Home Blog Page 1547

PLN Targetkan 3 Juta Pelanggan Sumut dengan Kemudahan Layanan PLN Lewat PLN Mobile

PLN MOBILE: Seorang pelanggan menggunakan aplikasi PLN Mobile.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN terus mengkampanyekan penggunaan aplikasi superapps PLN Mobile kepada pelanggan di Sumatera Utara.

Transformasi digital ini untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan PLN.

PLN UID Sumatera Utara memiliki jumlah pelanggan hingga bulan April 2023 sebanyak 4.345.134 pelanggan tersebat di 12 Unit Pelaksana (UP) dan 67 Unit Layanan Pelanggan (ULP), meliputi tarif rumah tangga, bisnis, industri hingga tarif sosial.

Senior Manager Niaga & Pelayanan Pelanggan, Nova Sagita mengatakan, PLN UID Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. PLN juga mengajak masyarakat untuk mendownload dan merasakan pengalaman yang lebih baik berupa kemudahan mengakses layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile.

“Jumlah downloader aplikasi PLN Mobile di Sumatera Utara hingga triwulan I tahun 2023 mencapai 63,98% telah menggunakan dan menikmati kemudahan layanan PLN. Melalui PLN Mobile, diharapkan menjadi solusi komunikasi antara PLN dan pelanggan,” ujar Nova.

PLN Mobile juga semakin memanjakan pelanggan dengan berbagai kemudahan yang ada. Selain layanan pasang baru, tambah daya, keluhan, pengaduan, pembayaran rekening listrik, pembelian token hingga layanan listriQu dan layanan internet. Kini pengguna PLN Mobile juga dapat mengetahui lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melalui fitur electric Vihicle.

Tercatat, sebanyak 560 ribu lebih transaksi melalui aplikasi superapps ini meliputi pembayaran rekening listrik, pembelian token dan pembayaran layanan internet. Tidak hanya itu, penggunaan fitur Pasang Baru (PB), Penambahan Daya (PD) dan Penerangan Sementara (PS) telah mencapai 83% dan sebanyak 70% pelanggan telah menggunakan fitur pengaduan.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Awaluddin Hafid mengungkapkan, PLN Mobile menawarkan solusi dan experience baru yang terintegrasi bagi seluruh pelanggan PLN.

Layanan ini memberikan one stop solution kepada pelanggan berkaitan dengan pelayanan selama 24 jam.

“PLN Mobile merupakan salah satu bagian dari transformasi yang dilakukan PLN yaitu Customer Focused. Melalui transformasi ini PLN akan menjadi pilihan nomor satu pilihan pelanggan dalam solusi energi dan mencapai 100 persen elektrifikasi. Selain mudah digunakan, aplikasi ini memberikan kemudahan pelanggan untuk tidak perlu lagi datang ke kantor PLN,” kata Awaluddin.

Aplikasi PLN Mobile ini dapat di unduh melalui playstore atau appstore di smartphone. (ila)

Sofyan Siregar Dikukuhkan Jadi Kadis Kominfo Binjai

LANTIK: Sekda Binjai, H Irwansyah Nasution saat mengukuhkan dan melantik pejabat Pemko Binjai, akhir pekan lalu.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sofyan Siregar dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai. Pengukuhan Sofyan dilakukan seiring perubahan dari tipe C ke tipe B.

Selain Sofyan, Rahmad Fauzi Salim juga dikukuhkan sebagai Penjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai. Pengukuhan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution, akhir pekan lalu.

Sekda juga melantik dan memimpin pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas di Aula Balai Kota Binjai. Pelantikkan ini berdasarkan Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-354/K/Tahun 2023 Tanggal 23 Mei 2023.

Sekda mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dikukuhkan dan dilantik. Dia berharap, para pejabat yang baru saja dikukuhkan dan dilantik mampu menjalankan peran barunya dengan amanah, serta memberikan kontribusi berharga bagi pembangunan Kota Binjai.

“Lakukan koordinasi, kerjasama dan hubungan yang baik dengan berbagai pihak untuk kelancaran dan kesuksesan program kerja Pemerintah Kota Binjai. Bekerjalah dengan semangat, disiplin, jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing,” jelasnya.

Sekdako menjelaskan, perubahan Nomenkelatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyegaran dan diharapkan semakin menyempurnakan kinerja Pemerintah Kota Binjai dalam lingkup Kepegawaian.

Begitu juga dengan peningkatan tipe Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dari tipe c ke tipe b.

“Diharapkan (peningkatan tipe Diskominfo Binjai) dapat menambah semangat dan etos kerja yang tinggi dalam lingkup pemberdayaan komunikasi, media, jaringan dan aplikasi, serta dalam penyebaran informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Binjai,” pungkasnya.

Adapun yang mereka dilantik Muhammad Iqbal sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Salmadeni sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Fernandos Alfalah Simanjuntak sebagai Pj Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai, Nurfadhillah Mahyuni Siregar sebagai Lurah Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat, Akmal Fachruddin Kahar sebagai Lurah Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara. (ted/ram)

Mulai Hari Ini Hingga 30 September 2023, Denda PKB Diputihkan, Pajak Progresif Dihapus

ANTRE: Masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan antre di Loket I Pendaftaran dan Penetapan kantor Samsat Medan Utara, Jalan Putri Hijau Medan.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) kembali dibuka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Pemutihan denda PKB yang merupakan keputusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi itu diberlakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mulai hari ini, Senin (29/5)

Dalam SK Gubernur bernomor: 188.44/340/KPTS/2023 menyebutkan, pelaksanaan program, bebas denda PKB dan BBNKB II, bebas pokok BBNKB II, bebas pajak progresif, bebas pokok tunggakan PKB tahun III dan bebas denda SWDKLLJ untuk satu tahun yang lewat. Melalui program ini, masyarakat akan mendapatkan keringanan berupa penghapusan atau diskon denda akibat pajak yang telat atau tidak dibayarkan.

Dengan mengikuti pemutihan pajak kendaraan, masyarakat yang menjadi wajib pajak hanya perlu melunasi pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa membayar denda keterlambatan. Bukan hanya itu, program pemutihan pajak kendaraan juga biasanya meliputi pemberian insentif berupa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala Bapenda Sumut, Achmad Fadly mengatakan, program pemutihan itu akan berlaku sampai 30 September 2023. Menurut Fadly, langkah pemutihan denda PKB ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kenderaan bermotor. Sehingga dapat mendorong pembangunan di Sumut ini.

Karenanya, Fadly berharap agar keputusan Gubernur ini dapat disosialisasikan kepada lapisan masyarakat. “Dengan peraturan Gubsu ini juga untuk menghapuskan registrasi kenderaan bermotor. Kita harapkan juga pergub ini dapat berjalan dengan baik dan kiranya awak media dapat membantu kami mensosialisasikan program ini sehingga dapat meningkatkan kemampuan pendapatan asli daerah,” kata Fadly kepada wartawan, kemarin (27/5).

Fadly menerangkan, penghapusan pajak progresif ini tujuannya agar Bapenda memiliki up date data yang baik. Dan cukup hanya 1 nama dengan pajak single identity sehingga memudahkan pendataan.

Menurutnya, jumlah kenderaan bermotor di Sumut dan hasil pemutihan yang dilakukan, ada perubahan yang signifikan mencapai 9,9 persen. “Kondisi saat ini target PAD dari program pembebasan denda dan pajak progressif kenderaan bermotor sebesar Rp2,7 triliun di 2023. Untuk biaya balik nama Rp1,7 triliun tahun anggaran 2023 menjadi kontribusi pada tahun 2023,” pungkasnya.

Kasubdit Regident Dirlantas Polda Sumut, AKBP M Aritonang, mengatakan, sosialisasi ini adalah implementasi pelaksanaan peraturan gubernur untuk membebaskan denda pajak kenderaan bermotor atau pemutihan pajak.

“Tiga instansi utama yang dipercayai mengawasi Samsat akan berupaya menaikkan pendapatan PAD dari sektor pajak kenderaan bermotor. Dimana kita sama sama ketahui bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar pajak dan tidak membayar pajak kenderaan bermotor mereka,” ungkapnya.

“Target kita dengan adanya pemutihan pajak kendaraan diharapkan semakin banyak lagi warga yang membayarkan pajak kendaraan mereka di tahun 2023 ini,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sumut, Thamrin Silalahi, mengatakan masyarakat di Sumut harus diberi edukasi untuk menjadi warga yang taat terhadap pajak. “Pemerintah masih perlu membina agar minset mereka terbuka dan mau membayar pajak kenderaan. “Jangan hanya menuntut hak sementara kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, program Gubernur Sumut dan Dirlantas Polda Sumut harus didukung agar PAD Pemprov Sumut dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan di Sumut pun dapat berjalan. “Kami selalu siap untuk mensuport. Kami juga memberikan suport membebaskan denda, tujuannya agar bisa bagaimana kepatuhan warga mencapai 75 persen tahun 2023,” pungkasnya. (gus/adz)

Petugas Daker Makkah Tiba, Sambut Kedatangan Jamaah dari Madinah

DOKUMEN JAMAAH: Seorang petugas memasukkan dokumen berupa paspor, visa dan lainnya ke dalam tas calon jamaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Minggu (28/5).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Petugas haji daerah kerja (Daker) Makkah tiba di Jeddah. Mereka segera bersiap di pos tugas masing-masing, untuk menyambut kedatangan jamaah haji dari Madinah. Sesuai dengan jadwal yang disusun Kementerian Agama (Kemenag), jamaah mulai diberangkatkan dari Madinah ke Makkah pada 2 Juni.

Kedatangan rombongan petugas Daker Makkah itu disambut langsung Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid. Dia menuturkan, pada 27 Mei pukul 18.00 waktu setempat (22.00 WIB) mendarat sebanyak 272 orang petugas. Sekitar dua jam sebelumnya sudah mendarat 154 orang petugas. Lalu pada 28 Mei pukul 21.30 WIB tadi malam, dijadwalkan mendarat sebanyak 210 petugas Daker Makkah. “Alhamdulillah 426 petugas Daker Makkah sudah mendarat,” kata Subhan kemarin (28/5).

Petugas tersebut termasuk tim kesehatan. Mantan Kepala Daker Makkah itu mengatakan, petugas langsung menempati pos masing-masing. Termasuk petugas kesehatan yang bertugas di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkahn

Subhan mengatakan saat ini konsentrasi jamaah masih di Madinah. Dia menjelaskan, sejak 24 Mei lalu, jamaah secara bertahap tiba di kota tempat Nabi Muhammad dimakamkan itu. Sampai dengan kemarin pukul 11.10 WIB, sebanyak 27.952 jamaah sudah diberangkatkan menuju Madinah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.157 jamaah sudah mendarat di Madinah.

Menurut Subhan, jamaah berada di Madinah selama sembilan hari. Rencananya mulai 2 Juni nanti, jamaah diberangkatkan ke Makkah. Saat perjalanan menuju Makkah, jamaah juga mengambil ihram di masjid Bir Ali. Subhan mengatakan masih ada waktu yang cukup untuk petugas Daker Makkah bersiap sambil menunggu kedatangan jamaah.

Dia mengatakan, nantinya Daker Makkah tidak hanya menyambut kedatangan jamaah dari Madinah. Tetapi juga jamaah gelombang kedua, yang terbang dari tanah air menuju Jeddah. Subhan mengatakan penerbangan gelombang kedua bakal dijalankan pada 8-22 Juni. “Jadi mulai 8 Juni, Daker Makkah akan menerima kedatangan jamaah haji dari Madinah dan Jeddah,” tuturnya. Perlu pengaturan dan koordinasi yang baik supaya pelayanan tetap maksimal.

Kemenag sudah menyiapkan 108 unit hotel di Makkah. Saat ini kondisinya sudah siap menerima kedatangan jamaah. Seluruh hotel itu berada di lima wilayah. Yaitu di Mahbas Jin, Raudhah, Jarwal, Misfalah, dan Syisyah. Wilayah paling dekat dengan Masjidilharam adalah Jarwal, sekitar 850 meter. Sementara yang terjauh adalah Syisyah sekitar 4,3 km.

Sementara itu jumlah jamaah haji yang wafat bertambah satu orang. Achmad Suhadak Riduwan, 53, jamaah asal Gresik yang tergabung dalam Kloter 9 Embarkasi Surabaya (SUB) dinyatakan wafat ketika mendarat di bandara Madinah kemarin. Ketua Kloter 9 Embarkasi Surabaya Kholis F. mengatakan selama perjalanan dari Surabaya sampai dengan Madinah, kondisi Suhadak terlihat baik-baik saja. “Almarhum meninggal karena serangan jantung,” tutur dia.

Kemenag terus mengimbau supaya jamaah menjaga kesehatan selama di Madinah. Pasalnya puncak haji atau wukuf di Padang Arafah masih cukup lama. Juru bicara Panitia PEnyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat Akhmad Fauzin mengatakan, saat ini cuaca di Madinah cukup terik. “Pastikan saat berziarah membawa alat pelindung seperti payung atau topi,” katanya.

Supaya jamaah tidak langsung tersengat panas matahari. Jamaah juga dihimbau untuk beriziarah secara berkelompok. Sebelum meninggalkan hotel, pastikan kamar sudah terkunci dan kuncinya dititipkan kepada petugas hotel di bagian lobi.

Di bagian lain kalangan travel haji khusus dibuat cemas dengan pelaksanaan haji furoda atau mujamalah. Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada mengatakan ada kemungkinan harga visa haji furoda tahun ini meningkat signifikan. “Informasi yang saya terima, 99 persen konfirmasi ada haji furoda,” katanya.

Dia memperkirakan harga visa furoda bisa sampai USD 12.000 atau sekitar Rp180 juta per orang. Dengan harga visanya saja yang besar, maka paket haji furoda juga cukup fantastis.

Wawan mengatakan travel haji atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) bisa saja memasang tarif paket haji furoda sebesar USD 29.000 per jamaah atau sekitar Rp 435,23 juta per orang.

Biaya haji furoda selama ini memang dikenal sangat mahal. Tetapi kelebihannya adalah tidak ada antrian. Jamaah bisa langsung berangkat tahun ini juga. Berbeda dengan haji khusus yang sudah antri sekitar lima tahunan. Travel haji yang memberangkatkan haji furoda, wajib melapor ke Kemenag.

Sementara itu, Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Eka Putu Cahyadi mengungkapkan, Kementerian Perhubungan bersama pemangku kepentingan di sektor penerbangan siap memberikan pelayanan yang optimal kepada para jamaah haji 2023. Sejumlah upaya telah dilakukan. Baik mulai dari menyiapkan sarana dan prasarana hingga personil yang bertugas menjaga keselamatan, keamanan, dan pelayanan para jamaah.

“Apalagi pada tahun ini sebanyak 30 persen jamaah haji adalah lansia. Untuk itu, Kemenhub telah berkoordinasi dengan operator bandara dan maskapai untuk memberikan pelayanan yang ramah lansia. Para jamaah haji lansia menjadi salah satu fokus utama pelayanan kami,” ucapnya.

Sedangkan, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) M Mauludin menjelaskan, untuk memastikan keselamatan penerbangan, para inspektur DKPPU dan Kantor Otoritas Bandara telah melakukan pengawasan melalui ramp check di 13 bandara embarkasi haji 2023. Di mana, hingga sajauh ini sejumlah pesawat yang dilakukan pemeriksaan masih nol temuan dan dinyatakan laik terbang.

“Pengawasan ini meliputi dokumen yang wajib onboard di pesawat udara, memonitor masalah yang terjadi serta perbaikannya, memonitor pelaksanaan perawatan rutin/berkala yang wajib dikerjakan dan memeriksa kondisi umum pesawat setiap kedatangan dan keberangkatan,” jelasnya.

Pada tahun ini maskapai penerbangan yang ditetapkan pemerintah melalui Kemenag untuk melayani angkutan haji yaitu Garuda Indonesia sebanyak 14 armada dan Saudi Arabian Airlines sebanyak 10 armada sebagai penerbangan niaga tidak berjadwal (charter). Kedua maskapai tersebut akan melayani sebanyak 221.000 jamaah yang terbagi menjadi 537 kloter. Di mana, Garuda Indonesia akan melayani 287 kloter dan Saudi Arabian Airlines melayani 250 kloter. “Kemudian, terkait adanya rencana penambahan kuota haji pada tahun ini, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara juga telah memberikan izin penerbangan bagi kloter kuota tambahan,” ujarnya.

 

Gubsu Apresiasi Pelayanan Satu Atap

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melepas calon jamaah haji kelompok terbang (Kloter) 5 asal Kota Medan dan Tanjungbalai berjumlah 356 orang. Gubsu pun memuji pelayanan satu atap selama proses penerimaan di Embarkasi Medan dan pemberangkatan ke Tanah Suci.

“Saya lihat Pak Kakanwil terus ada di sini untuk melayani jamaah. Tentu apresiasi kepada petugas. Saya juga mendengar pelayanan satu atap dilaksanakan dengan baik,” kata Gubsu, memberikan sambutan di Aula Madinatul Hujjaj, Minggu (28/5).

Ia juga sengaja hadir dalam prosesi pelepasan, karena rindu suasana keberangkatan haji bersama jamaah. Ia berharap seluruh jamaah memanfaatkan berangkat haji dengan terus beribadah karena banyak keutamaan dan pahala yang berlipat ganda selama mengerjakan ibadah di tanah suci. “Yakinkan diri untuk selalu sehat. Beribadah niat karena Allah. Banyak keutamaan dan pahala berlipat ganda. Banyak orang berebut untuk masuk ke Raudah hanya untuk meraih ampunan Allah, meminta kemudahan dalam kehidupan di dunia,” ucapnya.

Gubsu juga mengingatkan kepada jamaah, untuk menjaga kekuatan fisik dan tidak menghabiskan tenaga untuk yang sunnah saja sehingga rukun haji yang wajib jadi tertinggal. Ia juga meminta jamaah untuk meningkatkan sedekah dan amal lainnya.

Selain itu, Gubsu juga meminta petugas kloter untuk membimbing, melayani, dan menjaga jamaah dengan sungguh-sungguh terutama petugas kesehatan. “Pastikan seluruh jamaah dalam keadaan sehat. Petugas harus tidurnya paling terakhir,” tambah Edy.

Tak lupa, Gubsu meminta kepada jamaah untuk mendoakan Sumatera Utara agar makmur dan sejahtera. “Selamat Jalan. Semoga menjadi haji yang mabrur mabrurah. Jadikan keberangkatan ini menjadi ladang amal. Anggap ini menjadi haji terakhir saudara sekalian sehingga dapat melaksanakan ibadah secara maksimal. Pinta saya agar doakan Sumatera Utara agar makmur, sejahtera, damai, dan diberi ketenangan,” tukas Edy.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumut, H Ahmad Qosbi yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan mengatakan, Kloter 5 dijadwalkan berangkat dari Bandara Kualanamu, menuju Bandara King Abdul Aziz di Madina pukul 12.15 WIB.

Dalam laporannya, satu jamaah atas nama Abdullah Kholed Yusuf (74) batal berangkat ke tanah suci karena sakit sebelum masuk asrama haji. “Yang bersangkutan merupakan jamaah lansia, batal berangkat sebelum masuk asrama,” katanya.

Di hari yang sama, Embarkasi Medan juga akan menerima kedatangan jemaah yang tergabung dalam Kloter 6 yang berasal dari Kota Medan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Dairi. “Direncakan kloter 6 akan tiba di Asrama Haji Medan pada pukul 11.00 WIB. Adapun jamaah haji kloter 6 berasal dari Kota Medan, Kabupaten Dairi, dan Pakpak Bharat,” tukas Qosbi. (wan/gih/jpg/man/adz)

Perpanjangan Masa Jabatan Firli cs Bergantung Presiden

PIMPINAN KPK: Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam satu kegiatan di Gedung KPK. Putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK bergantung pada Presiden Joko Widodo - istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tidak serta-merta berlaku bagi Firli Bahuri dkk yang sekarang menjabat. Hal itu bergantung pada penafsiran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jika presiden menafsirkan putusan itu berlaku surut (retroaktif), menurut mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, masa jabatan Firli Bahuri dkk akan diperpanjang hingga tahun depan melalui revisi surat keputusan presiden. Sebaliknya, bila menafsirkan tidak berlaku surut (prospektif), presiden akan membentuk panitia seleksi (pansel) capim KPK untuk periode 2024 hingga 2029. “Tafsir atas putusan MK mengenai periodisasi pimpinan KPK menjadi lima tahun sangat bergantung pada presiden dalam menafsirkannya,” kata Zoelva dalam keterangan yang diterima Jawa Pos kemarin (27/5).

Pasca pembacaan putusan MK bernomor 112/PUU-XX/2022 tersebut, Presiden Jokowi belum memberikan tanggapan apa pun Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangannya menyebutkan, pihaknya masih akan mengkaji amar putusan yang dibacakan pada Kamis (25/5) pekan lalu itu.

Zoelva mengatakan, putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sejatinya tidak menyebut secara tegas ketentuan retroaktif. Hal tersebut bisa dimaknai bahwa putusan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 34 UU KPK itu tidak berlaku surut atau bukan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini. “Dalam putusan tidak dijelaskan pertimbangan khusus secara retroaktif. Dengan demikian, (putusan) berlaku secara prospektif,” paparnya.

Zoelva menyebutkan, ada beberapa putusan MK yang secara eksplisit menyebut putusan yang berlaku retroaktif. Salah satunya Putusan MK Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009. Dalam putusan itu diuraikan secara jelas pertimbangan khusus pemberlakuan putusan secara surut (retroaktif).

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha menambahkan, putusan MK yang kontroversial tersebut tidak seharusnya diberlakukan bagi pimpinan KPK saat ini. Sebab, itu bisa menjadi contoh buruk penggunaan lembaga antikorupsi untuk kepentingan pribadi. “Karena kita tahu yang mengajukan gugatan (Pasal 34 UU KPK, Red) itu adalah Ghufron (Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Red) secara pribadi, bukan kepentingan lembaga,” terangnya.

Kepentingan Ghufron dalam permohonan uji materi UU KPK, terutama pasal 34 yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK, kata Praswad, jelas untuk mempertahankan posisinya saat ini. “Bukan semata-mata bertujuan untuk kepentingan publik,” ujar mantan penyidik senior KPK tersebut.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani menilai, putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK akan menimbulkan preseden konstitusional terburuk dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, Presiden Jokowi seharusnya mengabaikan putusan tersebut.

“Putusan MK terkait masa jabatan ini akan menimbulkan preseden konstitusional terburuk dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia,” kata Ismail Hasani dalam keterangannya, Minggu (28/5).

Dia menjelaskan, putusan MK atas uji materi UU KPK terkait usia calon dan masa jabatan pimpinan KPK, dengan adanya perdebatan antara hakim konstitusi atau dissenting opinion signifikan lima banding empat, makin menegaskan keterbelahan pandangan di tubuh MK. MK kini semakin rapuh karena kerap kali terjadi dissenting opinion dalam putusannya.

“Sekalipun dissenting atau concurring opinion suatu hal biasa, tetapi tren keterbelahan yang berulang menggambarkan bahwa tubuh MK semakin rapuh, rentan dan mengalami pengikisan kenegarawanan hakim dan integritas kelembagaan,” ucap Ismail.

Ismail menilai, cara pengambilan putusan yang tidak bulat di MK sungguh mengkhawatirkan. Tidak bisa dibayangkan kalau isu-isu konstitusional dan kenegaraan selalu didekati dengan matematika jumlah suara para hakim, dengan keterbelahan pandangan yang berulang.

Keterbelahan itu, kata Ismail, telah membangun persepsi bahwa kehendak politik MK jauh lebih dominan menjadi variabel dalam pengambilan putusan dibanding itikad menegakkan keadilan konstitusional.

Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan, pernyataan juru bicara MK Fajar Laksono dengan mengacu pada pertimbangan putusan perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 bahwa putusan itu mengikat dan berlaku bagi kepemimpinan KPK yang sekarang menjabat, adalah tafsir pribadi, bukan bunyi putusan. Oleh karena itu bisa diabaikan.

“Betul bahwa putusan MK final dan mengikat dan berlaku saat diucapkan, tetapi objek uji materi di MK adalah norma abstrak dan tidak ditujukan untuk menyelesaikan kasus konkret, seperti yang diminta Nurul Gufron. Apalagi sifat putusan ini adalah putusan yang sifatnya nonself executing, yang tidak serta merta berlaku untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini,” tegas Ismail.

Dia menegaskan, jika putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 berlaku untuk periode saat ini, MK tidak hanya abai dalam membuat putusan yang harusnya kekuatan eksekutorialnya bersifat progresif (berlaku ke depan). Namun juga berpotensi menyebabkan kekacauan, ketidakpastian, dan pertentangan hukum baru.

“Keppres 129/P Tahun 2019 tentang pengangkatan KPK tetap sah hingga masa akhir jabatan pimpinan KPK berakhir pada 2023. Putusan MK yang membentuk norma baru, yakni mengubah masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun, adalah keluar jalur karena itu kewenangan pembentuk UU,” cetus Ismail.

Oleh karena itu, Ismail meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebaiknya mengabaikan putusan MK untuk kepentingan penguatan KPK. Serta meluruskan cara berkonstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan, dan tetap melanjutkan pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK baru.

“Paralel dengan langkah ini, Presiden dan DPR selaku pembentuk UU segera menyelenggarakan agenda legislasi membahas perubahan norma dalam UU KPK yang diujikan tersebut,” ucap Ismail. (tyo/c9/fal/jpg/jpc/adz)

Hj Nawal Buka Silaturahmi Akbar dan Festival Kuliner UISU

ist/SUMUT POS GUNTING PITA: Ketua TP PKK Sumut, Hj Nawal membuka gelaran Silaturahmi Akbar dan Festival Kuliner di Kampus UISU Sisingamangaraja Raja Medan, Sabtu (27/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menggelar Silaturahmi Akbar dan Festival Kuliner Universitas Islam swasta se-Kota Medan di Kampus UISU Sisingamangaraja Raja Medan, Sabtu (27/5)

Kegiatan yang bertujuan meningkatkan ukhuwah Islamiyah anta sesama universitas ini dibuka dengan pengguntingan pita oleh Ketua TP PKK Sumut, Hj Nawal Lubis yang juga alumni Fakultas Ekonomi UISU didampingi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Ketua Umum Yayasan UISU, Prof H Ismet Danial Nasution drg PhD Sp Pros(K), FICD serta Rektor UISU Dr Safrida SE MSi.

Dalam sambutannya, Ketua Umum (Ketum) Yayasan UISU Prof H Ismet Danial Nasution drg PhD Sp Pros(K), FICD yang juga bergelar Datuk Cendikia Dharmalaksana Raja mengatakan, jika kegiatan Silaturami Akbar dan Festival Kuliner ini dilaksanakan sebagai penguatan silaturahim serta menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan kinerja menuju visi Yayasan UISU dan universitas menuju akreditasi unggul.

Sementara itu, Gubsu Edy Rahmayadi dalam sambutannya berpesan agar sinergitas antara sesama universitas di Sumut khususnya di Medan bisa terus terjalin dengan erat.

Selain para dekan, dosen dan mahasiswa turut hadir dalam acara tersebut mewakili Ketua Pembina Yayasan UISU yakni Drs H Haris Bahrum Jamil, Ir H Rizal Fahmi dan Ir Hj Susi Chairunisa serta H Sopyan SH selaku Ketua Pengawas Yayasan UISU. Sedangkan Pengurus Yayasan yang hadir adalah Bendahara Umum, Ir Armansyah MT Sekretaris Yayasan Dr H Danialsyah SH MH, dan Ir H Saiful Jihad.

Dari hasil penilaian juri festival kuliner yang diketuai oleh Hj Masnun Nasution SH MH untuk kategori universitas dimenangkan Universitas Cut Nyak Dien yang menyajikan Kebab, Nasi Ayam Bakar, Strawberi yoghurt dan sere jeli. Urutan kedua ada Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) dengan menyajikan Lava Puding, Bunga Telang dan Bakso Wortel.

Di urutan ketiga ada Universitas Muslim Nasional Nusantara (UMN) yang menyajikan Es Buah, Roti Jala serta Mie Rebus dan harapan keempat diduduki UISU dengan masakan Nasi Briyani, Es Kuwut dan Mango Jeli.

Ketua Panitia Silaturahmi Akbar dan Festival Kuliner antar Universitas Islam swasta se-Kota Medan, H Ikrom Helmi Nasution SH mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada universitas yang mengikuti acara seperti Universitas Cut Nyak Dien, UNUSU dan UMN hingga kegiatan tersebut berjalan sukses.(rel/azw)

Klaim Bupati Nias Barat Soal Pembangunan RS Lologolu, Diduga Bohongi Publik

BELUM SIAP: Bangunan RS Pratama Lologolu masih belum rampung 100 persen.

NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Pasca warga yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Nias Barat (Gempar) melakukan aksi di Halaman Gedung KPK, ikhwal dugaan KKN pada pembangunan RS Pratama Lologolu dan trotoar di Kabupaten Nias Barat, kini muncul klaim Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu. Klaim tersebut menyebutkan, pengerjaan RS Lologolu telah rampung 100 persen. Padahal pada foto yang beredar luas di masyarakat, masih terlihat berapa item pekerjaan belum siap. Kuat dugaan, klaim tersebut disampaikan, karena adanya keterlibatan sang menantu.

Klaim tersebut, dikutip dari pidato Bupati Nias Barat pada HUT Nias Barat, Sabtu (27/5) lalu.

“Pembangunan RS Pratama Lologolu sudah siap 100 persen,” ungkap Khenoki, dari pidato yang diposting oleh Humas Pemkab Nias Barat, Jumat (26/5) lalu.

Hal sama dituturkan Khenoki, saat melakukan kunjungan pada proyek pembangunan RS Pratama Lologolu, Sabtu (27/5).

Sementara seorang warga Desa Lologolu, yang tak mau disebutkan namanya, menyayangkan pernyataan Bupati Nias Barat.

“Pembangunan (RS) itu belum siap 100 persen. Keramik pada kamar mandi belum terpasang, instalasi listrik belum ada, juga beberapa pipa saluran belum ditutupi, dan septiktank pun belum siap. Dan tembok penahannya juga masih ada yang retak,” ungkap warga tersebut, sambil menunjukkan foto-foto bangunan yang belum siap.

Sementara Ketua LSM Peduli Nias, Petrus Sanifati Gulo, turut menyayangkan ulah pimpinan yang berpotensi membohongi masyarakat.

“Kami mengecam dugaan keterangan bohong Bupati Nias Barat pada saat memantau pembangunan RS Pratama di Desa Lologolu, Kecamatan Mandrehe, Nias Barat, Sabtu, 27 Mei 2023 lalu. Saat itu, Bupati Nias Barat menjelaskan, RS Pratama Lologolu telah siap dibangun, dan segera difungsikan,” bebernya, Minggu (28/5) lalu.

Pernyataan Bupati Nias Barat ini, menurutnya, sangat berbeda dengan kenyataan di lokasi. Karena masih terlihat banyak bagian pekerjaan yang masih belum siap. Dan foto bagian proyek yang masih belum siap itu, sudah beredar luas di tengah masyarakat, dan sampai viral di medsos. Foto bertanggal sama dengan kunjungan Bupati Nias Barat, 27 Mei 2023, waktu pengambilan foto berkisar dari pukul 16.00 sampai 17.10 WIB. Dan diperkirakan, foto itu diambil setelah selesai kunjungan Bupati Nias Barat.

“Kunjungan Bupati Nias Barat ini didampingi sejumlah pejabat Pemkab Nias Barat, termasuk Ketua DPRD Nias Barat. Dan anehnya, tak ada seorangpun yang menanggapi bagian bangunan RS Pratama Lologolu yang masih belum siap ini. Seolah semua ‘menyanyikan lagu’ yang sama, RS Pratama Lologolu telah siap. Plus berbagai pujian tanda keberhasilan,” kata Petrus.

Petrus juga mengatakan, dalam beberapa pemberitaan diduga tidak objektif, karena menutupi bagian pekerjaan yang masih belum siap, dan hanya membagi foto yang terlihat dari depan dan bagian bangunan yang sudah siap saja.

“Kejadian ini sangat memilukan, karena kebohongan ini terbangun dari pernyataan Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah, dan atas penglihatan Bupati sendiri pada saat melakukan kunjungan langsung, alias tidak berdasarkan informasi dari pihak lain,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini terkesan pembohongan publik.

“Kebohongan seperti ini merupakan tindakan pidana pejabat publik, yang dilakukan dengan sengaja dan secara terang-terangan di hadapan publik,” ujar Petrus.

“Bangunan yang dinyatakan telah siap, tidak sama dengan bangunan yang hampir siap. Bangunan yang telah siap, berarti semua item pekerjaan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam kontrak pekerjaan sudah siap semuanya,” jelasnya lagi.

Pihaknya juga menduga, terjadi rekayasa data.

“Terkait dengan pembangunan RS Pratama Lologolu ini, diduga, jangan-jangan sudah dinyatakan siap 100 persen berdasarkan laporan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan telah dilakukan serah terima pertama (PHO),” imbuhnya

Petrus pun meminta agar pimpinan untuk memberi informasi sesuai realita.

“Bupati diminta untuk berhenti berbohong kepada masyarakat Nias Barat, termasuk menutupi berbagai persoalan pembangunan RS Pratama Lologolu itu. Sekarang sudah era digitalisasi, dan masyarakat sudah lebih kritis, hanya sebagian saja yang bisa diarah-arahkan, itupun karena kepentingan,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, pada pelaksanaan pembangunan RS Pratama Lologolu terindikasi KKN.

“Tidak bisa ditutupi masalah pembangunan RS Lologolu itu, bermula dari tahap permohonan sampai pelaksanaan, sarat pelanggaran hukum dan KKN. Jangan karena diburu siap, maka masalah sudah selesai,” kata Petrus.

“Jangan dengan temuan BPK dan telah ditindaklanjuti, maka tidak ada masalah lagi. Mungkin banyak pihak berdebat kusir dan menganggap lebih benar, tapi proses hukum akan memberikan jawaban dengan benar,” pungkasnya. (mag-9/saz)

Syaiful Ramadhan: Pemko Medan Harus Bersungguh Sungguh Tuntaskan Masalah Kemiskinan

SOSIALISASI: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan saat sosialisasi produk hukum daerah ke V Tahun 2023, Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan mengingatkan Pemerintah Kota Medan untuk bersungguh-sungguh mejalankan amanah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Hal ini disampaikan Syaiful saat melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah ke V Tahun 2023, Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan disejumlah lokasi di Kota Medan diantaranya Jalan Balai Desa Gg.Wakaf, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal,  Jalan Flamboyan Gg Harahap No. 14, Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntunggan, Jalan B. Katamso Gg Merdeka Bawah Kel. Sei mati Kec. Medan Maimon, Ahad (28/5/2023).

“Peraturan Daerah ini mengamanahkan Pemerintah Kota Medan agar masyarakat Kota Medan bisa sejahtera, bebas dari kemiskinan,” kata Syaiful.

Dalam pelaksanaan Perda ini, Pemerintah Kota Medan juga diberi kewenangan untuk mengaalokasikan anggaran APBD dengan alokasi 10 persen dari total APBD.

“Pada pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko Medan wajib menyisihkan minimal 10 persen dari pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.

Penggunaan anggaran 10 persen ini, Pemko Medan didorong melakukan percepatan penuntasan kemiskinandan dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

“Program program yang dilakukan Pemko Medan seperti bedah rumah, pembinaan dan bantuan UMKM, bantuan siswa miskin dan lainnya merupakan bagian dari program yang diamanahkan dalam perda ini,” jelasnya.

Meski anggaran tersebut dinilai masih kurang, Syaiful Ramadhan mengharapkan dengan adanya keharusan mengalokasikan anggaran 10 persen tersebut, sesungguhnya itu menjadi pengikat bagi Pemko Medan dalam menuntaskan kemiskinan di Kota Medan. “Pemko diikat denga Perda ini untuk sungguh-sungguh menuntaskan kemiskinan,” jelasnya.

Syaiful juga menjelaskan. Perda Kota Medan Nomor 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 pasal. Seperti pada BAB II pasal 2 disebutkan tujuan perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV pasal 9, yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.”Harapan kita Perda ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Medan,” pungkasnya. (rel)

Menpora Ikut Race Day BLOT 2023

HADIR: Menpora Dito Ariotedjo bersama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, dan Plt Bupati Langkat Syah Afandin saat hadir dan mengikuti event Race Day Bukit Lawang Orangutan Trail (BLOT) 2023 di Race Village, Terminal Atas Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sabtu (27/5).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Dito Ariotedjo hadir dan mengikuti event Race Day Bukit Lawang Orangutan Trail (BLOT) 2023 di Race Village, Terminal Atas Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sabtu (27/5) lalu.

Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, dan Plt Bupati Langkat Syah Afandin.

Pada kesempatan itu, Ondim, sapaan Syah Afandin, pun menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Menpora, Wakil Gubernur Sumut, dan Pangdam I/BB.

“Momen ini sangat luar biasa. Kami berharap kepada Bapak Menpora, nanti saat kembali, mendapat kesan dan pesan yang baik dari Bumi Bertuah Langkat ini,” ungkap Ondim.

“Dengan diadakannya event seperti ini, yang dihadiri Bapak Menteri, sangat membangkitkan semangat kami, agar bisa mengembangkan pariwisata yang ada di Langkat,” imbuhnya.

Menurutnya, meskipun masih ada kekurangan yang harus dibenahi, baik dari sarana dan prasaran, Kabupaten Langkat tetap masih membutuhkan penunjang untuk mencapai visi dan misi.

Ondim pun menyampaikan terima kasih tak terhingga atas kinerja segenap panitia, sponsor, dan seluruh peserta dari 14 negara, atas terlaksananya ajang ini.

“Saya harap event ini nantinya lebih besar lagi. Bisa menjadi ajang internasional, dengan jumlah hadiah yang lebih ditingkatkan lagi,” harapnya.

Sementara itu, Menpora Dito Ariotedjo, mengapresiasi Wakil Gubernur Sumut, Pangdam 1/BB, Plt Bupati Langkat, serta panitia dan sponsor, atas terselenggaranya acara ini dengan baik.

“Saya harap tahun depan agar acara BLOT ini, lebih baik lagi,” harapnya.

Secara khusus, dia mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, karena telah membuat gebrakan yang sifatnya positif.

“Saya harap tahun depan peserta meningkat menjadi 2 kali lipat, untuk mengikuti kegiatan ini. Saya yakin Bukit Lawang ini punya magnet yang luar biasa. Sehingga saya juga sangat ingin berkunjung ke sini, tentu karena adanya ikon orangutan. Momen ini sudah sangat pas, menyatukan wisata dan olahraga, sehingga mendatangkan turis dari mancanegara,” jelas Dito.

“Saya akan laporkan kepada Bapak Presiden tentang jalan bolong yang menuju ke lokasi ini. Dan saya akan bicarakan, agar nantinya Bapak Presiden di acara rally, November nanti, untuk menyempatkan berkunjung ke Bukit Lawang atau Tangkahan,” katanya lagi.

Sementara CEO/Ketua Panitia Event, Jelita Saragih mengatakan, suatu kehormatan atas kehadiran Menpora pada kegiatan tersebut.

“Event kedua yang kami buat dalam membangun dan meningkatkan minat wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, untuk berkunjung ke Bukit Lawang. Semangat kawan-kawan para penggiat wisata, serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat, sangat kami harapkan, demi kemajuan Bukit Lawang,” katanya.

Event ini, menurutnya, merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu pencinta lari trail. Tampak dari jumlah peserta yang ambil bagian mencapai 700 peserta, dari 14 negara. Dan memperdayakan SDM sebanyak 300 orang.

Adapun pemenang BLOT 7 kilometer kategori TNI/Polri, yakni juara disabet Anggota Yonif 100 Raider PS. Peringkat kedua Anggota Yonif 125/Simbisa. Dan posisi ketiga diraih Anggota Arhanud 11/WBY.

Untuk BLOT 7 kilometer kategori laki-laki, dimenangi Bambang Purnomo, posisi kedua M Hasnul, dan peringkat ketiga diraih Latu Gangana. Tempat keempat oleh Abdila bin Nurdin (Malaysia), posisi kelima Dedi Iskandar.

BLOT 7 kilometer kategori perempuan, juara diraih Eva Dwi Sukma, peringkat kedua Siti (Malaysia), dan posisi ketiga diraih Febi Selfia. Untuk posisi keempat Sumiati, dan tempat kelima oleh Bakti Utami. (mag-6/saz)

M Nuh: Bangun Political Branding Butuh Seni dan Tekhnologi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Membangun citra seorang politikus atau yang sering disebut political branding, diperlukan seni dan tekhnologi. Khalayak bisa senang dan tertarik dengan sosok politikus, jika politikus tersebut menguasai seni berpolitik. Misalnya dengan mempunyai wawasan yang luas dan supel.

Hal ini disampaikan anggota DPD RI asal Sumatera Utara H Muhammad Nuh MSP saat menggelar Conecting Forum bersama tokoh masyarakat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, di Jalan Proklamasi, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Minggu (28/5). Kegiatan yang bekerjasama dengan Kampung Digital ini mengambil tema “Empowering Human Capital, Scinece and Technology in Accelerating Indonesia’s Development Toward 2024”.

Selain itu, kata M Nuh, juga dibutuhkan penguasaan tekhnologi informasi. “Karena, dengan memanfaatkan sosial media (Sosmed), kita bisa menyampaikan gagasan kita kepada khalayak dengan efektif dan efisien. Apalagi di Pemilu 2024 akan banyak pemilih yang berasal dari kalangan muda atau milenial. Kalau semua aspek di atas (seni dan tekhnologi) dijalankan, maka citra yang diharapkan akan timbul dengan sendirinya,” beber M Nuh.

Anggota Komite 1 DPD RI ini juga menyinggung pentingnya konsolidasi politik di tengah penantian keputusan MK terkait pola Pemilu terbuka proporsional atau tertutup. Sedangkan Deddy Pranata selaku Founder Kampung Digital dalam pemaparannya menyampaikan pentingnya menguasai sosial media marketing dalam membangun politikal branding yang salah satu isinya adalah menentukan konten yang tepat dan menarik.

M Nuh dalam kesempatan ini juga mengucapakan selamat kepada tim Nasional Sepakbola Sea Games yang telah berhasil meraih emas pada pegelaran Sea Games di Kamboja beberapa waktu lalu. “Saya apresiasi dan bangga atas capaian anak anak milenial ini, semoga prestasi ini bisa dicontoh oleh milenial lainnya” pungkas Nuh. (rel/adz)

1...1,5461,5471,548...15,764Page 1,547 of 15,764