26 C
Medan
Tuesday, December 30, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 15423

Siapkan Calon Pemimpin, Bukan Pekerja

Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan

MEDAN- Melihat perjalanan sebuah sekolah tinggi, yang masih berusia lima tahun mustahil rasanya untuk bisa langsung diminati dan dikenal luas oleh masyarakat. Namun lain halnya dengan Sekolah Tinggi Agrobisnis Perkebunan (STIPAP). Meskipun di usianya yang masih terbilang muda, namun sekolah tinggi yang baru saja terakreditasi oleh Badan Akreditas Perguruan Tinggi Swasta pada tahun ini, ternyata mampu membuktikan prestasi hasil kerja yang cukup baik hingga saat ini.

Ketua Sekolah Tinggi Agrobisnis Perkebunan (STIPAP),Seno Aji, SPd MEng Prac mengatakan, lima tahun melaksanakan tugas dalam dunia pendidikan tinggi, ternyata STIPAP telah mampu keluar sebagai organisasi pendidikan yang solid dan telah mampu menunjukkan kemandiriannya.

“Berawal dari berdirinya pada tahun 2005 lalu, STIPA hanya memberikan pendidikan kepada 84 mahasiswa/I nya. Dengan kemandiriannya kini STIPAP sedikitnya telah memiliki 960 mahasiswa yang terdaftar di sekolah ini,” ungkap Seno.

Semakin tingginya minat pelajar di sekolah tinggi STIPAP tak lain dikarenakan, sekolah tersebut menurut Seno mampu berperan sebagai mesin transformasi pendidikan bangsa.

Lebih lanjut dijelaskannya, sebagai mesin transformasi, artinya seluruh perangkat instrument system, organisasi dan budaya, serta keterpaduan sistem proses harus lengkap dan berjalan sesuai yang diharapkan. “Sehingga outcome STIPAP benar-benar memberikan lulusan siap pakai, yang tidak menjadikan sampah masyarakat,” terangnya. Sekolah tinggi yang berada di kawasan Jalan Williem Iskandar Medan ini kini semakin siap dalam mempersiapkan calon manajer perkebunan yang berkualitas di masa depan.

Mengingat STIPAP adalah sekolah tinggi professional Diploma IV (setara S1 )satu-satunya di Indonesia yang focus pada bidang perkebunan kelapa sawit dan karet dengan lulusan bergelar Sarjana Sains Terapan (SST).
Menurut pengakuan Seno, Sekolah Tinggi yang memiliki dua program pendidikan yakni perkebunan dan teknologi pengolahan hasil perkebunan yang tengah dipimpinnya itu, juga memiliki hubungan kuat dengan puluhan perusahan pekebunan swasta dan BUMN yang ada di Indonesia.

Bahkan hingga saat ini, 90 persen lulusan STIPAP, langsung terserap oleh perusahaan perkebunan besar nasional. “Sedikitnya lebih dari lima puluh perusahan Swasta Nasional dan BUMN yang membuat kerjasama dengan sekolah tinggi SIPAP baik untuk praktek kerja lapangan  maupun penyediaan lapangan pekerjaan yang tersebar dari Sumatera Hingga Sulawesi,” sebut Seno.

Sementara untuk pola dan sistem pendidikan yang diterapkan STIPAP, agak berbeda dengan sekolah tinggi yang ada di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

Para peserta didik yang mengikuti pelajaran di  STIPAP, harus mengikuti beberapa peraturan sebagai bentuk disiplin yang diterapkan pihak manajemen STIPAP.  Selain harus berambut cepak layaknya seorang tentara, para peserta didik juga dituntut kerapian dalam berbusana serta disiplin waktu. “Di sini kita bukan menyiapkan pelajar sebagai seorang pekerja, melainkan seorang pemimpin yang siap pakai, baik di perusahaan maupun di masyarakat,” ujar  Seno.(uma)

Gerebek Judi, Polisi Kritis Digebuki

Mapolsekta Medan Labuhan Mencekam, Gegana Bersenjata Berjaga-jaga

LABUHAN-Luar biasa kelakuan para penjudi di Belawan ini. Seorang anggota Polsekta Medan Labuhan, Brigadir Set Sinuhaji, malah babak belur dan kritis dipukuli pemain judi saat melakukan penggerebekan judi dadu atau Samkwan, Rabu (20/4) sore.

Menurut saksi mata, Brigadir Sinuhaji dipukuli di bagian belakang kepala dan rahang menggunakan kayu balok. Petugas yang kritis itu akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Maya Sari kemudian dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Columbia Asia Medan di Jalan Listrik, Medan, untuk mendapat pertolongan yang lebih intensif.
Penggerebekan judi dan pemukulan polisi ini berdampak pada peningkatan ketegangan massa. Mapolsek Medan Labuhan berubah mencekam. Ratusan petugas kepolisian dari brimob dan satuan lain bersenjata lengkap melakukan penjagaan di kantor polisi yang berada di Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan. Empat unit mobil truk polisi, satu unit mobil gegana diturunkan untuk menjaga ke Mapolsekta Medan Labuhan.

Penjagaan yang tidak biasa ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Warga sekitar dan juga pengendara yang kebetulan sedang melintasi, sengaja berhenti karena ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, kemacetan lalulintas tak dapat dihindari.

Kronologis kejadian tersebut berawal pada saat pihak kepolisian Polsek Medan Labuhan ingin melakukan penggerebekan judi dadu dadu atau Samkwan, kemarin petang, menjelang maghrib.

Brigadir S Sinuhaji datang bersama sejumlah anggota reserse, menggerebek lokasi judi yang diduga dibekingi oknum petugas keamanan berseragam resmi. Setelah mengacungkan senjata, Brigadir Sinuhaji dan rekannya membawa sejumlah pemain judi dan bandarnya ke Mapolsekta Medan Labuhan.

Namun, niat tersebut batal. Menurut warga sekitar yang namanya tidak mau dikorankan, saat korban Brigadir Sinuhaji bersama temannya hendak begerak, Sinuhaji yang berada di barisan belakang dipukuli sejumlah oknum berbadan tegap yang datang ke lokasi tersebut. “Korban berada pada barisan belakang. Kemudian korban ditarik oleh oknum yang ingin melakukan pengutipan dan dipukul dengan balok secara beramai-ramai,” ujarnya.

Akibatnya, lokasi judi menjadi ricuh. Para pemain dan bandar langsung melarikan diri sehingga mengundang perhatian warga yang bermukim di sekitar lokasi penangkapan. “Saya tidak tahu pasti ceritanya bagaimana, namun saya senang dengan penggerebekan tersebut,” tambahnya.

Sampai berita ini diturunkan pukul 00.30 WIB, situasi di lokasi penggerebekan dan di Mapolsek Medan Labuhan masih mencekam. Warga di sekitar arena judi memilih mematikan lampu sejenak dan tidak berani keluar rumah. Mereka menghindari menjadi korban salah sasaran.

Sedangkan di Mapolsekta Medan Labuhan, Puluhan Brimob dan pasukan Gegana bersenjata lengkap disiagakan di Polsek Medan Labuhan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Belawan membenarkan kejadian tersebut. Namun, dia belum bisa memastikan siapa pelaku pemukulan tersebut. “Kami belum tahu siapa yang melakukan (pemukulan, Red),” ujarnya.

Tadi malam, sebelum ke lokasi kejadian, Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisjnu Adi Sastro menemui Brigadir Set Sinulingga di RS Columbia Medan. Kunjungan itu didampingi Kepala Staf Kodam (Kasdam) I/BB, Brigjen TNI Murdjito.
Di sebuah ruangan operasi di lantai III, Brigadir Sinulingga didampingi istri dan anaknya. Istri dan anak Sinulingga hanya bisa menangis melihat sang suami terbaring kritis, dibantu peralatan pernapasan dan selang infus.

Dalam kunjungan tersebut, petugas intel Kodim 0201 BS terlihat turut melakukan penjagaan. Kapoldasu tidak mau berkomentar. Kapolda, berkomunikasi dengan Pangdam I/BB Mayjen TNI Leo Siegers, melalui telepon seluluer milik Kasdam. “Hallo, nggak apa-apa bos, aman-aman saja, semua terkendali,’’ kata Kapolda Sumut, dalam percakapan dengan Pangdam.

Usai percapan dengan Pangdam, Kapolda bergegas keluar dari rumah sakit, masuk ke mobil dinasnya tanpa memberikan keterangan kepada wartawan, “Jangan dulu ya, kita masih penyelidikan,’’ tegasnya sembari pamit menuju tempat kejadian perkara.

Begitu juga dengan Kasdam, langsung masuk ke mobil dinas tanpa memberikan keterangan apapun pada wartawan yang sedari tadi menunggu di lobi rumah sakit.

Direktur Binmas merangkap Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kombes (pol) H Hery Subiansauri sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan masyarakat pada aparat kepolisian di arena perjudian dadu tersebut. “Kami akan mengusut perkara ini,” tegas Heri.

“Saat ini korban sedang mengalami peratawan intensif akibat luka serius di kepalanya.Korban mengalami luka lembam di wajah, leher patah, saat ini korban kritis dan akan dilakukan operasi dilantai III,” tegas Heri. (mag-11/rud)

Sumut Hanya Layak Tambah 1 Provinsi

Kabupaten/Kota Layak Tambah 2

JAKARTA-Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah merilis desain besar penataan daerah tahun 2010-2025 yang akan menjadi acuan pemekaran daerah. Dalam desain disebutkan, Provinsi Sumut hanya layak tambah satu provinsi lagi. Itu pun, penambahan jumlah provinsi itu baru bisa dilakukan pada kurun 2016-2020.

Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, agar desain besar penataan daerah ini nanti bisa diimplementasikan, maka akan dimasukkan ke dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan dijabarkan lagi ke peraturan pemerintah (PP)n
“Dengan demikian, bila revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 sudah disahkan, maka pembentukan daerah otonom akan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Gamawan Fauzi saat membuka seminar khusus membedah desain besar penataan daerah di Jakarta, kemarin (20/4).

Buku berisi desain besar ini disusun sejumlah pakar, antara lain Prof DR Sadu Wasistomo, Prof  DR Pratikno, Prof DR Muchlis Hamdi, Prof DR Syafrizal, dan sejumlah profesor ahli pemerintahan daerah lainnya, termasuk Mayjen TNI (Purn) Dadi Susanto.

Kelayakan Sumut hanya bisa mekar tambah satu provinsi saja itu berdasarkan pertimbangan sejumlah aspek. Berdasarkan pertimbangan kapasitas fiskal, Sumut dinyatakan tidak layak dimekarkan lagi.  Kapasitas fiskal merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Sumut.
Kemampuan fiskal ini menyangkut kemampuan keuangan Pemprov Sumut membiayai tugas pokok pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di luar kebutuhan untuk gaji aparatur daerah.

Dari segi kemampuan fiskal, hanya 11 provinsi yang dinyatakan layak dimekarkan lagi yakni NAD, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, dan Maluku Utara.
Hanya saja, jika dipadukan dengan pertimbangan kerapatan penduduk dan letak geografis sebagai daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, Sumut layak dimekarkan. Tingkat kerapatan penduduk Sumut masuk kategori sedang, yakni antara 101-200 jiwa per KM2, dan berhadapan dengan negara Malaysia.

Hanya saja, desain besar tidak mengkaitkan dengan aspirasi pembentukan provinsi baru yang muncul di Sumut belakangan ini. Sama sekali tidak disinggung, apakah satu provinsi yang layak untuk dibentuk itu Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Bagian Selatan, ataukah provinsi yang sempat digagas mencakup wilayah kepulauan Nias.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menyebutkan, hasil evaluasi terhadap tujuh provinsi baru yang dibentuk sejak 1999 menunjukkan kinerjanya ‘tinggi’. Politisi Partai Golkar asal Sumut itu juga menyitir hasil penelitian seorang profesor mengenai daerah kabupaten/kota baru di Sumut. “Pemekaran di Sumut dinyatakan terbukti memicu perekonomian masyarakat dengan sangat baik,” ujar Chairuman di sebuah seminar tentang otonomi daerah di Jakarta, kemarin.

Sementara, untuk penambahan jumlah kabupaten/kota di Sumut, berdasarkan desain besar penataan daerah, hanya layak ditambah dua kabupaten/kota lagi hingga 2025. Disebutkan, penambahan satu kabupaten/kota hanya layak dilakukan pada kurun 2010-2015, dan satu lagi pada kurun 2016-2020. Untuk kurun 2021-2025 dinyatakan tidak layak ada penambahan lagi.

Pembatasan jumlah pemekaran ini, menurut Gamawan, juga untuk menekan beban keuangan negara. Dia menyebutkan, maraknya pemekaran dalam kurun 1999-2010 telah menyebabkan lonjakan beban APBN yang luar biasa.

Pada 2003, pemerintah pusat menyediakan dana alokasi umum (DAU) Rp1,33 triliun bagi 22 daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran sepanjang 2002. Jumlah itu melonjak dua kali lipat pada 2004, dimana pemerintah harus mentransfer Rp2,6 triliun alokasi DAU bagi 40 DOB.

Sementara, lanjut Gamawan, pada 2010 pemerintah harus mengucurkan Rp47,9 triliun sebagai DAU daerah-daerah pemekaran. “Beban terhadap APBN makin bertambah akibat lemahnya daya dukung keuangan sebagian besar DOB. Selain itu, di beberapa daerah pemekaran, pemerintah pusat juga harus mengalokasikan DAK untuk membiayai pembangunan infrastruktur,” urai mantan gubernur Sumbar itu.

Terkait desain pemekaran yang dirilis Kemendagri, Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Sumut tengah membahas tiga calon provinsi baru yakni Nias, Protap dan Sumatera Tenggara (Sumtra). Ketua Pansus Pemekaran DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, tidak bisa memprediksi wilayah mana yang akan memenuhi kuota satu provinsi baru.
“Berdasarkan PP NO 78 Tahun 2008, kita hanya memberikan rekomendasi. Yang menentukan presiden dan DPR RI. Jadi, kita juga tidak bisa memprediksi rencana pemekaran yang mana yang akan diterima,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Sumut ini menyatakan, saat ini berkas calon provinsi Nias yang belum lengkap. “Nias yang belum lengkap, yang lain sudah lengkap,” katanya lagi.

Soal jatah pemekaran dua dua kabupaten/kota, yang sudah masuk agenda Pansus Pemekaran DPRD Sumut adalah Kabupaten Pantai Barat, Teluk Aru dan Simalungun. Bahkan, dari ketiga usulan kabupaten/kota baru tersebut, berkas Kabupaten Teluk Aru telah masuk ke DPR RI.

“Yang lain masih dalam tahap melengkapi berkas untuk dibahas di Pansus Pemekaran DPRD Sumut,” bebernya. (sam/ari)

PMMU: Medan Utara Siap Dimekarkan

Keinginan Presidium Masyarakat Medan Utara (PMMU) untuk membentuk kota baru, memisahkan diri dari Kota Medan kian hangat dibicarakan akhir-akhir ini.

Desain besar penataan daerah tahun 2010-2025 yang akan menjadi acuan pemekaran daerahn
yang dirilis Kemendagri juga menambah semangat pemekaran. Dalam desain disebutkan, Provinsi Sumut layak menambah dua kabupaten/kota hingga 2020 mendatang.

Terkait upaya pemekaran, Ketua PMMU Syaharuddin mengatakan, pihaknya sudah mendatangi Komisi II DPRD RI dan diterima Chairuman Harahap. Dalam dengar pendapat dengan DPR RI, disepakati melakukan kajian yuridis bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU). Bila penelitian menghasilkan rekomendasi kelayakan, PMMU akan menyerahkan draf usulan kepada Pemerintah Kota Medan untuk meminta surat keputusan pemberian rekomendasi pemekaran.

“Sebelumnya, draf usulan tersebut sudah kita berikan ke pemerintah pusat, daerah dan kota. Jadi kami masih menunggu keputusan tersebut,” ujarnya.

“Sosialisasi di masyarakat tentang pemekaran Medan Utara sudah berjalan. Kami berpedoman pada UU no 32 tahun 2004 dan PP No 78 tahun 2007 sudah sangat cukup mendukung untuk dilakukannya pemekaran,” tegas Syahruddin.
Dalam UU no 32/2004 pasal 9 disebutkan, syarat pemekaran meliputi syarat fisik pembentukan daerah meliputi sedikitnya 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan empat kecamatan untuk pembentukan kota. “Di Medan Utara sendiri saat ini memiliki 4 kecamatan di Medan Utara, seperti Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Marelan dan Medan Belawan. Hal tersebut sudah sangat mendukung untuk dilakukan pemekaran,” jelasnya.

Syarat lain, kelengkapan administrasi berupa surat keputusan dari Pemerintah Kota induk, rekomendasi DRPD provinsi dan pemerintah provinsi. Sedangkan untuk persyaratan teknis dan fisik itu seperti luas wilayah, pendapatan asli daerah dan lainnya, itu masih dilakukan pengkajian oleh pihak Fisip USU dan hasilnya rencananya akan dibicarakan pada pertemuan 7 Mei mendatang.

Syahruddin mengakui, respon masyarakat Medan Utara sendiri terkait pemekaran, masih pro dan kontra. Namun hal itu tak lebih karena masyarakat belum dilibatkan secara keseluruhan. “Kenapa tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh, alasannya karena inikan masih sebuah tim pemrakarsa pemekaran. Kita masih mempunyai program dengan mendesak pemerintah kota Medan melakukan perbaikan infrastruktur. Kalau sudah rampung, akan dibentuk kepanitiaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” paparnya.

Kabupaten/Kota Bisa Pindah Provinsi

Pemerintah menyiapkan sejumlah rumusan baru yang akan merombak aturan mengenai pemekaran daerah. Jika selama ini hanya dikenal istilah pemekaran dan penggabungan daerah, maka ke depan ada istilah ‘penyesuaian’ daerah.

Istilah terbaru ini memungkinkan sebuah kabupaten/kota untuk keluar secara administratif dari provinsi induk dan pindah ke provinsi lain yang berdekatan. “Sebuah daerah yang selama ini bergabung dengan provinsi, tapi jauh dari induknya itu, bisa bergabung ke provinsi lainnya,” ujar Gamawan Fauzi saat membuka seminar khusus membedah desain besar penataan daerah di Jakarta, kemarin (20/4).

Dia memberi contoh Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang secara geografis lebih dekat dengan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). “Kalau berpikir efektivitas, jika masyarakatnya setuju, pemerintah daerahnya setuju, sudahlah bergabung ke Kalbar saja karena dengan induk (ibukota Provinsi Kepri, Red), terlalu jauh,” ujarnya.
Tidak hanya untuk tingkat kabupaten/kota, untuk cakupan wilayah lebih kecil lagi juga dimungkinkan loncat ke provinsi tetangga. Gamawan memberi contoh status Pulau Berhala, yang hingga kini diperebutkan oleh Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri.  Untuk memutuskan gabung ke Kepri atau Jambi, warga di Pulau Berhala berhak menentukan pilihannya sendiri. “Masyarakat mau gabung ke mana, supaya penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien,” kata Gamawan.

Aturan baru lainnya terkait pemekaran adalah, pemerintah pusat bisa menggulirkan ide pembentukan daerah otonom baru. Selama ini, aspirasi pemekaran hanya dibuka untuk masyarakat daerah. Gamawan menjelaskan, aturan baru ini antara lain untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional. “Misal di daerah perbatasan. Demi keamanan negara, usulan pemekaran bisa dari pusat,” terangnya.

Hal baru lainnya, sebelum menjadi daerah otonom, suatu daerah harus menjadi daerah persiapan terlebih dahulu selama tiga tahun, yang dipimpin oleh seorang kepala daerah persiapan.  Kepala daerah persiapan provinsi, kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh mendagri.  Pembentukan daerah persiapan ini tidak langsung dipayungi UU, melainkan cukup dengan peraturan pemerintah (PP).

Satu lagi persyaratan yang tergolong anyar, daerah layak menjadi daerah otonom jika luas lahanya 60 persen lahan efektif. (mag-11/sam)

Lagunya akan Bergema di Tiap Momen Pergerakan

Selamat Jalan Franky Sahilatua, Pejuang Perubahan Lewat Syair

Salah seorang musisi sekaligus seniman besar dan budayawan Indonesia, Franky Hubert Sahilatua, wafat dalam usia 57 tahun. Aktivis pergerakan sangat terpukul dengan kepergian Franky di tengah semangat mereka melawan rezim berkuasa yang dianggap tidak pro rakyat.

Franky Sahilatua tutup usia Rabu (20/4) sore ini, pukul 15.15 WIB, di RS Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Tak berapa lama, jenazahnya pun segera dibawa pulang ke rumah duka di Komplek Pelangi Bintaro, Tangerang, diiringi hujan yang kebetulan juga mengguyur sebagian kawasan Jakarta.

Menurut keterangan pihak keluarga, pemakaman musisi yang wafat di usia 57 tahun ini masih menunggu kepastian dari keluarga. Salah satunya pula yakni menunggu kedatangan putranya yang tinggal di Singapura, Hugo Delano. Yang jelas untuk sementara, jenazah Franky akan disemayamkan di rumah duka malam ini.

Penyanyi lagu-lagu balada yang terkenal terutama lewat duet Franky & Jane (adiknya) itu, memang telah kembali harus dirawat di rumah sakit terhitung sejak 16 April lalu. Hingga, tadi malam, kondisinya lantas diberitakan kian memburuk. Franky yang baru kembali ke Indonesia pada Februari lalu, usai menjalani perawatan di Singapura, memang terhitung sudah cukup lama menderita penyakitnya.

Bahkan, adalah anaknya Hugo pula yang mewakili Franky menerima penghargaan, ketika sang musisi mendapatkan Lifetime Achievement di ajang SCTV Music Awards  Oktober 2010 lalu. Saat itu, Franky memang masih berada dalam perawatan di RS di Singapura, meski sang anak sempat menyebutkan kondisinya telah membaik.

Franky terlahir di Surabaya, 16 Agustus 1953 lalu. Namanya mulai dikenal luas publik pada paruh kedua dekade 1970-an, terutama lewat duet dengan adiknya, yang dalam perjalanannya sempat menghasilkan sekitar 15 album.
Pada 1993, duet mereka menghasilkan sebuah tembang abadi berjudul Lelaki dan Rembulan. Setelah Jane berkeluarga, Franky bersolo karir, selain juga bekerjasama dengan sejumlah musisi lain, di antaranya termasuk Iwan Fals (di beberapa album). Orang Pinggian serta Terminal adalah dua di antara album yang bisa dicatat dari duet kedua penyanyi penyuara kritik sosial ini.

Bagi aktivis pergerakan Franky dianggap sebagai tokoh yang pantas dijadikan simbol perlawanan rakyat atas penguasa menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Sebelum kepergiannya, Franky bahkan sempat mengeluh soal kondisi bangsa dan negara kepada sahabat karibnya, Sukardi Rinakit.

“Ia selalu bilang ‘saya merisaukan untuk menyeberang naik perahu’,” kata Sukardi mengulangi pernyataan Franky.
Maksud pernyataan itu, Franky ingin agar ada perubahan terhadap bangsa dan negara. “Maksudnya bukan menyeberang buat dirinya sendiri yah, tapi menyeberang untuk bangsa ini. Misalkan, menyeberang dari kemiskinan berubah jadi sejahtera. Menyeberang dari pemimpin yang tidak baik menjadi pemimpin yang baik. Menyeberang dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial. Pokoknya banyaklah,” terang pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate saat melayat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta.

Masih kata Sukardi, Franky menginginkan rakyat naik, menggerak-gerakkan dan mengayuh perahu Indonesia menuju perubahan. “Saatnya kita menyeberang dan kita harus segera menyeberang,” ulang Sukardi menirukan lagi.
—
Aktivis pergerakan Adhie Massardi juga merasakan kehilangan yang besar atas kepergian Franky. “Franky pergi ketika kita butuh semangat baru lewat lagu-lagunya yang dinyanyikan langsung,” kata Adhie Massardi kepada JPNN.
Sebagai penghargaan, Adhie mengatakan akan menyanyikan lagu-lagu Franky yang bernafaskan perjuangan dalam setiap momen pergerakan. “Kita akan menyanyikan setiap lagunya di setiap pergerakan, Ini sebagai penghargaan kepada sosok Franky,” demikian Adhie.

Penggagas Islam Transformatif memandang Franky Sahilatua sebagai aktivis dan pejuang perubahan. Caranya saja yang beda, dia berjuang dengan lagu. “Lagu-lagunya memberi inspirasi. Lagu-lagunya mengajak kita semua untuk terus menerus melakukan perubahan,” katanya.

“Di Republik banyak anak dianaktirikan oleh negara,” ucapnya lagi mengenang lirik lagu Franky berjudul Anak Tiri yang paling berkesan baginya.

Muslim mengenal Franky sudah lama, saat pertama kali lagu-lagunya banyak diperdengarkan tahun 70-an. Muslim mulai berteman dengan Franky saat keduanya aktif di Kelompok Pelangi lima tahun terakhir.

“Nyari pejuang dengan senjata lagu susah. Franky tidak ada duanya. Dia konsisten. Tidak pernah mikir keuntungan dari lagu-lagunya. Buktinya, sampai meninggalnya, Franky tidak punya apa-apa. Biaya pengobatannya saja banyak ditanggung kawan-kawan,” imbuhnya.(ito/arp/ade/jpnn)

Siswa Datang Pukul 05.30 WIB

UN Diduga Curang

MEDAN-Indikasi kecurangan pelaksaan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2010/2011 masih saja ditemukan. Di sebuah sekolah di Medan Tuntungan, diduga soal UN sudah bocor sejak awal. Pihak sekolah mengedarkan kunci jawaban kepada para siswa di pagi hari.

Peserta ujian diharuskan datang ke sekolah mereka pukul 05.30 WIB untuk menerima kunci jawaban. Para siswa kemudian diminta menandatangani surat pernyataan tidak akan membocorkan hal tersebut kepada siapa pun juga, meski pun itu orangtua mereka.

Kecurigaan kecurangan sejak awal sudah diungkapkan Komunitas Air Mata Guru Medan (KAMG). Komunitas yang intens menyoroti kecurangan UN ini mengklaim menemukan puluhan sekolah baik negeri ataupun swasta melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan UN. Modus pelanggaran UN masih terjadi masih seperti tahun yang lalu, dengan adanya joki dan penyebaran kunci jawaban via SMS.

“Semua datanya ada pada kami dan kami tidak ingin menyimpulkan pelanggaran tersebut,” ucap Abdi Muskarya Saragih dari KAMG di sekretariat KAMG di Jalan Sei Merah, kemarin.
Abdi bersikeras untuk tidak membeberkan rekaman kecurangan UN SMA sederajat tersebut. “Tidak ada rasanya manfaatnya itu diungkapkan. Kita tidak ingin ada kriminalisasi seperti kejadian tahun kemarin. Yang kita inginkan, ke depan ada perbaikan sistem pendidikan kita,” sebutnya.

Sekjen Dewan Pendidikan Sumut, Drs  H Mahmudi Ibrahim memberikan komentar yang berbeda. Menurutnya, pelaksanaan UN kali ini berhasil seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab hingga kemarin, dari pengamatan dewan pendidikan, belum ditemukan pelanggaran. “Hal ini perlu kita beri apresiasi,” sebutnya.

Namun Mahmudi enggan memberikan komentar, ketika ditanya prihal datangnya siswa lebih cepat dari jam dimulainya pelaksanaan UN. “kalau siswa datangnya lebih pagi kan tidak masalah, mungkin saja mereka takut terlambat atau lain sebagainya. Anak saya saja tahun lalu mengikuti UN ia datang lebih cepat dari jadwal untuk menghindari macet dan cepat sampaike sekolah,” ucapnya.

Sementara itu, petugas di Polda Sumut belum menerima laporan kecurangan. “Polisi turut berpartisipasi dengan melakukan pengamanan terbuka yakni petugas berpakaian dinas dan pengamanan tertutup, Polisi berpakaian sipil atau intelijen. Bila tertangkap ada yang melakukan kecurangan akan dikenakan UU Diknas,” ujar Kasubdit Dokliput Poldasu AKBP MP Nainggolan di ruangannya, Rabu (20/4) siang.

Diharapkan Nainggolan, bila masyarakat ada mendengar dan mengtahui atas informasi kecurangan dalam pelaksanaan UN diharapakan segera untuk melapor ke Polisi.

Sementara itu, dari 33 kabupaten/kota melaksanakan UN di Sumatera Utara, baru 4 kabupaten/kota yang mengumpulkan lembar jawaban (LJ) di Universitas Medan (Unimed). Pejabat sementara (Pjs) Rektor Unimed  Prof Slamet Triono Ahmad mengatakan keempat daerah tersebut adalah Sergai, Deliserdang, Medan dan Langkat. “LJ diantarkan mulai Selasa pagi dan langsung dilakukan pemindaian,” sebutnya.
Setelah dilakukan pemindaian, berkasnya langsung dikirim ke Jakarta dalam format soft copi. “Kemungkinan akan dikirim pada awal Mei mendatang ke Pusat Penelitian dan pendidikan balitbang, Mendik” sebutnya. (mag-7/ari/adl)

Enam Bocah 12 Tahun Pesta Seks

PALEMBANG-Ada-ada saja perilaku remaja tanggung di Palembang, Sumatera Selatan ini. Anak laki-laki yang rata-rata berusia 12 tahun ini melakukan pesta seks, berpasangan dengan rekannya. Di kejadian kedua, beberapa anak memaksa dua bocah perempuan berusia 5 tahun melayani mereka, disaksikan bocah laki-laki lain. Yang ketiga kalinya, terjadi di sebuah lokasi pesta. Anak laki-laki memaksa perempuan di bawah umur mereka melakukan perbuatan seksual.

Kejadian di perkampungan padat penduduk di Palembang itu terungkap ketika Saman (40), salah satu orangtua korban, melapor ke Polsek Ilir Barat II, Palembang, Rabu (20/4). Warga Jalan Depaten Baru, 28 Ilir, Palembang, ini mengadukan permasalahan yang menimpa anaknya. Terhadap kasus ini, Kapolsek Ilir Barat II, Kompol Trie Aprianto, mengatakan saat ini seluruh orangtua para bocah dipanggil ke Polsek Ilir Barat II. Polisi melakukan mediasi agar tak terjadi kesalahpahaman. Apalagi salah satu orangtua masih tak terima atas tindakan asusila tersebut.

Informasi yang didapatkan, tindakan bejat ini berawal sebulan lalu di Lorong Peluncuran, 28 Ilir, Palembang.
Enam bocah berinisial Sawa (12), Ada (12), Baya (12), Iha (12), Uda (12) dan Yag (11) yang keenam bocah yang semuanya lelaki ini berpasangan dalam melakukan tindakan asusila. Misalnya Sawa dan Ada, Baya dan Iha, Uda dengan Yag.

Sepekan kemudian, tindakan asusila kembali terjadi di lokasi berbeda yakni di rumah Damomon, seorang warga yang beralamat di 28 Ilir, Palembang. Uda, bocah putus sekolah memaksa Yig dan Nib, bocah perempuan yang masih berusia lima tahun melakukan tindak asusila. Hal itu disaksikan dua bocah lain yakni Sawa dan Ada.

Peristiwa yang ketiga kembali terjadi di rumah Damomon. Kala itu di rumah Damomon sedang ada hajatan, dan di bawah tenda hajatan inilah para bocah tersebut kembali melakukan tindak asusila. Uda memaksa Yig melayaninya dan aksi ini disaksikan Kan dan Narad, dua bocah lelaki lain. “Kami melakukannya, tapi berpasang-pasangan,” kata Uda sambil menundukkan kepalanya, di Mapolsek Ilir Barat II Palembang.

Perbanyak Kegiatan Anak

Pesta seks anak di bawah umur ini menampar wajah kehidupan bermasyarakat dan kepedulian sosial. Untuk menghindari pengulangan kejadian yang sama, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam memperketat kontrol masyarakat, mulai dari tingkat keluarga dan lingkungan. “Perkuat kontrol dan fungsi pendidikan lembaga keluarga,” kata Asrorun Niam di Jakarta.

Dia berharap, keluarga dan masyarakat bisa memberikan anak kegiatan yang bermanfaat sehingga bisa terhindar dari tindakan negatif.
“Perbanyak alternatif kegiatan bermain edukatif bagi anak,” imbuhnya.
Lebih lanjut, tayangan yang mendidik di televisi juga mesti diperbanyak. Juga perang atas terhadap pornografi tetap harus terus dilakukan dengan masif.

“Salah satunya percepatan pembentukan gugus tugas pemberantasan pornografi oleh presiden sebagaimana mandat UU Pornografi,” tuturnya.(bbs/net)

LBH Medan Ajukan PK

Intel Kejari Gerilya Menangkap Zainal

MEDAN-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan tidak akan tinggal diam terkait putusan kasasi MA yang menyatakan kliennya M Zainal Abidin Nasution (43), bersalah melakukan pembunuhan Komisaris PT Sewangi Sejati Luhur Kesuma Wijaya warga Jalan Bandung Medan No 90 pada 26 Mei 2009 lalu. Karenanya, LBH Medan akan mengajukan bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

“Kami akan melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA,” tegas Wakil Direktur LBH Medan, Muslim Muis, kemarin (20/4). Muslim mengakui, pihaknya sudah menerima salina putusan MA yang disampaikan jurusita pengganti PN Medan, dengan nomor 158/Akta Pid/2010/PN.Mdn. “Ditanda tangani jurusita pengganti Elisa Barnardus Sihotang SH, Selasa 12 April 2011 lalu,” tegas Muis.

Dalam surat putusan tersebut, sambung Muis, tertera bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2010 no 1760K/PID/2010 yang berbunyi mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No 188/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 8 Juni 2010, menyatakan terdakwa M Zainal Abidin Nasution telah sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan penganiayaan berat, dan menghukum 12 tahun penjara serta membayar biaya perkara semua tingkat peradilan tingkat kasasi sebesar Rp2.500.

“Putusan 12 tahun oleh MA, pada Zainal Abidin, itu menunjukan rasa ketidakadilan pada masyarakat kecil, atas pembunuhan Kusuma Wijaya.Yangkalah ini bukan Zainal tapi penegakan hukum di republik ini,” tegas Muis. Untuk melawan putusan itu, sambung Muis, maka LBH Medan akan mengambil langkah untuk Peninjauan Kembali (PK).
Sementara itu, informasi yang diperoleh dari sumber kepolisian, petugas intelijen Kejari Medan sedang memburu Zainal Abidin Nasution.  “Zainal sedang diburu untuk ditangkap,” kata sumber di kepolisian tersebut.

Zainal yang saat ini tidak diketahui keberadaannya, dikhawatirkan akan melarikan diri ke luar kota. “Informasinya, hasil putusan tersebut jangan sampai tahu oleh wartawan bila tahu takutnya Zainal akan lari. Karena, Intel Kejari akan melakukan penangkapan,” beber sumber yang tidak mau bercerita banyak.(rud/adl)

NATO Ngotot Bela Pasukan Oposisi Libya

PARIS- Perlawanan pasukan loyalis Presiden Libya Muammar Kadhafi belum bisa dipatahkan, hal itu membuat sejumlah negara NATO harus memutar otak. Prancis bersama Inggris akan mengirimkan penasihat militer untuk membantu pasukan pemberontak menyelesaikan konflik melawan pasukan pemerintah.

Juru bicara pemerintah Prancis, Francois Baroin menekankan, Prancis sama sekali tidak berniat untuk mengirimkan pasukan ke Libya. ’’Hanya penasihat militer dalam jumlah kecil akan dikirimkan untuk membantu Dewan Transisi Nasional untuk mengorganisasikan perlindungan terhadap masyarakat sipil,’’ ujarnya.

Dia menambahkan jumlah tak lebih dari 10 orang dan kebijakan tersebut merupakan bagian dari kerjasama koalisi barat dalam upaya campur tangan dalam krisis politik Libya. Para penasihat militer itu akan memberikan masukan kepada para pemimpin pemberontak tentang cara mengorganisasi pasukan mereka yang terpecah-pecah melawan tentara pemerintah. Masalah terbesarnya adalah pasukan Kadhafi mempunyai senjata lebih lengkap dan terlatih.
Mereka juga akan berkomunikasi dengan NATO di lokasi di mana pasukan pemberontak dan tentara Kadhafi berada.
Baroin enggan untuk mengungkapkan negara mana saja yang akan berpartisipasi dalam program tersebut. ’’Kami tidak dalam posisi untuk berbicara tentang negara lain,’’ jelasnya. Inggris bersama Prancis adalah dua negara yang berada di garda terdepan melakukan intervensi di Libya.

Di hari yang sama, Pimpinan Pemberontak Libya Mustafa Abdel Jalil bertemu Presiden Prancis Nicolas Sarkozy di Paris. Kunjungan tersebut untuk memenuhi undangan Sarkozy yang sempat tertunda.

Jalil kemungkinan akan meminta NATO untuk meningkatkan intensitas serangan udara. Namun, seorang sumber dari kelompok oposisi menyatakan, Jalil mungkin juga akan memberikan daftar nama pejabat Libya yang bisa diajak kerjasama ketika Muammar Kadhafi lengser.

Kantor kepresidenan Sarkozy menjelaskan, pembicaraan antara keduanya fokus pada menciptakan transisi demokratis di Libya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Libya Abdul Ati al Obeidi juga mengisyaratkan bahwa masa depan Libya bisa dinegosiasikan. Hingga saat ini pemerintah Libya menolak untuk membahas negosiasi tentang pengunduran diri Kadhafi dan mengisyaratkan bahwa pemilu hanya bisa dilangsungkan jika serangan udara barat dihentikan.
’’Hanya jika pemboman ini dihentikan, kata al Obeidi. Setalah enam bulan berikutnya, pemilu yang yang ddi bawah pengawasan PBB bisa dilangsungkan,’’ menurut siaran radio BBC seperti dilansir Reuters.
Obeidi menambahkan, pemilu tersebut bisa mencakup berbagai isu yang muncul di tengah rakyat Libya. ’’Semuanya bisa dinegosiasikan, termasuk masa depan Kadhafi sebagai pemimpin Libya,’’ paparnya. (cak/jpnn)

Polisi Thailand Bekuk Bandar Narkoba Nusakambangan

JAKARTA- Bandar sekaligus otak peredaran narkotika di Lembaga Pemasyrakatan (Lapas) Narkotika Nusakambangan berhasil dibekuk. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, penjahat tersebut bernama Abbas Qasirin warga negara Iran.

Ditemui setelah melantik kepala BNN tingkat provinsi dan kabupaten di Jakarta, Rabu (20/4), Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BNN Komjen Gories Mere mengatakan, Abbas berhasil ditangkap kepolisian Bangkok, Thailand. Saat ini, pemeriksaan terhadap Abbas terus berlangsung.

Kepolisian Indonesia juga sudah menjadwalkan untuk menerbangkan beberapa penyidik untuk memeriksa Abbas di Bangkok. Gories menjelaskan, aparat penegak hukum Indonesia berharap Abbas bisa diekstradisi ke Indonesia untuk menjalani pemeriksaan, hingga persidangan.

Jendral bintang tiga itu menjelaskan, sejatinya pemerintah Indonesia berpeluang besar mendatangkan pejahat tersebut.

Sebab, awal mula perburuan terhadap Abbas itu dimulai dari Indonesia. “Kami sudah menangkap jaringan di bawahnya. Bukti-bukti juga sudah lengkap, dan bisa segera disidangkan,” tandas Gories.
Hanya saja, pihak kepolisian Bangkok kebetulan berhasil menangkap saat Abbas beroperasi di negeri Gajah Putih tersebut. “Dia sudah lama tidak berada di Indonesia. Memilih beraksi sementara di Bangkok,” jelas matan Kadensus 88 Antiteror itu.

Gories menceritakan, awal mula pengejaran terhadap Abbas ini memang dimulai dari Indonesia. Setelah kabar pengejaran dilempar ke International Drug Enforcement , ternyata banyak negara yang juga memburu Abbas. Di antaranya Amerika Serikat, Thailand, dan Cina. (wan/nw/jpnn)

1...15,42215,42315,424...15,741Page 15,423 of 15,741

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor