LABUHAN- Presedium Masyarakat Medan Utara (PMMU) bersama puluhan warga korban banjir melakukan aksi di depan PT Agro Jaya Perdana di Jalan Kolonel Yos Sudarso Km 15,5, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan, Senin (11/4).

Aksi tersebut dilakukan agar DPRD Sumut segera mengusut izin pengerukan yang dilakukan PT Agro Jaya Perdana dan memberikan ganti rugi kepada warga sekitar karena proyek tersebut dituding sebagai penyebab tanggul Sungai Deli jebol yang mengakibatkan daerah tersebut terendam banjir.

Dalam orasinya, meminta kepada pimpinan PT. Agro Jaya Perdana memberikan klarifikasi kepada masyarakat dan public terhadap proses pengerjaan proyek pengerukan serta proses perizinan yang dimiliki perusahaan untuk kepentingan pengambilan air baku permukaan dari Sungai Deli yang mengakibatkan rusaknya tanggul yang merugikan warga sekitar.

Sementara Kariyanto, perwakilan PT Agro Jaya Perdana membantah kalau perusahaannya tidak memiliki izin melakukan proyek pengerukan tersebut.
“Kami mempunyai izin, surat rekomendasi sudah dikeluarkan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sumut,” ujarnya. (mag-11)

MEDAN- Setelah Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Syarif Armansyah Lubis yang akrab disapa Bob “dikeroyok” Komisi D DPRD Medan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jum’at (8/4) lalu, mencuatkan desakan agar Wali Kota Medan mengevaluasi kinerja Bob yang dilantik pada 18 Februari 2011 lalu.

Penegasan itu diungkapkan Sekretaris Komisi D DPRD Medan Muslim Maksum kepada Sumut Pos, Minggu (10/4). Dijelaskannya, hal itu berkaca pada tidak ada realisasi nyata terhadap semua problematika lalulintas dan perhubungan di Medan.

Salah satunya adalah persoalan parkir, yang dinilai Muslim Maksum merupakan faktor utama kemacaten. Beberapa di antaranya, parkir berlapis di sejumlah sekolah di Kota Medan salah satunya di Sekolah Sutomo Jalan Thamrin Medan. Kemudian, parkir juga merajalela di kawasan Jalan Ringroad Medan, yang seharusnya menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang Perhubungan, semua jalan negara tidak diperbolehkan menjadi lahan parkir. Bukan itu saja, Muslim juga mengatakan, hal itu juga berkorelasi dengan kutipan ilegal parkir tersebut.

Dikatakannya, tidak semua upaya untuk mengambil PAD dibenarkan dengan menghalalkan segala cara. Kalau memang mau mengambil PAD berdasarkan kutipan, lebih baik Peraturan Daerah (Perda) No 7 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir  di tepi jalan umum dihapuskan saja.

Kemudian lagi, Muslim juga tidak yakin Bob bisa merealisasikan tugas yang diberikan Wali Kota Medan Rahudman Harahap yakni mengatasi kemacetan di Medan dengan melakukan sejumlah perbaikan infrastruktur jalan. Salah satunya akan membuat jalur khusus terhadap kendaraan-kendaraan yang ada, misalnya jalur khusus sepeda motor, jalur khusus becak bermotor dan sebagainya.

“Sewaktu RDP itu, saya tanya berapa lama Dishub Medan bisa memperbaiki kinerjanya, baik mengenai parkir, penyelesaian persoalan kemacetan dan sebagainya saja. Dishub tidak bisa menjawab. Konon lagi diberi tugas lainnya. Saya tidak yakin itu bisa terlaksana. Maka dari itu, dengan banyaknya persoalan yang tak terselesaikan oleh Dushub Medan seharusnya menjadi pertimbangan dan tolok ukur bagi rahudman untuk melakukan evaluasi terhadap Kadishub Medan,” tegas politisi PKS ini.

Menyikapi rencana wali kota melakukan evaluasi pada Selasa (12/4) nanti, menurut Muslim itu merupakan langkah yang tepat. Apalagi Rahudman menyatakan, bagi SKPD yang mendapat nilai rapor maka tidak segan-segan akan dicopot sementara yang masih setengah akan terus digenjot guna meningkatkan kinerjanya.

“Saya pikir, pernyataan wali kota itu jangan hanya lips service. Jangan hanya menggertak saja. Ini adalah masukan yang berharga bagi Wali Kota Medan untuk melakukan evaluasi terhadap Kadishub Medan, baik itu evluasi kinerja maupun jabatan,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Medan Ahmad Arif terlihat lebih santun terkait upaya evaluasi terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Syarif Armansyah.

Pria yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini menyatakan, memang waktu 3 bulan yang diberikan kepada SKPD termasuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan bukan waktu yang panjang untuk kemudian melakukan pencopotan atau evaluasi.

“Saya pikir, 3 bulan memang belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Dalam waktu 3 bulan itu, SKPD masih melakukan pembenahan. Mungkin setelah 6 bulan baru bisa dilakukan evaluasi,” tuturnya.
Untuk diketahui, saat rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Medan dengan jajaran Dinas Perhubungan Kota Medan, Jum’at (8/4) lalu, Kadishub Medan Syarif Armansyah mendapat sorotan tajam dari para anggota Komisi D DPRD Medan.

Berawal dari persoalan kunjungan kerja (kunker) Komisi D DPRD Medan ke Kantor Dishub Medan Jalan Yos Sudarso Medan, yang tidak mendapat respon dari Syarif Armansyah, hingga persoalan buruknya penataan parkir dan lalulintas di kota Medan.(ari)

Lurah Jomblo Ditenggat Tiga Bulan

MEDAN- Guna menjalankan instruksi Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang menganjurkan lurah yang belum menikah alias jomblo untuk secepatnya menikah, sejumlah camat mulai memberi ketegasan kepada para lurahnya.
Seperti Camat Medan Tuntungan Edward Sembiring, dia mengaku telah memberi penegasan terhadap dua lurahnya, yang belum memiliki istri. Dua lurah tersebut yakni Lurah Kemenangan Tani Raja Ian Lubis dan Lurah Namo Bintang, Namo Ginting. “Ada dua yang belum memiliki pasangan hidup, yang satu memang masih lajang yang satu lagi sudah duda. Yang duda adalah Lurah  Namo Bintang,” bebernya.

“Karena ini instruksi wali kota, maka saya telah memberi penegasan kepada dua lurah saya yang belum menikah. Agar dalam tiga bulan mendatang, harus sudah punya pasangan hidup. Kalau tidak, maka mau tidak mau saya akan mengambil kebijakan untuk melaporkan ke Pemko Medan,” tegasnya.

Dijelaskannya, pada prinsipnya instruksi itu adalah untuk membuat para lurah yang belum menikah tersebut lebih matang. Sehingga lebih bisa menjalankan roda pemerintahan kelurahan agar lebih baik lagi. “Kalau sudah menikah kan jauh lebih matang,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Syaiful Bahri menyatakan, dalam penerapan instruksi wali kota tersebut selain diawasi oleh setiap camat, tapi camat juga harus terus memberi laporan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Pemko Medan yang membawahi para camat.

“Memang camat yang mengawasi, dan camat harus memberi laporan kepada Kabag Tapem. Nanti laporan Kabag Tapem ini yang akan kita tindak lanjuti,” cetusnya.

Syaiful Bahri menambahkan, jadi meskipun ada instruksi wali kota tersebut, tapi tidak serta merta bias secepat itu diambil sikap dan tindakan. Dan harus pula sesuai dengan waktu yang diberikan.

“Kan waktunya tiga bulan. Jadi kalau sekarang, belum bisa kita memastikannya. Nanti setelah tiga bulan, baru bisa mengambil sikap. Mengenai masalah menikah ini kan masalah penting, jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Dengan menikah seseorang bisa lebih matang, baik dalam berpikir, bertutur dan bertingkah laku sehingga bisa menjadi pemimpin. Begitulah yang dimaksudkan wali kota itu,” katanya.(ari)

Sengketa Tanah Sari Rejo

MEDAN- Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) yang telah disampaikan Pemko Medan ke TNI AU di Jakarta beberapa waktu lalu, hingga saat ini belum mendapat balasan.

Pengakuan itu dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Syaiful Bahri kepada Sumut Pos, Senin (11/4).
“Belum ada balasannya. Kita akan upayakan secepatnyan Nanti akan kita hubungi lagi pihak TNI AU mengenai hal itu,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sumut Marasal Hutasoit kepada Sumut Pos menegaskan, seharusnya persoalan sengketa tanah ini segera diselesaikan Pemko Medan. Karena, dengan berlarut-larutnya persoalan ini membuat masyarakat Sari Rejo terus terkatung-katung tanpa kejelasan.

Diungkapkannya, harusnya juga Pemko Medan juga memberi penjelasan kepada masyarakat Sari Rejo terkait langkah-langkah apa yang telah diambil. Karena selama ini kesannya, tidak ada pemberitahuan secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak dipedulikan.

Selain itu pula, Pemko Medan juga harus terus mencari langkah-langkah lainnya guna mempercepat proses penyelesaian sengketa tersebut. “Bukan hanya dengan tim dari AU saja, tapi harus juga mencari alternatif lain untuk ditempuh. Karena persoalan ini sudah cukup lama, sehingga membuat masyarakat terus-terusan cemas dan tertekan dan selalu harap-harap cemas,” tukasnya.

Lebih dari itu, Marasal menuturkan, tidak ada alasan bagi Pemko Medan untuk tidak mementingkan kepentingan masyarakat.(ari)