25.6 C
Medan
Monday, May 27, 2024

Rektor Prof DR Muryanto Amin Dikukuhkan Jadi Guru Besar USU

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr Muryanto Amin, S.Sos, MSi dikukuhkan menjadi Guru Besar USU. Pengukuhan Muryanto sebagai Guru Besar USU itu, berlangsung di Auditorium USU, Kota Medan, Senin (6/3) pagi.

Rektor USU, Prof. Dr Muryanto Amin, S.Sos, MSi mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak, atas dirinya meraih gelar profesor dan menjadi salah satu guru besar di Kampus USU ini.

“Pada kesempatan yang penuh hikmah ini, izinkanlah saya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,” sebut Muryanto.

Dalam pidato pengukuhan guru besar tetap dalam Bidang Ilmu Politik pada FISIP USU. Politik Digital : Transformasi Partai Politik menjadi Organisasi Partai Era Digital untuk Penguatan Demokrasi. Muryanto mengungkapkan fenomena global munculnya politik digital dan partai digital.

“Kita sedang, merasakan perubahan peradaban dunia yang sangat cepat terjadi dalam dekade terakhir ini dan belum pernah terjadi sejak 100 tahun belakangan,” ucap Muryanto.

Muryanto menjelaskan kecepatan perubahan peradaban itu terjadi karena kemajuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mencermati kondisi tersebut, mengharuskan Presiden RI, Joko Widodo, selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi digitalisasi, dalam setiap sambutannya pada berbagai kesempatan di seluruh lapisan masyarakat.

“Presiden memberi penekanan, bahwa literasi digital bukanlah pilihan melainkan keharusan untuk mengurangi meningginya konsumerisme masyarakat Indonesia,” tutur Muryanto.

Ia mengungkapkan bahwa perspektif Presiden melihat fenomena digital dalam pembangunan Indonesia, serta keterhubungannya dengan masyarakat global. Tentu sangat berkaitan dengan kesiapan negara melakukan konsolidasi demokrasi di era digital yang berubah dengan sangat cepat.

“Tetapi, masih sepi pembahasan isu-isu yang menjelaskan, bahwa tantangan yang cukup penting untuk melakukan perubahan itu, justru berasal dari partai politik. Belum begitu banyak kita menyadari bahwa fenomena digitalisasi politik telah melahirkan bentuk baru di bidang politik yaitu munculnya partai digital,” jelas Muryanto.

Muryanto mengatakan bentuk baru dari partai digital yang diterapkan pada partai politik tidak hanya diartikan sebagai partai yang menggunakan media digital hanya untuk kepentingan elektoral.

“Melainkan, mengubah proses digital dari analog untuk menjalankan program organisasi partai politik,” kata Muryanto.

Kemudian, Digital Space sebagai Bentuk Demokrasi dan Kekuasaan Baru. Lanjut, Muryanto menjelaskan teori kekuasaan menjadi teori yang paling banyak dipelajari dan diteliti dalam studi Ilmu Politik.

“Keterkaitan antara kekuasaan dengan demokrasi menjadi fenomena yang sangat sulit dihindari ketika kompetisi kekuasaan harus mendapatkan legitimasi masyarakat sebagai haknya. Demokrasi memberikan berbagai persyaratan untuk mendapatkan kekuasaan yang terus menerus mengalami penyesuaian karena perubahan pola hidup masyarakat yang berbeda-beda agar kekuasaan diperoleh secara damai (Rauf, 2001),” ujar Muryanto.

Prof. Mury menegaskan, partai digital tidak sekadar menggunakan platform digital, namun diperlukan digital value yang utuh, yaitu mengutamakan transparansi, disintermediasi, interaktif, adaptif, dan responsif. Karakter utama dari partai digital adalah partisipasi seluruh anggota partai dan masyarakat terutama para pemilih. Dengan demikian, partai politik yang agile, menjadi penting sebagai prasyarat transformasi menuju partai digital.

“Langkah yang dilakukan partai untuk bertransformasi ke digital, pertama, partai politik perlu memperkuat basis operasional dari ideologinya. Kedua karakter kepemimpinan yang hyperleader, yaitu karakter pemimpin yang memiliki semangat kuat untuk menjadi representasi partai yang tidak alergi beradaptasi ketika terjadi perubahan yang sulit diprediksi,” katanya.

Ketiga, imbuhnya, mengutamakan pendekatan voters-centric. Para pemilih memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan partai politik. Para elit dan pengurus partai perlu membebaskan dirinya dari first low of organization gravity, yaitu situasi yang membuat orang-orang di dalam organisasi menghindari pertemuan dengan voters secara langsung.

“Keempat, adalah investasi membangun sumber daya agar memiliki mega shift skill yang cepat ketika terjadi perubahan kebutuhan di lingkungan masyarakat. Menemukan solusi dari masalah yang terjadi khususnya di basis konstituen partai politik,” ujarnya.

Pada akhir pidatonya, Prof. Muryanto Amin, menggarisbawahi bahwa transformasi partai politik menjadi organisasi partai di era digital, tidak hanya diperlukan untuk memberi penguatan kelembagaan partai menjalankan fungsinya dalam memperkuat demkorasi di Indonesia. Tapi lebih dari itu, partai politik akan memiliki paradigma baru untuk menjawab tantangan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.

“Partai politik yang memiliki paradigma baru akan lebih transparan dan mampu mengelola partisipasi politik masyarakat yang jauh lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas. Sebagai organisasi non negara sekaligus non profit, partai politik sangat sulit mengabaikan penggunaan teknologi serta penguasaan kapasitas digital. Partai politik yang mampu bertransformasi menjadi organisasi partai yang mengelola digital space sebagai bentuk demokrasi dan kekuasaan baru di dunia yang cepat berubah dan sulit diprediksi, maka akan menjadi best practices pembelajaran bagi anak bangsa,” ujar Prof. Muryanto Amin.

Untuk diketahui, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., MSi., yang kini menjabat sebagai Rektor USU merupakan Rektor USU termuda yang dilantik oleh Mendikbudristek, anak pasangan Muin Sudarmo (Alm.) dan Ruyanti ini menamatkan gelar S1 di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USU, gelar S2 di Magister Program Studi Ilmu Politik FISIP UI dan S3 Doktor Program Studi Ilmu Politik FISIP UI.

Pada masa kepemimpinannya sebagai rektor, Prof. Muryanto Amin telah banyak menorehkan prestasi. Dengan tagline yang ia rumuskan, Transformation Towards the Ultimate, USU kini menjadi lembaga pendidikan yang bereputasi nasional dan internasional. Misinya dalam lima tahun ke depan adalah membawa USU menjadi world class university.

Sebelum menjadi rektor, suami dari Novi Susanti ini pernah menduduki jabatan sebagai Dekan FISIP USU, Dewan Riset Daerah Medan, Dewan Kota Medan dan Komisaris PTPN V. Ayah dari Muhammad Annas Fatah Rizqin, Ramadhani Tuhva Norif dan Idra Faris ini terkenal sangat humble dan bersahabat kepada semua orang sehingga membuatnya memiliki jejaring pergaulan yang luas lintas sektoral baik nasional maupun internasional.

Pengukuhan Muryanto Amin sebagai Guru Besar Tetap USU sendiri turut dihadiri oleh para tokoh dan pejabat daerah, di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Dirjen IKP Kominfo RI Usman Kansong, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Dirjen Otda Kemendagri), Ketua Komisi II DPR RI, Ketua dan Sekretaris Jenderal KPU RI, Tuan Guru Besilam, Kapolda Sumut, Pangdam I BB, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, Ketua DPRD Medan dan lainnya.(gus/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr Muryanto Amin, S.Sos, MSi dikukuhkan menjadi Guru Besar USU. Pengukuhan Muryanto sebagai Guru Besar USU itu, berlangsung di Auditorium USU, Kota Medan, Senin (6/3) pagi.

Rektor USU, Prof. Dr Muryanto Amin, S.Sos, MSi mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak, atas dirinya meraih gelar profesor dan menjadi salah satu guru besar di Kampus USU ini.

“Pada kesempatan yang penuh hikmah ini, izinkanlah saya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,” sebut Muryanto.

Dalam pidato pengukuhan guru besar tetap dalam Bidang Ilmu Politik pada FISIP USU. Politik Digital : Transformasi Partai Politik menjadi Organisasi Partai Era Digital untuk Penguatan Demokrasi. Muryanto mengungkapkan fenomena global munculnya politik digital dan partai digital.

“Kita sedang, merasakan perubahan peradaban dunia yang sangat cepat terjadi dalam dekade terakhir ini dan belum pernah terjadi sejak 100 tahun belakangan,” ucap Muryanto.

Muryanto menjelaskan kecepatan perubahan peradaban itu terjadi karena kemajuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mencermati kondisi tersebut, mengharuskan Presiden RI, Joko Widodo, selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi digitalisasi, dalam setiap sambutannya pada berbagai kesempatan di seluruh lapisan masyarakat.

“Presiden memberi penekanan, bahwa literasi digital bukanlah pilihan melainkan keharusan untuk mengurangi meningginya konsumerisme masyarakat Indonesia,” tutur Muryanto.

Ia mengungkapkan bahwa perspektif Presiden melihat fenomena digital dalam pembangunan Indonesia, serta keterhubungannya dengan masyarakat global. Tentu sangat berkaitan dengan kesiapan negara melakukan konsolidasi demokrasi di era digital yang berubah dengan sangat cepat.

“Tetapi, masih sepi pembahasan isu-isu yang menjelaskan, bahwa tantangan yang cukup penting untuk melakukan perubahan itu, justru berasal dari partai politik. Belum begitu banyak kita menyadari bahwa fenomena digitalisasi politik telah melahirkan bentuk baru di bidang politik yaitu munculnya partai digital,” jelas Muryanto.

Muryanto mengatakan bentuk baru dari partai digital yang diterapkan pada partai politik tidak hanya diartikan sebagai partai yang menggunakan media digital hanya untuk kepentingan elektoral.

“Melainkan, mengubah proses digital dari analog untuk menjalankan program organisasi partai politik,” kata Muryanto.

Kemudian, Digital Space sebagai Bentuk Demokrasi dan Kekuasaan Baru. Lanjut, Muryanto menjelaskan teori kekuasaan menjadi teori yang paling banyak dipelajari dan diteliti dalam studi Ilmu Politik.

“Keterkaitan antara kekuasaan dengan demokrasi menjadi fenomena yang sangat sulit dihindari ketika kompetisi kekuasaan harus mendapatkan legitimasi masyarakat sebagai haknya. Demokrasi memberikan berbagai persyaratan untuk mendapatkan kekuasaan yang terus menerus mengalami penyesuaian karena perubahan pola hidup masyarakat yang berbeda-beda agar kekuasaan diperoleh secara damai (Rauf, 2001),” ujar Muryanto.

Prof. Mury menegaskan, partai digital tidak sekadar menggunakan platform digital, namun diperlukan digital value yang utuh, yaitu mengutamakan transparansi, disintermediasi, interaktif, adaptif, dan responsif. Karakter utama dari partai digital adalah partisipasi seluruh anggota partai dan masyarakat terutama para pemilih. Dengan demikian, partai politik yang agile, menjadi penting sebagai prasyarat transformasi menuju partai digital.

“Langkah yang dilakukan partai untuk bertransformasi ke digital, pertama, partai politik perlu memperkuat basis operasional dari ideologinya. Kedua karakter kepemimpinan yang hyperleader, yaitu karakter pemimpin yang memiliki semangat kuat untuk menjadi representasi partai yang tidak alergi beradaptasi ketika terjadi perubahan yang sulit diprediksi,” katanya.

Ketiga, imbuhnya, mengutamakan pendekatan voters-centric. Para pemilih memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan partai politik. Para elit dan pengurus partai perlu membebaskan dirinya dari first low of organization gravity, yaitu situasi yang membuat orang-orang di dalam organisasi menghindari pertemuan dengan voters secara langsung.

“Keempat, adalah investasi membangun sumber daya agar memiliki mega shift skill yang cepat ketika terjadi perubahan kebutuhan di lingkungan masyarakat. Menemukan solusi dari masalah yang terjadi khususnya di basis konstituen partai politik,” ujarnya.

Pada akhir pidatonya, Prof. Muryanto Amin, menggarisbawahi bahwa transformasi partai politik menjadi organisasi partai di era digital, tidak hanya diperlukan untuk memberi penguatan kelembagaan partai menjalankan fungsinya dalam memperkuat demkorasi di Indonesia. Tapi lebih dari itu, partai politik akan memiliki paradigma baru untuk menjawab tantangan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.

“Partai politik yang memiliki paradigma baru akan lebih transparan dan mampu mengelola partisipasi politik masyarakat yang jauh lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas. Sebagai organisasi non negara sekaligus non profit, partai politik sangat sulit mengabaikan penggunaan teknologi serta penguasaan kapasitas digital. Partai politik yang mampu bertransformasi menjadi organisasi partai yang mengelola digital space sebagai bentuk demokrasi dan kekuasaan baru di dunia yang cepat berubah dan sulit diprediksi, maka akan menjadi best practices pembelajaran bagi anak bangsa,” ujar Prof. Muryanto Amin.

Untuk diketahui, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., MSi., yang kini menjabat sebagai Rektor USU merupakan Rektor USU termuda yang dilantik oleh Mendikbudristek, anak pasangan Muin Sudarmo (Alm.) dan Ruyanti ini menamatkan gelar S1 di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USU, gelar S2 di Magister Program Studi Ilmu Politik FISIP UI dan S3 Doktor Program Studi Ilmu Politik FISIP UI.

Pada masa kepemimpinannya sebagai rektor, Prof. Muryanto Amin telah banyak menorehkan prestasi. Dengan tagline yang ia rumuskan, Transformation Towards the Ultimate, USU kini menjadi lembaga pendidikan yang bereputasi nasional dan internasional. Misinya dalam lima tahun ke depan adalah membawa USU menjadi world class university.

Sebelum menjadi rektor, suami dari Novi Susanti ini pernah menduduki jabatan sebagai Dekan FISIP USU, Dewan Riset Daerah Medan, Dewan Kota Medan dan Komisaris PTPN V. Ayah dari Muhammad Annas Fatah Rizqin, Ramadhani Tuhva Norif dan Idra Faris ini terkenal sangat humble dan bersahabat kepada semua orang sehingga membuatnya memiliki jejaring pergaulan yang luas lintas sektoral baik nasional maupun internasional.

Pengukuhan Muryanto Amin sebagai Guru Besar Tetap USU sendiri turut dihadiri oleh para tokoh dan pejabat daerah, di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Dirjen IKP Kominfo RI Usman Kansong, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Dirjen Otda Kemendagri), Ketua Komisi II DPR RI, Ketua dan Sekretaris Jenderal KPU RI, Tuan Guru Besilam, Kapolda Sumut, Pangdam I BB, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, Ketua DPRD Medan dan lainnya.(gus/azw)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/