Home Blog Page 15432

Bandar Sabu Diringkus

MEDAN- Dit Narkoba Poldasu berhasil meringkus pengedar narkoba jenis sabu-sabu di daerah Simalungun dengan mengamankan barang bukti lima gram sabu-sabu saat sedang melakukan transaksi di Simpang Dolok Merangir, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, Selasa (12/4) malam.

Zulham Nasution (42) Warga Huta II Marehat Tempel, Pematang Syahkuala, Kecamatan Gunung Malela, Simalungun diringkus polisi berdasarkan informasi dari masyarakat.

Polisi yang menyaruh sebagai pembeli ternyata tak membuat Zulham curiga, hingga antara petugas dan Zulham sepakat untuk melakukan transaksi sesuai dengan lokasi yang dijanjikan.

Sesuai dengan perjanjian bertemu di Simpang Dolok Merangir, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun.

Sesuai dengan kesepakatan, Zulham yang membawa sabu-sabu sebanyak 5 gram sesuai dengan pesanannya, begitu usai tranksaksi petugas langsung menangkap tersangka bersama barang bukti yang tidak bisa dielakkannya lagi.(adl)

Rumah Dinas Guru Jadi Ruang Kelas

Melihat Kondisi Bangunan Sekolah di Secanggang

Peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Langkat, sebagai wujud program pemerintah Kabupaten Langkat, belum sepenuhnya berjalan mulus. Pasalnya, sampai saat ini, masih ada saja bangunan sekolah, sebagai penunjang sarana prasarana pendidikan dalam kondisi rusak parah.

Salah satu bangunan sekolah yang memprihatinkan itu terdapat Sekolah Dasar (SD) Negeri Nomor 058109 Telaga Jernih yang berdiri di Dusun II Balai Gajah, Desa Teluk, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.
Bangunan sekolah yang didirikan pada tahun 1983 itu, hanya memiliki 4 ruang kelas termasuk bangunan satu ruang kelas bantuan pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2007 silam. Sementara sisanya (2 kelas), menggunakan rumah dinas guru.

“Guna menghindari proses belajar secara bergantian (paralel), kita menggunakan kantor guru dan rumah dinas guru sebagai ruang kelas, karena kelas yang ada, tidak mencukupi untuk menampung 110 siswa,” kata Kepala SDN 058109, Suriono, Rabu (13/4).

Lebih lanjut dikatakan dia, secara keseluruhan, kondisi bangunan sekolah sudah lapuk, sehingga sangat menganggu  kenyamanan praktik belajar mengajar. Bahkan para guru, mulai ketakutan berada diruang kelas berlama-lama, karena takut sewaktu-waktu bangunan sekolah akan rubuh.

Kerusakan bangunan, sambung dia, terlihat dari banyaknya plafon yang berlobang, jendela juga sudah banyak yang tidak berkaca, atap ruang kelas juga bocor dan kalau hujan turun, ruangan kelas kerab dibasahi air hujan.
Agar tetap bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, pihak sekolah melakukan perbaikan seadanya menggunakan papan kayu kelapa untuk membatasi antar ruang kelas yang bersebelahan. “Hal inilah yang dilakukan sembari menunggu perhatian pemerintah daerah,”ungkap Suriono.

Ironisnya, selain ruang kelas, ruang perpustakaan sekolah juga tidak ada. Saat ini, ruang perpustakaan berada di kamar mandi bekas yang tidak digunakan lagi. Ukurannya pun sangat minim, hanya berkisar 1 x 2 meter persegi.
Selain itu, kamar mandi untuk siswa juga tidak ada termasuk kamar mandi guru. Para guru dan siswa, berpindah-pindah kerumah warga untuk buang air kecil atau keperluan lainnya. Kondisi ini dirasakan siswa kurun waktu 28 tahun terakhir.

Untuk itu, pihak sekolah meminta kepada Pemkab Langkat, agar memperhatikan kondisi bangunan sekolah, guna kelencaran proses belajar mengajar di sekolah tersebut. “Kami sangat berharap adanya bantuan pemerntah untuk merenovasi bangunan sekolah kami,”pinta pihak sekolah.

Kadis Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Langkat Syam Sumarno ketika ditemui usai mengadakan rapat digedung DPRD Langkat mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung mengucurkan bantuan kepada sekolah dimaksud, karena sudah ada pendataan terlebih dahulu. “Untuk saat ini sudah ada data yang masuk kepada kita dari kantor unit, terkait bangunan sekolah yang menjadi prioritas pembangunan tahun ini. Mungkin SDN tadi rusak parah, tapi didaerah lain, ada bangunan sekolah yang lebih parah dari sekolah tersebut, pun begitu, kita tetap perhatikan kedepannya,”ungkap dia.  (ndi)

Evaluasi Kinerja Harus Menyeluruh

Ucapan Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang akan mencopot Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jika kinerjanya tidak maksimal ternyata hanya isapan jempol belaka.

Buktinya, beberapa Kepala Dinas yang dianggapnya tidak maksimal kerja dalam hasil evaluasi Triwilan I beberapa waktu lalu, ternyata ancaman pencopotan itu tidak terlaksana.

Berikut petikan wawancara antara wartawan Sumut Pos Ari Sisworo dengan Analis Politik asal Universitas Medan Area Dadang Darmawan Msi.

Bagaimana Anda memandang pernyataan-pernyataan Wali Kota yang bombastis namun tak terealisasi terkait rencana pencopotan SKPD?
Dalam hal ini, patut digarisbawahi memang pencopotan SKPD atau pejabat struktural di Pemko Medan adalah wewenang dari wali kota. Namun, kenyataan yang ada sebenarnya pernyataan tersebut sangat membingungkan dan tidak pada tempatnya.

Kenapa seperti itu?
Apa dasar wali kota melakukan evaluasi juga harus jelas. Kalau memang belum maksimal, harus dijelaskan apa yang belum maksimal. Karena evaluasi itu dilakukan, bukan hanya didasari dari kinerja tapi juga didasari dengan faktor atau fungsi budgetingnya. Misalnya, ketika daya serapan anggarannya kurang, ini juga disebabkan beberapa faktor. Artinya, evaluasi yang dilakukan haruslah secara menyeluruh. Baru bias diambil sebuah keputusan apakah kepala dinas atau SKPD tersebut akan dicopot atau tidak.

Apa dampak sikap wali kota tersebut?
Kita ketahui, wali kota kita ini kan masih baru. Jadi mungkin belum berpikir dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernyataan-pernyataan tersebut.

Dampak seperti apa?
Dengan gertakan-gertakan yang tidak pada tempatnya itu, akan membuat kepala dinas atau SKPD menjadi nyaman untuk bekerja. Dan apa yang dilontarkan wali kota itu bukanlah sesuatu yang bijak. Dan ini kontra produktif pada pelayanan publik yang seharusnya dimaksimalkan SKPD yang ada.

Jadi, kapan baru bisa dilakukan evaluasi atau pencopotan SKPD tersebut?
Setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh, baru bias diambil kesimpulan. Dalam hal ini, layak juga jika wali kota melibatkan pihak-pihak terkait, misalnya dewan kota atau juga melibatkan para akademisi untuk mengkaji atau menilai dari hasil evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan.(*)

Kalian Jangan Cari Masalah…

Dicecar Dewan, Ketua Tim Aset TNI AU Marah

MEDAN- Ketua Tim Asset Mabes TNI AU Brigjen Sunarto marah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi A DPRD Sumut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut dan Medan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan serta masyarakat Sari Rejo, Rabu (13/4).

Kemarahan Brigjen Sunarto tersebut disebabkan cecaran dari anggota Komisi A DPRD Sumut yang menyatakan, masyarakat Sari Rejo telah memiliki kekuatan hukum melalui putusan Mahkamah Agung (MA) RI No : 229K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995 yang amar putusannya diantaranya, -tanah-tanah sengketa adalah tanah garapan, bahwa perbuatan tergugat yang melarang penggugat membangun rumah atau mengharuskan penggugat-penggugat agar terlebih dahulu memperoleh izin dari tergugat untuk membangun rumah di atas tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melanggar hukum.

Namun, pihak TNI AU terus mengklaim, penggugat dalam hal ini masyarakat adalah penggarap, sehingga tetap tidak berhak memiliki atau mendapatkan sertifikat hak milik. Hal itu juga ditandai dengan adanya register IKN No 50506001 yang menjadi dasar klaim TNI AU atas tanah tersebut.

Pernyataan dari TNI AU tersebut spontan dibantah Komisi A DPRD Sumut. “Ya kalau masih penggugat belum memiliki sertifikat hak milik. Kalau sudah memiliki sertifikat hak milik tersebut, mereka bukan lagi penggarap tapi pemilik,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi pada RDP tersebut.

Bukan itu saja, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan segenap anggota Komisi A DPRD Sumut lainnya seperti Nurul Azhar, Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Isma Fadly Ardya Pulungan dan anggota Komisi A lainnya sontak membuat Ketua Tim Asset TNI AU Brigjen Sunarto marah.

“Kalian jangan cari masalah. Kami (TNI AU, red) tidak pernah mencari masalah,” ucap Brigjen Sunarto pada RDP tersebut sambil melemparkan berkas yang dipegangnya di mejanya.

Kemarahan itu, sontak membuat segenap peserta rapat terdiam. Namun, Ketua Komisi A DPRD Sumut langsung memegang kendali dan membantah pernyataan Ketua Tim Aset TNI AU tersebut. “Ini bukan rapat macam-macam. Ini rapat yang formal dan resmi. Ini membahas tentang masa depan ribuan masyarakat yang ada di Sari Rejo,” jawab Hasbullah.

Di akhir rapat tersebut, Hasbullah yang dikonfirmasi Sumut Pos mengenai pernyataan kasar dari Ketua Tim Asset TNI AU tersebut menjawab dengan enteng. “Biasalah, memang seperti itu,” katanya.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Sumut Marasal Hutasoit kepada Sumut Pos menyatakan, dengan klaim-klaim yang dilakukan pihak TNI AU dan BPN dalam hal ini perwakilan pemerintah, itu menandakan tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil.

“Dari hasil rapat ini, menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Tanah yang seharusnya menjadi milik masyarakat, tapi diklaim menjadi milik pemerintah,” tegasnya.

Setelah itu, perdebatan terus berlanjut. Kali ini yang dicecar anggota Komisi A DPRD Sumut adalah pihak Pemko Medan yang diwakili oleh Assisten Umum Pemko Medan Sulaiman.

Pada kesempatan itu, Pemko Medan berjanji akan melakukan inventarisir di lokasi sengketa yang kemudian laporan inventarisir tersebut akan dijadikan acuan kepada TNI AU dalam upaya kesepahaman penyelesaian sengketa tersebut antara Pemko Medan dan TNI AU.

Sedangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut yang diwakili Kepala Bidang Sengketa Konflik dan Pertanahan Dr Supriadi menjelaskan, persoalan ini pada prinsipnya bermuara ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Karena pada dasarnya, apakah nantinya aset tersebut akan dilepaskan kepada warga atau tidak, tetap harus mendapat jawaban atau persetujuan dari Kemenkeu.

“Dalam rapat ini, kita semua memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa mengambil keputusan. Solusi terbaik adalah kita mempertanyakan persoalan ini langsung ke Kementerian Keuangan saja, karena dilepas atau tidak nya tanah tersebut kepada masyarakat itu adalah keputusan dari Kemenkeu,” bebernya.

Pernyataan dari Kabid Sengketa Konflik dan Pertanahan BPN Sumut tersebut, dinilai paling relevan oleh segenap peserta rapat. Akhirnya, rapat diskors dengan menghasilkan kesimpulan bahwa, baik Komisi A DPRD Sumut, Tim Aset TNI AU, perwakilan Masyarakat Sari Rejo, BPN Medan dan Sumut serta Pemko Medan akan datang ke Kementerian Keuangan. Sayangnya, rencana keberangkatan mereka ke Kemenkeu belum terjadwal kapan.

Perwakilan Masyarakat Sari Rejo yang diwakili Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan dan beberapa anggota Formas kepada Sumut Pos menyambut baik adanya rencana pertemuan dengah Kemenkeu. Karena dengan pertemuan nantinya, diharapkan ada titik terang dari sengketa tanah tersebut.(ari)

Usut Pungli Jembatan Timbang

MEDAN- Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP), medatangi gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Rabu (13/4). Mereka, meminta Kejatisu agar tidak main-main dalam membongkar kasus dugaan pengutipan liar (pungli) di Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut.

Koordinator aksi AMPP, Rahmat Hidayat dalam orasinya mengatakan, kutipan dana di jembatan timbangan yang ada di Sumatera Utara merupakan suatu dugaan kepentingan setoran kepada petinggi sumut sebesar Rp300 juta per bulan. Dimana, dana siluman ini dikumpulkan dari Unit Pelaksana Penimbangan Kenderaan Bermotor (UPPKB) Jembatan Timbangan yang diperoleh setiap bulannya.

Di samping adanya dugaan setoran kepada petinggi Dishub Sumut, dalam pengelolahan Jembatan dan Timbangan rawan praktek korupsi akibat lemahnya pengawasan di lapangan. Menurutnya, sejak diberlakukannya Perda No 14 Tahun 2007 tentang pengendalian muatan angkutan barang pada Februari 2008 disinyalir dijadikan sebagai alat melakukan aksinya.

Seharusnya, isi dan fungsi perda tersebut digunakan sebagai alat untuk memasukkan atau penambahan pendapatan daerah. Namun kenyataannya, hanya segelintir yang didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jembatan Timbangan. Buktinya, dari Rp6.5 milliar yang ditargetkan dari seluruh jembatan timbangan se- Sumut nyatanya hanya Rp3,8 milliar yang dihasilkan.

Sementara itu Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan Tarigan SH, di hadapan massa berjanji akan menyampaikan tutuntan massa pada pimpinan Kejatisu.

Sementara itu, puluhan massa dari Satma Pemuda Pancasila (PP) juga mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Rabu (13/4). Mereka menuntut penuntasan kasus penggelapan pajak reklame atas nama PT HM Sampoerna melalui pihak ketiga.

“Kejatisu belum maksimal dan masih lamban menangani dan memberantas dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Koordinator Aksi Bahreen Rambe dalam orasinya.

Kedatangan massa tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Dalam melancarkan aksinya, massa memanjat dan menggoyang-goyangkan pagar kantor Kejatisu.
Namun aksi tersebut tidak berbuntut anarkis. Aksi tersebut membuat laju kenderaan lalu lintas sempat terganggu da macet.

Kedatangan massa ini diterima Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Edi Irsan Tarigan. Edi berjanji, pihaknya akan menyampaikan tuntutan massa ke Kajatisu.  (rud)

Seimbangkan Pendidikan Agama dan Umum

Yayasan Perguruan Muhammadiyah Lubuk Pakam

Yayasan Perguruan Muhammadiyah, Jalan RA Kartini memiliki visi menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, beriman serta bertaqwa.

Irwandi, Pengurus Yayasan Perguruan Muhammadiyah Lubuk Pakam, bersama Kepala SD, Wachidun dan Kepala SMP,  Weni Zahara, SSi serta kepala SMA, Nurhayati Siregar PPd, mengatakan, untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berdisiplin, bertangungjawab, cinta tanah air, yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad.

Semenjak berdiri tahun 1948, Yayasan Perguruan Muhammadiyah Lubuk Pakam memiliki sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP dan SMA. Dalam proses mengajar, pelaksanaannya menyeimbangkan pendidikan agama dan umum.
Nah, untuk mempermudah proses mengajar, Yayasan Perguruan Muhammadiyah Lubuk Pakam memiliki fasilitas gedung sendiri dilengkapi sarana olahraga, berupa lapangan basket, futsal, bola voli, badminton, sepak takraw, tenis meja, ruang perpustakaan dan ruang komputer.

Selain lokasinya di tengah-tengah Kota Lubuk Pakam, sekolah ini juga mudah menjangkaunya. Sarana penunjang lainnya, berupa musalla untuk kegiatan salat berjamaah.

Kemudian, murid-murid yang kurang mampu serta berprestasi disediakan bantuan berupa beasiswa bagi juara I, II dan III setiap kelas. Beasiswa itu berupa pembebasan uang sekolah serta pemberian sertifikat sebagai juara dan penerima beasiswa.

Sedangkan untuk tenaga pengajar, terdiri dari tenaga pengajar yang terampil serta andal. Proses belajar mengajar berlangsung pagi hari. Dengan luas areal hampir 1,7 hektar, sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan.
Selain itu, keunggulan Yayasan Perguruan Muhammadiyah Lubuk Pakam juga diajarkannya dua bahasa, Arab dan Inggris. Agar tidak ketinggalan informasi teknologi (IT), pada tingkat SMA telah berbasis IT.(btr)

Warga Minta Kepling Dicopot

MEDAN- Puluhan warga Jalan Brigjen Katamso, Gang Kasih, Lingkungan V, Kelurahan Sei Mati, Medan Maimon, menggelar unjuk rasa di kantor Lurah Sei Mati, Rabu (13/4) pukul 10.00 WIB. Mereka menuntut Kepling mereka dicopot dari jatannya karena tidak transparan dan arogan terhadap warga.

Unjuk rasa ini bermula dari penolakan warga atas berdirinya tower di salah satu bangunan rumah toko milik warga yang diduga tidak memiliki izin dan tidak ada kordinasi dengan warga sekitar.

“Seharusnya mereka koordinasi dengan warga yang berjarak 40 meter dari lokasi, karena dari dampak radiasi tower sudah menimbulkan gejala dan pengaruh terhadap warga,” kata Erwin Siregar kepada wartawan.
Menurut warga, sebelumnya pada Desember 2010 lalu, mereka sudah pernah melaporkan hal ini kepada kepling mereka. “Kepling hanya menyarankan untuk membuat proposal yang tidak jelas untuk diajukan ke pihak perusahaan,” ujar Erwin lagi.

Menanggapi tuntutan warga, Hasbian Siregar Lurah Sei Mati yang baru menjabat selama 2 minggu berjanji akan mencopot Kepling V. Perjanjian itu dituangkan di atas selembar kertas yang ditandatangani lurah dan pejabat kelurahan. “Bila tanggapan kami juga tak dijalankan, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, dan tidak hanya itu, upaya hukum juga akan kami lakukan,” tambah Erwin.(adl)

Motor Turing Jarak Jauh

Kawasaki Ninja 1000

Kawasaki meluncurkan Ninja 1000 baru yang dirancang perpaduan untuk turing, tapi dengan performa mesin yang galak. Basis moge ini dipakai dari Z1000 dengan model naked. Pengembangan diberikan pada Ninja 1000.

Perubahan paling mencolok dari Ninja 1000  tampak pada fairing. Desainnya menyatu, mulai dari lampu depan sampai menutup mesin, yang dikombinasi dengan lubang angin. Begitu juga dengan tangki bensinnya memiliki muatan 19 liter. Dengan kapasitas tangki segitu bisa menempuh jarak perjalanan 300 km  karena konsumsi bahan bakarnya 7,5 liter per 100 km.

Motor ini berpendingin cairan, DOHC, 4 silinder segaris dan mempunyai tenaga 133HP pada 9.600 rpm dengan torsi 110 Nm pada 7.800 rpm. Termasuk juga sistem bahan bakar masih menggunakan karburator Keihin 38 mm. Hanya, sproket belakang dikurangi 4 gigi dengan tujuan agar tenaga mesin bisa didapat pada putaran rendah (putaran bawahnya galak). Ditambah dengan buka tutup gas yang halus, sangat membantu penghematan bahan bakar. Harga dibanderol Rp148 juta lebih. (net/jpnn)

Harganya Dipatok Rp254 Juta

Motor Horex VR6 Pabrikan Jerman

Salah satu merek sepeda motor Jerman, Horex kembali masuk jalur pasar (setelah berhenti pada 1950-an) akan memasarkan produknya akhir 2011 yang kini sedang menjalani tes.

Mesin yang digendong kendaraan berotot ini cukup radikal, berkonvigurasi “V” dan punya tenaga 200 HP, juga lagi dalam pengembangan. Motor ini dikatakan radikal karena, jantung pacu Horex berkapasitas 1.218 cc V6 (bore 68 mm dan stroke 55 mm) dilengkapi supercharged ini, terinspirasi dari kesuksesan mesin VR6 VW. Jika dilihat dari luar penampilannya seperti tiga silinder, padahal multisilinder segaris.

Mesin ini digarap oleh insinyur Jerman Clemens Neese bersama mitra bisnisnya, Frank Fischer. Pengembangannya sudah dilakukan selama lima tahun terakhir secara rahasia. “Ini mesin 6 silinder yang halus, tapi hentakannya ganas dengan mengeluarkan suara yang khas,” bangga Fischer. Sedang desain motor dikerjakan oleh Peter Naumann dengan karya besarnya seperti Moto Guzzi MZ 1000 dan 1000SF. Dan paling fenomenal skuter BMW C1 dan konsep tiga roda Clever dengan kedua roda depan dimiringkan saat hendak membelok.

Jadi, lanjutnya, ini satu-satunya cara bisa mengevaluasi respon mesin di semua kondisi, dan mengetahui bagaimana kerja per dan kerangka dengan beban yang berbeda di jalanan aspal.  Kemudian, untuk menekan efisiensi (biaya), banyak komponen komersil dipakai saat pengujian, kecuali sistem exhaust yang tampaknya belum siap diproduksi. Horex diberi  teknologi tough rubber belt untuk mengirim daya yang disalurkan ke roda belakang. Horex akan dipasarkan akhir 2011 dengan harga diperkirakan Rp234 juta, masih lebih murah ketimbang pesaingnya Yamaha V-Max yang dibenderol Rp254 juta. (net/jpnn)

RSU Pirngadi Rawan Curanmor

MEDAN- RSUD dr Pirngadi Medan mulai tidak aman bagi para pengendara sepeda motor yang memarkirkan sepeda motornya di rumah sakit itu. Pasalnya, kasus kehilangan kenderaan kembali terjadi lagi di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. Kejadian kali ini dialami salah seorang pegawai RSUD dr Pirngadi Medan, Haris Purwadi (41), Warga Marelan Pasar IV.

Saat ditemui di kawasan rumah sakit, Selasa siang (12/4), Haris menyebutkan, sekitar pukul 08.00 WIB, dirinya memarkirkan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BK 5581 XY di parkiran yang tak jauh dari kantin rumah sakit.

Namun sekitar pukul 11.00 WIB, ketika dirinya kembali ke lokasi parkir, dia sudah tidak melihat lagi sepeda motornya terparkir di sana. “Sepeda motor saya parkirkan di tempat parkir kendaraan pegawai yang berada di dekat kantin belakang rumah sakit. Ketika turun dan mau ngurus paman saya yang sakit. Taunya kereta saya sudah nggak ada lagi diparkiran. Dan kejadian ini sudah dua kali terjadi dalam waktu berdekatan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Padahal, sepeda motor second tersebut baru dua bulan dibeli Haris secara kredit.

“Saya sudah biasa parkir di tempat itu, tapi nggak nyangka hari ini kok bisa apes. Dan kasus seperti ini juga pernah terjadi dalam waktu yang berdekatan,” sebut Haris. Atas kejadian itu Haris selanjutnya melaporkan kasus tersebut ke Polresta Medan.

Sementara itu direktur utama RSUD dr Pirngadi Medan, Dewi F Syahnan saat dikonfirmasi via ponselnya membenarkan perihal hilangnya sepeda motor yang dialami salah seorang pegawai pirngadi.

Dewi juga mengatakan, kehilangan sepeda motor yang dialmi pegawainya bukanlah tanggung jawab rumah sakit. Selain sepeda motor yang tidak diparkir di tempat parkiran resmi,  pengelolaan perparkiran rumah sakit milik Pemko itu juga bukan ditangani pihak rumah sakit melainkan Dinas Perhubungan Kota Medan. Untuk itu lanjut Dewi, upaya yang akan dilakukan manajemen rumah sakit saat ini adalah meminta Pemerintah Kota Medan agar memberikan keleluasaan untuk pihak RSUD dr Pirngadi Medan mengelola perparkirannya sendiri.(uma)

1...15,43115,43215,433...15,696Page 15,432 of 15,696