dalam kesempatan tersebut, n
Gatot juga mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Tengku Amir Hamzah yang merupakan sosok dermawan. Hal ini terlihat dengan kebesaran hati Tengku Amir Hamzah yang memberikan gajinya untuk pembangunan-pemabangunan masjid dan orang-orang yang sangat membutuhkan kepedulian dari pejabat ketika itu.

“Ini tentu harus kita jadikan sebagai pemicu dan renungan terhadap apa yang sedang kita nikmati sekarang ini. Apakah sebagai pejabat kita sudah melakukan itu, dengan memberikan sebagian gaji kepada orang yang lebih membutuhkan, dalam hal ini pihak-pihak yang berpenghasilan rendah. Apakah kita, masih sanggup melakukan korupsi, yang dalam artian sesungguhnya adalah mengambil hak-hak dari orang yang sesungguhnya harus merima hak tersebut,” kata Gatot.

Usai acara, saat ditanya tentang dugaan korupsi yang menyeret Kadis Pendidikan Sumut Syaiful Syafri, Gatot terlihat enggan menjawabnya. “Mudah-mudahan pejabat itu terbuka pintu hatinya,” kata Gatot sambil berlalu meninggalkan wartawan. Diduga, Gatot sungkan menjawab pertanyaan itu karena Syaiful Syafri tak jauh dari posisinya.
Sementara itu, pengamat pendidikan Sumatera Utara Dr Sofyan Tan mengaku sangat menyesalkan lambannya penanganan hukum dari kejaksaan. “Banyak kali pelaku korupsi yang sudah dijadikan tersangka oleh Kejarisu, namun belum juga diambil tindakan. Apalagi soal dugaan korupsi di Disdik Sumut,” tegas Sofyan Tan.

Dikatakan Sofyan Tan lagi, korupsi yang paling banyak terjadi di dunia pendidikan, mengingat anggaran yang dikucurkan pemerintah cukup besar kepada dinas pendidikan. “Dana BOS contohnya, banyak yang diduga diendapkan dulu di rekening pejabat untuk dibungakan. Nah, dari bunga itu pejabat mengambil untung, sementara pendistribusian dana BIS menjadi kacau dan terlambat,” tegas Sofyan Tan.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang berasal dari sejumlah universitas di Kota Medan, melempari telur busuk ke Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdiksu) yang dipimpin Syaiful Syafri. Tak hanya telur busuk, kantor Syaiful Syafri juga diludahi dan dilempari dengan sampah, Senin (2/5) lalu.

Menurut para pengunjuk rasa, aksi ini sebenarnya sebagai simbol gagalnya pemerintah memberikan pendidikan layak bagi masyarakat. “Kita sedih melihat dunia pendidikan saat ini. Pemerintah tidak mampu mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan dunia pendidikan nasional. Dinas Pendidikan Sumut juga gagal untuk mewujudkan cita-cita yang luhur itu,” tegas Ronal, Koordinator Aksi dalam orasinya.

Sejalan dengan itu, para pengunjuk rasa juga menilai Dinas Pendidikan Sumut tidak mampu merealisasikan cita-cita pendidikan nasional. Bahkan, alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20 persen.

Sebelumya, para pengunjuk rasa melakukan aksi di bundaran Air Pancur Jalan Gatot Subroto. Pada aksi tersebut, para pengunjukrasa menggelar aksi treatrikal mummi, sebagai pertanda matinya pemerintahan dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

“Inilah bentuk matinya pemerintah, dalam meningkatkan derajat bangsa ini dalam dunia pendidikan,” tegas Ronal lagi.(rud/ari)

Tak Punya KTP, Ibu dan Bayi Tertahan di RS

MEDAN- Gara-gara tak punya KTP dan KK, Tiamsi Manalu (41), warga Jalan Perbatasan Krakatau Medan tertahan selama 10 hari di RSU Imelda, Jalan Bilal Ujung Medan. Tiamsi Manalu baru saja melahirkan anak keempatnya melalui operasi caecar di rumah sakit tersebut pada Minggu (24/4) lalu.

Rencananya, Tiamsi dirawat sebagai pasien Jampersal (Jaminan Persalinan). Namun, karena dia tidak memiliki KTP dan KK yang menjadi syarat utama dalam program dari Menkes RI itu, akhirnya dia dianggap sebagai pasien umum. Namun, dia tak sanggup untuk membayar biaya persalinan tersebut, karena tak memiliki uang.

Kepada wartawan koran ini, Tiamsi mengungkapkan, sebelumnya dia berserta keluarga tinggal di Sibolga kemudian merantau ke Medan. Kini Tiamsi bersama suami dan anaknya tinggal di sebuah rumah kontrakkan seharga Rp1,5 juta per tahun. Mereka sudah 4 tahun mengontrak di rumah tersebut. Namun yang mengherankan, selama 4 tahun ini mereka tidak pernah melaporkan keberadaan mereka kepada kepala lingkungan setempat untuk pendataan penduduk. Begitu juga kepala lingkungan setempat juga tidak melakukan pendataan atas warganya tersebut. Itu pula yang membuat mereka tidak memiliki KTP dan KK selama tinggal di Medan.

“Saya ini orang kurang mampu. Suami saya hanya bekerja sebagai penarik becak barang di pasar dan saya penjual bumbu masakkan di pasar. Penghasilan kami hanya cukup untuk makan sehari-hari,” kata Tiamsi saat ditemui di Lantai IV Ruang Persalinan RSU Imelda, Rabu, (4/5).

Menurutnya, saat dia hamil, mereka sudah mempersiapkan uang sebesar Rp500 ribu untuk biaya persalinan di klinik. Namun takdir berkata lain, Tiamsi tak bisa melahirkan secara normal, melainkan harus melalui operasi ceacar.
“Rencananya, saya ingin melahirkan di Klinik Nirmala, namun karena fasilitasnya tidak memadai, akhirnya dirujuk ke RSU Imelda ini,” kata Tiamsi yang melahirkan bayi dengan berat 3,2 kg ini.

Saat ditanyai mengenai Program Jampersal, Tiamsi mengaku mengetahuinya dari pihak Rumah Sakit Umum Imelda. “Saya mengetahui Jampersal itu dari RSU Imelda. Namun karena saya dan suami tidak ada KTP dan KK Medan, kami tak bisa menggunakan program tersebut,” katanya.

Kenapa tidak diurus KTP dan KK-nya? Ditanya begitu, Tiamsi lagi-lagi mengaku tak punya uang. “Untuk mengurus KTP dan KK itu kan memerlukan biaya, kami tak punya uang makanya sampai saat ini kami belum mengurusnya. Jangankan untuk mengurus KTP dan KK, untuk makan sehari-hari saja sulit Bang,” katanya.

Saat dikonfirmasi, manajemen RSU Imelda melalui Humas Walman Ritonga membantah penahanan pasien tersebut. “RSU Imelda sudah melaksanakan Jampersal. syaratnya itu sangat mudah, cuma menunjukkan KTP dan KK saja, tetapi pasien tersebut tidak memilikinya. Sementara suaminya meminta waktu untuk proses pembuatan resi KTP guna melengkapi syarat Jampersal. Sehingga istrinya, untuk sementara tetap di rumah sakit. Saya juga mengetahui dari pasien. Suami Tiamsi sudah tiga hari ini tidak pernah kembali menjengguknya ke rumah sakit,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Camat Medan Perjuang Budi Hariono saat dikonfirmasi menyarankan suami pasien segera melaporkan hal ini mengenai mereka tidak memilki KTP dan KK kepada kepala lingkungan setempat dan selanjutnya akan diproses di kelurahan. “Secepatnya suami pasien melaporkan hal ini kepada kepala lingkungan setempat biar diproses sehingga pasien bisa dikeluarkan dari rumah sakit” ujar Budi Hariono. (mag-7)

Motor Bertenaga Monster

Aprilia Tuono V4 R

Produsen motor asal Italia, Aprilia, baru saja merilis video resmi dari produk terbarunya Tuono V4 R yang sangat powerful dengan mesin berkekuatan 167,3 hp yang dipadu dengan kerangka yang sempurna.
“Dengan kecepatan supernya, motor ini diciptakan untuk pengendara yang sangat dinamis. Aprilia telah menciptakan sepedamotor dengan semangat yang gigih. Dan RSV4 ini mengandung elemen percepatan dan pengereman yang tak terbayangkan, handal di tikungan maupun di trek lurus,” ujar Aprilia.

Sepeda motor bertenaga besar, tidak ada artinya tanpa sistem pengeraman yang mumpuni. Untuk itu Aprilia V4 Rdilengkapi dengan sistem pengeraman buatan Brembo dengan kaliper radial dan cakram berukuran 320mm di depan dan 220mm di bagian belakang. Agar lebih ringan dan meningkatkan kestabilan saat melaju kencang, Aprilia menggunakan roda aluminium dengandesain 3 spoke. Pelek ini diklaim lebih ringan 2kg dibanding versi 5 spoke.
Agar nyaman, digunakanlah suspensi fully- adjustable Sachs berukuran 43mm untuk bagian depan dan Sachs shock absorber dengan piggy back nitrogen canisterpada bagian belakang. Dengan suspensi ini, redaman suspensi, ketinggian, hingga tingkat kekerasan dapat diatur sesuai kebutuhan pengemudi.

”V4R yang baru ini juga secara langsung dapat dikenali dengan lampu triplepada fairing atas, sebagaimana ciri khas dari sepeda motor ini. Seperti pendahulunya yang menggunakan silinderkembar, motor ini pun memiliki tubuh dan jiwa yang sama dengan WSBK homologated,” imbuh Aprilia. Untuk harga Aprilia belum mau mengungkapnya. (net/jpnn)

Tindak Pencuri Listrik

085275731xxx

Tolong dong Pak Wali Kota banyak di daerah Jermal III Gang Bangun Sari II dan III banyak pencurian listrik di rumah penduduk, ada juga rumah nggak ada meterannya tapi di rumahnya lampu semua hidup padahal petugas PLN sudah sering meninjau ke sana. Tapi petugas PLN cukup diberi uang tutup mulut Rp20.000 saja langsung aman, tanpa ada masalah. Kok bisa begitu jadi petugas ya nggak takut Pak nanti terjadi kebakaran yang diakibatkan pencurian listrik, kasihan rumah penduduk yang pakai meteran bisa terkena akibatnya nanti. Sumut Pos jaya terus. Terimakasih.

Laporkan ke 123

Silahkan Anda menyampaikan informasi dugaan adanya pencurian listrik kepada Area Pelayanan PLN terdekat atau ke 123. Kerahasiaan Anda akan dijamin.

Raidir Sigalingging
Deputi Manager Komunikasi PLN wilayah Sumut

Mahasiswa Harus Peduli Kondisi Bangsa

Anggota DPD RI, DR H Rahmat Shah, mengingatkan para  generasi muda, khususnya mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan.

Tugas mahasiswa sekarang bukan hanya sekadar menyelesaikan kurikulum yang menjadi beban akademis saja, namun dituntut untuk membekali diri dengan mental dan perilaku, cara berfikir dan cara hidup yang baik serta selalu peduli  kondisi bangsa agar pada saatnya nanti benar-benar siap untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan masa depan.

Demikian disampaikan Rahmat Shah pada saat memberikan ceramah umum di depan mahasiswa Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Tunas Bangsa Pematang Siantar yang mengadakan lawatan ke Museum Rahmat Gallery, di bilangan S Parman, Medan, Sabtu (23/04). Kesempatan pertemuan ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan reses Rahmat sebagai anggota DPD RI.

Kegiatan pertemuan ini sendiri diawali dengan kesempatan mahasiswa untuk berkeliling di komplek museum untuk mengamati dan mempelajari objek-objek yang ada di dalamnya.  Dari penjelasan yang diberikan, mereka mendapat informasi bahwa Rahmat International Wildlife Museum & Gallery  merupakan satu-satunya museum  yang ada di asia dengan koleksi lebih kurang 1000 species dari berbagai negara, mulai yang terkecil hingga yang terbesar sesuai dengan habitatnya.

Masih menurut Rahmat, Indonesia saat ini  diliputi berbagai masalah, karena sebagian oknum pemimpinnya bermental dan bermoral rendah, yang hanya memikirkan dirinya, keluarganya dan kelompoknya saja. Sehinga selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. “Hampir tidak ada beda antara pejabat dan penjahat,” ujar Rahmat.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat juga menjelaskan bahwa museum yang didirikannya didedikasikan untuk mengenalkan kepada masyarakat dari berbagai kalangan tentang keanekaragaman satwa liar yang ada di dunia agar mereka terpanggil untuk lebih menyayangi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan satwa liar sebagai anugerah yang tidak ternilai dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Rahmat juga mengulas tentang keberadaan Monumen Nasional Keadilan yang berada di selasar museum. Monumen itu sendiri beberapa waktu lalu diresmikan oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman, SE, MBA dan Ketua MK RI, Prof Dr Moh Mahfud MD pada bulan Maret 2011 lalu.

Menurut Rahmat, dirinya sebagai pribadi dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah utusan Sumatera Utara sangat peduli dengan upaya-upaya menentang kezaliman yang terjadi dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di bidang hukum, termasuk di dalamnya kasus-kasus yang banyak memakan korban seperti kasus pertanahan. Karenanya dengan mempelajari, menghayati dan memaknai Monumen Nasional Keadilan, diharapkan akan tumbuh pula rasa empati dan rasa perjuangan untuk membela keadilan menentang kezaliman yang terjadi di antara sesama.

Dalam pertemuan dengan para mahasiswa tersebut Rahmat juga menjelaskan tentang peran dan fungsi DPD RI beserta program-program yang telah dicapai serta upaya untuk mensosialisasikan gagasan amandemen kelima UUD NRI 1945. (*/ila)

Lampu Teplok Jatuh, Gudang Besi Hangus

MEDAN- Gudang besi bekas di Jalan KL Yos Sudarso Km 7,5 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Medan Labuhan hangus  dilalap sijago merah, Selasa (3/5) sekira pukul 23.45 WIB. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu tapi  kerugian ditaksir  puluhan juta rupiah.

Keterangan yang himpun, sebelum terjadi kebakaran  penjaga gudang menyalakan lampu teplok .  Seorang saksi mata yang mengaku melihat kejadian , Iwan (20) menyebutkan, api diduga berasal sebuah lampu teplok yang jatuh dan menyambar bahan yang muda terbakar di tempat itu. Di kawasan padat rumah penduduk.
“Lampu teplok jatuh dan api langsung membesar, kejadiannya sangat cepat, tiba-tiba api langsung membesar, dan menghanguskan gudang besi  itu,” ujarnya.

Menurutnya,setelah  api membesar dirinya langsung menghubungi kepala lingkungan (Kepling), kemudian Kepling menghubungi petugas pemadam kebakaran.  Sekitar 15 menit saat api membesar, enam  mobil pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api . Setelah satu jam, api berhasil dipadamkan di gudang milik  Ationg (52), warga Jalan Mahkamah, Medan.

Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, AKP Oktavianus mengatakan polisi  masih melakukan penyelidikan.
“Kami masih melakukan penyelidikan, kami akan memeriksa pemilik dan penjaga gudang tersebut, kami juga sudah memasang garis polisi,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, polisi akan memeriksa sejumlah saksi mata yang melihat kejadian ini, kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang ada di tempat kejadian. (mag-11)

Ford Akan Luncurkan 8 Produk Terbaru

MEDAN-Di tahun 2011- 2012 ini, Ford Motor Indonesia (FMI) merencanakan pengenalan delapan kendaraan Global One Ford terbaru selama lima tahun kedepan di Asean termasuk di Indonesia.

Ford, produsen pabrikan Amerika ini akan memperkenalkan delapan produk terbaru tersebut dengan menampillkan ll-New Ford Ranger untuk pertama kali di Asean, tepatnya di Bangkok Show. Dan selanjutnya diikuti dengan All-New Ford Focus di 2012.

President Director FMI, Will Angove mengatakan, mereka berhasil melakukan penjualanan terbaik selama kuartal pertama, yang mencapai angka 253 unit untuk Ford Medan Gatot Subroto. “Dan salah satu penyumbang angka tetinggi untuk penjualanan yaitu Ford Fiesta yang mencapai 108 unit,” ujarnya.

Dikatakannya, sejak peluncuran perdananya pada November 2010 yang lalu hingga Maret 2011, Ford Medan sebagai tuan rumah ke pemilikan Ford Fiesta yang ke-2500.

Secara Nasional Ford Motor Indonesia (FMI) melaporkan kinerja terbaik dalam tiga bulan pertama di 2011, dengan angka penjualanan meningkat 184 persen hingga 3,317 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“All-New Fiesta merupakan mobil mungil yang diminati oleh masyarakat saat ini karena itu kami berhasil memenangkan hati konsumen dengan desain, kemanan, kualitas, efisiensi bahan bakar dan teknologi pintar yang terdepan dikelasnya,” tambahnya.

Selain itu, dengan pelayanan pelanggan kelas dunia, Ford Fiesta mampu menyedot perhatian konsumen muda dan trendi Indonesia. Karena itu penjualan Ford Fiesta yang ke 2500 menjadikan perayaan tersendiri bagi Ford Medan.
Sementara itu, Andee Yoestong, dealer principal Ford Medan mengatakan, Ford Medan juga akan meperluas jaringan dealer resmi dengan membuka leadership baru di jalan Sisingamangaraja Medan. (mag-9)