Home Blog Page 1719

3 Hakim PN Jakpus Dilapor ke KY, Jokowi Dukung KPU Banding

Palu Hakim-Ilustrasi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Putusan menunda pemilu yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) terus memicu polemik. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut angkat bicara.

Presiden Jokowi mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutuskan agar KPU tidak melaksanakan atau menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. “Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” kata Jokowi saat usai melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, (6/3).

Dia pun menegaskan, pemerintah telah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Sehingga ia pun berharap tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan rencana. “Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik, tahapan Pemilu kita harapkan tetap berjalan,” kata dia.

Sementara itu, majelis hakim yang mengeluarkan putusan tersebut dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Adapun tim majelis hakim yang menyidangkan perkara Partai Prima dipimpin Ketua Majelis Hakim T Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata.

“Kita harapkan ke KY itu panggil hakimnya, periksa, dalami apa motif dan dasar pertimbangan-pertimbangan untuk memutus dan jelaskan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban ini jangan karena memang anda seorang hakim, anda tiba-tiba memutus sesuka-sukanya, nggak bisa. Saya hormati anda seorang hakim, wakil tuhan di negara Indonesia ini, tapi ada masyarakat yang mengawasi, nggak bisa sesuka-sukanya,” kata Presiden Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Pitra Romadoni di Gedung KY, Jakarta, Senin (6/3).

Pitra menjelaskan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangannya, dalam mengadili perkara. Dia menilai, sengketa verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu, merupakan kewenangan Bawaslu dan PTUN. “Saya kira masyarakat Indonesia mengerti, terkait aturan hukum dan prosedur-prosedur bagian mengenai terkait dengan permasalahan parpol. Mana ada kaitan PN Jakpsu mengadili persoalan parpol, itu adalah kewenangannya administrasi negara, yaitu kewenangan PTUN,” tegas Pitra.

Praktisi hukum ini menyebut, putusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU RI menunda tahapan pemilu, melanggar konstitusi negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E Undang-undang Dasar 1945. “Sudah jelas diatur konsitusi kita pemilihan umum itu dilaksanakan dalam 5 tahun sekali dan lebih aneh lagi, di amar putusan poin 2, yang bersangkutan menyatakan penggugat adalah parpol. Sedangkan penggugat orang perorangan,” beber Pitra.

“Aneh nggak usah pengacara nggak usah sarjana hukum atau ahli hukum, apakah nama pribadi itu merupakan parpol. Kenapa hakim ini menyatakan ini paprol, sedangkan penggugat nama perserorangan ini. Di sini tercatat, mohon maaf nih, Agus Priyono dan Dominggus Oktavinus Togu,” pungkas Pitra.

Sebelumnya, Peneliti Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat juga berniat melaporkan majelis hakim PN Jakpus yang memutuskan penundaan Pemilu 2024.Menurut Ibnu, majelis hakim diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ibnu menjelaskan, putusan hakim atas perkara bernomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap KPU sudah salah dalam penanganannya. Seharusnya, kata dia, pokok gugatan adalah urusan administrasi yang menjadi wewenang pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, apabila perbuatan melawan hukum sedang diperiksa PN, PN harus menyatakan tidak berwenang mengadili, itu sudah sangat jelas,” ungkap Ibnu, kemarin.

Dia menambahkan, KY sudah sepatutnya turun tangan memeriksa majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Dalam putusan, ada tiga hakim yang bertindak sebagai majelis, yakni T. Oyong, Bakri, dan Dominggus Silaban.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menduga putusan itu tidak keluar secara tiba-tiba. Tapi didorong dan bagian dari skenario gerakan penundaan pemilu. “Ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba,” ucapnya.

Fadli meyakini, upaya penundaan pemilu masih berjalan. Itu terlihat dari isunya yang selalu muncul dalam momen-momen tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerakan itu belum berhenti memaksakan ambisinya. “Ini harus dilawan,” tegas dia.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengakui, pihaknya telah menerima pelaporan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia mengakui, putusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan pemilu sangat mendapat sorotan publik. “Untuk kasus-kasus yang mempunyai perhatian dari yang berdampak besar dan menjadi perhatian publik, itu menjadi prioritas daripada pemeriksaan di KY,” kara Fajar di kantornya, Jakarta, Senin (6/3).

“Bukan kemudian kita tidak memeriksa hal-hal yang biasa. Tapi bahwa kita prioritaskan, kita utamakan karena ini menyangkut kepentimgan banyak orang,” sambungnya.

Fajar mengatakan, pihaknya tidak berwenang memeriksa putusan majelis hakim PN Jakpus atas gugatan Partai Prima terhadap KPU, yang menuai kontroversi. Namun terkait etika hakim, KY memastikan akan menindaklajuti laporan masyarakat atas putusan hakim yang berdampak Pemilu 2024 tertunda itu. “KY tidak berwenang memeriksa pada putusannya. Maka KY akan terus meengawasi proses upaya hukum baik di tingkat banding maupun kasasi. Kami akan kawal terus karna kami anggap masalah ini menjadi persoalan yang besar,” tegasnya.

Fajar menuturkan, tindaklanjut pengaduan tersebut, yakni bisa berupa pemanggilan terhadap majelis hakim yang menangani perkara tersebut maupun pihak Pengadilan Negeri Jakpus. Namun, Fajar menekankan, pemanggilan tersebut bukan dalam hal pemeriksaan. “Dengan berbagai metode, berbagai cara untuk meendalami kasus tersebut mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal inj belum sampai pada proses pemeriksaan. Kami (akan) memanggil hakim atau pihak PN-nya untuk kami coba menggali informasi lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi denggan putusan tersebut,” papar Fajar.

Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik menerangkan, pengajuan banding sedang disiapkan. Pihaknya akan memanfaatkan waktu yang ada untuk memperkuat dalil keberatan. “Banding itu diberi kesempatan 14 hari sejak putusan dibacakan,” ujarnya.

Jika permohonan banding sudah dilakukan, Idham memastikan akan menyampaikan informasi ke publik. KPU tetap melaksanakan tahapan sesuai jadwal. Saat ini ada sejumlah tahapan yang berlangsung. Antara lain verifikasi berkas dukungan calon anggota DPD hingga pemutakhiran data pemilih di seluruh Indonesia. “Tahapan tetap berlanjut dan saat ini tahapan tidak terganggu sama sekali,” pungkasnya.

Sebelumnya, PN Jakarta Pusat pada Kamis (2/3), mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusan-nya, yakni untuk memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil, serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan oleh tergugat, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), majelis hakim memerintahkan kepada KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kondisi error pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disebabkan faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana. Dengan demikian, secara otomatis, PN Jakarta Pusat pun memerintahkan untuk menunda pemilihan umum yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024. KPU RI pun pada Senin, juga sedang menyiapkan berkas pengajuan banding usai menerima salinan putusan PN Jakarta Pusat Jakpus tersebut.(far/tyo/han/c9/oni)

 

Insentif Kendaraan Listrik Berlaku 20 Maret, Nama STNK dan KTP Harus Sama

TEMU PERS: Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan saat konferensi pers terkait insentif kendaraan listrik, Senin (6/3).istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah memastikan pemberian bantuan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Bantuan pembelian bagi motor dan mobil listrik itu berlaku mulai 20 Maret 2023.

“Menerbitkan program insentif KBLBB sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik agar lebih luas. Serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (6/3).

Luhut menuturkan, untuk saat ini, skema rinci baru mencakup pada motor listrik. Sementara untuk skema rinci pemberian insentif bagi mobil listrik akan menyusul sebelum kebijakan itu berlaku 20 Maret mendatang. “Nilai bantuan mobil listrik ada tabelnya di sini, nanti kita umumkan berapa. Nanti kita akan keluarkan teknis regulasinya, segera. Sedang dikerjakan. Kita berharap efektif tanggal 20 nanti sudah beres,” imbuhnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, beberapa usulan pemberian bantuan KBLBB telah diberikan kepada Kemenkeu selaku pengelola anggaran. Usulan itu mencakup pembelian motor, mobil, dan bus listrik. Agus juga memberikan penegasan bagi Agen Pemegang Merek (APM) untuk tidak menaikkan harga produk-produk yang sudah didaftarkan untuk mengikuti program bantuan atau subsidi KBLBB. “APM gak boleh ada menaikkan harga jual. Gak boleh sampai program ini selesai, khusus untuk produk-produk yang memang sudah mereka daftarkan ke kami,” ujarnya.

Agus menyebut bahwa akan ada lima merek kendaraan listrik yang mendapat insentif dari pemerintah nantinya. “Kalau roda empat baru ada dua yang TKDN di atas 40 persen yaitu Hyundai Ioniq 5 dan Wuling. Untuk roda dua ada tiga Gesits, Volta dan Selis,” ucapnya.

Agus memberikan penjelasan mengenai mekanisme pendaftaran kendaraan listrik yang bisa mendapatkan subsidi. (Selengkapnya lihat grafis)

Selanjutnya Agus membeberkan bahwa dua mobil listrik yakni Hyundai dan Wuling juga akan memperoleh bantuan pemerintah. “Untuk kendaraan roda empat, mobil, di mana kita semua tahu bahwa sekarang ada 2 produsen, Hyundai dan Wuling, diusulkan untuk sejumlah 35.900 unit kendaraan diberi bantuan pemerintah sampai Desember 2023,” tegasnya.

Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, ada dua syarat pemberian bantuan subsidi itu. Yakni pembelian motor listrik baru dan konversi motor listrik. Untuk konversi motor listrik, ada tiga syarat yakni mencakup kelayakan motor, CC motor, serta aspek administratif motor tersebut. “Mulai dari motornya sendiri, kalau sudah mogok ya janganlah ya. Ini motornya yang masih layak jalan. Yang masih kita pakai keseharian itulah yang kita konversi,” jelasnya.

Kemudian terkait dengan CC motor tersebut. Dipersyaratkan antara 110-150 CC. “Moge tidak termasuk ya,” imbuh Rida.

Lalu, administrasi berupa STNK ataupun BPKB motor itu harus masih berlaku dan aktif. Artinya, motor itu legal. “STNK dan KTP harus sama, agar tidak disalahgunakan. Kalau punya motor 2, maka menerima bantuannya hanya bisa 1. Agar masyarakat yang lain kebagian,” jelasnya.

Rida menjelaskan, konversi motor listrik bisa dilakukan di bengkel yang memiliki sertifikasi khusus. Dalam hal ini, Kemenhub akan mengatur teknisnya.

Pemerintah juga akan menyediakan aplikasi yang bertujuan agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses bengkel mana saja yang telah memenuhi sertifikasi dari pemerintah itu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan, bantuan pemerintah diberikan pada dua program. Yakni pembelian motor listrik baru dan konversi motor konvensional ke motor listrik.

Febrio menjelaskan, untuk pemberian bantuan pembelian motor listrik baru diberikan Rp7 juta per unit, diberikan kepada 200 ribu unit motor listrik di tahun 2023. “Motor listrik yang mendapat bantuan pemerintah adalah yang diproduksi di Indonesia. TKDN sebesar 40 persen atau lebih. Produsen yang memenuhi kriteria tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan. Dan berkomitmen untuk memproduksi sepeda motor dalam jumlah itu,” jelas dia.

Kemudian, untuk pemberian bantuan konversi motor konvensional ke motor listrik juga diberikan Rp7 juta per unit, diberikan kepada 50 ribu unit di tahun 2023. Target penerima bantuan pemerintah ini diutamakan adalah pelaku UMKM. Khususnya penerima KUR, penerima BPUM, dan pelanggan listrik 450-900 VA. “Tujuannya agar mendorong produktivitas dan efisiensi pelaku UMKM,” imbuh Febrio.

Luhut melanjutkan, saat ini negara-negara lain, termasuk negara tetangga Indonesia mendorong adopsi KBLBB dengan berbagai insentif. Sehingga adopsi masal KBLBB mulai meningkat. Kemudian, negara mereka juga menjadi menarik investor untuk berinvestasi industri KBLBB. “Indonesia perlu mengantisipasi tersebut dengan memberikan insentif KBLBB agar Indonesia menjadi tempat yang menarik juga untuk produsen KBLBB. Tapi, kita tidak menggunakan istilah insentif, melainkan bantuan pemerintah,” ungkap Luhut.

Bantuan pemerintah KBLBB, dikatakan Luhut, sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaran listrik yang lebih luas. Termasuk memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Jika program tersebut berjalan lancar dan adopsi massal terjadi, maka industri dalam negeri KBLBB pun akan terbentuk. “Tentu, harga KBLBB pun juga akan lebih terjangkau ke depannya. Jadi, melalui bantuan pemerintah ini diharapkan dapat menstimulasi pasar kendaraan listrik di Indonesia,” ujarnya.

Dikatakan Luhut, saat ini Norwegia berhasil memimpin adopsi kendaraan listrik di dunia. Menurutnya, keberhasilan Norwegia sebagai world stock selling electronic vehicle marker per kapita tidak terlepas dari dukungan pemerintah di berbagai kebijakan yang pro terhadap program tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk Indonesia. “Apalagi ketersedian bahan baku kritikal mineral untuk KBLBB kita melimpah. Kita adalah salah satu negara yang memiliki bahan baku yang melimpah untuk ini,” ucapnya.

Ditambahkan Luhut, hilirisasi akan lebih lengkap jika tercipta industri kendaraan listrik yang menggunakan hasil hilirisasi kritikal mineral sendiri. Juga industri baterai yang saat ini sedang dibangun. Di mana, hal tersebut juga akan menciptakan lapangan kerja, menciptakan teknologi baru, dan inovasi lain serta akan meningkatkan pendapatan negara. “Adopsi masal kendaraan listrik menjadi faktor krusial dalam menciptakan ambisi tersebut. Namun, saat ini memang masih belum dapat berjalan cepat karena masih terdapat perbedaan harga yang signifikan antara kendaraan listrik dibandingkan kendaraan konvensional,” bebernya. (dee/gih/agf/jpg)

 

Kominfo RI akan Gelar Webinar di SMPN 1 Lubukpakam

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rangkaian Webinar Literasi Digital di Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, akan kembali bergulir. Pada Hari Rabu (8/3/2023) mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB, akan dilangsungkan Webinar bertajuk “Belajar Hak dan Tanggungjawab di Ruang Digital”.

Kegiatan ini merupakan kerjasama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI dengan SMPN 1 Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang dengan melibatkan para siswa sebagai audiensnya. Kegiatan massif yang diinisiasi dan diselenggarakan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI ini bertujuan mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif, sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya untuk mengidentifikasi hoaks serta mencegah terpapar berbagai dampak negatif penggunaan internet.

Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah terkait literasi digital.

“Hasil survei literasi digital yang kita lakukan bersama siberkreasi dan katadata pada 2020 menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia masih pada angka 3,47 dari skala 1 hingga 4. Hal itu menunjukkan indeks literasi digital kita masih di bawah tingkatan baik,” katanya lewat diskusi virtual.

Dalam konteks inilah webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI ini menjadi agenda yang amat strategis dan krusial, dalam membekali seluruh masyarakat Indonesia beraktifitas di ranah digital. Pada webinar yang menyasar target segmen pelajar ini, rencananya akan diisi secara virtual oleh beberapa narasumber yang berkompeten dalam bidangnya.

Kegiatan webinar diawali dengan sambutan dari Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan dan ada narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Anwar Sadat (Senior Product Manager), Dr Jumakir SPd MPd (Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Deliserdang), kemudian Vean Mardhika (Influencer) bertindak sebagai Key Opinion Leader (KOL) dan Siti Kusherkatun, S.Pd.I (Asih) sebagai juru bahasa isyarat.

Para narasumber tersebut akan memperbincangkan tentang 4 pilar literasi digital, yakni Digital Culture, Digital Ethic, Digital Safety dan Digital Skill. Webinar ini akan memperbincangkan tentang Belajar Hak dan Tanggungjawab di Ruang Digital. Setiap pengguna digital perlu memahami tentang hak digital ketika mereka berinteraksi di ruang digital.

Namun tentunya hak digital ini juga harus disertai tanggung jawab digital, antara lain menjaga dan menghargai hak orang lain, menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat, kesehatan dan moral publik serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Bagi pelajar, dunia digital selalu menyajikan pedang bermata dua. Sisi positif dan sisi negatif selalu menyertai aktifitas mereka di dunia maya. Menanamkan pemahaman tentang, etika dan tanggungjawab di dunia digital menjadi begitu penting karena perkembangan teknologi semakin pesat, intensitas mereka menggunakan teknologi digital akan semakin intens.

Sementara itu, Liaison Officer Tim Daerah Literasi Digital Sumatera Utara Junaidi Malik menyampaikan bahwa pelajar rentan menjadi korban kejahatan seksual, yang diawali dari aktifitas berseluncur di dunia maya tanpa pendampingan orang tua dan pengetahuan siswa tentang dampak negatif dari arus deras digitalisasi.

“Program generasi cakap digital merupakan upaya preventif edukatif bagi anak agar dapat memiliki pengetahuan, tanggungjawab dan kesadaran dalam bermedia sosial”, tegas Junaidi yang juga merupakan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang.

Kegiatan Literasi Digital Sektor Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Adapun Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram: @literasidigitalkominfo (https://www.instagram.com/literasidigitalkominfo/), Facebook Page: Literasi Digital Kominfo/@literasidigitalkominfo (https://www.facebook.com/literasidigitalkominfo), Youtube: @literasidigitalkominfo (https://www.youtube.com/@literasidigitalkominfo). (rel/adz)

UNPAB Tawarkan Pembukaan Kelas Kerjasama dengan DPRD Kota Medan

Ketua DPRD Medan, Hasyim.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) menawarkan Pembukaan Kelas Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

  Atas tawaran tersebut, Ketua DPRD Medan, Hasyim memberikan apresiasi kepada pihak UNPAB. “Tempo hari perwakilan UNPAB berkunjung sembari menawarkan Pembukaan Kelas Kerjasama dengan DPRD Kota Medan, tentu hal ini sangat kita apresiasi,” ucap Hasyim, Selasa (7/3/2023).

 Dikatakan Hasyim, tawaran itu memberikan kesempatan kepada seluruh anggota dewan, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL) atau yang disebut honorer yang ingin kuliah di UNPAB.

 “Tersedia Program Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Quota Kelas Kerjasama itu minimal 15 orang. Program Studi yang ditawarkan, antara lain Ilmu Hukum (S1), Magister Ilmu Hukum (S2) dan Magister Manajemen (S2),” ucap Hasyim.

 Adapun perkuliahan yang mereka tawarkan adalah Blanded e-learning 70 – 30 (70 persen via zoom dan 30 persen tatap muka), dengan jadwal perkuliahan yang hanya dilakukan setiap hari Sabtu.

 “Selaku Ketua DPRD Kota Medan, kami menyambut baik tawaran tersebut. Sebab gelar akademik itu sangat perlu untuk menunjang kualitas kinerja para anggota dewan, ASN maupun honorer,” pungkasnya. (re/ila)

Kementerian BUMN Menggelar Jalan Sehat Dalam Rangka HUT ke-25

Masyarakat antusias mengikuti Jalan Sehat Bersama BUMN, Minggu (5/3/2023). (Ist)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati 25 Tahun Kementerian BUMN, Kementerian BUMN dan seluruh BUMN menyelenggarakan kegiatan “Jalan Sehat Bersama BUMN” secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan tema “Bersama BUMN menuju Indonesia Sehat” dan konsep “Estafet” dari Sabang sampai Merauke.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), PT Kimia Farma Tbk, Perum Jasa Tirta I, Indonesia Finansial Group (IFG), PT Dana Reksa (Persero), PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Kawasan Industri Medan (KIM), PT Jasa Raharja dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk turut ambil bagian dalam kegiatan jalan sehat yang digelar serentak untuk wilayah Sumatera Utara, Minggu (5/3/2023).

Lokasi gelaran Jalan Sehat Bersama BUMN wilayah Sumatera Utara yang dimaksud antara lain Lapangan Sudirman Sidikalang – Dairi, Terminal Dolok Sanggul – Humbang Hasundutan, Taman Hutan Kota Kisaran – Asahan, Lapangan Merdeka – Padang Lawas
Utara dan Lapangan Es – Padang Sidempuan.

Kegiatan jalan sehat yang digelar ini bertujuan untuk mengedukasi seluruh masyarakat
tentang pentingnya kesehatan dan sebagai ajang silaturahmi sekaligus meningkatkan
reputasi BUMN agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat.

Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan BUMN agar lebih dekat dengan masyarakat serta menjadi kesempatan kolaborasi dan sinergi antara perusahaan BUMN.

Kegiatan ini juga menyediakan fasilitas tempat bagi UMKM setempat untuk mempromosikan produk-produk buatan lokal dan pasti nya ada HIBURAN & DOORPRIZE di Jalan Sehat Bersama BUMN.(rel/tri)

Siaga Pasokan Listrik Selama Ramadhan, PLN UID Sumatera Utara Launching Mobil PDKB Sentuh Langsung

Siaga Pasokan Listrik Selama Ramadhan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara menggelar apel kesiapsiagaan pasokan listrik selama Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah sekaligus gelar pasukan pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah tanpa padam dengan sinergi tim Petugas Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB).

Gelar pasukan PDKB dipimpin langsung oleh Direktur Distribusi Adi Priyanto didampingi General Manager PLN UID Sumatera Utara, Tonny Bellamy dan Senior Manager Distribusi, Didik Wicaksono saat kunjungan kerja di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Direktur Distribusi, Adi Priyanto menginstruksikan kepada petugas PDKB untuk tetap menjaga pasokan kelistrikan tetap andal sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar tanpa terganggu.

Petugas PDKB ini merupakan tim elit karena bisa melaksanakan pekerjaan dalam keadaan bertegangan, penuh resiko dan harus dengan SOP kerja serta dalam kondisi yang sehat jasmani maupun rohani. Upaya tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan citra perusahaan.

General Manager, Tonny Bellamy mengatakan sebagai upaya menjaga keandalan pasokan listrik selama Bulan Ramadan. PLN melakukan launching mobil PDKB dengan metode sentuh langsung. Inovasi ini bertujuan agar meminimalisir terjadinya pemadaman.

“Dengan dilaunching program ini, maka PLN UID Sumatera Utara telah memiliki jumlah personel sebanyak 51 orang terdiri dari 4 tim PDKB metode sentuh langsung yang tersebar di UP3 Medan, UP3 Binjai, UP3 Lubuk Pakam, UP3 Medan Utara dan 1 tim PDKB metode berjarak,” kata Tonny.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan apel dan gelar peralatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua personal dan infrastruktur pendukung dalam kondisi siap dan prima.

Tercatat sepanjang tahun 2022, beban puncak kelistrikan di Sumatera Utara mencapai 2.044 MW. Di Bulan Ramadan tahun 2022 beban puncak tertinggi mencapai 1.924 MW dan di proyeksikan beban puncak Bulan Ramadan Tahun 2023 mencapai 2.171 MW.

Ia juga menjelaskan, siaga pasokan listrik di PLN UID Sumatera Utara didukung dengan 286 pegawai PLN, 2.921 personel siaga, 67 posko siaga dan 321 unit kendaraan pendukung lainnya untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama Bulan Ramadan. Selain itu terdapat 16 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 8 lokasi dan 6 lokasi khusus pada jalur lintas dan rest area.

“Kami optimis dengan segala persiapan yang telah dilakukan untuk menjaga supply kelistrikan selama Bulan Ramadan tetap terjaga. Harapannya, seluruh masyarakat yang menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya dapat beribadah dengan nyaman,” pungkasnya. (ila)

Skema Power Wheeling Merugikan Masyarakat Jika Diberlakukan

Skema Power Wheeling

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN)  menyelenggarakan seminar nasional “Power Wheeling Apakah Bermanfaat bagi Masyarakat?” yang berlangsung sehari di Santika Dyandra Ballroom, Senin (6/3/2023).

Seminar dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Unit Induk Sumatera Utara Akhmad Husein ST, dengan pemukulan gong.

Moderator Kaprodi Ekonomi Pembangunan UNPAD, Dr. E Bakhtiar Effendi, Se, M. Si menyampaikan Power Wheeling merupakan skema pemanfaatan bersama jaringan listrik antara PT PLN dan pembangkit swasta  IPP (Independent Power Producers). Skema ini dianggap mampu memudahkan transfer energi listrik dari sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) atau pembangkit non-PLN ke fasilitas operasi perusahaan melalui jaringan transmisi yang dimiliki dan dioperasikan PLN.

“Namun yang menjadi ganjalan sekaligus pertanyaannya adalah niat swastanisasi energi listrik dari hulu ke hilir. Skema ini tentu menjadi sorotan publik, karena ada sisi positif dan negatif menyangkut kepentingan masyarakat luas,” kata Bakhtiar.

Power wheeling bukan hanya membolehkan IPP membangun pembangkit listrik tetapi juga menjualnya kepada pelanggan rumah tangga dan industri.

Seminar dihadiri pengurus dan anggota Serikat Pekerja PT PLN  Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, wilayah Sumut, kalangan  akademisi, mahasiswa aparatur pemerintahan ASN, TNI/Polri.

Skema Power Wheeling sebelumnya ada dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang saat ini masih di tingkat panitia kerja (panja) Komisi VII DPR.

Skema ini sebenarnya sudah dicabut dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU EBET. Mahkamah Konstitusi (MK) pun telah membatalkan power wheeling yang merupakan pola unbundling melalui keputusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 MK memutuskan bahwa unbundling dalam kelistrikan tidak sesuai dengan UUD 1945. Lalu UU itu diganti dengan UU Nomor 30 Tahun 2009, dengan menghilangkan pasal unbundling.

Karenanya, Serikat Pekerja PT PLN (Persero) akan menolak skema Power Wheeling karena jika diberlakukan akan membebani masyarakat.

Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), M Abrar Ali, SH.

“Kami sejauh ini akan mencermati dan mengawal apa yang sudah disampaikan pemerintah (membatalkan power wheeling) maupun pembahasan yang ada di gedung Senayan,” ujar Abrar Ali.

Abrar Ali mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Komisi VII DPR maupun Fraksi PDIP dan merencanakan beraudiensi dengan Ketua DPR Puan Maharani terkait adanya informasi draft skema Power Wheeling akan dimasukkan lagi dalam pembahasan.

Seminar nasional Ini juga menghadirkan narasumber pengamat politik ekonomi Indonesia Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc S.H, M.Si.

Dia menyatakan bahwa secara umum pastinya, dari segi biaya operasional akan ada penghematan. Namun dari harga listrik tentu terjadi kenaikan serta menjadi beban masyarakat luas. “Ini menyangkut hajat orang banyak. Jangan sampai power wheeling menjadi ajang neo imperalism, yang dikemas secara baik dan elegan namun kenyataannya menjadi beban untuk rakyat,” kata Noorsy. Untuk itu menurutnya masyarakat harus melawan dan menolaknya.

Seminar ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan oleh moderator  yaitu pemerintah dan DPR saling tarik menarik dalam soal Power Wheeling ini.

Untuk itu semua pihak agar harus waspada dan mengawal UU serta kebijakan yang ada, karena selalu ada yang menelikungnya. “Bayangkan, keputusan MK saja bisa ditelikung, apalagi hanya UU biasa,”  ujar Bakhtiar.

Kesimpulan selanjutnya, masyarakat harus menolak Power Wheeling. Jangan sampai listrik sebagai hajat orang banyak dikuasai oleh orang asing.

Acara seminar diawali laporan Ketua Panitia oleh Jimmi Amanda Aritonang, S. Psi, CH. (ila)

Romo Syafi’i Harapkan Fahmi Ummi Jadi Duta Pencerahan di Masyarakat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Silaturrahmi Ummi Muslimah Indonesia (Fahmi Ummi) menggelar Muktamar Luar Biasa di Hotel Raz Plaza Jalan Dr Mansyur/Jalan Kemuning Medan, Senin (6/3/2023). Agenda dalam muktamar luar biasa ini, memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Fahmi Ummi. Selain itu, muktamar luar biasa ini juga menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan menetapkan program kerja Fahmi Ummi.

Hadir di muktamar luar biasa ini, Ketua Dewan Pembina Fahmi Ummi yang juga Anggota DPR RI, H.Raden Muhammad Syafi’i dan sejumlah pengurus Fahmi Ummi se Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Raden Muhammad Syafi’i yang akrab disapa Romo ini berharap, Fahmi Ummi menjadi duta pemberi pencerahan ke masyarakat, khususnya umat muslim. Untuk itu, Romo berharap Fahmi Ummi peduli dan aktif dalam kegiatan politik, hukum, pendidikan, ekonomi syariah hingga hubungan kemasyarakatan.

Romo yang juga Anggota Komisi III DPR RI mengaku prihatin, selama empat tahun Fahmi Ummi berdiri, namun kegiatannya masih sekadar membuat sunatan massal dan pembagian nasi umat. “Kalau hanya membuat sunatan massal, satu orang pengurus Fahmi Ummi saja itu bisa dilaksanakannya. Untuk apa repot-repot Fahmi Ummi membuat sunatan massal, sebab ibu-ibu perwiritan di kampung-kampung juga bisa melaksanakannya,” tegas Romo.

“Begitu juga Fahmi Ummi bagi-bagi nasi umat, itu di masjid-masjid sering dilakukan, gak perlu pakai organisasi. Sebab, masing-masing rumah tangga saja sudah bisa membuatnya. Jadi, ngapain bikin Fahmi Ummi jika hanya untuk bagi-bagi nasi umat?” imbuh Romo lagi.

Untuk itu, Romo mengaku, berdirinya Fahmi Ummi bisa diperluas keberadaannya di seluruh daerah, baik di Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Sergai, Tebingtinggi dan daerah lainnya. Sehingga berdirinya Fahmi Ummi benar-benar bisa lebih luas lagi kemanfaatannya untuk masyarakat. “Misalnya Fahmi Ummi membuat satu produk, baik makanan atau kerajinan atau yang biasa diperlukan di setiap rumah tangga. Sehingga Fahmi Ummi bisa bekerjasama dengan lembaga lainnya misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Balai POM,”katanya.

Sebelumnya diketahui, digelarnya muktamar luar biasa ini disebabkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Fahmi Ummi, Mislaini Suci Rahayu dan Elvi Hadriany mengundurkan diri. Berdasarkan surat pengunduran yang diterima wartawan menyebutkan, pengunduran diri diperbuat atas dasar kesadaran tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun. Hal itu disebabkan keduanya merasa belum dapat memberikan yang terbaik untuk organisasi Fahmi Ummi.

Dalam muktamar luar biasa yang terlaksana dalam satu hari itu, digelarnya sejumlah rapat pleno yang dipimpin presidium tediri dari Ir Zulfa, Widya Ariani, dan Hj Murni Zida. Dari rapat pleno yang dilaksanakan, dihasilkan sejumlah keputusan. Termasuk diantaranya, penetapan secara aklamasi Ketua Dewan Pembina Fahmi Ummi, Raden Muhammad Syafi’i. Kemudian menetapkan Ketua Umum Fahmi Ummi secara aklamasi yakni RR Sukmadiyah.

Muktamar tersebut juga memutuskan sekaligus melantik Pengurus Pusat Fahmi Ummi periode 2023-2028, diantaranya Ketua Umum RR Sukmadiyah, Ketua Harian Dra Khairina Rosita, Ketua Bidang Politik Ina Tanamas SH MH, Ketua Bidang Hukum Maharani Siti Sophia SH MH, Ketua Bidang Ekonomi Syariah Ir Zulfa, Ketua Bidang Pendidikan Dr Erna Suriyani, dan Ketua Bidang Humas Hj Eptatik SAg MSi.

Kemudian, Sekretaris Jendral atau Sekretaris Umum Nona Gayatri Nasution SSi, Sekretaris Harian Sarah Sabira Amd, Sekretaris Bidang Politik Dr Ir Hj Atea Sarastiani MM, Sekretaris Bidang Hukum Siti Kiptiyah SAg MSi, Sekretaris Bidang Ekonomi Syariah Niasti Basri SS, Sekretaris Bidang Pendidikan Dr RA Khalida Purwaningdiyah, dan Sekretaris Bidang Humas Dinda Khania SSos MSp. Selanjutnya Bendahara Umum Ir Pitdarnis, Bendahara Internal Dr dr Khairani Sukatendel dan Bendahara Eksternal Ira Wijayani.(adz)

DPRD Sumut akan Panggil BPTD Soal Terminal Amplas Sepi

Terminal Amplas, Kota Medan.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi D DPRD Sumatera Utara menyayangi bangun megah dari Terminal Amplas, di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sepi penumpang dan aktivitas turun serta naik penumpang dari terminal dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI itu.

Hal itu, disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Sumut, Benny H Sihotang saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (6/3) siang. Ia menilai setelah diresmikan Presiden Joko Widodo, Kamis (9/2) lalu. Menjadi terminal banyak diminati masyarakat dan perusahaan bus di Kota Medan.

“Terminal Amplas itu, merupakan aset milik Kementerian Perhubungan. Itu lah, kami tanyakan ke Dinas Perhubungan Sumut, berarti pengelolaan dari Kemenhub,” kata Benny.

Terminal Tipe A dibawah pengelolaan Kemenhub RI. Benny mengungkapkan pihak mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan. Namun begitu, politisi partai Gerindra mengatakan DPRD Sumut akan mempertanyakan terkait sepinya penumpang di Terminal Amplas itu.

“Terminal Amplas penanganan di Kemenhub. Jadinya, dari Dishub Sumut, tidak bisa mengambil keputusan itu,” tutur Benny.

Benny mengatakan harusnya dalam pengelolaan dan pengoperasian Terminal Amplas yang megah itu. Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) II Sumut harus berkondinasi dan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut dan Dishub Kota Medan.

Benny mengungkapkan ada rencana Komisi D DPRD Sumut untuk mengagendakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Dishub Sumut dan BPTD II Sumut.

“Kalau kami sampaikan nantinya, dengan menggelar RDP Dishub Sumut, agar kami bisa datang kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan ini,” jelas Benny.

Benny mengungkapkan dengan fasilitas dan gedung terminal Amplas yang megah itu. Sangat disayangkan tidak digunakan secara maksimal dari fungsinya. Harus digunakan dengan baik, sebagai fasilitas umum bagi masyarakat.

“Apa ini, solusinya. Jangan dibiarkan lah, terminal liar, anggaran begitu besar tidak memiliki manfaat, kepada masyarakat,” kata Benny.

Benny mengatakan dari RDP nanti, Komisi D DPRD Sumut, akan meminta pertanggungjawaban dan solusi dari BPTD II Sumut, untuk menjadikan Terminal Amplas itu, sebagai sarana transportasi yang baik digunakan oleh masyarakat.

“Ini dibindangi kami, setelah reses buatkan jadwal untuk bulan 4 untuk RDP Dishub Sumut dan BPTD biar kami surati, dasar itu kami akan minta tanggungjawab dan solusinya,” sebut Benny.(gus/azw)

Rektor Prof DR Muryanto Amin Dikukuhkan Jadi Guru Besar USU

Pengukuhan. Rektor USU, Prof. DR Muryanto Amin sebagai Guru Besar.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr Muryanto Amin, S.Sos, MSi dikukuhkan menjadi Guru Besar USU. Pengukuhan Muryanto sebagai Guru Besar USU itu, berlangsung di Auditorium USU, Kota Medan, Senin (6/3) pagi.

Rektor USU, Prof. Dr Muryanto Amin, S.Sos, MSi mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak, atas dirinya meraih gelar profesor dan menjadi salah satu guru besar di Kampus USU ini.

“Pada kesempatan yang penuh hikmah ini, izinkanlah saya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,” sebut Muryanto.

Dalam pidato pengukuhan guru besar tetap dalam Bidang Ilmu Politik pada FISIP USU. Politik Digital : Transformasi Partai Politik menjadi Organisasi Partai Era Digital untuk Penguatan Demokrasi. Muryanto mengungkapkan fenomena global munculnya politik digital dan partai digital.

“Kita sedang, merasakan perubahan peradaban dunia yang sangat cepat terjadi dalam dekade terakhir ini dan belum pernah terjadi sejak 100 tahun belakangan,” ucap Muryanto.

Muryanto menjelaskan kecepatan perubahan peradaban itu terjadi karena kemajuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mencermati kondisi tersebut, mengharuskan Presiden RI, Joko Widodo, selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi digitalisasi, dalam setiap sambutannya pada berbagai kesempatan di seluruh lapisan masyarakat.

“Presiden memberi penekanan, bahwa literasi digital bukanlah pilihan melainkan keharusan untuk mengurangi meningginya konsumerisme masyarakat Indonesia,” tutur Muryanto.

Ia mengungkapkan bahwa perspektif Presiden melihat fenomena digital dalam pembangunan Indonesia, serta keterhubungannya dengan masyarakat global. Tentu sangat berkaitan dengan kesiapan negara melakukan konsolidasi demokrasi di era digital yang berubah dengan sangat cepat.

“Tetapi, masih sepi pembahasan isu-isu yang menjelaskan, bahwa tantangan yang cukup penting untuk melakukan perubahan itu, justru berasal dari partai politik. Belum begitu banyak kita menyadari bahwa fenomena digitalisasi politik telah melahirkan bentuk baru di bidang politik yaitu munculnya partai digital,” jelas Muryanto.

Muryanto mengatakan bentuk baru dari partai digital yang diterapkan pada partai politik tidak hanya diartikan sebagai partai yang menggunakan media digital hanya untuk kepentingan elektoral.

“Melainkan, mengubah proses digital dari analog untuk menjalankan program organisasi partai politik,” kata Muryanto.

Kemudian, Digital Space sebagai Bentuk Demokrasi dan Kekuasaan Baru. Lanjut, Muryanto menjelaskan teori kekuasaan menjadi teori yang paling banyak dipelajari dan diteliti dalam studi Ilmu Politik.

“Keterkaitan antara kekuasaan dengan demokrasi menjadi fenomena yang sangat sulit dihindari ketika kompetisi kekuasaan harus mendapatkan legitimasi masyarakat sebagai haknya. Demokrasi memberikan berbagai persyaratan untuk mendapatkan kekuasaan yang terus menerus mengalami penyesuaian karena perubahan pola hidup masyarakat yang berbeda-beda agar kekuasaan diperoleh secara damai (Rauf, 2001),” ujar Muryanto.

Prof. Mury menegaskan, partai digital tidak sekadar menggunakan platform digital, namun diperlukan digital value yang utuh, yaitu mengutamakan transparansi, disintermediasi, interaktif, adaptif, dan responsif. Karakter utama dari partai digital adalah partisipasi seluruh anggota partai dan masyarakat terutama para pemilih. Dengan demikian, partai politik yang agile, menjadi penting sebagai prasyarat transformasi menuju partai digital.

“Langkah yang dilakukan partai untuk bertransformasi ke digital, pertama, partai politik perlu memperkuat basis operasional dari ideologinya. Kedua karakter kepemimpinan yang hyperleader, yaitu karakter pemimpin yang memiliki semangat kuat untuk menjadi representasi partai yang tidak alergi beradaptasi ketika terjadi perubahan yang sulit diprediksi,” katanya.

Ketiga, imbuhnya, mengutamakan pendekatan voters-centric. Para pemilih memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan partai politik. Para elit dan pengurus partai perlu membebaskan dirinya dari first low of organization gravity, yaitu situasi yang membuat orang-orang di dalam organisasi menghindari pertemuan dengan voters secara langsung.

“Keempat, adalah investasi membangun sumber daya agar memiliki mega shift skill yang cepat ketika terjadi perubahan kebutuhan di lingkungan masyarakat. Menemukan solusi dari masalah yang terjadi khususnya di basis konstituen partai politik,” ujarnya.

Pada akhir pidatonya, Prof. Muryanto Amin, menggarisbawahi bahwa transformasi partai politik menjadi organisasi partai di era digital, tidak hanya diperlukan untuk memberi penguatan kelembagaan partai menjalankan fungsinya dalam memperkuat demkorasi di Indonesia. Tapi lebih dari itu, partai politik akan memiliki paradigma baru untuk menjawab tantangan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.

“Partai politik yang memiliki paradigma baru akan lebih transparan dan mampu mengelola partisipasi politik masyarakat yang jauh lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas. Sebagai organisasi non negara sekaligus non profit, partai politik sangat sulit mengabaikan penggunaan teknologi serta penguasaan kapasitas digital. Partai politik yang mampu bertransformasi menjadi organisasi partai yang mengelola digital space sebagai bentuk demokrasi dan kekuasaan baru di dunia yang cepat berubah dan sulit diprediksi, maka akan menjadi best practices pembelajaran bagi anak bangsa,” ujar Prof. Muryanto Amin.

Untuk diketahui, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., MSi., yang kini menjabat sebagai Rektor USU merupakan Rektor USU termuda yang dilantik oleh Mendikbudristek, anak pasangan Muin Sudarmo (Alm.) dan Ruyanti ini menamatkan gelar S1 di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USU, gelar S2 di Magister Program Studi Ilmu Politik FISIP UI dan S3 Doktor Program Studi Ilmu Politik FISIP UI.

Pada masa kepemimpinannya sebagai rektor, Prof. Muryanto Amin telah banyak menorehkan prestasi. Dengan tagline yang ia rumuskan, Transformation Towards the Ultimate, USU kini menjadi lembaga pendidikan yang bereputasi nasional dan internasional. Misinya dalam lima tahun ke depan adalah membawa USU menjadi world class university.

Sebelum menjadi rektor, suami dari Novi Susanti ini pernah menduduki jabatan sebagai Dekan FISIP USU, Dewan Riset Daerah Medan, Dewan Kota Medan dan Komisaris PTPN V. Ayah dari Muhammad Annas Fatah Rizqin, Ramadhani Tuhva Norif dan Idra Faris ini terkenal sangat humble dan bersahabat kepada semua orang sehingga membuatnya memiliki jejaring pergaulan yang luas lintas sektoral baik nasional maupun internasional.

Pengukuhan Muryanto Amin sebagai Guru Besar Tetap USU sendiri turut dihadiri oleh para tokoh dan pejabat daerah, di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Dirjen IKP Kominfo RI Usman Kansong, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Dirjen Otda Kemendagri), Ketua Komisi II DPR RI, Ketua dan Sekretaris Jenderal KPU RI, Tuan Guru Besilam, Kapolda Sumut, Pangdam I BB, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, Ketua DPRD Medan dan lainnya.(gus/azw)

1...1,7181,7191,720...15,710Page 1,719 of 15,710